Tipikor./2018/PN.MTR. tanggal 1 Maret 2019 yangdimintakan banding tersebut sehingga amar putusannya berbunyi sebagaiberikut : 1.Menyatakan Terdakwa H. MUHIR, S.Kep. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;2: Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap TerdakwaH. MUHIR, S.Kep. selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlahHal. 7 dari 15 hal.

Redaksi ou... eee eee Rp. 10.000,00JUMI AN iliecccccececccceeseeeeeeeeeeeaeees Rp.206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.O2/VIII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (SYAMSUL BAHRI).Banda Aceh, 30 Agustus 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, SH., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 152/Padt.P/2019/PN Bna

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Muda Tipikor, PengadilanTinggi Makassar tanggal 29 Mei 2019 No : 294/PID/2019/PT.MKS tentangPenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksadan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;3.

Nomor : 372/PDT.G/Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor : 680/PDT/2019/PT.DKI2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dantentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukanmemori banding tertanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana ternyata berdasarkanAkta Penerimaan Memori Banding Nomor : 372/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Pekanbaru,sejak tanggal 08 Desember 2015 s/d tanggal 06 Januari 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 06Maret 2016 ;Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016 ;Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 06 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 14April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 27/PID.SUS.TPK/2016/PT.PBR9.

Sultan Syarif Kasim(Hotel Gajah Mada) No. 98 Lantai Dasar DumaiRiau berdasarkan Surat Kuasatanggal 14 Desember 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 1288/SK/Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 16Desember 2015;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Mataram paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Mei2015 s/d 11 Juli 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Halaman dari 42 halaman putusan No. 12/Pid.Sus/2015/PT.MTRTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir di dalamnya sertasalinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriMataram tertanggal 6 April 2015 Nomor : 52/Pid.Sus.TPK

TPK/2014/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum danTerdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di KepaniteraanPengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh)hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 24 April2015 sedangkan untuk Penuntut

memori banding tertanggal 6 Mei2015, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Mei 2015dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum melaluiPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu dengan surat tertanggal 12 Mei 2015,perihal ; Mohon bantuan pemberitahuan dan penyampaian kontra memori banding perkaraNo. 52/Pid.SusTpk/2014/PN.Mtr.Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada intinyamenyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor

Puspahastama Kabupaten Purbalingga;Pendidikan : $2:Terdakwa tersebut :Ditahan oleh :>Penyidik : tidak ditahanPenuntut Umum tanggal 30 Mei 2013 nomor: Print522/0.3.23/Ft.1/05/2013 sejaktanggal 30 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013 (Tahanan Kota ) ;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal14 Juni 2013 Nomor : 71/VV/Pen.Pid/SUS/H/2013/PN/Tipikor.Smg. sejak tanggal14 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ( Tahanan Kota );Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Tipikor. Smg. sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 11September 2013 ( Tahanan Kota ) ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pertama, penahanan kota sejak tanggal 12092013 sampai dengan tanggal 11102013;Terdakwa didampingi oleh H. SUGENG, SH. Msi. NUGROHONOTONEGORO, SH dan IMBAR SUMISNO, SH. masingmasing advokat padaKantor Advokad H. SUGENG, SH. MSI. & Rekan berkantor di Jl. D.I.

Panjaitan No.111 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;Telah membaca suratsurat yang terlampir pada berkas perkara yangbersangkutan ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan

;Berdasarkan akan pertimbangan tersebut pembelaan point ini menurutMajelis Hakim haruslah ditolak;Bahwa tentang Perjanjian Kerja sama Nomor: 02/PKS/PHDS/X/2009tanggal 12 Oktober 2009 antara PD Puspahastama dengan UD Dewi Sriadalah sah menurut hukum, terhadap sah tidaknya surat perjanjiankerjasama antara PD Puspahastama dengan UD Dewi Sri dalam perkaraini, menurut Majelis Hakim pemeriksa perkara tipikor ini tidak berkompetensiuntuk melakukan penilaian sah tidaknya surat perjanjian tersebut karenasah

;Semarang, 18 Nopember 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGUb. PANITERA / SEKRETARISWAKIL PANITERASRI BANOWO, SH,.MMNip: 19580504198203 1008

sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal28 Mei 2013Diperpanjang oleh Pununtut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengantanggal 7 Juli 2013 .Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 08 Juli 2013sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013Perpanjang ke 2 Ketua Pengadilan negeri Cibadak sejak tanggal 07 Agustus2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22September 2013.Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal 23September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.Perpanjangan ke 2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 23Oktober 2013 sampai dengan tanggal21 Nopember 2013Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 14 Desember 2013 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Desember2013 sampai dengan Tanggal12 Februari 2014 ;Diperpanjang I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejaktanggal13

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu temp at lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan N egara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mendapatkandana bantuan Hibah untuk program pembangunan prasarana dan sarana olahragarenovasi

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerabhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalabgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Pada tahun 2011 pemerintab Kabupaten Sukabumi telah mendapatkan danabantuan Hibah untuk

PUTUSANNomor : 27/PID.SUS.K/2013/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama : IrSYAFARUDDIN NASUTION, MM;Tempat lahir : Binjai;Umur / tgl. Lahir : 57 tahun / 23 September 1955;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013.s.d. 01 April 2013;6. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak Tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;7.

MkKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH danSAZILI, SH.Msi masing masing sebagai Hakim Tinggi Tipikor danHakim Tinggi Ad hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medanselaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Medan tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 27/PID.SUS.K/2013/PTMDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka72untuk umum pada hari JUMAT tanggal 12 JULI 2013 oleh KetuaMajelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta ROSELINA, SH PaniteraPengganti pada

/Pid.SusTPK/2021/PT JAP(addressaatnorm), bahwa frasa setiap orang merupakan batasan pengertian ataudefinisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasalpasal berikutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman PelaksanaanTugas bagi Pengadilan di dalam Lampiran bagian Tindak Pidana Khusus butir 1.bdalam analisis tentang gugurnya dakwaan Primair terkait unsur setiap orangsebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Tipikor

karena dikaitkan dengan kewenangansebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, disebutkan bahwa setiap orang padaPasal 2 ataupun Pasal 3 UU Tipikor diperuntukan bagi setiap orang baik itu swastamaupun pegawai negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orangsebagaimana disebutkan di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan

Abdur Razak, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor : 15 /Pid.SusTPK/2021/PT JAPTtd.Usmany Pieter, S.H.Salinan Putusan ini sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor JayapuraPlih. PaniteraHj. SUYATMI, S.H. MH.NIP. 19690913 198903 2 002Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor : 15 /Pid.SusTPK/2021/PT JAP

ne nccnn ncnHalaman 25 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepadaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidakdengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsidan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat padahuruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugattidak didasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lainyang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian dan pemerintahan daerah.Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsidan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya dengan pengadilan(pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalamPasal 15 ayat (10 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan. 272222 222 2n nnnHalaman 29 dari 73 Halaman Putusan No. 76/G/2019/PTUNKPGPasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbuny) :Ayat (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :a. masa atau tenggang waktu wewenang;b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan;c. cakupan bidang atau materi wewenanQ)Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untukTergugat sebagai pimpinandaerah sangat prihatin dan memberikan simpatiyang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dankawankawan, karena sejak awal sesungguhnya Tergugattidak ingin untukmengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dantelah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkenakasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa

Bumi Rabbani) ;S1 Ekonomi; Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh ;1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;2 Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;3 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;4 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2015sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;5 Perpanjangan Ke1 Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016; 6 Perpanjangan Ke2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2016Hal.1 Putusan No : 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : FARIJI, S.

Tidak menerapkan suatu peraturan hukum ataumenerapkan suatu' peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya ;e Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya yang memeriksa dan mengadili perkara telahmelakukan kesalahan dalam menerapkan suatu peraturanketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan d KUHAP ;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

GATOTSUHARTO ke depan persidangan dengan dakwaan yangdisusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadakwaan yang dipertimbangkan dalam putusannya hanyadakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidair sedangkandakwaan alternatii Kedua : sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya di dalam memeriksadan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukumpembuktian mengenai tidak terbuktinya unsur dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomiannegara di dalam putusannya ;Bahwa perhitungan kerugian negara sendiri bersifatkasuistis, atau dilihat perkasus, karena tidak semuapasalpasal dalam perkara tindak pidana

GATOT SUHARTO yang tidakpernah dipertimbangkan dalam putusan yang dibuatoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dankesalahan di dalam cara mengadili terhadappenerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antarapertimbangan mengenai unsur yang satu denganyang lainnya di dalam menyatakan Terdakwa Ir.GATOT SUHARTO terbukti melakukan perbuatandalam dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi sifatmelawan

Nomor 26 PK/Pid.Sus/2013Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg Jo PutusanPengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor 19/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa H. AGUS RIYANTO, S.Sos., M.M., binMAKDORI dalam pertimbangan hukumnya halaman 160 menyatakanbahwa:Berdasarkan keterangan saksi M. Budi Haryono, S.H.

M.M.) dan Terdakwa tidak membantah perihal tandatangan Terdakwa;Bahwa berdasarkan bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Semarang atas perkara Nomor 51/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor SemarangNomor19/ Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 758 K/Pid.Sus/2012 tersebut jelaslan bahwa PemohonPeninjauan Kembali (M.

SUHADI, S.H., M.H., danLEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim AdHoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITIROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.H. SUHADI, S.H., M.H. Dr. H. M.

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd) berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012sampai dengan tahun 2013, bertempat

di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd)berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012Halaman 17/102 Putusan No. 17/ Pid

Kadisampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkandiri

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari ini Senin tanggal 10 Juli 2017, Hakim Ketua tersebut didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari serta dihadiri oleh BASRI BACO, S.H.

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 12 Desember 2018 Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjukmenjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin Tanggal 14 Januari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

Foto copy surat pengaduan dugaan pelanggaran tata tertib dan kodeetik DPRD DKI oleh Bapak H.Ahmad Ruslan, SH, Fraksi PKB yang dikirim olehLSM DPP LP21 Tipikor, bukti T22 ;23. Foto copy somasi, teguran pertama dari LBH. LP21 kepada H.AhmadRuslan, SH, bukti T23;24. Foto copy somasi kedua terakhir tanggal 03 Maret 2016, dari LBHLP21 Tipikor kepada H.Ahmad Ruslan, SH. bukti T24 ;25. Foto copy surat kuasa dari Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSKTerdakwa 2oOo oo FBP W NY FRCO N. Nama lengkap : Sufriadi Bin Atyub. Tempat lahir : Beurandeh Paya. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Oktober 1999. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Gampong Cot Patisah Kecamatan SeuneuddonKabupaten Aceh Utara. Agama : Islam.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

sesuai dengan fotokopi, Surat dari Edy Sukarno,tanggal 04 Februari 2020, Perihal: Mohon Dicatat danDibukukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) kepada Lurah Kuin Cerucuk;: Fototopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Hibah,tanggal 25 Desember 2019;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan, tanggal04 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara PengukuranTanah, tanggal 05 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat PengadilanNegeri/HI/Tipikor

Noor Gg.Perjuangan, RT.43, RW.03, Kelurahan Kuin Cerucuk, KecamatanBanjarmasin Barat kepada Edy Sukarno (Pemohon) (vide BuktiP.4.3, Bukti T.13);Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJMSurat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2020 (vide Bukti P.4.4, BuktiT.13);Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 05 Februari 2020 (videBukti P.4.5, Bukti T.13);Surat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Banjarmasin Kelas A Nomor: W15.U11227HK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: PermohonanSurat Keterangan

Berita Acara Rapat Pembahasan ASN bermasalahHukum (Tipikor Incrah)/mantan narapidana dilingkunganPemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 OktoberHalaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.3.

darifotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepadaBupati Bone Bolango Nomor : F.IV.2630/V.125/56 tanggal29 Januari 2019 perihal Tindaklanjut PNS yang MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukumdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone BolangoHalaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.10111213tanggal 18 April 2018 (Fotokopi sesuai asili);BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor