Islam;Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Lifofa;Pendidikan : SMA (berijazah);Terdakwa telah ditahan.Terdakwah berada dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan SuratPerintah / Penepan dari: 1.2.Penyidik tidak ditahan;Penuntut Umum berdasar Surat perintah Penahanan Ni :PRINT155/S.2.11/Ft.1/2015 sejak tgl 30 Maret 2015 sampai tgl 28 April 2015;Hakim, Penetapan no :07/Pidsus.TPK/2015/PN.Tte itgl 14 April2015penahanan dari tanggal 14 APRIL 2015 SAAMPAI 13 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR

HASAN;10.Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utarapada hari kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami Maman M.

Ambari,SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim Harsono, SH dan Mahsan, SH sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utarasebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terobuka untuk umum pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2015 olehHakim Ketua tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota, AbdulKadwin, sh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota

MAHSAN, SHPanitera PenggantiTtdABDUL KADWIN, SHSALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADAPENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,RAHMAT LAGAN, SH,MHNIP. 19610420 198411 1 001 Hal 58 dari 58 HalPts.No.07/Pid.SusTPK/2015/PT TTE

Dimana Judex FactiPengadilan Tinggi Jambi dalam menentukan jumlah kerugian keuanganNegara masih mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Jambi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jambi, halaman 41dengan pertimbangan :Hasil Penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi : Rp. 565.479.000,Kelebihan sisa meubeler sebesar : Rp. 40.000.000,Total : Rp. 605.479.000.Hal. 38 dari 49 hal. Put.

No. 1838 K/Pid.Sus/2015Dari hal tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Tinggi Jambi mengambil alin hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara dari Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jambi.Walaupun terdapat perbedaan hanya dalam pola penghitungan sisakerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi.

UU nomor 20 tahhun 2001 tentang TIPIKOR;Tindakan Lurah Gunung Lingai Bapak Syarifudn dan Camat Sungai Pinanglou Siti Hasanah (pejabat baru) adalah tindakan TIPIKOR:Telahmenghilangkan dokumen Negara proses tegatisasi Tergugati dan Il adalahSalah satunya.9.1 Telah menghilangkan dokumen Negara proses legalisasi Tergugat dan Il adalah salah satunya.9.2 Menyaksikan pengukuran ulang Tanah Penggugat padahal LurahGunung Lingai dan Camat Sungai Pinang tidak mempunyai arsip datatanah warganya secara tertulis

UU nomor 20 tahhun 2001 tentang TIPIKOR;Tindakan Lurah Gunung Lingai Bapak Syarifudn dan Camat Sungai Pinanglou Siti Hasanah (pejabat baru) adalah tindakan TIPIKOR: Telahmenghilangkan dokumen Negara proses tegatisasi Tergugati dan Il adalahSalah satunya.9.1. Telah menghilangkan dokumen Negara proses legalisasi Tergugat dan Iladalah salah satunya.9.2.

1Penyidik Polres Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 15 Agustus2014 s/d tanggal 3 September 2014;Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinangsejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 21 November 2014;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22 Nopember2014 s/d 20 Januari 2015;Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015;Halaman dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR7 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 20 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015;8 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejaktanggal 9 Maret 2015 s/d 7 April 20159 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 8 April 2015 s/d6 Juni 201510 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 7 Juni 2015 s/d 6 Juli 2015Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukkum M.

Akta Pernyatan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal .8 Januari2019 dengan Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SatrioPrayitno, SH.MH. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut UmumKejkasaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinNo.30/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bjm , tanggal 3 Januari 2019., yang manapermintaan banding tersebut telah

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal11 Januari 2019 . yang menerangkan bahwa untuk memberikan kesempatankepada Jaksa Penuntut Umum Kejkasaan Negeri Banjarmasin 11 Januai No.W.15.U1/342/Pid/Tipikor/1/2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 11 Januari 2019 No.

W15.U1/343/Pid/Tipikor/1/2019..Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan SuratDakwaan sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAL, SP secara bersamasama ataubertindak sendirisendiri Selaku Pelaksana dari PT. KARYA DULUR SAROHAberdasarkan Surat Kuasa No.03/KDSSK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017dengan saksi H. DEDI SUNARDI, MBA selaku Konsultan Pengawas dan jabatansaksi adalah Direktur CV.

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, sejak tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus2021;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3Oktober 2021;Hal 1 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGDalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:1.

MH menerangkan bahwabestandelen delict dari Pasal 2 UU Tipikor adalah Sifat MelawanHukum dan bestandelen dari Pasal 3 UU Tipikor adalahMenyalahgunakan kewenangan yang = mengakibatkan kerugiankeuangan negara;Hal 254 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGb.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kpg tanggal 30 Juni 2021, Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

telah dilakukan Terdakwa sesuai dengan perannya;Hal 275 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGMenimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat,mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman PemidanaanPasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa denganmemperhatikan nilai kerugian kKeuangan Negara, aspek

., membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW.., tanggal 19 November 2013, yang amarlengkapnya sebagai berikut :381 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair ;2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., terbukti

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan kepada

,tanggal 20 Januari 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PN.MKW., tanggal 19November 2013 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana denda oleh karenatidak memenuhi rasa keadilan dan tidak pula sebanding dengan perbuatan yang terbuktidilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR., tanggal 20 Januari 2014,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Nomor : 13/TIPIKOR

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 68/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKIsejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di rumahTahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;Hal. 1 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI2.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 April 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tanggal 24 April 2018;Hal. 56 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPk/2018/PT.DKI9.

Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal17 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 April 2018;10.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 8 Mei 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;11.

Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2015sampai dengan tanggal 19 September 2015;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;e Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;e Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 12 Januari 2016 No.32/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;e Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta, sejak tanggal 11 Februari 2016 s.d. tanggal 10 April 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta tanggal 11 April 2016 sampaidengan 10 Mei 2016;e Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2016sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;Pengadilan Tingggi

Mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJakarta menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa,membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama didalam putusannya berdasarkan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 4 April 2016ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari RABU , TANGGAL 11 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut sertadidampingi Para Hakim Anggota dan J U I T A, SH sebagai Panitera Penggantiberdasarkan

Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.tanggal 09 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menyatakan Terdakwa SYARIPUDDIN,A.Md.

TPK/2011/PT.BJM tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum danPenuntut Umum ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/201 1/Hal. 47 dari 59 hal. Put.

diberikan gaji pokok sebesarRp1.583.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribudelapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yangsah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku(1 eks) ;Dikembalikan kepada Terdakwa Syaripuddin, A.Md Bin Abdul Gani.e Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor

ini haruslah dikuatkan ;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti, incasu baik terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupunMajelis Hakim tingkat banding karena tidak/kurangmempertimbangkannya, sebab Judex Facti a quo putusan PengadilanTinggi Banjarmasin dengan secara serta merta hanyamempertimbangkan bahwa menimbang, Majelis Hakim banding telahmenilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 09 September 2011 Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor

Panmud Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:32ttd./. ttd./.Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.ttd./.M.S. Lumme, SH.

peradilan untuk membuktikan sah atautidaknya proses tersebut;Bahwa Sah atau tidaknya penahanan ada syaratnya apabila seseorangdipanggil sebagai saksi lantas lanjut sebagai Tersangka hal itu tidakmemenuhi sebagai proces of law (peradilan yang jujur) dalam proces of lawinformasi sebagai saksi atau Tersangka harus jelas dan pasti untukperlindungan terhadap hak hak Tersangka;Bahwa Layak atau tidaknya tergantung pada syarat telah dipenuhi yaitu suratperintah penahanan, alat bukti yang sah (pasal 2 dan 3 UU Tipikor

syaratobyektif dan subyektif serta ada tembusan penahanan kepada keluargaTersangka;Bahwa melawan hukum intinya yang harus dibuktikan adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan seseorang yang menguntungkan diri sendiri,orang lain atau korporasi;Bahwa unsur kerugian negara sebagai unsur yang penting, untuk itu kerugiannegara harus dihitung untuk menentukan bahwa kerugian negara memangada berapa jumlahnya;Bahwa menurut konstitusi secara tepat yang mekakukan penghitunganadalah BPK, tapi dalam undang undang tipikor

PUTUSANNomor : 7/ PID/ TPK/ 2017 / PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRI,SE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir ; Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir 557 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot

Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum. telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

PN.BglPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialpadaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman31dari31halamanPutusanNomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Hum bin Soedarto, umur 52 tahun,Agama Islam, Pekerjaan Hakim Ad Hoc Tipikor, tempatkediaman di Jalan Perkici Xl EB.2 Nomor 11 Bintaro JayaSektor 5 RT.03 RW. 10 Kelurahan Jurang Manggu TimurKecamatan Pondok aren Kota Tangerang Selatan ProvinsiBanten, sebagai "Pemohon I";2. Hj. Neneng Amelia binti H.

disyaratkan sebagai Calon Orang Tua Asuh( COTA)anak tersebut, bukti (P.4); Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan serahterima bayi dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang kepada paraPemohon sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bayi nomor 460/02BA/Dinsos/II/2017, bukti (P.3); Bahwa para Pemohon beragama Islam, tidak pernahterlibat criminal dan bebas dari narkoba, buki (P.13, P.18 dan P.20); Bahwa para Pemohon termasuk keluarga yang mampu(Pemohon sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor27/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2015 Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak

Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa.ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.

Hamrat Hamid, SH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25Januari 2012 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH danM.S. Lumme, SH. HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota Ketua :Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH Ttd/ Dr.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.10.000, (Ssepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum bataldemi hukum;2. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad llyas tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanKelima;Hal. 115 dari 136 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.,tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan Banding;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;4.

/Tipikor/2013/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 JaksaPenuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTinggi tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tangga 14 Agustus 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan

YahyaHarahap sesuai Pasal 185 ayat (6) menuntut kKewaspadaan Hakim,untuk sungguhsungguh memperhatikan:Persesuaian antara keterangan saksi;Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;Alasan saksi memberi keterangan tertentu;Bahwa dalam faktafakta persidangan yang dicantumkan dalam Putusantidak terdapat adanya alat bukti yang cukup untuk mengenakan DakwaanKesatu Primair Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor karena saksi Fahrurozie yangdidakwa (dalam penuntutan terpisah) telah memberikan gratifikasi

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi/Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaTid/ Ttd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.

RANI;7 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( dua riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari

kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan HakimHakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH..MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.