Ditemukan 11604 data
136 — 73
Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang, bahwa
52 — 8
PENGGUGAT MENGAKUI SENDIRI BAHWA TIDAKADA UNSUR PIDANA (baik penekanan / pemaksaan dan sejenisnya)DALAM AKTA PERDAMAIAN (INCASU : GONO GINI) NO.1 YANGDIBUAT OLEH DAN DI HADAPAN EVIE MARDIANA HIDAYAH, SH.
PERWIRA, SH
Terdakwa:
SUARNI Als AMEI
48 — 13
pemeriksaan tersebut tidak ada dibantu orang lain ; Bahwa di dalam keterangan terdakwa menerangkan mengenal orangyang bernama Adi (DPO), sedangkan saksi Suratman Als Kutil mengenalPohan (DPO) ; Bahwa terdakwa bersama saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan Als Juna (Berkas terpisah) pada saat itu didampingi oleh PenasihatHukum ; Bahwa antara terdakwa dengan saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan tidak ada melakukan konfromtir keterangan ; Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan penekanan
58 — 8
tentangPeradilan Anak telah terbukti seluruhnya dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan sifat dari perbuatan pidananya, maka Para Terdakwa harus tetapmempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat dalamperkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa in cassu Para Terdakwa adalah katagorianak yang perlu mendapatkan sentensing / penekanan
152 — 56
Kami kira kita sebagai Praktisi Hukum harusmenyampaikan halhal yang telah diketahui umum tidak lagi kita sampaikan,apalagi menyampaikan hal keliru di persidangan yang menimbulkanpandangan masyrakat menjadi salah kaprah;Bahwa yang menjadi penekanan dalam memandang hasil LaboratoriumForesik adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:782/DTF/2015 tertanggal 16November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium ForensikCabang Denpasar Ir.Koesnadi
222 — 33
Mogokkerja adalah penekanan terhadap pengusaha untuk penurunanproduktivitas kerja.2. Bahwa, kapasitas Kuasa Penggugat kabur dan sangat kabur.Dengan dasar :Membaca secara seksama gugatan penggugat disebutkan : Kamiyang bertanda tangan di bawah ini : E. SONIFATI GULO, SH.,MEIMAN LASE, SH., HADIRAT GULO., Advokat/Pengacara/Magangdan Pengurus pada Kantor Pimpinan daerah Federasi Serikat PkerjaPertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDRIAN alias DIAN
21 — 13
masa lalunya justru terdakwamenjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkotika bahkanhalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2020/PT MDNdari cara terdakwa mendapatkan narkotika dimaksud yakni dengan membelidari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila lanya menjadi korbandari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memilikiketergantungan terhadap penggunaan narkotika yang bisa merusak masadepan terdakwa;Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan
79 — 38
Tanah yang ditunjuk oleh para Penggugat Rekonvensi, yang apabila ParaTergugat Rekonvensi tidak bersedia secara sukarela menanda tangani akta jualbeli tersebut maka putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdianggap berlaku sebagai akta jual beli; ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, MajelisPengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut bukanlah bentuk dari memutusmelebihi apa yang di tuntut (ultra petita) dalam perkara aquo, melainkan didasaridengan tujuan untuk memberikan penekanan
Terbanding/Tergugat : Pimpinan PT. TUNAS AGRO SUBUR KENCANA 3 (PT. TASK. 3) / PT. BINTANG MULIA SINAR AGUNG (PT. BMSA)
109 — 49
Putusan No. 28/PDT/2016/PT.PLK10.Bahwa adapun unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum = yangdilakukan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensiadalah sebagai berikut :e Unsur Kesengajaannya : Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja dan tanpa prosedur hukum melakukan penekanan danpemaksaan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayarganti rugi atas lahan yang tidak dimiliki oleh TergugatRekonpensi; Bahwa Tergugat Rekonpensi telahsengaja memasang portal di lahan kebun PenggugatRekopensi, yang tidak dibenarkan
Terbanding/Tergugat : MEITY ROTINSULU
53 — 44
Tony A.P.Rurugala, SH, yang telah menerangkan asalusul objek sengketa,yang lebih jelas termuat saksisaksi tersebut termuat dalam BeritaAcara Pemeriksaan, namun keterangan saksisaksi tersebut namunMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat buititersebut, sehingga telah merugikan kami Penggugat / Pembanding ; Bahwa sebagai penekanan Penggugat / Pembanding dalammemori banding ini memohon dengan sangat, kiranya MajelisHakim Tingkat Banding dapat mengali / mengkaji lebih jauh dariawal
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
(diberikan penekanan)Keput usan DJP No. 170/2002 tidak menyebutkan kegiatanperawatan pipeline sebagai salah satu jasa penunjangsektor pertambangan minyak dan gas yang dikenakanPasal 23 UU PPh.Kami dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim AgungMahkamah Agung untuk menegaskan bahwa Lampiran Ill60butir 171 (s) Keputusan DJP No. 170/2002 sebagaimanadikutip diatas hanya berlaku untuk jasajasa disektor pengeboran minyak dan gas.
142 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa begitu pula selanjutnya agenda rapat dan/atau pertemuanterakhir yang diselenggarakan kembali oleh komisi DPRD KabupatenSumbawa pada tanggal 15 Januari 2013 tidak juga menghasilkan solusidan/atau rekomendasi yang jelas dan positif bagi Para Penggugat sehinggahal tersebut semakin menempatkan Para Penggugat pada suatu situasiyang sulit, sementara disisi lain semakin memberikan ruang kepadaTergugat (Para Tergugat) dalam melakukan penekanan dan/atau intimidasiterhadap diri Para Penggugat;36.
80 — 31
Wahidin Sudirohusodo Makassar denganKesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban lakilaki inidatang dengan kesadaran menurun; pada daerah kepala bagian belakang terdapat satu luka19berjahit ukuran lima centimeter, patah tulang tengkorak kepala dengan penekanan padatengkorak bagian samping kiri, pendarahan dibawah selaput otak, dan pembengkakanjaringan otak; pada lengan bawah kanan terdapat deformitas (kelainan bentuk tulang), memartidak ada, bengkak tidak ada.
588 — 278
pertemuan di Rumah MakanPadjadjaran adalah masalah mekanisme perizinan.Bahwa dalam pertemuan yang kedua saksi ikut dan yang dibicarakanadalah masalah biaya.e Bahwa yang menentukan biaya atas permintaan Pak Insan Kamiluntuk menghitung besaran biaya perizinan tersebut.e Bahwa perizinan yang belum selesai yaitu IMB.e Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab belumselesainya perizinan tersebut.e Bahwa seorang Kepala Seksi tidak berwenang untuk mengeluarkanizin industri.e Bahwa tidak ada penekanan
Pembanding/Tergugat I : Budi Djaya Halim
Terbanding/Penggugat : Olga Oei
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Kelurahan Pinaesaan
49 — 26
, karena pada saat panggilan pertamalangsung Proses PENYIDIKAN bukan PENYELIDIKAN, selanjutnya,Baru satu kali Pemeriksaan Pada Saat PENYELIDIKAN sudahditetapbkan sebagai TERSANGKA, hal tersebut digunakan untukmengambil ahli warisan dalam Gugatan TERBANDING sebagaibentuk tukar guling antara PEMBANDING dengan TERBANDINGdengan mengorbankan Anak kandung PEMBANDING agar supayaketika terjadi Penekanan lewat Laporan POLISI tersebutTERBANDING dalam hal ini dahulu PENGGUGAT bisa memberikansejumlah uang total
NILA DEVI, SH
Terdakwa:
ADIWAN Pgl KEPOT Bin ADIYAN
137 — 47
perbuatanpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyataTerdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikanketeranganketerangan dan menanggapi keterangan saksisaksi, sehingga dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH
Terdakwa:
IMELIA GUNAWAN ALIAS IMEL
156 — 126
Dalam kaitannya perkara ini, setiap orang adalahOrang perorangan atau individu yang merupakan subyek hukum (natuurlijkpersoon) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN AtbMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 pengertian Setiap Orangadalah
1.H.MASâÂÂUD
2.NURUL HIDAYAH
3.LALU MAHENDRA
4.SANAâÂÂAH
5.MAHMUDAH
6.INAQ SIAREP
7.NURUL HIDAYAH, S. Pd
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
2.kepala badan pertanahan nasional lombok barat
305 — 134
Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadapKeputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahankepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UndangUndang inimerupakan hukum materiil dan sistem Peradilan Tata Usaha NegaraMenimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakatdimaksud, UndangUndang menekankan adanya kewajiban bagi PejabatPemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukanwarga masyarakat, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan
252 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa gugatan dalam lingkunganperadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banhwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebutdillhat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat dependterhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip administrationpenal law merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
565 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);Halaman 58 dari 153 halaman. Putusan Nomor 29P/HUM/20191. Bahwa Pasal 31A ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:(1)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapatdilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan di bawahundangundang, yaitu:a. Perorangan warga negara Indonesia;b.
Putusan Nomor 29Yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseoranganatau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2011;Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atauperorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepadaMahkamah Agung atas berlakunya suatu PeraturanPerundangundangan tingkat lebih rendah dari UndangUndang;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);1.
Dalam alinea 6 Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 dengan tegasdinyatakan bahwa:Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas,pembentukan UndangUndang ini diperlukan dalam rangka:c. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalamUndangUndang ini dan pengertian limbah sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang PengelolaanLingkungan Hidup;(garis bawah merupakan penekanan dari Termohon);.