Rp.91.683.951 ,67;Bahwa diterapkannya Pasal 3 UndangUndang Tipikor pada perbuatanTerdakwa sudah tepat;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatpendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh Leopold LuhutHutagalung, SH., MH sebagai Pembaca berpendapat :Bahwa tentang keberatan Pemohon Kasasi Terdakwa, Pembaca berpendapat semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifatpengulangan atas suatu kenyataan, oleh karenanya bukan kewenangan Kasasi;Bahwa tentang

SURACHMIN,SH., MH., HakimHakim AdHoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim anggota tersebut, dan dibantu oleh YUSTICIA ROZA PUTERI,SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua :Ttd TtdLEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH,MH. MADE TARA, SHTtdH.

Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG(5)(6)(7)(8)yang terkena TIPIKOR, (Sudah dilakukan 12 PNS tidak dapatlagi mengakses data PNS), termasuk atas nama Penggugat;Bahwa selanjutnya Pejabat Yang Berwenang dalam hal iniSekretaris Daerah membuat Telaahan Staf yang ditujukankepada Ibu Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 800/1563BKD/2018 Tanggal 27 Desember2018, Hal Kajian terhadap Penanganan Hukum atas namaNurhasan dkk, (12 PNS) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana

Bukti T 2 : Surat Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara, Nomor: 549/I/KR.III/IX/2018, Tanggal 7September 2018, Perihal: Pemblokiran data PNS yangterkena TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan aslinya);3.

September 2018, Hal: Mohon Pertimbanganbeserta tanda terima (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian BidangKode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS,Nomor Surat: F.IV.2630/V.1564/90, Tanggal 1November 2018, Perihal: PNS yang sudah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Kepala Kantor Regional IIlBadan KepegawaianNegara, Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018, Tanggal 31Desember 2018, Perihal Tindak Lanjut Data PNS YangTerlibat TIPIKOR

berkekuatan hukumtetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1826K/Pid.Sus/2012tanggal 12 Oktober 2012 yang amarnya pada pokoknya adalah menyatakanTerdakwa Il (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama,serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti P13 =T1); Bahwa pada tanggal 7 September 2018, Kepala Kantor Regional III BadanKepegawaian Negara menerbitkan surat perihal Pemblokiran data PNS yangterkena TIPIKOR

;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan tersebutdi atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.08/PID.B/TPK/2012/PN.JBI.tanggal 16 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaituHakim Ad Hoc Tipikor

MohammadAskin, SH. menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) makasesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yangberbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan ;Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.Dr.

laba bagi dirinya atau orang lain atau suatukorporasi (STIE IKABAMA);e Bahwa dana a quo telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas DaerahPemprov Jambi sebelum terhadap perkara ini dilakukan penyidikansehingga tidak ada kerugian Negara;e Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ada unsur kesengajaansecara melawan hukum = atau~ menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang merugikan keuangan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ad Hoc Tipikor

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/M.S. Lumme, SH.Panitera Pengganti,ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.

PUTUSANNomor: 07/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartayang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :NAMA LENGKAP = : HERIBERTUS SAMBUDISOEHARYANTO Bin CELSIUSSASTRO UTOMO ;Tempat lahir : Kulon Progo ;Umur atau tanggal lahir: 57 tahun / 04 Mei 1955.;Jenis kelamin : Lakilaki.

Juni 2012 ;Perpanjangan penahanan Kajari selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2012sampai dengan 03 Agusrus 2012 ;Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan 02September 2012 ;Perpanjangan II Ketua PN Wates, sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan02 Oktober 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 ;Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 20Nopember 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Deember 2012 ;Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 11Pebruari 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Pebruari 2013sampai dengan 13 Maret 2013 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 14 Maret 2013 sampaidengan 12 April 2013 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 April 2013sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ; Diperpanjang

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 Mei 2013sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 2 Mei 2013No.07 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukan Majelis hakim untukmengadili perkara ini; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta tanggal 28 Maret 2013

PUTUSANNomor : 145/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : WARSINI BINTINARTO WIYONO ;.Tempat lahir : Sukoharjo ;.Tgl lahir/umur : 87 Tahun/18 Pebruai 1977.Jenis kelamin : Perempuan .Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung baru Rt 007/008 Kel

SukoharjoAgama : Islam.Pekerjaan : Mantan kepala Desa ;.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan oleh :Penyidik :sejak tanggal 12 agustus 2014 s/d tanggal 31 agustus 2014;Perpanjangan Kajari : sejak : 01 september 2014 s/d tanggal 10 oktober 2014 ;Perpanjangan KPN Sukoharjo : tanggal : 11 Oktober 2014 s/d 09 Nopember 2014Penuntut umum : sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 nopember 2014 ;Hakim Tipikor Semarang : tanggal 17 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;a us; &@ Ny =Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 16 Pebruari2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NUGROHO BUDIANTORO,SH advokad / Pengacara berkantor di JI Karangroto Rt 02 Rw 03 Genuk Semarangberdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim tertanggal 26 nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:142/Pen.Pid.Sus TPK/2014/PN.

limaribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari RABU, TANGGAL 04 PEBRUARI 2015,oleh HASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SH MHdan ROBERT PASARIBU, SH MH,hakim AD hoc masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .RABUTANGGAL 11 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RUSGIYANTO, SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

telahmenyimpulkan sebagai berikut :1 Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah disusun secara cermat, jelas danlengkapserta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari suatu suratdakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP.2 Eksepsi tim Penasehat Hukum telah melampaui ruang lingkup Eksepsi (ObyekEksepsi), karena telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya menjadiobyek pemeriksaan di sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH Panitera Pengganti(Adhoc Tipikor )Syafruddin,SH131

Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 06 Mei 2020 Nomor W.14.U.1/7425/Hk.07/5/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Penggantiuntuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal28 April 2020, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan

Tanda terima Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangdi buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 2020;Halaman 107 dari 117, putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2020/PT.SBYi4.

Tanda terima Kontra Memori banding dari Penuntut Umum yang di buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Mei 2020;6. Relaas penyerahan kontra memori banding kepada Penasihat HukumTerdakwa yang di buat oleh jurusita pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;7.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tidak cermat, dan tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoendee gemotieveerd) secara lengkap (Volledig ) terhadap fakta fakta yang telah terungkap di persidangan dalam perkara a quO.2.

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagaiHakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh ...........

Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan Instansi Vertikal Wilayah KerjaKantor Regional Il BKN Nomor: 549/I/KR.III/IX/2018tanggal 7 September 2018 perihal Pemblokiran data PNSyang terkena TIPIKOR (fotokopi dari lampiran stempelbasah);Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepadaPPK Instansi Pusat dan PPK Instansi Daerah Nomor:K.2630/V.1001/99 tanggal 26 Desember 2018 perihalTindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 29/G/2020/PTUN.SRG8

PNSatas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara DeputiBidang Pengawasan dan Pengendalian kepada BupatiPandeglang Nomor: F.IV.2630/V.1564/90 tanggal 1Nopember 2018 perihnal PNS yang sudahterbuktimelakukan tindak pidana korupsi (fotokopi sesuai asli);Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan KepegawaianNegara kepada Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota seWilayah Kerja Kantor Regional IllBKN Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018 tanggal 31 Desember2018 perihal Tindak Lanjut Data PNS yang Terlibat Tipikor

., M.H.d.t.oRoni Susanta, S.H.Panitera Pengganti,d.t.oHarperiyani Effendi, S.H.Untuk salinan yang sama sebagaimana aslinyaPengadilan Negeri / Tipikor Banda AcehWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Bna

Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri / PIH/ Tipikor SamarindaNomor : 50/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, tanggal 10 Desember 2014, telahHal. 4 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TRdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf olehKetua Majelis serta diberi tanda bukti P.7;8.

,MHNip. 19640207 199003 1 001Hal 12 dari 25 hal puusan perkara pidana No.222/PID/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 13 dari 11 hal Putusan Perkara Pidana No.415/PID.SUS/2020/PT MKS.,Hal 14 dari 25 hal puusan perkara pidana No.222/PID/2019/PT MKS

PaniteraPanitera Muda Tipikor Wayan Karmada, S.HNIP. 19661231 199403 1 056Dengan perincian biaya sebagai berikut : Upah tulis ................) Rp. 7.500.Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN DpsMateral ................... Rp. 10.000Jumlah...... ;Rp. 17.500.,( tujuhbelas ribu limaratus rupiah )Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA MUDA TIPIKOR,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 474/PDT/2018/PT MKS

Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiBanda Aceh, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus2018;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 29 Juni 2018 Nomor 141/Pen.PID/2018/PT BNA tentangPenetapan Majelis sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawenomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsm dan surat Surat yang bersangkutan denganperkara tersebut;Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan

Perpanjangan Penahanan ke1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d 12 Nopember 2013;4. Perpanjangan Penahanan ke2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d 12 Desember 2013;5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;6. Perpanjangan Penahanan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014;7.

Perpanjangan Penahanan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 31 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014;8. Perpanjangan Penahanan ke3 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 02 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;9. Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 15 April 2014;10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 16 April2014 s/d 14 Juni 2014;11. Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 15Juni 2014 2/d 14 Juli 2014;12.

Perpanjangan ke2 Ketua Pengadilan Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 15 Juli2014 s/d 13 Agustus 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: HAYUN SHOBRI,SH. MH., M. BAHRUL HIDYAT, SH. MH., HERI HAERUL KUSDINAR, SH.

inklusif untukABK, sehingga perkara in casu terkesan dipaksakan mengingatTerdakwa terlanjur sudah dipenjarakan oleh kedua instansi penegakhukum tersebut dan perkara in casu sudah dipublikasikan ke mediamassa secara berulangulang, sehingga aparatur penegak hukumdalam perkara in casu menutup mata dengan persoalan hukum yangterjadi;Bahwa di dalam pembelaanpembelaan Terdakwa di muka persidangandalam perkara in casu, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah berulangkali mengingatkan kepada Majelis Hakim Tipikor

yang antara lain amarnya berbunyiMenjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg., tertanggal 28 Januari 2016);Bahwa ternyata putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor

UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 30Tahun 1999, sebagaimana dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umumdalam perkara in casu, dapat diterima dan dibenarkan oleh PemohonKasasi, karena pertimbangan tersebut sudah bersesuaian dengan asaslegalitas dan hukum positif;Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak keberatan dan dapatmenerima atas segala pertimbangan hukum dari Judex Facti baik ditingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungPinang maupun

di tingkat kedua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru, oleh karenanya dalam kesempatan ini, PemohonKasasi memohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia untuk dapat kiranya sependapat dengan pertimbanganpertimbangan tersebut;C.

Bahwa Judex Facti khilaf dan keliru dalam pertimbangannyatentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau. suatu korporasi, sebagaimana dapat dilihat dalampertimbangannya pada halaman 110 alinea 2 dan 3 (putusanPengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru) juncto halaman 196 alinea1, 2, 3, dan 4 (putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriTanjung Pinang), yang tertulis pada pokoknya antara lain sebagaiberikut:Halaman 196 alinea 1, Menimbang....keuntungan yang diperolehdari dana bansos

Pertimbangan yangdibuat sangat minim dan dangkal sehingga tidak menampakkan tujuan atau mens reayang kuat yang ada pada diri Terdakwa, sehingga berimplikasi pada penjatuhanpidana yang rendah dan kurang memenuhi rasa keadilan ;Keadaan ini diperparah oleh Judex Facti Tingkat Banding denganmemberikan tambahan pertimbangan terhadap putusan Judex Facti Tingkat Pertama,yang mana dengan tambahan pertimbangan tersebut justeru. mengurangi maknagradasi kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor

No. 2427 K/Pid.Sus/201454Dengan memasukkan pertimbangan yang demikian, Judex Facti TingkatBanding justeru meletakkan posisi seolaholah Terdakwa tidak menyadari secarapenuh perbuatannya (dolus evetualis) atau bahkan lebih mendekati kepada culpa.Padahal tidaklah demikian, ketentuan Pasal 3 UU Tipikor meletakkan masalah mensrea pada derajat yang tertinggi, sehingga putusan Judex Facti Tingkat Bandingsangat bertentangan dengan Pasal 3 itu sendiri.

Dengan demikian,Pemohon Kasasi demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan dan adalahpatut menurut hukum apabila putusan banding dibatalkan;I.4Judex Facti Tidak Menerapkan Dengan Benar Ketentuan Tentang Dana18108Operasional Menteri (DOM) Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan MenteriKeuangan Nonor 03/PMK.06/2006 Tentang Dana Operasional Menteri /PejabatSetingkat MenteriBahwa Judex Facti Pengadilan Tipikor sebagaimana dikuatkan oleh PengadilanTingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman

;Bahwa namun demikian, apabila lebih jauh diperiksa pertimbangan putusan JudexFacti Pengadilan TIPIKOR ini, maka Judex Facti tidak mendasarkanpertimbangannya pada alat bukti yang sah karena tidak mendasarkan padaketerangan saksisaksi yang didengarkan di bawah sumpah di depan persidangan,namun justru sematamata merujuk pada surat dakwaan maupun surat tuntutanyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

PertimbanganJudex Facti terlihat sekali sematamata untuk menghukum Pemohon Kasasi,sekalipun Judex Facti Pengadilan TIPIKOR mengetahui bahwa Pemohon Kasasitidak mengetahui tindak pidana serta tidak pula menikmati apapun hasil dari tindakpidana korupsi yang dikenakan terhadapnya, sebagaimana dinyatakan dalamputusan Judex Facti Pengadilan TIPIKOR halaman 739740 sebagai berikut:Menimbang, bahwa memperhatikan fakta sebagaimana telahdipertimbangkan di atas ternyata bahwa PT.

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 29 September 2011No.62/Pen.Pid.Sus/H/ 2011/PN.TIPIKOR Smgm;Sejak Tanggal 29 September 2011 s/d 28 Oktober 2011;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20Oktober 2011, No.66/Pen.Pid/Sus/K/2011/PN.Smg;Sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011;.

,MH., Azam Jauhari,SH., dan Darsono, SH., Advokat di Kantor Lembaga Studi dan Bantuan HukumTERATAI, beralamat di Jalan Srikaya Raya No. 03 Perumnas Winong Pati,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:1.oa +Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengdili perkara ini;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang, tentang

Perk : PDS01/PATVFt.1/09/2011, yangpada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa DWI PRAYOGI, SE Bin HADI SUMARDI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan berlanjut dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

tersebut := Ditahan oleh :Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Advokat pada Law OfficeYOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di Jalan Semarang IndahBlok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,

YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRIJADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengantanggal 9 Maret 2021;4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengantanggal 30 Maret 2021;5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 12 April2021;6.

Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Mei2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

Pekanbaru, sejak tanggal 6September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampaidengan tanggal 4 Desember 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HELRYON ASTIKA,SH, CHANDRA PUTRA NUGRAHA,SH masingmasing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H A & PARNERS beralamat diJalan Sudirman Nomor 28 Bangkinang Kota, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 2 September 2021 yang