Ditemukan 11447 data
38 — 83
saksi pernah diberi tahu terdakwa, kalau terdakwa menyerahkan uangsebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kepada saksi SURATMAN ;Bahwa menurut penafsiran saksi, uang yang diserahkan oleh terdakwa tersebutsebagai konpensasi mobil Xenia milik SURATMAN yang belum dikembalikanterdakwa ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakanMUJIONO (48 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah teman saksi di Partai
330 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan,sehingga tidak mencari laba (non profit onented) sepertiYayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan perkumpulanlain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan KonfederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perkumpulanperkumpulan dibidang ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dalam proses bisnis, adalah hal yang wajar suatuperusahaan memberikan diskon penjualan (potonganpenjualan) kepada pembeli (customernya);Dalam prakteknya, potongan penjualan diberikan kepadaatauyangditentukan, pembelian yang dilakukan dalam partai besarcustomer, antara lain karena: pembayaranpelunasannya masih dalam jangka waktuHalaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/2016(atau jumlah banyak) yang umum disebut volume diskon,atau diskon karena sebab lainnya.
134 — 81
TAHUN 2013 Tentang PenetapanKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ProvinsiKepulauan Riau Masa Jabatan 2013 2018 tanggal 28 JuniBahwa selama menjalankan Jabatannya sebagai Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau,Penggugat telah benar benar menjalankan tugas sesuai dengan apayang diatur dalam Undang Undang; Bahwa tanpa berdasar Komisi Pemilihan Umum Karimun diadukan keDewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ( DKPP ) oleh CalonLegislatif Dr.Zulfan Efendi A dari Partai
177 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir 8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas nama Ahjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;7.
Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota Fraksipermohonan Hal. 958 dari 1103 hal.Put.
Anggota FraksiGolkar fanaa teria Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas namaAhjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H.
84 — 54
Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan dalam Pasa/ 1340KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penye/esaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja"Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/ Instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara aquo, maka Penggugatharus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal ini pihak BadanPertanahan Kodya Jakarta Barat.Bahwa berdasarkan uraian
88 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H (Hukum Acara Perdata: Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; SinarGrafika, 2010, hal 546) agar akta bawah tangan melekat pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak ) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya. isi dan tanda tangan diakui.;8.
Pembanding/Tergugat II : KHAIRUL ALAM Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Terbanding/Penggugat : MELANI Diwakili Oleh : ALPIAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : AGUS ASPIYANTO NOOR
Terbanding/Turut Tergugat II : WIWID HARYANI
96 — 57
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (Sekurangkurangnya 2dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;3. Isi dan tandatangan diakui;Jika syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875KUHPerdata maka:1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanyasempurna dan mengikat (volledig en bindendebewijskracht);3.
28 — 5
mencari pekerjaan diselingi menawarkan proposalsebagai vendor seragam ke kantorkantor, dan XXX menunjukTergugat untuk menjadi vendor dan direkomendasikan di 4 kantorcabang (XXX), serta pesanan dari pihak lainnya, sebelum AsianGames dan setelah masa kontrak habis di Lemigas pun Tergugat terusbekerja freelence (dari instalasi cctv, pasang jaringan lan, pabxtelepon, service komputer, mendesain cover cd motivator rezzaanggara (teman kakak keempat Penggugat), mendesain danpemesanan ke produsen jam dinding partai
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarif Hidayat, MM menjadiCalon Bupati Kabupaten Musi Rawas yang diusung oleh MayoritasAnggota Dewan Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar, WalaupunGolkar Pusat merekomendasikan Calon lain;. Proses untuk mengeluarkan Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas gunamemenuhi permintaan Para Ketua/Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas menjadi sangat mulus dan sederhana karena Kabag. KeuanganDaerah Kabupaten Musi Rawas dijabat oleh H.Gotri Suyanto, SE,M.Socyang tidak lain adalah keluarga dekat/keponakan dari Drs.
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila dan UndangundangDasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
239 — 166
kebenaran dan keabsahan Akta Wasiat Nomor : 103,tertanggal 20 Januari 1990 tersebut, memang benar;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat laporkan NotarisChufran Hamal, SH, ke Polda Metro Jaya, dengan LaporanMemasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, Pasal 264Jo 266 KUHP;Bahwa pada tanggal 04 November 2009, laporan Penggugattersebut di SP3 oleh Polda Metro Jaya, karena dianggap bukanYurisdiksi Pidana, begitu juga Chufran Hamal, SH, pada masa itusebagai Anggota DPRRI, di Komisi Il dari Partai
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Termohon:
ZAINUDDIN T
191 — 112
Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi,Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer,BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi nonpemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkatprovinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
24 — 1
menjemputnya diPontianak bersama anaknya karena anak wanita tersebut akan mendaftaruntuk kuliah di Akademi Keperawatan Sintang, benar bahwa wanita tersebutberasal dari Riau dan menginap di kediaman bersama selama 10 (sepuluh)hari namun tidak benar bahwa Pemohon mengaku wanita tersebut adikangkat Pemohon, melainkan wanita tersebut adalah teman sekolah (adiktingkat) Pemohon dahulu sewaktu sekolah di Pontianak, setelah 10 (sepuluh)hari saya memang benar berangkat ke Singkawang untuk menghadiripertemuan partai
51 — 31
Merupakan akta otentik yang bersifat partai yang diatur dalampasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi : suatu akta otentik ialahakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuatb.
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
81 — 61
250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ismail Nahumarury, SH
89 — 36
ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Jayapura Nomor: I .b tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura , tanggal 28 Januari 2010;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan sekretariat DPRD Kab.
ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. JayapuraNomor: .6 tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PejabatPelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura ,tanggal 28 Januari 2010;57) 2 (dua) lembar foto copy daftar namanama pejabat pelaksana tekniskegiatan sekretariat DPRD Kab.
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
141 — 41
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
183 — 77
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (dua pihak atau lebih), tanpacampur tangan pihak yang berwenang;b. Ditandatangani oleh si pembuat atau para pihak;c.