Ditemukan 11193 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1748 K/Pdt/2017
Tanggal 3 Oktober 2017 — HILDA TENGENS KASTANYA VS JACOB TUHUMURY, DKK
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1748 K/Pdt/2017Pasal 53 ayat (1) & (2) dan Yuriprudensi M ahkamah Agung Nomor1198 K/Sip/1973 tanggal 6 januari 1976 karena pengeluaransertifikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukanwewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenangadministrasi, bukan Pengadilan* juncto YurispridensiM ahkamahAgung Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 5 Februari 1981 PengadilanNegeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yangdikeluarkan oleh instansi lain juncto Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 620
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-05-2020 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 426/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat:
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
421 — 276
  • Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat (Satu) uraikantersebut diatas dan dihubungkan pula dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, yang mengatur dan menentukan :Bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Padt.G/2020PN DpsNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Peradilan
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 11-08-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN Oelamasi Nomor - 58/Pdt.G/2016/PN Olm
Tanggal 16 Februari 2017 — - DANIEL MBURA lawan: - SEMUEL MBURA
92 — 36
  • Bahwa sejalan pula denganYuridisprudensi MARINo. 620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang menetapkan bila yang digugatadalah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut,adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Perceraian
Register : 25-04-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 259/Pdt.G/2014/PA.Blk
Tanggal 23 September 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 5
  • 66rsid5310065rsid5310820rsid5317746rsid5319056rsid5320954rs105323332rsid5326015rsid5328588rsid5328727rsid5329729rsid5331888rsid5332914rsid5332964rsid5334117rsid5336237 rsid5338 404 rsid53 39753 rsid53768 60rsid5378265rsid5387136r$id5387910rsid5392147rsid5394109rsid5395027rsid5395062rsid5396276rs10d5396742rsid5398752rsid5399427rsid5401501rsid5403211rsid5 403372rsid5404483 rsid5441416rsid5441558 rsid5442029rsid5442828 rsid5444075rsid5445167rsid5448564rsid5456228r$id5457520rsid5458066rsid5459562rsid5461085rsid5462722rsid5464388rs105465 646rsid5471201rsid5472241rsid5506680rsid5507695rsid5513156rsid5514759rsid5515286rsid55163 42 rsid5517113 rsid5518 620
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama
Register : 07-10-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 1684/Pdt.G/2019/PA.PO
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 6
  • Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikanbahwa selama pisah Tergugat tetap memberikan nafkahnya/tidakmenelantarkan Penggugat maka gugatan Penggugat untuk diberi nafkah telahditelantarkan oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa terhadap nafkah suami kepada istri yang belumdibayar Sampai kapanpun akan tetap menjadi hutang suami kepada istri, hal inisesuai dengan pendapat ahli figih yang terdapat dalam kitab Al Muhadzab juz 2halaman 175, yang berbunyi:wylte yl; 620
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 05-10-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 67/G.TUN/2012/PTUN.Mks
Tanggal 16 April 2013 — S A W E D I Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Dkk
50 — 20
  • IdrisBuyung, SH, selaku Pembeli (sesuai dengan aslinya); : Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik danData Yuridis Nomor : 205/2002, tanggal 17 April 2002, yang dibuatoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (sesuai aslinya); : Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :620/2001, tanggal 03 Oktober 2001 yang dibuat oleh Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan KotaMakassar (sesuai aslinya); Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 26-01-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PA MALANG Nomor 250/Pdt.G/2015/PA.Mlg
Tanggal 26 Januari 2016 — PENGGUGAT vs TERGUGAT I TERGUGAT II
323 — 79
  • Yulia sendiribahkan sampai tanggal 22 Maret 2011, NIK. 351414 620 655 0001berstatus Belum Kawin, demikian diperkuat Kartu Keluarga (KK) atasnama yang bersangkutan No. 351414 2312 11 0003 yang diterbitkanDispendukcapil.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 22-11-2019 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 42/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR
Intervensi:
SAMUEL WARDHANA
180 — 142
  • PTUN JPR.Bahwa saksi kenal dengan Bapak Yermia Yarangga;Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Kos Yarangga denganyermia Yarangga;Bahwa Semuel Wardhana tinggal sekitar 1 (Satu) km dari lokasi objeksengketa;Bahwa menurut saksi, yang hadir pada saat penandatanganan suratketerangan adalah saksi sendiri, staf dan anak Kos Yarangga;Bahaw pada waktu Kelurahan turun dilapangan memeriksa Batasbataslokasi terutama patok patoknya dan masih melakukan pengukuran ulang;Bahawa luasa objeK sengketa adalah 620
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 10-07-2012 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 396/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 21 Agustus 2013 — 1.SUPAR TANDIONO, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan K.L.Yos Sudarso Gg. Surya Lk. 8 No. 33 Medan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. KARSONO, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Mayor Blok F-I No. 20-4-S, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Medan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; Penggugat I dan Penggugat II, Dalam hal ini diwakili Kuasanya ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA., KARLE SITANGGANG, SH., PRAMUDYA EKA W TARIGAN, SH, BUDI ABDULLAH S.Ag, SH., MARUDIN SITINJAK dari Kantor Advocad ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA & ASSOCIATES , ( Advocate – Legal Consultant, Attorney Solicitor), Beralamat di Jalan Prof HM. Yamin, SH No. 41-B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2012, M E L A W A N : 1. TIARMA BORU SAGALA, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. HOTMA DUMA PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PANAL HASUDUNGAN PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. PINA YANTI PAKPAHAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dan sekarang tidak diketahui secara jelas keberadaannya di Kalimantan, Tetapi masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; 5. LAURENCIUS PAKPAKAN, Alamat di Jalan Pukat Banting II No. 105- AB / Jalan Mustika, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
242 — 86
  • Bukti P I, IH12 : Foto copy Surat No. 620/BPR/DS/X1/2010 tanggal 02 November 2010, Prihal Roya HakTanggungan ;13.Bukti P I, IH13 : Foto copy Putusan Nomor : 415 K/TUN/2011 tanggal 20 April 2012 ;Buktibukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya dan telahdicocokan sesuai dengan aslinya :Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugatjuga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 330/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
MUJINAR
Tergugat:
DIREKTUR PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI
Turut Tergugat:
KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA SURABAYA
65 — 28
  • , dari ParaTergugat kepada Pemerintah Desa kemiri melalui Kantor BadanHalaman 13 dari 46 Putusan Nomor 330/Pdt.G/2020/PN Sda.Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Pasal 616KUHPerdata dan Pasal 620
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA BATAM Nomor 73/Pdt.P/2014/PA.Btm
Tanggal 22 Desember 2014 — PEMOHON I VS PEMOHON II
17 — 11
  • namun setelah menerima raskin tersebut atas perintah terdakwa saksi DominggusOrde membagikan raskin tersebut kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat yangberada di wilayah dusun I II dan III sebanyak 77 kepala keluarga (KK) rumah tanggaSasaran penerima manfaat saja, sedangkan rumah tangga sasaran penerima manfaat yangjumlahnya sebanyak 31 kepala keluarga (KK) rumah tangga sasaran penerima manfaat tidakdibagikan jatah mereka dan atas perintah terdakwa saksi Dominggus Orde menjual raskin sebanyak 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Juni 2014 —
52 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudianproses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanyapermohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegarakepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/ APBD/DCK/ Ill/ 2003 Tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang.
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Slr
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
76 — 25
  • Pasal 1458 Kitab UndangUndang HukumPerdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahkedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut danharganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belumdibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndang HukumPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, dilakukanmelalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 14-02-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 121/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 14 Februari 2019 — -TONNY CAKRADINATA Lawan BANK PEMBANGUNAN DAERAH ATAU BANK LAMPUNG, Dkk
86 — 28
  • Jakarta/25011955,Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PagarAlam No.98 Lk Kelurahan Segalamider KecamatanTanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD BASUKI, SHAdvokat/Pengacara yang berdomisili pada KANTORADVOKAT/PENGACARA AHMAD BASUKI,SH & PARTNERSberalamat Jl.P.Antasari No.115 Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang dibawah register Nomor : 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Register : 06-11-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Mme
Tanggal 7 Juli 2015 — - WA ABO SALEH LA BUDU MELAWAN PEMERINTAH R.I. C.Q MENTERI DALAM NEGERI R.I. C.Q. GUBERNUR NTT, C.Q. BUPATI SIKKA, DKK
69 — 27
  • dengan demikian pengujian terhadap keabsahan keputusan in litismerupakan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ( Hakim TUN)buklan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata);Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adanya keputusan(Besechking) dari Badan atau Pejabat TUN yang berwujud sertifikat tanah seperti termaktubdiatas sehingga sengketa ini menjadi kompetensi absolute Badan Peradilan TUN bukanlembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 620
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Ktg
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
64 — 10
  • Dalam pertimbangan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tertanggal29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraianuraian hukum sebagaimana dijelaskan dalam EksepsiAbsolut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 160 Rbg, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 41/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasinal Kota Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Jannes Sianipar
Turut Terbanding/Tergugat I : Parulian Simatupang
Turut Terbanding/Tergugat II : Mangido Manullang
51 — 36
  • dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 41/Pdt/2020/PT MDN Bahwa menurut hukum acara dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI adalah jika tuntutan (petitum) mengandung unsur sengketa tatausaha negara maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri; Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :620
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 21-11-2011 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 16-11-2012
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 530 / Pdt.G / 2011 / PA Wsp
Tanggal 8 Agustus 2012 — Penggugat dan Tergugat
13 — 5
  • dan pasal 80 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinyaditentukan sebatas kemampuan suami.Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklahgugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkahtersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzabjuz IT halaman 175 dan pendapat tersebut diambil alih majelis hakim menjadi pendapatmajelis sebagai berikut :Vo aiods 99 Lu anal wy bo 620
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 15-01-2008 — Putus : 28-05-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 02/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 28 Mei 2008 — -Muhammad Syawalid, ST Bin Ilyas Ahmad
189 — 28
  • catatan rekanan yang membayar dan yang tidak membayar juga ditulisdibelakang kertas yang sudah disediakan olehPanitia;e Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang kutipan dari panitiae Bahwa uang yang terkumpul dari rekanan adalah sebesar Rp.121.000.000,(seratus duae Bahwa jumlah dokumen ~ yang digandakan sebanyak 1064e Bahwa Terdakwa menggandakan dokumen di Banda Aceh karena pada saatitu listrik di Calang belume Bahwa biaya penggandaan dokumen yang dicetak di Banda Aceh adalahsebesar Rp.112.558 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-03-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3186 K/Pdt/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — NIKOLAUS NAWA, dkk vs PAULINA NGULA DIWI, dkk
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.620 K/Pdt/1999 tanggal 21 Desember 1999 yang menyatakan :Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanPengadilan Negeri ;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alinpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bajawa telah keliru dan tidak cermat dalammeneliti tentang objek sengketa yang mana Majelis