Menyatakan terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orangyang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor

ROSIDI AYUB dan SUGANDI sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.217.305.698, (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enamratus sembilan puluh delapan rupiah) dan telah mengakibatkankerugian negara sebesar Rp. 217.305.698, (dua ratus tujuh belasjuta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa YUBENDI YUSUF KASIM selaku PemimpinKegiatan (selanjutnya disingkat PK) dalam kegiatan pembangunan tahapdua Taman Makam Pahlawan (selanjutnya disingkat TMP) Kab.Tanggamus berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 800 /84CK / 19 / IV / 2006 tanggal 17 April 2006, dengan saksi Ir.

bahanbangunan termasuk uangpengganti bahan kayuyang diterima keluargamiskinBantuan Sarana 50.000.000,0 15.500.000,0 34.500.000,Lingkungan 0 0 00Kerugian keuangannegara / Daerah dariselisih antara danabantuan SaranaLingkungan (MCK) yangdicairkan dari rekening KUBE dengannilai tunai bantuanyang diterima dua KUBEdi dua Desa JUMLAH KERUGIAN 2.140.568.18 1.479.552.47 661.015.705KEUANGAN NEGARA/DAERAH 2,00 6.60 40 Perbuatan Terdakwa = Helmin Papeo Hippy tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai PendampingDaerah pada Pelaksanaan program P2FM TA 2006 berdasarkanSK Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo

Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohonyang disangka telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1),Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundangnomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Pasal 3 Jo.

., Bin KENASIN tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor : 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku kuasa dari AhliWaris almarhum H.

HARI PURWANTO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa DRS. HARI PURWANTO sebagai KonsultanPerencana dan Konsultan Pengawas CV.

No.702K/Pid.Sus/2011dibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,Undang Undang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, danperubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundang undangan lain yang bersangkutanMENGADI

merugikanperekonomian Negara khususnya untuk tercapainya tujuanprogram UPPO sebagaimana yang tertuang dalam PetunjukTeknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2011yakni dalam rangka pembangunan peternakan sebagai bagianintegral dari pembangunan pertanian yang berkaitan denganupaya pencapaian sasaran program ketahanan pangannasional, knususnya untuk Nagari Saning Bakar Kecamatan XKoto Singkarak Kabupaten Solok.Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas,diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR Bahwa ia Terdakwa Tarmizi Pgl Tar selaku Ketua Kelompok Tani BukikCarano bersamasama dengan Terdakwa II Sumiati Akib selaku BendaharaKelompok Tani Bukik Carano, pada tanggal 01 Oktober 2012 hiingga

HARIYONO, AAAIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepadaMajelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskansaya dari segala tuntutan hukum atau bebas murni.Telah pula mendengar Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwayang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2013 yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:1 Menyatakan Terdakwa HASYIM, S.SOS, tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat 1 jo.

Pasal 18 undangundang nomer 31 tahun1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang nomer 20 tentang Perubahan atas undangundang nomer 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo pasaol 64 ayat 1 KUHP dalam Dakwaaan PRIMAIR.2 Menyatakan Terdakwa HASYIM, S.SOS, tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 ayat 1 jo.

No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smgsorcenen= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b.KUHAP; 2 222222522 n nen ne nnnMenimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pada saat ia menjalanipidana tersebut, lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harusdikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilansesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHAP)serta segala peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraINl ;wanna M EN GA DIL UI pennee Menerima permintaan banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Gede Winasa telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanasecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Prof. DR. drg.

HSSUKO BUONO,M.Si, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dandiperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;3 Menyatakan terdakwa Drs. H. SUKO BUONO.

TahunAnggaran 2005 dan 2006 Nomor: R107/PW.17/5/2010 tanggal 08 April 2010, bahwaakibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/ Tanah Untuk Pembangunan Sarana danPrasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2005 dan 2006 Negara/ Daerah dirugikan sebesar Rp.8.565.783.885,53(delapan, milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga delapanratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair :Drs.H.

disuruh olehBupati Kutai Kartanegara;e Bahwa saksisaksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, apakah faktafaktahukum tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam ;Dakwaan Primair :Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SISWADI, S.H, M.Kn tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;. Menyatakan terdakwa H.

M.Kn didakwa melakukan tindak Pidana:PRIMAIR:weceenee Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR:eee Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun2001

diancam dengan pidana pokok yang sejenismaka hanya dijatuhkan satu pidana ;151(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yangdiancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih darimaksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP:(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana.Ke 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan;Menimbang, bahwa dari bunyi pasal sebagaimana disebutkan di atas,maka unsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU NO 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP unsurunsurnya adalah:UnsurUnsur : Setiap orang; Secara melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ; Yang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara ; Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ; Perbarengan perbuatan ;Ad. 1.

TUMIJO SURYO HADISAPUTRO, BA. bin JOATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMASAMA SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahHal 5 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

2 ayat (1) jo.

Si. bin BENAMALEM PA., dkk. sah menuruthukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan bKUHAP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagaiberikut : KESATUATAU KEDUA :: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; melanggar Pasal 3 jo.

Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)Hal 331 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk.ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) #KUHP;ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

posisi, tanggung jawab danprofesionalitas ; Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang pengembalian dana SimpanPinjam Perempuan pada kegiatan PNPMMP sebesar Rp.54.000.000, (lima puluhempat juta rupiah) dan tidak menyetorkan ke kas negara dan mempergunakan untukkeperluan pribadinya sehingga merugikan negara / daerah atas pelaksanaan kegiatanPNPMMP di Kecamatan Muara Laung senilai Rp. 54.000.000, (lima puluh empat jutarupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;10SUBSIDAIRee Bahwa ia Terdakwa YETRO, SE Bin DARDAUL NGANDOBH selaku FasilitatorKabupaten Murung Raya Tahun 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) KonsultanPendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr200106/PNPMMDR/2/I/2009tanggal

Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulukumba tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi",sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor

Riau Air Lines.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.Subsidiair :Bahwa Terdakwa Binahati B.

., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;.