Direktur merupakan pengurus/organ perseroan yang diangkat dandiberhentikan oleh rapat unum pemegang saham;2. Direktur merupakan orang perseorangan yang menjalankanperseorangan yang bukan miliknya;3. Dalam menjalankan kegiatannya Direksi diberikan gaji atau tunjanganyang ditetaobkan Rapat Umum pemegang Saham;4.

mBahwa tanah tersebut diperoleh orang tua Penggugat d.r / Tergugat d.kpertama berdasarkan musyawarah Musda Kecamatan Kutalimbaru padatanggal 23 Februari 1970 yaitu : Asisten Wedana Kecamatan Kutalimbaru,Dan Puterpra15/0201 Kecamatan Kutalimbaru, Dan Sek.AKRI KecamatanHalaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2016/PNLbpKutalimbaru 20221.Oleh karena musyawarah Musda tersebut, maka sejak tanggal 23Februari 1970 tanah orang tua Penggugat d.r telah berpindah kesebelahtimur dari jalan unum

Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT telah ditetapbkan sebagai CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 oleh Tergugat,namun oleh Panitia Pengawas Pemilihan unum Kepala Daerah KabupatenPaniai (selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Paniai) dalampenyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenPaniai yang diajukan oleh Para Pemohon HENGKI KAYAME danYEHESKIEL TENOUYE masingmasing sebagai Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, mengeluarkan Surat PutusanPanwalu

Penyimpanan daftar unum dan dokumen;. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik berupa pengukuran danpemetaan, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kegiatanpengukuran dan pemetaan yang meliputi:a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;b. Penetapan batas bidangbidang tanah;c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;d. Pembuatan daftar tanah;e. Pembuatan surat ukur;.

Menyatakan hukum bahwa Tergugat dan Tergugat Il yangmengadakan rapat unum pemegang saham luar biasa yang ternyatacacat hukum yang kemudian dalam rapat dimaksud membebastugaskan Para Penggugat dalam jabatannya masingmasing dalamPT. Perumahan NTB Prima yang kemudian mengangkat Ir. PutuSudiarsa, MT. sebagai Direktur adalah merupakan perbuatan melawanhukum.7.

.13.210.227.000, (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah dua ratus dua puluh tujuh riburupiah) yang seluruh kegiatan dilakukan sekolahan masingmasing;Bahwa untuk kegiatan pengadaan mebelair di Dinas Pendidikan dilakukan secaraSwakelola oleh Sekolah Penerima dengan tahapan perencanaan dibantu oleh dinaspendidikan dengan mengacu pada petunjuk teknis (Guknis) yaitu bahwa Kab/Kotamembentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas danpengadaan mebeleir yang biayanya diambil dari biaya unum

.13.210.227.000, (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah duaratus dua puluh tujuh riburupiah) yang seluruh kegiatan dilakukan sekolahan masingmasing ;Bahwa untuk kegiatan pengadaan mebelair di Dinas Pendidikan dilakukan secaraSwakelola oleh sekolah penerima dengan tahapan perencanaan dibantu oleh DinasPendidikandengan mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) yaitu bahwa Kab/Kotamembentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas danpengadaan mebeleir yang biayanya diambil dari biaya unum

Agung RI No. 57 K/Pdt.SusHKI/2015, Tergugatmohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya dapatmempertimbangkan Yurisprudensi diatas karena dikaitkan denganGugatan Pembatalan pembatalan a quo memiliki kesamaan faktafaktahukum yaitu:(1) Tergugat merupakan pemilik sah pendaftaran merek pertama kaliMerek COFFEEBERRY di Indonesia dengan sistem (first to file);(2) Pendaftaran merek COFFEEBERRY milik Tergugat sudah sesuaidengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan sudahterdaftar dalam daftar unum

Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat meneravkan hukum;Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Pemohon Kasasiuntuk melakukan pembatalan Merek PIERRE CARDINpada kelas 03dari daftar unum Merek dan mengumumkannya dalam berita resemiMerek Dep.

BADAR ALI,ACHMAD SAINAL, HARSANI, MERAWI, PENDI HASANUDDIN, MAMATS, LINASARI MERAWI, SUNARYASARI MERAWI, dan JOHANI yangterdiri dari : Keteranganketerangan berhubungan dengan permintaan umumpedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit ; Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada/adabangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain ; Laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan hasil analisis sehubungandengan permohonan kredit unum pedesaan (Kupedes) ; Tanda terima ; Kwitansi pencarian ;

BADAR ALI,ACHMAD SAINAL, HARSANI, MERAWI, PENDI HASANUDDIN, MAMATS, LINASAR MERAWI, SUNARYASARI MERAWI, dan JOHANI yangterdiri dari : Keteranganketerangan berhubungan dengan permintaan umumpedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit ; Laporan penilaian agunan untuk tanah yang tidak ada/adabangunannya dan bangunan yang berdiri diatas tanah orang lain ; Laporan hasil pemeriksaan di lapangan dan hasil analisis sehubungandengan permohonan kredit unum pedesaan (Kupedes) ; Tanda terima ; Kwitansi pencarian ; Surat

Lebak sejak tahun 2008, dan saksi menjelaskan yang menjadi anggota satgasidentifikasi dan inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian berdasarkanSurat Keputusan (SK) dari Panitia pengadaan lahan bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan unum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / Kep.020PPT / 1X / 2013, tanggal 28 Oktober2013 tentang perubahan keputusan Ketua Panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum Kab.

UPANGWIJAYA adalah Kaur unum Desa Mekarsari sedangkan pekerjaan Sdr. N. ALAM SUKARYAguru honorer di SDN Tambak juga sebagai anggota BPD Desa Mekarsari Kec. Sajira. Bahwa benar pada tahun 2013 di Desa Mekarsari Kec. Sajira Kab. Lebak terdapat kegiataanpengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian, sedangkan kapan dimulai dan berakhirnyakegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan Hingga saksi mengetahui ada kegiatanpengadaan lahan untuk pembangunan waduk karian di desa Mekarsari Kec.

Lebaksaksi menjabat sebagai penanggung jawab sekretariat, dan Saksi tidak melaksanakan tugasjabatan sesuai dengan surat keputusan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan unum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / KEP.020PPT.X/2013,tanggal 28 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan ketua panitia pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan unum Kabupaten Lebak Nomor : 590 / KEP.04.1PTT.KAR/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang pembentukan satuan tugas identifikasi

Kepala administrasi pemerintahan unum Kab. Lebak di jabat oleh PURANJANU,S.lp, M.Si4, Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada kantorpertanahan Kab.Lebak, dijabat oleh siapa tersangka lupa.5. Camat Sajira Kab. Lebak dijabat ALKADRI, S.lp, M.Si6.

Toilet unum, mushola Rp.185.462.875,3623.Pekerjaan panggungpertunjukan Rp. 760.579.433,9124.Pekerjaan pembuatan bak sampah Rp. 2.884.645,1825. Pekerjaan ground tank Rp. 22.161.754,3226. Pekerjaantanaman Rp.6.505.000,0027.Komponen permainan playground Rp.51.200.000,0028. Pekerjaan tong sampah Rp.15.000.000,0029.

Toilet unum, mushola185.462.875,3623.Pekerjaan panggung pertunjukan760.579.433,9124.Pekerjaan pembuatan bak sampah2.884.645,1825. Pekerjaan ground tank22.161.754,3226. Pekerjaan tanaman6.505.000,00Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.Rp.27.Komponen permainan playground Rp.51.200.000,0028.Pekerjaan tong sampah Rp.15.000.000,0029.

Toilet unum, mushola Rp. 185.462.875,3623.Pekerjaan panggung pertunjukan Rp. 760.579.433,9124.Pekerjaan pembuatan bak sampah Rp. 2.884.645,1825. Pekerjaan ground tank Rp. 22.161.754,3226. Pekerjaan tanaman Rp. 6.505.000,0027.Komponen permainan playground Rp. 51.200.000,0028.Pekerjaan tong sampah Rp. 15.000.000,0029.

Toilet unum, mushola Rp. 185.462.875,3623.Pekerjaan panggung pertunjukan Rp. 760.579.433,9124.Pekerjaan pembuatan bak sampah Rp. 2.884.645,1825. Pekerjaan ground tank Rp. 22.161.754,3226. Pekerjaan tanaman Rp. 6.505.000,0027.Komponen permainan playground Rp.51.200.000,0028.Pekerjaan tong sampah Rp.15.000.000,0029.

Toilet unum, mushola (2 unit) Rp.185.462.875,3623.Pekerjaan Panggung Pertunjukan Rp.760.579.433,9124.Pekerjaan Pembuatan Bak Sampah (TPS) Rp.2.884.645,1825. Pekerjaan Ground Tank Rp.22.161.754,3226. PekerjaanTanama Rp.6.505.000,0027.Komponen Permainan Playground Rp.51.200.000,0028. Tong Sampah 3R (10 Unit) Rp.15.000.000,0029.

Penyimpanan daftar unum dan dokumen; Selain itu sangat jelas tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur didalam Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang Undang Nomor 30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya : Azas Kepentingan Umum yaitu adalah azas yang mendahulukankesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif ,akomodatif

Penyimpanan daftar unum dan dokumen; Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria telah mengamanatkan bahwauntuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diaturdengan Peraturan Pemerintah.

menyatakanbahwa :Benar bahwa kontrak kerjasama untuk membuang sampah dariKapal Pesiar Leisure World untuk dibuang ke TempatPembuangan Sampahh (TPS) Kampung Trai Nongsa KotaBatam antara ANDI ABDULLAH alias TE LAI dengan HotelBatam View berlangsung sejak tanggal 01 April 2003 ;Benar bahwa yang melakukan pembayaran kepada ANDIABDULLAH alias TE LAI atas pekerjaan mengangkut sampahdari Kapal Leisure World adalan Management Hotel BatamView dan = pembayaran tersebut dilakukan oleh bagiankeuangan / kasir unum

kontrak kerjasama untuk membuangsampah dari Kapal Pesiar Leisure World untukdibuang ke Tempat Pembuangan Sampah(TPS) Kampung Trai Nongsa Kota Batamantara ANDI ABDULLAH alias TE LAI denganHotel Batam View berlangsung sejak tanggal 01April 2003 ;Termohon Kasasi / Terdakwa mengaku benarbahwa yang melakukan pembayaran kepadaANDI ABDULLAH alias TE LAI atas pekerjaanmengangkut sampah dari Kapal Leisure Worldadalah Management Hotel Batam View danpembayaran tersebut dilakukan oleh bagiankeuangan / kasir unum

Pembebanan SPJ (Rp)Nama Bidang / No Pemberian Beban Anggaran jumlahumlalSegiatan Riil SPJ FiktifBidang1 Kesejahteraan 25.000.000 25.000.000 50.000.000SosialBidang Pelayanan2 25.000.000 25.000.000 50.000.000SosialBidang3 Pemberdayaan 25.000.000 25.000.000 50.000.000Sosial4 Bidang Pemakaman 25.000.000 25.000.000 50.000.0005 Kegiatan Adum 30.000.000 120.000.000 150.000.000Total 130.000.000 220.000.000 350.000.000 dan sisa Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar kegiatanadministrasi unum

13565/BUDSP2D/201511 23Dec15 23,513,500 13566/BUDSP2D/201512 23Dec15 6,827,000 13567/BUDSP2D/2015Jumlah 621,650,396Jumlah Total 513,000,000 3,486,261,98 3,999,261,98 Jumlah UP +2 2 GU > Bahwa pada tahun 2015 dinas sosial mendapatkan Uang Persediaansebesar Rp. 513.000.000, yang mana uang UP tersebut digunakan saksiARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutangkepada saksi AGUSTIAWAN sehingga seluruh PPTK kegiatan tidakmendapat uang panjar kegiatan.> Bahwa kegiatan pelayanan administrasi unum

13565/BUDSP2D/201511 23Dec15 23,513,500 13566/BUDSP2D/201512 23Dec15 6,827,000 13567/BUDSP2D/2015Jumlah 621,650,396Jumlah Total 513,000,00 3,486,261,982 3,999,261,982 Jumlah UP0 + GU > Bahwa pada tahun 2015 dinas sosial mendapatkan Uang Persediaansebesar Rp. 513.000.000, yang mana uang UP tersebut digunakan saksiARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS SABRAH untuk membayar hutangkepada saksi AGUSTIAWAN sehingga seluruh PPTK kegiatan tidakmendapat uang panjar kegiatan.> Bahwa kegiatan pelayanan administrasi unum

Nomor 723 K/Pdt.SusHKI/2015(2) Pengalinan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)disertai dengan dokumendokumen yang mendukungnya;(3) Pengalinan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)wajid dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatatdalam daftar unum merek;(4) Pengalinan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat Kantor Merek,diumumkan dalam berita resmi merek;(5) Akibat hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar berlakuterhadap pihakpihak yang bersangkutan

Terlebih lagi mengingat bahwa pengalihan hak atas Merek Kapal Api(Logo) dilakukan pada tanggal 3 September 1994 dengan perjanjian JualBeli dan telah tercatat di daftar unum merek pada tanggal 28 September1994.

Tergugat Ill berarti telah memeriksadokumen pendukung yang menjadi dasar dari peralihan hak atas merektersebut dan menganggap dokumendokumen pendukung memenuhipersyaratan untuk dicatatkan di dalam daftar unum merek;8.

Copy turunan akta: Berita Acara Rapat unum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Indo Modern MinningSejahtera tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 02;h. Copy Pasport atas nama Lam Chong San;i. Copy NPWP, Surat Keterangan Lapor Diri Sementara, Kartu IjinTinggal Terbatas;j. Surat Keterangan Nomor: 500/167/535.06/2009 tanggal 15September 2009 menerangkan tentang domisili PT IMMS di Jl.Arowana 144 Jember Lingkungan Gebang waru RW. 1 RT. 3;k.

Penyimpanan daftar unum dan dokumen;(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;b.

Penyimpanan daftar unum dan dokumen;(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;96Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahuibahwa Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat lebih dulu menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 00130/Kelurahan Sepinggan dengan luas 163.400 m?

2005 adalah sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp Pajak Penghasilan (PPh ) Terutang Rp Kredit Pajak Rp PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp Sanksi Administrasi Rp Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp NIHILTentang Pokok Sengketa Yang Diajukan Peninjauan KembaliHalaman 29 dari 125 halaman Putusan Nomor 3/B/PK/PJK/2016C.Sebelum membahas satupersatu terhadap pokok sengketa, PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memandang perlumengemukakan dalil unum

Bahwa yang menjadiSehubungan dengan penjelasan/dalildalil unum Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akan dibahas secararinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak a quo nyatanyatatelah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnya dan karena itu menjaditidak sesual dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku(contra legem) sehingga sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sebagai berikut:pokok sengketa

MA Republik Indonesia No.2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yangterdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangkewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945Amandemen Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali (PT Saudara SejatiLuhur) dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukanpembayaran syarat knusus yang tercantum dalam amar putusan tersebutdimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan f ayat (1) KUHPidana, apabila syarat unum

kapaltanker MT Western KGT sesuai kKewenangannya, sebagaimana diatur dalamPasal 110 KUHAP ayat (2), dalam hal penuntut umum berpendapatbahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap,penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepadapenyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan juga diatur dalam Pasal138 KUHAP ayat (1),"Penuntut Umum dalam /7(tujuh) hari segeramempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik dan ayat (2), Hasilpenyidikan belum lengkap, penuntut unum

jikaTERGUGAT melaksanakan tugas dan fungsinya, tentu saja kapal tankerMT Western KGT tidak jadi dirampas untuk negara, karena TERGUGAT dapat saja mengembalikan berkas penyidikan dengan catatan melengkapikekurangan dan atau TERGUGAT dapat memerintahkan pemeriksaantambahan atas kekurangan tersebut, dimana ada hak pihak ketiga yangterabaikan, dalam hal ini hak kepemilikan PENGGUGAT atas kapal tankerMT WESTERN KGT;57.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No.8/1981 tentang KUHAPmenyatakan Penuntut unum

Kewajiban hukum PARA TERGUGAT tersebut sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 UU No. 8/1981 tentang KUHAP menyatakanPenuntut unum mempunyai wewenang:a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik ataupenyidik pembantu;b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikandengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan daripenyidik; c. dst.Dan berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UU No. 8/1981 tentang KUHAP

,wonnn Bahwa penuntut unum mempermasalahkan adanya fasilitas umum berupa 5(lima) bidang akses jalan dan 2 (dua) bidang kuburan yang tidak digambar secarajelas agar terpisah dari tanag milik, hal ini penuntut umum telah keliru karena tidaksemua jalanan dan kuburan dapat dikategorikan fasilitas umum, Sepanjang jalanantersebut awalnya berasal dari tanah hak milik dan belum pernah dilepaskan hakmiliknya oleh pemegang hak tanah maka sewaktuwaktu pemilik hak tanah dapatmengambil kembali tanah tersebut,

demikian pula bidang tanah untuk dapatdikatakan sebagai fasilitas unum maka harus ada Surat ketetapan atas bidang tanahtersebut sebagai fasilitas umum, sepanjang dalam pemeriksaan dipersidanganternyata penuntut umum tidak dapat mengajukan bukti kalau 7 (tujuh) bidang tanahtersebut sebagai fasilitas umum ; wonnn Bahwa adanya 7 (tujuh) bidang tanah yang dianggap fasilitas umum olehpenuntutu umum namun diterima uang ganti ruginya oleh: Abd.

,telah diajukan jaksa penuntut unum maka Majelis Hakim judex factie TingkatPertaman sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta secara telitikarena fakta yang sebenarnya yakni dalam menjalankan tugas dan danfungsinya para Terdakwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yangberlaku sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a Pepres Nomor 71 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangun UntukKepentinagn Umum sebagai Payung Hukum tugas dari Sataga A adalahmelaksana kan tugas pengukuran

Dengan komposisi bahan mengacu padaSpesifikasi unum Bina Marga Tahun 2010 revisi 03 Final.Bahwa benar perusahaan yang mendaftar di proses pelelanganPaket Pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung dari Lokasi SeiRahayu ISei Rahayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara TA.2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) perusahaan adalah :1).2).3).4).5).6).7).8).9).10).11).CV. IMANUEL.CV. KARYA BATARAH.PT. ESA ALHUDA.CV. MAMAR INDAH JAYA.PT. RAMA BERKAH MANDIRI.CV. MAWAR INDAH JAYA.PT. LATEBBE PUTRA GROUP.PT.

ATTERBERG LIMITS (Liquid Limit/Batas cair, PlasticLimit/Batas Plastis dan Plasticity Index/Batas Susut ).Bahwa Spesifikasi Tanah Timbunan Biasa yang diisyaratkansesual dengan spesifikasi unum BINA MARGA (revisi 3) adalahCBR yaitu berdasarkan spesifikasi unum Bina Marga (revisi 3)Divisi Ill pekerjaan tanah point 3.2.2 item 2) paling sedikit 6 %.Halaman 283 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIkBahwa sifatsifat atau kadar yang harus dibuktikan di dalammelakukan pengujian bahan Timbunan agar

Bahwa sesuai spesifikasi unum Bina Marga, pengujian CBR minimalper 1000 m? penghamparan agregat kelas B yang terpasang.