Ditemukan 11193 data
89 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29
153 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
89 — 41
Nomor : 303.01.01.10002.6, Pengembalian Honor Tim PHOpaket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Rumah AmparGadingPematang Aur Kabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02 Juli 2015ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Asuransi Himalaya Pelindung Bengkuluperihal Permohonan Pengajuan klaim atas jaminan pemeliharaan danditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum KabupatenSeluma sdr.
Jaya Sakti kontruksi adalah 19 %, selanjutnyaberdasarkan progress yang dijukan teresebut kami KonsultanPengawas melakukan pemeriksaan bersama PPTK, PihakKontraktor, ternyata progresnya memang sesuai dengan yangdiajukan oleh Kontraktor, kemudian hasil pemeriksaan bersamatersebut dituangkan dalam berita Acara Kemajuan Fisik Nomor :620/30/DPU/B.II/BAKP/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
Asuransi Himalaya yaitu Klaim jaminan pemeliharaanpada tanggal 2 Juli 2015 dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 2 Juli 2015 dengan melampirkanSurat teguran kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi, selanjutnya kamimelakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan atas klaimyang didiajukan, setelah kami teliti ternyata masih ada kekurangandokumen pendukung klaim sebagaimana Surat PT.
Karenaberita Acara Nomor : 620/ /PHORmh Amp GdPematAut/DPU/B.II/SPK.136/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebuttidak sah karena tidak ada penomoran surat dan tidak teregistrasi diagenda Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma.
Nomor : 303.01.01.10002.6,Pengembalian Honor Tim PHO paket pekerjaan Peningkatan JalanHalaman 237 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.dengan Konstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang AurKabupaten Seluma TA. 2014.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 620/555/DPU/B.III/2015 tanggal 02Juli 2015 ditujukan kepada Kepala Cabang PT.
1.ARIF RIYANTO,SH
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
Mansur
32 — 15
batang
Dalil hijau 151 bungkus @ 20 batang = 3.020 batang
Jaya bold 132 bungkus @ 20 batang = 2.640 batang
Blitz 102 bungkus @ 20 batang = 2.040 batang
86 biru 25 bungkus @ 20 batang = 500 batang
Hjs 101 bungkus @ 20 batang = 2.020 batang
Smild 110 bungkus @ 20 batang = 2.200 batang
Das 31 bungkus @ 20 batang = 620
1.I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, SP.
2.I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA
3.I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Intervensi:
SAHBAN
153 — 109
Hikmah,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Ukur Nomor : 620/Dopang/2016, tanggal 06 September2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Hak Milik No. 00638, terbit tanggal 07 Maret 2017,Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17/10/2016,Luas 1.829 m2, terletak di Desa Dopang, Kecamatan GunungSari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,atas nama atas nama 1. Sahban. 2. Abdul Rauf. 3. Kalsum.4. Jumaiah. 5. Holminah. 6. Saripah. 7.
YOSPHINA LUARMASSE alias YOS
Tergugat:
1.ARIE SANJAYA alias ARI
2.MIMI LESSY alias MIMI
3.IBRAHIM PARERA alias IM
91 — 32
Padt.G/2020/PN.AmbORATMANGUN sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Maret 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak antaraDrs.IBRAHIM PARERA sebagai Pihak Pertama dan A.RAKMAWATIMASEWA sebagai Pihak Kedua tanggal 15 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 5;Foto copy sesuai dengan focopy Sertifikat Hak Milik No.205 tanggal10 September 2009, luas 125 M2 (Hak tanggungan 1 No.620
246 — 129
denganmana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebaniatau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atasancaman kebatalanPasal 1459 KUHPerdata, menentukan : hak milik atas barangyang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616Pasal 616 KUHPerdata, menentukan : Penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
136 — 51
Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelenggara negara lainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermatipengertian kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dimana Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalahKepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
67 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kode Nama Qty Unit Harga AmountBarang StandarGICD.07 CD Fisika 620 Kpg 22.000(SD) 20 Set 13.640.000GICD.08 CD Biologi 760 Kpg 22.000(SD) 20 Set 16.720.000GICD.06 CD 456 Kpg 22.000Matematika 10.032.000(SMP) 8 SetGICD.04 CD Fisika 476 Kpg 22.000(SMU) 7 Set 10.472.000GICD.03 CD Fisika 230 Set 22.000(SMU) 5 Set 5.060.000GlKomp.02 Speaker 5 Unit 1.050.000Aktif 5.250.000GILCD LCD 32 16.150.000516.800.000LEP04 Leptop 5 Unit 16.650.000(netbook) 83.250.000GITV Clasical 8 Unit 8.059.500Monitor 29 64.476.000GI
Kode Nama Barang Qty Unit Harga AmountStandarGICD.07 CDFisika(SD) 20 620 /Kpg 22.000 13.640.000SetGICD.08 CD Biologi (SD) 20 760 /Kpg 22.000 16.720.000SetGICD.06 CD Matematika 456 Kpg 22.000 10.032.000(SMP) 8 SetGICD.04 CDFisika (SMU) 7 476 Kpg 22.000 10.472.000SetGICD.03 CD Fisika(SMU)5 230 Set 22.000 5.060.000SetGl Speaker Aktif 5 Unit 1.050.000 5.250.000Komp.02GILCD LCD 32 16.150.000 516.800.000LEP04 Leptop (netbook) 5 Unit 16.650.000 83.250.000GITV Clasical Monitor 29 8 Unit 8.059.500 64.476.000GI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DAHMAN SIRAIT Diwakili Oleh : ISMAYANI, SH,MH,C,NSP., C.HTc
80 — 17
Fella Ufaira;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 1902 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 620 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 93 atas nama Erika;
- 1 (satu) lembar Asli Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit dengan Nomor Rekening 33005700000055 tanggal pembukaan 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Inquery Informasi Finansial
M. JUFRI, DKK (PARA TERGUGAT)
Kepala Cabang P.T. Bank Central Asia (TURUT TERGUGAT)
96 — 32
., Buku Hukum Acara Perdata, halaman 620), begitu juga halnyadengan alat bukti surat yang diberi tanda T3 yang berupa fotocopy kwitansipembayaran dan diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka bukti T3 surattersebut dianggap sama dengan aslinya dan sah sebagai alat bukti tulisan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang diajukan olehKuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksitersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
161 — 92
Putusan No. 47/PDT/2018/PT MKS10.11.12.13.14.dimaksud dalam kenyataanya memang masih berbentuk laut yang dalam halini citra foto satelit pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Bahwa selain dari pada itu Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkanSurat Nomor: 620/1448/BPD/X1I/2013 tertanggal 1 November 2013 (yangmana surat ini baru kami ketahui kemudian setelah dilaksanakannyaPerjanjian) yang merupakan Surat Walikota Makassar untuk mengambilperan pembebasan lahan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar
Pembanding/Penggugat II : Drs. SUTAN RAJA HUTAGALUNG Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PASTOR RANTINUS SIMANALU
Terbanding/Tergugat II : USKUP KEUSKUPAN SIBOLGA
34 — 16
Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 620 KUH Perdata, terhadapbenda tidak bergerak, Hak Milik sebagai hak kebendaan yangpaling dasar dan karenanya juga hakhak kebendaaan yangmelekat dan mengikuti Hak Milik baru lahir pada saat hak tersebutdidaftar dan diumumkan;4. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya PokokPokokHukum Perdata (halaman 69) menjelaskan bahwa eigendom (hakmilik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda;2.
91 — 37
Bukti T.ll Intervensi 1: Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatanKonstruksi Normalisasi N6 Kecamatan BatuHampar Nomor : 620 / KONTRAK / BM&AIR /27 / 2016 tanggal 16 Juni 2016 (sesuai dengan2. Bukti T.Il Intervensi 2: Surat persyaratan yang di upload / dikirim olehCV.Zalisti Mandiri kepada Pokja Ill KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Kabupaten RokanHilir yang dapat didowload melalui LPSEKabupaten Rokan Hilir (sesuai print internet) ;3. Bukti T.Il Intervensi 3: Surat Penawaran CV.
CV. TYFA DIRGANTARA Di wakili oleh Wakil Direkturnya : MUTTAQIN
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PUPR I TAHUN 2019
Intervensi:
CV. ALIF PERKASA Di wakili oleh direkturnya FAISAL ALI
264 — 1566
. : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620./15.20/SP/PEMB/BM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, PekerjaanPembangunan Jalan Pulo Drienle Rhob Timu KecamatanSimpang Mamplam (Otsus) (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.ll Intv4. : Fotokopi Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) (fotokopi dari fotokopi);Bukti T.ll Intv5. : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018 tanggal 4
23 — 5
Tanah Sawah, terletak di desa Sidorejo, kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember, PersilNo.105, Petok C No.908, Klas S.II, Luas : + 2350 M2, tercatat atas nama Puji Astutik,620;Zl22.23.dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Sawah M. Kboliq Mujadi dan Imam;Timur : Sawah H.
117 — 33
Atas dasar ini, kami mohonkepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak Gugatan untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidakdapat diterima.Berbagai putusan pengadilanpengadilan Indonesia terdahulumenunjukkan penerapan prinsip tersebut di atas, sebagaimana antaralain terlihat dalam putusanputusan berikut :Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.864/Pdt.G/2014/PN.SbvMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIPutusan No. 620 K/Padt/1999 Tanggal 29 Desember
Pembanding/Penggugat I : AKURNIADI Diwakili Oleh : GITO ABDUSSALAM SH MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR CABANG PEMBANTU KCP PT BANK CENTRAL ASIA BCA Tbk CABANG PEMBANTU AHMAD YANI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS BADAN PENANANAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU BPMPT PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
35 — 38
Hal tersebut juga selarasdengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 k/Padt./1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada intinyatelah memutuskan bahwa "Bila yang digugat adalah badan atau pejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan neger'.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagiMajelis
Terbanding/Tergugat I : Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kantor Cabang Lahat
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lahat
Terbanding/Tergugat III : M. Yani AB
93 — 30
Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangpengadilan negeriHalaman 6 dari 47 Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT PLG9.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
337 — 136
Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomor M-09433238;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah dengan luas 620 M2 berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor 3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang,Kec.
Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomorM09433238;1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah denganluas 620 M?* berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec.Sandubaya, Kota Mataram;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di DesaKidang,Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah denganluas tanah 12.100 M?