Ditemukan 11605 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 Tanggal 12 Maret 2020 — Pidana
Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S.E.,S.H
Terdakwa : Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya
174 — 53
174 — 53
Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, sedangkan Metamphetamine(MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokteratau instansi manapun untuk menggunakan ataumengkonsumsi Narkotika jenis apapun.Hal 32 dari Hal 57 Putusan No:07K/PM.103/AL/I/2020Menimbang26.27.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan
Register : 03-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 237/Pid.B/2015/PN.Pbm Tanggal 19 Januari 2016 — 1. IWAN SETIAWAN als JECKY bin SAIIN
2. PERI SAYLI bin ARSUM ILYAS
73 — 35
73 — 35
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapasaja, Orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampubertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentusebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia ParaTerdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung padapembuktian unsurunsur materiil dari Dakwaan;Halaman 28 dari Putusan No. 237/
Register : 08-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Srh Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
IKA UNARI DEWI ALS KIKI
46 — 37
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
IKA UNARI DEWI ALS KIKI
46 — 37
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang perempuan yang bernama IKA UNARIDEWI Alias KIKI sebagai Terdakwa
Register : 12-04-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN LARANTUKA Nomor 25/Pid.B/2016/PN lrt Tanggal 23 Mei 2016 — - PIDANA
MULYADI (TERDAKWA)
86 — 53
86 — 53
Tanda kematian :Lebam mayat pada tubuh bagian dada depan, warna merah keunguan,yang hilang pada penekanan;Kuku mayat pada rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yangrelatif mudah dilawan disertai jarijari tangan yang basah dan berkerutdengan kuku pucat kebiruan.Tanda pembusukan belum terbentuk.7.
Register : 24-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN UNAAHA Nomor 100/Pid.B/2018/PN Unh Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.GDE ANCANA, SH
2.FITRIANI HASAN, SH.
Terdakwa:
Ririn Arsandi Als Ririn Bin Akio
69 — 44
1.GDE ANCANA, SH
2.FITRIANI HASAN, SH.
Terdakwa:
Ririn Arsandi Als Ririn Bin Akio
69 — 44
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamperkara ini adalah Terdakwa Ririn Arsandi als Ririn bin Akio yangidentitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan berdasarkan keteranganpara saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas terdakwamaka
Upload : 22-04-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 46/PID/2014/PT-MDN GUSNITA BAKTIAR
35 — 26
35 — 26
PIRNGADI Kota Medan/FKUSUdengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :Ringkasan Pemeriksaan Luar :24 Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung, pinggang, sertaanggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilang pada penekanan.
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
208 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 163/Pid.Sus/2012/PN.Slw Tanggal 17 Desember 2012 — ELANDA DICKY SAPUTRA bin SUNANTO
50 — 3
50 — 3
Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016 Tanggal 17 Nopember 2016 — CAHYO PURNOMO, Serka NRP 21990109231278
76 — 33
76 — 33
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah sering menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarang dan sangat berbahayanya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman
Putus : 02-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 90 / Pid. Sus / 2013 / PN. Amt. Tanggal 2 Juli 2013 — - HENDRA RENALDI Als HENDRA Bin ERMUNADI
37 — 10
37 — 10
Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Register : 20-06-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 165-K/PM II-08/AD/VI/2014 Tanggal 18 September 2014 — HAMSAH, SERTU
107 — 46
107 — 46
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan untuk me ndapatkan kenikmatansesaat tanoa mempertmbangkan nommanomma yang belaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat daripengakuan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika sebanyak 4 (empat) kali,walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotka dilarang dan bahkan Komandan satuan seringmemberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkoba.3.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — ASLI PURBA VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Sibolga
109 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (cetakantebal: penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakini bahwaTermohon akan mampu membayar seluruh kewajibannya kepada BankHalaman 16 dari 41 hal.
Putus : 28-07-2014 — Upload : 01-07-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 09/PDT/2016/PT.TTE Tanggal 28 Juli 2014 —
97 — 60
97 — 60
Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 23 September 2014TERGUGAT (kreditur) melalui Bapak Dede F Alui (Area RecoveryManager) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemerasan,penekanan dan tindakan memaksa kepada Turut TERGUGAT V (suamiTurut Tergugat IV Muhammad Thamrin Bopeng) untuk segera berusahameyetor danasebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dalamwakiu yang ditentukan 34 hari, dan sisanya diselesaikan selambatlambatnyatanggal 17 Oktober 2014 hari Jumat.
Register : 04-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PN SORONG Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Son Tanggal 16 Juli 2020 — SUDIRMAN
234 — 236
234 — 236
) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diterbikan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPTKB yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.Penerbitan dokumen SKSHHKB untuk IUPHHK, IPPKH dan/atau IPKdilakukan melalui SIPUHH on line sedangkan dokumen selainSKSHHKB yaitu Nota Angkutan untuk IPHHK dilakukan secara manualoleh orang yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya;Bahwa Dalam pasal ini yang menjadi penekanan
Putus : 05-02-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 172/Pid.Sus/2012/PN.Slw Tanggal 5 Februari 2013 — SYAâÂÂRONI RAMADHANI bin UMAHAD
55 — 3
55 — 3
Dengan demikian penekanan Unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;23Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara im Penuntut Umum telah mengajukanSyaroni Ramadhani bin Umahad selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwatindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiriternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan
Register : 07-05-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 51/Pid.B/2014/PN Gns Tanggal 3 April 2014 — USMAN Gelar PANGERAN INDRA JAYA Bin YUSUP
33 — 20
33 — 20
yang penguasaannya terhadap barang disebabkankarena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upahuntuk itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang60didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntutumum, oleh karena itu penekanan
Register : 17-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 April 2017 — MOCHAMAD ROFIK, S. Sos;KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
61 — 28
61 — 28
;Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat dalam proses pemeriksaan olehtim pemeriksa terkait telah melakukan penekanan dan intimidasi dst......Bahwa Dalil /alasan Penggugat pada halaman 11 angka 10.2 adalahsangat tidak benar dan mengadaada, karena dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 29 September 2015, pada jawaban ataspertanyaan nomor 17, Penggugat memberikan jawaban tidak beradadalam paksaan.
Register : 22-10-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1643/Pid. Sus/2015/PN. JKT. UTR. Tanggal 26 April 2016 — AFIF JUNAEDI;
55 — 29
55 — 29
orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan
Register : 15-03-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 30-K/PM.I-07/AD/III/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 — Maryono Koptu NRP 31940058840175 Babinsa Ramil 0903-05/Tpl Kodim 0903/Tsr
68 — 33
68 — 33
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karenaTerdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupunkedinasan yang berlaku , padahal sudah seringkali mendapat himbauandari Pemerintah maupun penekanan dari Pimpinan agar setiap Prajuritmenghindari perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaannarkotika, namun pada kenyataannya tetap saja Terdakwa mencobacoba melakukannya.