136 K/TUN/2010

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNomor 136 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :AKADEMI KEBIDANAN NUSANTARA PALEMBANG,berkedudukan di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 124, SiringAgung, Pakjo Palembang, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor340/SK/YPNNUS/I/2006 tanggal 5 Januari

No. 136 K/TUN/2010Akta Pendirian Notaris Iswan Bangsawan, S.H. Nomor 7 tanggal 8 April2000 yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Notaris IswanBangsawan, S.H. Nomor 20 tanggal 16 Juni 2000 dan Akta PernyataanKeputusan Rapat Notaris K. Abdullah, S.H.

No. 136 K/TUN/2010pendidikan Diploma Ill Bidang Kesehatan yang berlaku dilingkunganDepartemen Kesehatan, perlu.= dilakukan penilaian/oengukurankompetensi terlebin dahulu dan setelah lulus uji Kompetensi barulahdiberikan Surat Izin Bidan ;Dikarenakan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang adalah institusipendidikan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi olehDepartemen Kesehatan RI, maka kepada 52 (lima puluh dua) bidanlulusan Akademi Kebidanan Nusantara Palembang sebelum diberikanSurat Izin Bidan

No. 136 K/TUN/201016Keputusan Tergugat/Pembanding telah final, konkret dan individual, menolakpermohonan Surat Izin Bidan yang diajukan oleh Penggugat/Terbandingyang selanjutnya menjadi dasar obyek sengketa dalam perkara ini.

No. 136 K/TUN/201018sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. AnmadSukardja, S.H., M.A. HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olen Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H.

/1998tanggal 27 Juli 2001 juncto Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 juncto Nomor 93 K/tun/1996 tanggal 24 Februari1998 yang memiliki kaidah hukum, sebagai berikut:Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengankepemilikn tanah tidak termasuk wewnang Pengadilan TataUsaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum.Bahwa mengacu pada Yurisprudensi tersebut, sesungguhnyaPenggugat tidak memahami Objek dari permasalahan sebenarnya,karena yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah SubjekHukum

ataukahmerupakan tindakan hukum perdata, Apabila kita anggap sebagai keputusan TUNmaka jika terjadi sengketa tentang pelaksanaan Pailit maka hal tersebut menjadikompensasi Peradilan TUN.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupkan pelaksanaan darihukum perdata;Menimbang, bahwa doktrin tersebut telah dikembangkan dalam praktikPeradilan TUN dengan mendasarkan pada teori melebur untuk menganalisis danmelakukan pengujian terhadap objek sengketa, yakni dalam Putusan MahkamahAgung masingmasing nomor: 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24September 2008, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008 dan Nomor252 K

/TUN/2000 tanggal 13 November 2000;Menimbang, bahwa oleh karena Teori Melebur telah diterima dalampraktik Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung dalam rumusan hukumhasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam SEMA RINomor 07 Tahun 2012 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagipengadilan, telah memberikan kriteria dalam penerapan teori melebur tersebutyakni untuk memastikan suatu Keputusan TUN dianggap melebur dalamperbuatan hukum perdata adalah apabila secara

faktual Keputusan TUN yangdisengketakan dan diminta uji keabsahannya ternyata jangkauan akhir dariKeputusan TUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatuperbuatan hukum perdata, termasuk didalamnya adalah keputusankeputusanyang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatuperbuatan hukum perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa a quo dianggap meleburHalaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor : 15/G/2018

Mengenai Kewenangan mengadili antaraPeradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat,tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harusterlebin dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata.Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari1998, kaidah hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruanmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa,maka

hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata,baru kemudian dapat ditetapbkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitanSertipikat karena didasarkan atas data yang keliru serta YurisprudensiHalaman 14 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLGMahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidahhukum Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang peradilan umum untuk memeriksanya dan YurisprudeniMahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah

disepakati oleh pihak yangberkepentingan (pemegang hak), dimana Para Penggugatmengklaim sebagai pemegang hak atas tanah yang berbatasandengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa.Menurut hemat kami mencermati posita/alasan yang disampaikanoleh Para Penggugat bahwa meskipun sengketa a quo terjadiakibat penerbitan objek sengketa namun dalam sengketa a quojuga terdapat sengketa keperdataan yang menyangkutpembuktian atas siapa pemilik tanah.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88K/TUN

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan denganperkara nomor 24/B/2010/PT.TUNMDN tanggal 5 Mei2010. (fotokopi sesuai fotokopi);Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor299 K/TUN/2010 tanggal 11 November 2010. (fotokopisesuai fotokopi);Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor158 PK/TUN/2011 tanggal 17 April 2012.

/1993 tanggal 7September 1994, Nomor. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor. 22Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 56/G/2021/PTUN.PLGK/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor. 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum : Meskipun sengketaitu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkaratersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka gugatan atassengketa tersebut harus diajukan terlebin dahulu ke Peradilan Umum karenamerupakan

Bekasi Timur, Bekasi, ternyata sertipikat milik Penggugat telah dibaliknama kepada Etty Muktiati (isteri dari Kustowo), yang menurut ketentuanSEMA No. 2 Tahun 1991, masih dalam tenggat waktu untuk mengajukangugatan sengketa TUN (Tata Usaha Negara). ;IH. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :.

No. 123/G/2015/PTUNBDGdidalilkan, Tergugat dalam hal ini hanya mencatat apa yang telahdisepakati oleh Para Pihak, karena Penggugat menggugat hak kepemilikandan secara nyatanyata merupakan kewenangan peradilan umum untukmemeriksanya, sebagaimana Yurisprudensi MARI sebagai berikut :Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/K/TUN/199S tanggal 27 JULI 2OOT +xnnesneneennemeesnnenennnmeamnnnnennmenasnenBahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk

wewenang Peradilan Tata usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya malainkan wewenang Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 :Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenangPeradilan Umum untuk memeriksanya;2 2200 no annoDengan demikian Eksepsi Kewenangan Absolute dari Tergugat harusdapat Cite ra jasssessneereessaseeneerincmsatee neeeeesaniere eeieeemnee ementsDALAM

Nomor : 88/K/TUN/1993 tanggal 9 September1994 jo Nomor : 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Nomor : 16/K/TUN/2000 tanggal 28 PebruariBahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidakberwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini karena merupakankewenangan absolut Pengadilan Negeri/Peradilan1.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkaraMenimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatansesuai dengan posita gugatan Penggugat / Terbanding pada intinya (dari segi hukumTata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat / TerbandingKeputusan TUN obyek sengketa telah melanggar Peraturan PerundangUndangandan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhiketentuan pasal 53 ayat 2 a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahan

atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ; Penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa Il secara nyatamelanggar Surat Edaran Bupati Jombang Nomor : 172/194D/415.10.1/2011, tanggal9 Mei 2011, kepada Camat se Kabupaten Jombang, perihal : Pemberitahuan prosespemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa serta rekomendasi DPRDKabupaten Jombang, tanggal O38 Mei 2011 Nomor : 172/180/415.20/2011kepada seluruh Kepala Desa se Jombang agar tidak melakukan prosespemberhentian dan

Sehingga saling berkaitan(kausalitas) dengan penerbitan TUN obyek sengketa yang melanggar peraturanPerundangUndangan dan AUPB, maka secara mutatis mutandis Keputusan TUNobyek sengketa II berakibat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sahpula; maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayaberkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN Tergugat atasobyek sengketa dan II serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat,martabat dan kedudukan Penggugat

No.2271/1985 luas 133 M2 atas namabasuki telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor79 PK/TUN/2010 tanggal 28 JAnuari 2011 Jo. PutusanMahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007 tanggal 30 Januari2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor98/B/2007/PT.TUN Jkt tanggal 30 Mei 2007 Jo.

No. 438/K/TUN/2007 jo. Nomor 79PK/TUN/2010. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung telahdiperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakanisi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.Bahwa gugatan aquo diajukan hanyalah untuk menghalanghalangipelaksaan isi putusan tersebut diatas.Bahwa objek perkara adalah milik Basuki yang diperoleh berasal dariayahnya H.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010 tangga!

No. 438 K/TUN/2007 Jo. 79PK/TUN/2010 tanggal 12 Desember 2011 tertanggal 15 April 2010, bermeteraicukup dan diberi tanda bukti: Tl 12;Foto copy Penetapan eksekusi Nomor 45/G/2006/PTUN.Bdg Jo.98/B/2007/PT.TUN JKT Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI NomorPK/Pdt/2009 (bukti T.14), Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79 PK/TUN/2010,Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 438/K/TUN/2007, buktibukti surat tersebutmenyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Kel.Bolonggede Gambar Situasi tg!

Satu Bundel Berkas Putusan M.AR.I nomor 223.K/TUN/1996 atas namaH.Hasan Bin Jam.4. Satu lembar girik atas nama H.Hasan Bin Jam nomor 662 asli dan KTPasli.5. Satu buku Sertipikat tanah atas nama Ahmad Bin Hasan yang diserahkanTergugat Il kepada Penggugat di kantor Notaris / PPAT Rr PutriIndrayani, SH Tebet.6.

Satu Bundel Berkas Putusan M.A.R.I nomor 223.K/TUN/1996 atas namaH.Hasan Bin Jam.4. Satu lembar girik atas nama H.Hasan Bin Jam nomor 662 asli dan KTPasli.5. Satu buku Sertipikat tanah atas nama Ahmad Bin Hasan yang diserahkanTergugat Il kepada Penggugat di kantor Notaris / PPAT Rr PutriIndrayani, SH Tebet.6.

S.Il seluas lebin kurang 8.400 M2 (delapan ribuempat ratus meter persegi), serta Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 7 Juni 1995 nomor 051/G/1994/TN/PTUN.JKT, danPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Maret1996 nomor Nomor 118/B/1995/ PT.TUN.JKT, serta Putusan MahkamahAgung RI tanggal 16 Februari 2000 nomor 223.K/TUN/1996.

S.Il seluas lebin kurang 8.400M2 (delapan ribu empat ratus meter persegi), serta Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995 nomor 051/G/1994/TN/PTUN.JKT, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 23 Maret 1996 nomor Nomor 118/B/1995/PT.TUN.JKT,serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Februari 2000 nomor223.K/TUN/1996.

Putusan No. 37/Padt.G/2013/PN.Jkt.SelPT.TUN.JKT, serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Februari2000 nomor 223.K/TUN/1996. Sudah diambil Tergugat II dari PengacaraRatin Puspa Nusanti, SH penasehat Hukum Almarhum Hasan Bin Djam,sambil Penggugat II Rekonvensi / Tergugat Il memperlinatkan semuadokumen dokumen tersebut kepada Sdr Dody anak TergugatRekonvensi / Penggugat Konvensi.

Tun Mukminah, S.H.M.H. sebagai PaniteraPengganti hadiri oleh Pemohon tanpa hadiri Termohon;Ketua MajelisAZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.Hakim Anggota Hakim AnggotaHalaman 3 dari 4 halaman Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.GsgAHMAD SAPRUDIN, SHI., M.H SOBARI, S.HI.Panitera PenggantiHj. Tun Mukminah, S.H.M.H.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Proses : Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp.180.000,004. Biaya Redaksi Rp. 5.000,005.

PutusanKasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158 K/TUN/1999 tertanggal 17Februari 2000 jo.

TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 jo PutusanKasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN.JKT tertanggal 17 Februari 2000 jo Putusan Peninjauan Kembali PengadilanTata Usaha Negara No. 13 PK/TUN/2001..

TUN/1997/PTUNJK jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No.118/B/1998/PT. TUN. JKT tertanggal 16September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo.158 K/TUN/1999/PTUN.

TUN. JKT tertanggal 16 September 1998 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158K/TUN/1999/PTUN.

TUN. JKT tertanggal16 September 1998 jo Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No.158 K/TUN/1999/PTUN.

No.264 K/TUN/2003 tanggal 5 April 2006 dan telah berkekuatan hukum tetap,yang pada pokoknya Pengadilan TUN tersebut pada amar putusannya telahmenyatakan batal Sertipikat Hak Pengelolaan No.01/Kelurahan Bibis anPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya (dalam hal ini sekarangmenjadi Penggugat), GS No. 705/1996 tanggal 30 Januari 1996 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (in casu TurutTergugat Il) pada tanggal 11 Nopember 1996 ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah

sangat tegas danjelas bahwa sebenamya alas hak kepemilikan obyek sengketa olehPenggugat dalam perkara ini telah dibatalkan oleh Pengadilan TUN yangtelah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya secara hukum hakkepemilikan Penggugat atas obyek sengketa adalah menjadi batal dan tidaksah.

TUN. SBY tanggal 20 Januari 2003, jo.

No.264 K/TUN/2003tanggal 5 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknyaPutusan Pengadilan TUN tersebut telah menyatakan batal Sertipikat HakPengelolaan No.01/Kelurahan Bibis a.n Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IlSurabaya (dalam hal ini sekarang menjadi Penggugat), GS No. 705/1996 tanggal30 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Turut Tergugat Il) pada tanggal 11 Nopember 1996 ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sangat tegas dan

No. 110/B/2001/PTUN.Sby jo.No. 264 K/TUN/2003...........40No. 264 K/TUN/2003 jo.

Selanjutnya disebutKEPUTUSAN TUN yang menjadi Objek Sengketa I.(2) Surat Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BM21 BalaiPelaksana Pemilihnan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah PapuaNomor: 01/BAPP/POKJA230BM/2021 tanggal 17 Maret 2021Tentang Penetapan Pemenang Tender Paket PekerjaanPembangunan Jalan Merauke Mappi Atas Nama PT. Mandiri AgungPapua. Selanjutnya disebut KEPUTUSAN TUN yang menjadi ObjekSengketa Il.2.

,(halaman 1761) pada bagian Instruksi Kepada Peserta (IKP), makaKeputusan TUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT serta Keputusan TUN Objek Sengketa II yang diterbitkan olehTERGUGAT II sudah melanggar asas proporsionalitas karenaTERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak memperhatikan aspekprosedural penerbitan Keputusan TUN dan bertentangan denganHalaman 31 dari 164 halaman, Putusan Nomor :25/G/2021/PTUN JPR.UndangUndang khususnya melanggar Pasal 18 ayat (5) PERPRESNo.17/2019 Jo.

dan Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat II Batal AtauTidak Sah.Permohonan Penundaan KEPUTUSAN TUN:1.

kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jikaKEPUTUSAN TUN tetap dilaksanakan.3.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGATmengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN ObjekSengketa dan juga Keputusan TUN Objek Sengketa II ditunda selamapemeriksaan sengketa perkara a quo, karena terdapat keadaan yangsangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGATsangat dirugikan, antara lain:a.

tersebut ketika itumasih bermasalah berada atau tumpangtindih dengan tanah Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;Bahwa pada tanggal 9 April 2010 Tergugat telah memberi kuasa khususkepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum ke PengadilanTata Usaha Negara di Pekanbaru dalam perkara Nomor 25/G/2010/PTUNPBR dan berlanjut mengurus perkara banding di Medan dengan perkaraNomor 26/B/2011/PT TUN MDN kemudian berlanjut ke Mahkamah Agungdengan perkara Nomor 272 K/TUN/2011 kemudian berlanjut

ke perkaraPeninjauan Kembali dengan Perkara Nomor 152 PK/TUN/2012 yangberlawanan dengan Fadjri Budiono (Tergugat Ill) Eliwarni (Tergugat IV)dan Edward Mangaraja Butar Butar (Tergugat VI) dan Kepala KantorPertanahan Kota Pekanbaru ; atas objek sebidang tanah yang terletak diJalan Arifin Ahmad RT 02 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat KotaPekanbaru dengan ukuran 50 meter x 50 meter tersebut ;Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 26/B/2011/PT TUN MDN joperkara Nomor 272 K/TUN/2011 jo Perkara Nomor 152

Putusan Kasasi MA No. 272 K/TUN/2011, Jo.Putusan Peninjauan Kembali No. 152 PK/TUN/2012, akan tetapi alangkahterkejutnya ketika Tergugat I/Sumarsih ditetapbkan sebagai Tersangka diPolda Riau dengan tuduhan memalsukan dan atau menggunakan surat palsuyaitu Surat Keterangan No. 76/SK/ SDT/IX/2006, tertanggal 18 September2006, padahal Tergugat dan Il tidak mengetahui asal usul darimanadatangnya Surat Keterangan No. 76/SK/ SDT/IX/2006, tertanggal 18September 2006, karena Tergugat dan Il tidak pernah mengurus

Putusan KasasiMA No. 272 K/TUN/2011, Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 152Hal 13 dan hal32.Putusan No.43/PDT/2018/PT PBRPK/TUN/2012, yaitu menyatakan batal Sertipikat Hak Milik atas namamasingmasing Tergugat Ill, IV dan V atas fisik tanah objek terperkara.Bahwa Penggugat!

Putusan Kasasi MANo. 272 K/TUN/ 2011, Jo.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Budi Ite Tun Jang bin Japri) terhadap Penggugat (Putri Depita Sari binti Ferry Irawan);

4. Memerintahkan kepada

Ali Masyar,SH.MH ;Kewarganegara : Indonesia ; 0 ooAlamat : Kampus Sekaran, Gunungpati,Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatFakultasMuhammad Azil Maskur,SH.,MH.Indonesia ;Kampus Sekaran, Gunungpati,SemarangStaf = Ahlli Rektor BidangPratama Herry Herlambang,SH.MH ;Indonesia.

;Kampus Sekaran,SemarangMuhtar Taufik & Partner GedungKWU Lt.3, Jalan Taman SiswaUNNES' Sekaran, Gunungpati,Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGKotaSemarangPekerjaan : Advojat dan KonsultanDengan domisili elektronik emaill: muhtaradvokat@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT :Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; 1.

,M.H.PANITERA PENGGANTIttdHalaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGAGUS DWIYONO, S.H.,M.H.Perincian Biaya1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan, Redaksi) >: Rp. 60.000,2. BiayaATK : Rp. 200.000,3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah > Rp. 12.500,4. Meterai Penetapan Pencabutan : Rp. 6.000,Jumlah >: Rp. 278.500,(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

tersebut tanpa kehadiranPenggugat Il sebagai pemilik sah sertifikat SHM No.2119/Batu Layang sehingga putusanPTUN membatalkan sertifikat Sertifikat Milik Nomor 2119/Kelurahan Batu Layang, tanggal Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT PTK14 September 2000, Gambar Situasi Nomor 797/1995, tertanggal 1 November 1995 seluas12.145 M2 atas nama Penggugat II;Bahwa dengan adanya putusan TUN yang membatalkan SHM No.2119/Batu Layangseluas 12.45 M2 tersebut, sangatlah merugikan Para Penggugat yang

Batu Layang seluas 12.145 meterpersegi atas nama dokter Hajja Ani Rochani ( Penggugat II) telah dibatalkanberdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004tanggal 04 Mei 2004 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 03 Maret 2004 danputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 14/G/PTUNPTK/2003tanggal 20 Agustus 2003 yang telah mempunyai hukum tetap.Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2119/Kel.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap;. Bahwa terhadap tanah objek perkara dimana di atas tanah tersebuttelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5125/Kel. Batu Layangtanggal 23 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 03280/BatuLayang/2009 tanggal 18 Agustus 2009 seluas: 12.394 M2 yang semulatercatat atas nama J.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 358 K/TUN/2004tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, makadilaksanakan pembatalan sebagaimana sesuai Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan BaratNomor: 02 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 2119/Batu Layang atas Nama dr. Hj.

Kalinda/ Steafast MarineTermasuk didalamnya SHM No.2119/Batu Layang dengan luas 12.145meter persegi milik Terbanding Il ( vide bukti P.1) yang telah dibatalkanberdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004tanggal 04 Mei 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Oleh sebab itu sudah sepatutnya pertimbangan Judex Factie diatasdinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak..

PUTUSANNomor 49 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MAO KUNU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri,tempat tinggal di Desa Kapota, Kecamatan WangiWangi Selatan, KabupatenWakatobi, selanjutnya memberi kuasa kepada : Muh. Natsir Haris, S.H.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara In casu Surat Keputusan No. Pol.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.litis diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku ;7 Bahwa tindakan menerbitkan Surat keputusan In Litis oleh Tergugat yang tidakdidasarkan pada rekomendasi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian ResorWakatobi selaku Pejabat Ankum adalah merupakan tindakan sewenangwenangdan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)oleh karena sesuai dengan tata urutan penjatuhan hukuman seorang anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.menyebabkan batalnya keputusan; (vide ketentuan Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI) ;3.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.10Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;Anggota Majelis : Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterati..............0.

KUB ang j~~~ nnn nnn nnnBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor04/ALF/PHHWI/III/2017 tertanggal 02 Maret 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING / PENGGUGAT :MELAWANKEPALA KANT OR PERT ANAHAN KABUPATENPutusan Perkara Nomor : 203/B/2017/PT TUN SBYHalaman 17 dari 8 HalamanKUPANG>Tempat Kedudukan: Jl.Timor Raya Km.37 Oelamasi, Kabupaten Kupang;Dalam hal ini memberi Kuasa Kusus Kepada :1. Hubertha Benggu A. Ptnh 52. Soleman Benu, SH.MH:>;3. Pipit Dwi Wardani, SH ;4.

TERGUGAT Il.INTERVENSI 2;Dalam hal iniKeduanya memberi Kuasa Khusus Kepada :Putusan Perkara Nomor : 203/B/2017/PT TUN SBYHalaman 2 dari 8 Halaman1. Yanto M.P.Ekon, SH.,M.Hum ;2. Jefryanus Lado, SH ;3.

TUN. JKT Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesarRp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 Juli2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majlis, BOYMIRWADI, S.H. dan T.

TUN. JKTPerincian BiayaPerkara :1. Surat Pemberitahuan ...................3. REdakSi ... 0.6... eee cee eee ees4. Materal ......... 00... cece creer eee tee ees5. BiayaProses Banding ..........ceeee eeeJumlahTerbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.: Rp. 54.500.: Rp. 45.000.: Rp. 5.000.: Rp. 6.000.: Ro. 139.500.: Rp. 250.000.Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 145/B/2016/PT.TUN. JKT

Lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon.Menimbang,, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecarnatan Sempol Nomor Kk.13.11.05/Pw.01/24/2013, yang bermaterai cukup(P.1);Menimbang, Bahwa para Pemohon juga memperkuat dalil permohonannya dengandua orang saksi, masingmasing bernama:HERI SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani

Perkawinan tersebut dilakukan dengan waliAyah Kandung dari Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masingemasingbernama: HERI SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,bertempat tinggal di Desa Jampit Kecamatan Sompol kabupaten Bondowoso danSUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggaldi Desa Jampit Kecamatan Sempol kabupaten Bondowoso, dengan maskawin berupauang Rp. 5.000.. Akadnikahnya dilakukan oleh P. BUAMI.

formil maupun materil sebagai saksi.Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalamperkara ini.Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah rnemberikan keterangan,di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil pemohonanpara Pernohon, bahwa para Pernohon tctah menikah pada hari kamis tanggal 10091990,di Desa Jampit dengan wall Ayah Kandung clan Pemohon II, disaksikan oleh dua orangsaksi, masingrnasing bernarna: HEN SANTO BIN TUN

Dengan demikian dapatdisimpulkan bahvva telah terjadi peristiwa pernikahan antara para Pemohon yangdilakukan pada hari kamis tanggal 10091990 di Desa Jampit , yang disaksikan oleh duaorang saksi, masingrnasing bernama HER( SANTO BIN TUN, umur 35 tahun, AgarnaIslam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jarmpit Kecamatan Sempol kabupatenBondowoso dan SUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agarna Islam, pekerjaan tani,heitempat tinggal di Desa Jampit Kecamatan Sempol kabupaten Bondowoso, dengan waliAyah

Bahwa Pemohon I dan Pemohon I telah menikah pada hari karnis tanggal 10091990di Desa Yampa dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang disaksikanoleh dua orang saksi, masingmasing bernama HEFZI SANTO BIN TUN, urnur 35 tahun,Agana Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa lampit Keearnatan Sempolkabupaten Bondowoso dan SUKARTO BIN SAMURTI, umur 55 tahun, Agarna Islam,pekerjaan tarsi, bertempat tinggal di Desa Jampit Kecarnatan Sempol kabupatenBondowoso dengan rnaskawin berupa uang Rp

Kadin Kimpraswil KotaMalang ) telah menerbitkan suatu Keputusan TUN berupa Surat Izin MendirikanBangunan (IMB) No. 640/2264/35.106.314/XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006 untukmendirikan Kantor Kelurahan OroOro Dowo, Kecamatan Klojen, Malang di Jl.

Dan hal itu dengan sendirinya telah sangat merugikan kepentingan parapenggugat ; 13 Bahwa penerbitan keputusan TUN yang bersangkutan bertentangan dengan Perda KotaMalang No. 7/2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 20012001 jo.

yang bersangkutan, sebab dengankeputusan TUN tersebut fungsi taman Kunir telah dialih fungsikan oleh Para Tergugat.Jadi boroboro membuat taman baru, malahan bertentangan dengan kewayjiban Paratergugat, jumlah taman bukanya ditambah, tetapi malahan dikurangi dengan caramengalih fungsikan Taman Kunir ; 18 Bahwa penerbitan Keputusan TUN yang bersangkutan juga bertentangan dengan PerdaKota Malang No. 1/2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan, sebagai berikut :a Pada bagian Menimbang huruf a disebutkan

RTRW telah ditetapkan lebih dulu, yakni dengan Perda Kota Malang No.7/2001 tentang RTRW Kota Malang tahun 20012011 sehingga jelas hal itu tidakmemberikan peluang atau landasan hukum bagi Para Tergugat untuk menerbitkanKeputusan TUN berupa IMB yang bersangkutan ; 1231 Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan TUN tersebut bertentangan denganpasal 4 (1) Peraturan Presiden tadi ;32.Bahwa............ 32Bahwa untuk singkat dan jelasnya, Keputusan TUN berupa IMB tersebut bertentangandengan : 1.

Peraturan Presiden RI No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 4 (1) ; 33 Bahwa Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan ASsasasas Umum FemerintahanYang Baik (AAUPB ) ; 34 Bahwa Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Tergugat II tidakberwawasan lingkungan karena tidak mempertimbangkan dampak peralihan fungsiTaman Kunir yang berubah peruntukannya untuk Kantor Kelurahan OroOro Dowo;35 Bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kedelapan