Ditemukan 1439 data
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
YOSEP PONG alias OSE
67 — 29
akibatnya terjadi penggurangan secara drastishewan kecil penghuni trumbu karang tersebut; Terjadinya kematian secara missal pada plankton yang merupakanbahan makanan bagi trumbu karang yang diperoleh dengan caraditangkap tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat sebagaipelumpuh mangsa; Hilangnya atau terjadi kematian pada tumbuhan jenis alga besel satu(Zooxanthellae) yang hidup dalam jaringan trumbu karang batu ataubersimbiosis dengan hewan pembentuk terumbu karang dari kelasAnthozoa sebagai penghasil
12 — 7
Nomor 126/Pdt.G/2018/PA.Abanak perempuan yang bernama Anak dan kini tersebut tinggal denganTermohon ; Bahwa sepengetahaun Saksi awalnya rumah tangga Pemohon danTermohon rukun dan harmonis,akan tetapi sejak tahun 2016 sudah mulaitidak rukun lagi Karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yangmengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggalbersama sampai sekarang,Pemohon tinggal di Kalimantan sedangkanTermohon tinggal dengan orang tuanya di Ambon ; Bahwa sepengetahuan Saksi penghasil
Terbanding/Terdakwa : ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN.
130 — 72
Tanah Laut, berasal dari: BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial); pasien umum; pelayanan gratis;e pihak ketiga;Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJMBahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari KabupatenTanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
Tanah Laut, berasal dari: BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial); pasien umum; pelayanan gratis;e pihak ketiga;Bahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari KabupatenTanah Laut didistribusikan:Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJM 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut, berasal dari:BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);pasien umum;pelayanan gratis;pihak ketiga;Bahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari KabupatenTanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
213 — 67
Melanggar Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, b, c, d, f, g, h, i, j,k, Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa perlu Para Terlawan / Para Penggugat menegaskan perhitunganpenghasilan Para Terlawan / Para Penggugat Rp.72.000 x 30 hariRp.2.160.000 / bulan telah tepat dan benar menurut Hukum sebagaimanaketentuan Pasal 157 ayat (2) dalam hal penghasil Pekerja / Buruhdibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasil sebulan adalahsama dengan 30 kali penghasil
9 — 8
Penggugat Rekonvensi yangmenuntut Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah kedua orang anaknyatersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anakanaktersebut dewasa/mandiri yang hanya disanggupi untuk diberikan oleh TergugatRekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam halini Majelis Hakim menilai bahwa nominal nafkah anak yang disanggupi olehTergugat Rekonvensi tersebut adalah masih dalam batas yang pantas dan wajar,terlebih jika dikaitkan dengan penghasil
421 — 58
Sinabar termasuk dalam mineral logam sulphide yang merupakansumber utama penghasil merkuri (Hg) dan cinabar (Hgs) merupakan salahsatu mineral untuk air raksa ;Menimbang, bahwa sesuai dengan PP No 23 pasal 2 ayat (2) tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubarabahwa Batu Cinnabar digolongkan sebagai mineral logam.Menimbang, bahwa terhadap proses pembelian, pengangkutan,penyimpanan dan pengolahan batu cinnabar tersebut harus menggunakanijin dimana ijin yang diperlukan adalah
1.SYAHRUL ANWAR
2.ESTER WATTIMURY, SH.
Terdakwa:
LEDRIK NEGRITO TEHUSIARANA alias NEGI
348 — 24
Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah lIzin UsahaPertambangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga dalamhal ini Kabupaten Seram Bagian Barat belum ditetapbkan sebagai WilayahUsaha Pertambangan ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan.Bahwa sampai dengan saat ini wilayah Desa lha ataupun Desa LuhuKecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat belum adaditetapbkan Sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah.Bahwa Pertambangan Mineral Logam jenis Cinnabar yang merupakanbahan utama penghasil
ditutup hingga keesokan harinya batu cinabar tersebutdiketemukan oleh anggota Kepolisian yaitu saksi FRANS OLLA, saksi SONNYKATIPANA dan saksi SONGADJI RUMRA, dan ketika dihitung jumlah batucinabar tersebut 130 (Seratus tiga puluh) karung.Menimbang, bahwa cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatanvulkanisme dan proses hidrothermal, memiliki sistem krystal trigonal, belahansempurna, kekarasan 22,5 dan Berat Jenis 8.09, cinnabar termasuk dalammineral logam sulfida dan merupakan batuan utama penghasil
14 — 9
2019/PA.Pbr Bahwa dalam pertengkaran Saksi mendengar Tergugat berkata kasardan kotor terhadap Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering di damaikan sebelumPenggugat dengan Tergugat berpisah; Bahwa yang hadir pada saat perdamaian adalah saksi, ibu PenggugatsertaPenggugat dengan Tergugat, dan ternyata perdamaian yang diaksanakantidak membawa hasil; Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta; Bahwa dalam hal mengasuh anak Penggugat sangat layak untukmengasuh anak, Penggugat mempunyal penghasil
49 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturanperundangundangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD,kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programpembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah ;e Membuat Revisi Perda tentang penerimaan/pemungutan pajak untukpenagatasi pemasalahan atau penyesuaian, sebagaimana UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat(1) huruf a : Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerahuntuk mendapat persetujuan bersama ;e Mengevaluasi kinerja khususnya dinas penghasil
No. 1465 K/Pid.Sus/201040pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.e Menyampaikan usulan kepada dinas penghasil untuk mengoptimalkanpenerimaan pajak daerah, sebagaimana UndangUndang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 44 ayat (1) huruf b. Mengajukanpertanyaan, ayat (1) huruf c.
54 — 45
Pemberdayaan Penyandang masalah kesejahteraan social melaluipeningkatan kemampuan dan ketrampilan kerja di daerah industry hasiltembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industry hasiltembakau ;4.Guna ....4.
Pemberdayaan Penyandang masalah kesejahteraan social melaluipeningkatan kemampuan dan ketrampilan kerja di daerah industry hasiltembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industry hasiltembakau ;3.
32 — 4
Apakah Pemohon menikahi termohonhanya untuk penghasil anak saja? Atau hanya dijadikan pelampiasandari rumah tangganya yang pertama?8. Bahwa Tidak Benar gugatan dari Pemohon. Termohonberkeiinginan sendiri untuk melanjutkan sekolah kejar paket C. Bukandari keinginan Pemohon.Keluarga Termohon tidak tau kalau Pemohon akan melanjutkan kuliah,jadi Sangat tidak benarkalau keluarga Termohon melarang pemohon untuk melanjutkan kuliah.9.
12 — 7
No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAGMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelailakilaki sebagai petani yang mempunyai penghasil cukup dan mampumenghidupi keluarga;Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan olehPemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (423 al) au) dari aib dimata masyarakat;Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadiakibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan seringberduaduaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai
Terbanding/Terdakwa : JABETSON PURBA
37 — 15
Pison Elektrindo tersebut merupakanpekerjaan subkont ak aektronik dari kawasan berikat PT.Freelux Indonesia sebagai penghasil bahan b mbuatan transformer, line filter dan choke oil berupa : bobbin,wire, base, cor ion tape ;Pada awal Wy mendapatkan informasi dari Sdr. Yusuf Pongsapan (Komisaris PT.Pison ang memberitahukan jika nanti ada rekanan yang akan bekerja samaaD . Pison Elektrindo melalui Sdr.Abraham, selanjutnya Sdr.
67 — 35
Muhammad Jeklin bin Nurhadi,(anak pertama) lahir tanggal 29 Desember 1999 (telah hidup mandiri;) 4).Xxxxx, lahir tanggal 26 Desember 2006 (anak kedua); dan 5).EndangYulianingsih (anak ketiga), lahir tanggal 03 Februari 2014;Menimbang, bahwa Anak pertama bernama Muhammad Jeklin binNurhadi telah hidup mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri sehingga anggotakeluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan TermohonKonvensi/Pengggugat Rekonvensi/Terbanding yang membutuhkan biaya hidupdari penghasil
15 — 3
Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point ( 6 )yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluargaPenggugat dan Tergugat masih dibantu saudara karena fakta hukumyang sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Tergqugat mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha tambak udang dan juga Tergugat mempunyai lahan pertanian yang cukup luas di belakang rumahnya di mana untuk lahan pertanian di wilayahTergugat tinggal dikenal sebagai penghasil emas hijau dari
160 — 39
bahwa transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghakarena jasa yang diberikan oleh Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan abarang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/peangkutan yang dibayar berdasarkan banyak/volume barang, berat barang, jarak ketempat tujuan sekontrak/perjanjian tersebut sematamata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut saitempat tujuan pada waktunya, hal ini sesuai dengan SE08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasil
1.Selvia. G.A.Hattu, SH,MH
2.ROZALI AFIFUDIN, SH
Terdakwa:
HANDRY JUNOT TUAHATU alias GERY
199 — 48
pengangkutan danpenjualan material tambang mineral logam Jjenis cinnabar tanpa disertai atautanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah merupakankegiatan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral danbatubara;Bahwa setahu ahli, areal pertambangan mineral logam cinnabar sebagaibahan penghasil
RIRIN HANDAYANI, S.H.
Terdakwa:
NUSRI TAPEN Alias NUS.
73 — 14
Unsur berupa TernakMenimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadaptindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwamelakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Pencurian berupaTemak;Menimbang bahwa Menurut Undangundang No. 6 Tahun 1976 ternak ialahhewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya danberkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi olen manusia, dipeliharakhusus sebagai penghasil bahanbahan dan jasa yang
21 — 10
adiknya dirumah sama ibunya 1 Nama: XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Semarang Tengah, sebagai adik Pemohon dibawahsumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah punya tiga orang anak,ketiga anaknya tersebut kini No. satu dan tiga ikut Termohon sedangkan yang No.dua ikut Pemohon Bahwa Termohon sering curhat pada saksi tentang rumah tangganya sering cek cok karena Termohon ingin kerja guna menambah penghasil
MESAK MOIFILIT
Tergugat:
1.PT PERTAMINA PERSERO
2.PT PERTAMINA EP ASSET 4 PAPUA FIELD
95 — 20
eksploitasi serta menguasai Tanah Objek Sengketa a quo seluas 12 Ha atau + 120.000 M2, dari tahun 1975 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluh tujuh) tahun, karena Keret Moifilit telah kehilangan kesempatan selama kurun waktu tersebut, untuk memperoleh pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp. 5.146.500.000,00 (lima milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan menurut hukum bahwa karena Tanah Objek Sengketa a quo adalah termasuk daerah penghasil