Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah

Bahwa Pemohon adalah tergolongseorang yang butaaksara (tidakbisa membaca), maka ditegaskan dalam Pasal 120 HIR dan 144 Rbgdinyatakan bahwa Hakim (Ketua Pengadilan) wajid mendengar uraianpermohonan lisan yang disampaikan seorang Pemohon yang buta aksara.Maka Permohonan ini diuraikan secara lisan tersebut di catat, kemudiandisusun dalam bentuk Permohonan dan dijadikan harap maklum;2. Bahwa Pemohon adalah seorang Janda.

ketentuan Pasal 271 Rv;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh ParaPemohon sudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akanditegaskan dalam diktum penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaraoleh Para Pemohon a quo telah dikabulkan, maka demikian MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara,sebagaimana juga akan ditegaskan

dalam perkara aquo, danterhadap pencabutan tersebut Tergugat dan Tergugat III di dalam persidangandengan tegas menyatakan menyetujui pencabutan tersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op deBurgerlijke Rechtsvordering) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengansyarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984,Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Klatanggal 23 November 1985 ditegaskan

Tng.perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatancerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Tng.Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajibansebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggangwaktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi pentingsebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara suami

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(a) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapadanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraianPutusan Perkara Nomor : 522/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 18 dari 23 halamansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

KabupatenSerdang Bedagai dan berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti P.1,pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA KecamatanSiantar Selatan Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Siantar SelatanKota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan Sei RampahKabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Izin Prinsip Nomor2710/1/IP/PMA/2014 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi PenanamanModal tanggal 29 September 2014 bahwa penyertaan modal dalamperseroan harus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti 2); Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuatdihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, kuorum kehadiran pemegangsaham untuk dapat dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Hal ini telah ditegaskan didalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibacakanpada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 (Penetapan 195);3. Bahwa Penetapan 195 telah bersifat final dan telah berkekuatanhukum tetap dan juga tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupeninjauan kembali berdasarkan Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Undang Undang PT) beserta penjelasannya.

dipertimbangkan sejakberakhirnya jJangka waktu tersebut, mantan anggota direksi tidak berhak lagibertindak untuk dan atas nama perseroan kecuali setelah diangkat kembalioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juncto Psl 11.2 AngaranDasar: para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;Bahwa Judex Facti dalam memberi pertimbangannya a quo telah tidak teliti(kekhilafan) karena dalam ketentuan anggaran dasar perseroan in casuPasal 11 point 7 jelas ditegaskan

pa Je GlyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tentang jumlah besarnya biaya nafkah anak, maka MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Bima Satria Aji bin Rahmansyah, lakilaki, lahir tanggal 12 September 2011 dan Arjuna Panca Naka binRahmansyah lakilaki, lahir 1 Desember 2015tahun kepada Penggugatsebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak a quodewasa atau mandiri, sebagaimana akan ditegaskan

dalam iddah, jika ada dalam talakrajl, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuanitu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugatyang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang jumlah besarnya nafkah iddah Penggugat,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddahsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah , sebagaimanaakan ditegaskan

Hal itu pun ditegaskan dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972, yang melarang Hakimmengabulkan halhal yang tidak diminta oleh atau melebihi dari apa yangdiminta. ... dst;Unqoute;Bahwa berdasarkan silogismasilogisma hukum yang PUK uraian diatas,tampak jelas dan tandas bahwa Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabulkan melebihidari apa yang digugat, sehingga berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal189 ayat (3) Rog dan Pasal 50 Rv putusan perkara

ini, Mahkamah Agungmelalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 1 Tahun 1963, tanggal 31 Mei1963 perihal Petunjuk membuat putusan, menyebutkan bahwa adakalanyaMajelis mengenyampingkan alatalat bukti tanpa memberi alasan sedikitpun,apabila Majelis memandang halhal tersebut dianggap tidak perlu, makahendaknya dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan alasanalasan, dandipertegas lagi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 November1974, tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan;Bahwa ditegaskan

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika pada halaman789 antara lain menyatakan:Quote:Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970...

Demikian pula dalam Putusan MANo.570K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976 ditegaskan oleh karenaPenggugat tidak dapat membuktikan gugatan mengenai hartasengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan dapatditerima.Bahwa terkait tuntutan ganti rugi, karena Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum, tidak ada kerugian pada Penggugatsehingga tuntutan ganti rugi Penggugat harus di tolak.

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH,Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, halaman 99 tentangSita Jaminan, telah ditegaskan : untuk tuntutan Sita Jaminan harusdidasarkan pada adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwaTergugat akan mengasingkan atau menggelapkan harta bendamiliknya, dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyatadan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang eratdengan pokok perkara.Bahwa faktanya, tidak satupun dari dalil Penggugat yang

Sesuai ketentuan Pasal 181183 HIR telah ditegaskan, bahwa biayaperkara dibebankan pada pihak yang kalah dan besarnya biaya perkaratidak boleh melebihi ketentuan Pasal 182 HIR serta besarnya biayaperkara itu disebutkan dalam putusan hakim sebagaimana ketentuanPasal 183 HIR.41.

salah dan keliru, karena :1.Bahwa Pemohon Kasasi dalam positaposita gugatan tidak pernahmenyebutkan bahwa barang obyek sengketa adalah berupa Tanah.Dalam hal ini yang disebutkan sebagai barang yang menjadi obyeksengketa adalah berupa Bangunan Rumah, sehingga kesimpulan JudexFacti yang menyebutkan bahwa yang menjadi obyek sengketa berupaTanah adalah salah dan keliru ;Bahwa barang obyek sengketa a quo berupa bangunan rumah tersebutoleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi secara terang benderangtelah ditegaskan

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Jurisprudensi MARI tanggal 5 September1973 Nomor 1062 K/Sip/1972 ditegaskan azas hukumnya bahwa :berdasarkan azas pemisahan horizontal ini, maka dapat saja seseorangberlaku sebagai pemilik tanah saja, dan seseorang lainnya berlaku sebagaipemilik barang atau bangunan rumah yang diatasnya ;In casu, gugatan Penggugat yang hanya menggugat bangunan rumah(barang obyek sengketa) adalah sangat dimungkinkan, karena sesuai azastersebut secara yuridis formil dan materiil, hak

No. 522 K/Padt/2011telah terpenuhi syaratsyarat formal dan matenil sebuah surat gugatan ;In casu, pemilik tanah yaitu para Turut Berkepentingan dalam hal ini jugatelah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai kepemilikannya, dandengan diikutsertakannya para Turut Tergugat Berkepentingan tersebutdi sini dapat ditegaskan hubungan hukumnya satu dengan lainnya, yaitu : Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik 2(dua) buah bangunan rumah yang diperoleh berdasarkan warisan ; Bahwa para Tergugat

berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan berlebihan,maka karenanya petitum gugatan angka 2 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4tentang pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan anak, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban untuk memeliharadan mendidik anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 huruf a Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan

, bahwa baik ibu atau bapaktetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya sematamataberdasarkan kepentingan anak;Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor; 184/Pdt.G/2017/PN DpsMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ditegaskan, bahwakedua orang tua wajid memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaikbaiknya, dan kewajiban orang tua dimaksud berlaku terus sampai anak itukawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanyaputus;Menimbang, bahwa oleh karena anakanak yang

Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yangberwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itutidaklah tepat apabila Panitera Pengadilan diperintahkan lagi untukmengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada

Igo je lyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidakkeberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepadaPenggugat sebagai akibat perceraian berupa nafkah nafkah iddah, dan mutah(sebagaimana telah ditetapkan di atas) sesaat sebelum pengucapan ikrar talakdilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Tentang nafkah anakMenimbang, bahwa

saja berubah di masamendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakimmenetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi)sebesar 10% per tiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dikarenakan nominal dari gugatan Penggugat tidak seutuhnya dikabulkan,maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagiandan ditolak untuk selebihnya, sebagaimana akan ditegaskan

patut, danketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganverstek, Sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Putusan Nomor :3207 /Pdt.G/2016/PA.Tgrsmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut di atas adalah sematamata ditujukan pada eksistensiatau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanoa mempersoalkan siapayang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinyaperselisihan

Ketentuan tersebut sudah tegas disebutkan Allah Swtdalam al Quran Surah Al Bagarah (2) ayat 233 = artinya: "dan kewajibanayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tetang Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikansegala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya.

Dan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi HukumIslam ditegaskan pula bahwa sesuai dengan penghasilannya, Suamimenanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biayarumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlakupada saat isteri menjalani masa iddah talak raji, sebagaimana tersebut padaPasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putuskarena talak, maka bekas suami

Hal mana ditegaskan kembalipada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapatnafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.Hal 21 dari 25 hal Put Nomor 0489/Pdt.G/2018/PA.Wsp.Menimbang, bahwa terkait dengan masalah nusyuz apa yang telahdipertimbangkan dalam konvensi bahwa Penggugat sebagai istri Tergugattelah hidup bersama selama dua tahun hingga dikaruniai anak konflikmewarnai rumah tangga hanya sebab utang piutang, Majelis Hakim menilaibahwa kondisi rumah tangga yang

No.484/Pdt.G/2019/PA.DpMenimbang, bahwa karena perkara ini selesai karena dicabut, makaperlu ditegaskan bahwa status Penggugat dan Tergugat masih sebagaisuami isteri;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalamperkara ini harus diperhitungkan.Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinansesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dan ditambah dengan perubahan pertama

telah nusyuz, sebagaimana telah diatur dalam pasal 83 dan 84Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang bahwa oleh karena Termohon/Pembanding telahnusyuz maka kewajiban suami terhadap isterinya tersebut sesuai pasal 80ayat(4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku kecuali hal haluntuk kepentingan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat(2)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi agarputusan a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukumlain, yang ditegaskan

Hal mana sesuai dengan ketentuanPasal 271 Rv;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohonsudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara olehPara Pemohon a quo telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara,

Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jJawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah