Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no.39 PK/TUN/2008 ;5. Bahwa dari uraian diatas gugatan Penggugat terhadap para Tergugat I atas objectsengketa SHM 1825/Jimbaran nebis in idem karena sudah pernah diputus baik diPengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar sampai putusan tingkat peninjaun kembali, sesuai ketentuanpasal 1917 KUHPerdata. sengketa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat Iharus ditolak;DALAM POKOK PERKARA1.

Foto copy salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha NegaraNo. 39 PK/TUN/2008 diberi tanda bukti: T ;2. Foto copy salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3825 K/Pdt/2001 diberitanda bukti T23. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 266 K/TUN/2006, diberi tanda bukti T34.

No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no. 39PK/TUN/2008 ;4.

No. 35/B.TUN/20067PT.TUN SBY Jo No.266K/TUN/2006 jo No. 39 PK/TUN/2008 para pihaknya adalah I Gusti Ngurah KetutWedantha BA, sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung danKepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Para Tergugat serta I Gusti Ngurah KetutSangku dan Anak Agung Ngurah Agung sebagai para Penggugat intervensi, gugatanmana didasarkan pada pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung dan pembatalan sertifikat hak milik No. 5028 atas tanah obyek sengketa.Sedangkan

Bahwa Tl sama dengan Pllyaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 12/PTUN/2005/PTUN.DPStanggal 25 Mei 2005, T2 sama dengan P12 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegari Surabaya No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN SBY tanggal 17 April 2006, T3 samadengan P 13 yaitu Putusan MARI No. 266K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007.

Sumadi (alm), sebagaimanatersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.TUN 5/113/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Ny. Nathalia Anti Rismiyati Binti R.Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas PanggilanPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/112/HK.06/VI/2013tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013,Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, Ny.

TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN5/125/HK.06/V1/2013 tanggal 25 Juni 2013, Ny. Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J.Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3.TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/129/HK.06/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013, Ny. Titik Yulianti Binti R.

TUN 5/109/HK.06/V1I/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3.TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk dimintai keterangan dandiberikan penjelasan mengenai hakhak dan kewajibankewajiban hukumnya apakah akanmasuk ikut serta dalam perkara ini ataukah tidak ;Menimbang, bahwa atas Panggilan Pengadilan terhadap Ny. Hj. Ratna DjuwitaUmijatsih Rejeki Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm), sebagaimana tersebutdalam relas Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3.

TUN 5/110/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN5/125/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Ny. Titik Yulianti Binti R. SumadiJososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relas Panggilan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/109/HK.06/V1/2013 tanggal 17 Juni2013, Nomor : W3. TUN 5/123/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 pada persidanganhari selasa tanggal 2 Juli 2013 telah hadir di persidangan Ny. Yuda Kumalawati aliasTiwul Taniyudaningsih Binti R.

TUN 5/112/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/124/HK.06/V1I/2013 tanggal25 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/130/HK.06/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dan Ny.Tanti Binti R. Sumadi Jososediro alias J. Sumadi (alm) sebagaimana tersebut dalam relasPanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/111/HK.06/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : W3. TUN 5/122/HK.06/VI/2013 tanggal 25 Juni2013, Nomor : W3.

TUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KUMILA binti P.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

370 K/TUN/2009

PUTUSANNo. 370 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MANSYUR MAHA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPurnawirawan TNI AD, Bertempat tinggal di Asrama Widuri BarakDamar Laut No.403 Lingkungan 2, Kelurahan Harjosari II, KecamatanMedan Amplas, Kota Medan, dalam perkara ini memberikan kuasahukum kepada : 1. H.M.K. ALDIAN PINEM, S.H., M.H., 2.

No. 370 K/TUN/2009A OBJEK GUGATANBahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang diajukan dalam perkara ini yaitu:"Surat Perintah Nomor: Sprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 untukpengosongan rumah dinas atas nama Mansyur Maha di Barak Damar Laut No.403Asrama Marendal Medan yang ditanda tangani A.n. Panglima Kodam I/ Bukit BarisanAsisten Logistik U.b.

No. 370 K/TUN/2009Asrama Widuri eks Asrama Brigif 7 RR dan tidak ada terdaftar di tempatTergugat ;18 Bahwa selain itu Tergugat melanggar Azasazas Umum PemerintahanYang Baik juga Tergugat terbukti menerbitkan Surat Perintah Nomor:Sprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 telah melanggar hukum,maka dengan demikian sangat beralasan Surat Perintah NomorSprin/1688/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 untuk dibatalkan;19 Bahwa dimana Tergugat tidak juga pernah memberitahukan kepadaPenggugat tentang status tanah

No. 370 K/TUN/200912g Pasal 286 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004tentang Peradilan Militer."

No. 370 K/TUN/200916HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./H. Yulius, S.H., M.H., Marina Sidabutar, S.H.,M.H.ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.Redaksi................ Rp. 5.000, Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.16

Akan tetapi Tergugat I sebagai Pejabat TataUsaha Negara (Pejabat TUN) sama sekali tidak menghiraukan surat pemberitahuanPenggugat tersebut bahkan Tergugat I tetap melaksanakan penjualan lelang haktanggungan yang dimohonkan Tergugat II tersebut.

Redeb, Kabupaten Berau yangdilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut, maka gugatan Penggugat tersebutmasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan olehundangundang dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara ;Bahwa oleh karena Tergugat I sebagai Pejabat TUN

2011 yang kemudian dilanjutkan denganmelakukan penjualan lelang merupakan perbuatan main Hakim sendiri ;6 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986, yang berbunyi :(2) Alasanalasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintah yang baik.Tergugat I sebagai Pejabat TUN

Bahwa risalah lelang bukan keputusan TUN yang digugat di Peradilan Tata UsahaNegara, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 47K/TUN/1997 tanggal 2 Januari 1998 yang memuat putusan atas gugatan mengenaipembatalan Risalah Lelang antara Budi Laksono Direktur PT.

/1997, Nomor : 137 K/TUN/1997,Nomor : 312 K/TUN/1996) ;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan suatu KeputusanTata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan kepadaPenggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwaPihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara

09 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 09 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOH.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013luas tanah: 4.440 m? atas nama Nurcahya Alamsyah berarti Tergugat telahmenerbitkan suatu alas hak (sertipikat ) di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat, sebab:e Sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 600 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013Kelurahan Lontar, tanggal 20 Oktober 1995, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober1995, Nomor 12.398/1995, luas tanah 4.440 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yakni:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Huruf b.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013

(Pasal 1 angka9 UU Peradilan TUN). Penetapan tertulis terutama menunjuk padaisi, bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah pejabat di pusat dan di daerah yang melakukankegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan Hukum TUN adalahperbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangbersumber pada suatu hukum Tata Usaha Negara yang dapatmenimbulkan hak atau kewajiban bagi orang lain.

JKt.keputusan TUN tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baikalamat maupun yang dituju.

Bersifat final artinya sudah definitif,dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum;Dilihat dari uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yangdapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara sangat luas.Namun apabila dilinat dari pembatasan yang diberikan Undangundang Peradilan Tata Usaha itu sendiri sebagaimana diaturdalam Pasal 2 UU Peradilan TUN, maka kompetensi PeradilanTUN dalam mengadili Keputusan TUN adalah terbatas.

hukumpada hak dan kewajiban, sedangkan secara prosedural yang konstitutif ituharus sesuai dengan semacam legal draftingnya yang harus dipenuhi dalamkeputusan TUN itu.

Kalau deklaratif itu biasanya keputusan yang melanjutisuatu pristiwa hukum sebelumnya;Bahwa terhadap tindakan faktual, terkait keputusan yang sifatnya deklaratif,dimana telah ada perbuatan hukum sebelumnya, maka secara teori terhadapkeputusan pejabat TUN yang bersifat deklaratif ini, dikaitkan denganpengertian deklaratif tadi pendekatan teoritis, menunjuk pada dokrin paraahli, kKeputusan TUN yang deklaratif itu greatnya itu tidak masuk dalamkategori kKeputusan TUN yang bisa menjadi objek TUN di PTUN

tersebut tanpa kehadiranPenggugat Il sebagai pemilik sah sertifikat SHM No.2119/Batu Layang sehingga putusanPTUN membatalkan sertifikat Sertifikat Milik Nomor 2119/Kelurahan Batu Layang, tanggal Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT PTK14 September 2000, Gambar Situasi Nomor 797/1995, tertanggal 1 November 1995 seluas12.145 M2 atas nama Penggugat II;Bahwa dengan adanya putusan TUN yang membatalkan SHM No.2119/Batu Layangseluas 12.45 M2 tersebut, sangatlah merugikan Para Penggugat yang

Batu Layang seluas 12.145 meterpersegi atas nama dokter Hajja Ani Rochani ( Penggugat II) telah dibatalkanberdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004tanggal 04 Mei 2004 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 03 Maret 2004 danputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 14/G/PTUNPTK/2003tanggal 20 Agustus 2003 yang telah mempunyai hukum tetap.Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2119/Kel.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap;. Bahwa terhadap tanah objek perkara dimana di atas tanah tersebuttelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5125/Kel. Batu Layangtanggal 23 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 03280/BatuLayang/2009 tanggal 18 Agustus 2009 seluas: 12.394 M2 yang semulatercatat atas nama J.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 358 K/TUN/2004tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, makadilaksanakan pembatalan sebagaimana sesuai Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan BaratNomor: 02 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 2119/Batu Layang atas Nama dr. Hj.

Kalinda/ Steafast MarineTermasuk didalamnya SHM No.2119/Batu Layang dengan luas 12.145meter persegi milik Terbanding Il ( vide bukti P.1) yang telah dibatalkanberdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004tanggal 04 Mei 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Oleh sebab itu sudah sepatutnya pertimbangan Judex Factie diatasdinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak..

Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebutsebagai tindak lanjut dari proses Pemilihan Kepala Desa Wadak Kidul yangdilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 09 Juni 2013 yangkemudian diusulkan oleh Tergugat I dengan Keputusan TUN nya Nomor04/BPDWK/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilih atas nama H. Yamal Hasan.

yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Keputusan TUN11yang diterbitkan oleh Tergugat II karena Keputusan TUN tersebut merugikankepentingan Penggugat, yakni seharusnya Kepala Desa Terpilih H.

Sangat kuat alasan hukum tersebut KeputusanTUN yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk dibatalkan ;Oleh karena itu pula dasar Tergugat I mengeluarkan Keputusan TUN nyaberdasarkan dari Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat II yang tidak sahdan cacat hukum, maka sangat beralasan hukum pula Keputusan TUN yangditerbitkan oleh Tergugat I untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dengan alasan adanya cacat proses/prosedur (cacat due process) ;.

dirugikan secarahukum;Bahwa, oleh karena Keputusan TUN yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat Idan Tergugat II a quo bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau AAUPB, maka Penggugat mohon kepada Yang TerhormatMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutusperkara ini untuk dapatnya menyatakan obyek Kuputusan TUN a quo yangmenyatakan Kades Terpilih atas nama H.

/1994, tanggal 10Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Juncto SEMA R.I.

Dan ini dibuktikandengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.13 / G/TUN / 2007 / PTUN.SMG, isi putusan tersebut :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat II (intervinent)DALAM POKOK PERKARAMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.350.000,00. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Putusan ini telah dikuatkan oleh PT.TUN SURABAYA No.140 / B / TUN /2007 / PT.TUN SBY. Jo.

Dan ini dibuktikandengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.13 /G/ TUN / 2007 / PTUN.SMG, isi putusan tersebut :DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat II (intervinent)DALAM POKOK PERKARAMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.350.000,00. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Putusan ini telah dikuatkan oleh PT.TUN SURABAYA No.140 /B /TUN / 2007 / PT.TUN SBY. Jo.

(Dua belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.13/G/TUN/2007/PTUN.SMG. Jo. ~No.140/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY Jo.No.102K/TUN/2008,PARA PIHAK :Penggugat : SUKIDI (Ahli Waris WAIMO PAWIROREJO) ;Tergugat : I. KEPALA KANTOR BPN KARANGANYAR ;Il. SUPARNO HADI SISWOYO.ISI GUGATAN :Menyatakan Sertifikat HM.1399 (Tanah Sengketa) seluas 1724 m2 adalahTIDAK SAH, dan BATAL ;Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Sertifikat HM.1399 seluas 1.724m?

Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan TUN Semarang No.13/G/ TUN / 2007 / PTUN.Smg. Jo. No.140/B/TUN/2007/PT.TUN.SBY Jo.No.102K /TUN/2008 ;4 Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo masih menganggap tidak sahtentang kepemilikan sertifikat No.1399 dan No.1400 a/n.

yang telah dipecah menjadi 2 buah sertifikat yaitu HM.1399 Luas 1724 m2,dan HM 1400 Luas 1700 m2, keduanya atas nama WAIMO PAWIROREJOberdasarkan Prona, dan penerbitan ke dua buah sertifikat tersebut tidakmelanggar UndangUndang dan dinyatakan Sah sebagaiamana bukti TXVII40nomer 8,9,10 yaitu Putusan TUN Semarang No.13/G/TUN/2007/PTUN.SMGtanggal 6 Agustus 2007 jo PT TUN Surabaya No.140/B/TUN/2007/PT.TUN SBYtanggal 4 Desember 2007 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.102K/TUN/2008 tanggal 11 September

TUN.

TUN. JKT Menerima permohonan dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor62/G/2019/PTUNBDG, tanggal 17 Oktober 2019 dengan;MENGADILI SENDIRI:1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahuluOe2.

Sulawesi Tenggara Nomor 11/HM/1979. tanggal 16 Januari 1979 (buktiP5) tidaklah terdapat suatu sengketa hukum dan secara hukum hingga saatini SK tersebut adalah benar keberlakuannya;Secara hukum terkait Bukti T2 dan Bukti Tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011, tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut memiliki cacat procedural

/2011. tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yangmenyatakan secara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua SHM tersebut

/2011. tanggal 28November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 PK/TUN 2013,Tanggal 24 April 2013, maka dapat disimpulkan telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu

/2011 tanggal 28 November 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 bukanlah putusan yang menyatakansecara hukum tentang siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;Secara hukum terkait bukti T2 dan bukti tambahan yang diajukan TermohonKasasi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 serta putusan Mahkamah AgungNomor 31 PK/TUN 2013, tanggal 24 April 2013 hakekat hukumnyamemutuskan penerbitan kedua sertifikat hak

No.131 K/Pat/201526 Januari 2011 dihubungkan dengan bukti surat bertanda T1 berupa suratpemberitahuan dan penyerahan salinan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 335 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011 diperoleh faktabahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Andonohu dan SertifikatHak Milik Nomor 38/Desa Andonuhu masingmasing atas nama Tindak Djioentersebut di atas dinyatakan batal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 disebutkan bahwa alasanpembatalan kedua sertifikat hak milik

PADAHAL sertipikatsertipikataquo sudah dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.05/PBT/BPN 73/2013 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan PeninjauanKembali No. 71/PK/ TUN/ 2010. Bahwa disisi lain Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki buktibukti kepemilikan lain atau bukti hak penguasaan lain diatas objek sengketa.

dari Putusan Peninjauan Kembalia quo.Bahwa sesungguhnya substansi dari Putusan Peninjauan Kembali No.71/PK/TUN/2010 adalah : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo.66/G.TUN/2000/PTUN.

Put. 245/PDT/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScanneran Kembali 71/PK/TUN/2010< H .

Put, 245/PD1/2014/PT.MKSDipindai dengan CamScannersar pada pertimbangannya diatas tidakf sebelumnya pada halaman 43 yangK / TUN / 2010 yang berbuny! :Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makaskonsisten dengan pertimbangan pada paragramengutip Putusan Peninjauan Kembali NO. 71 Pe Bahwa inti dari pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah :Bahwa terdapat bukti baru (novum) yang diberi tanda PK1, PK 1a,b,c,d.

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali perkara No. 71/PK/TUN/2010 telahmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001. Bahwa PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.66/G.TUN/2000/PTUNMks tanggal 12 Mei 2001, bunyi amar Putusan dalampokok perkara adalah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya danMenyatakan batal SHM No. 02959/Desa Mangasa serta SHM No. 02931/DesaMangasa atas nama Hj. Saleha..

Tun Mukminah, S.H., M.H sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.H.1 Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.H.IPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No. 1495/Pat.G/2018/PA.GsgPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000.2. Biaya Proses Rp. 50.000.,3. Biaya Panggilan : Rp. 450 .000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5.

16 Desember 2011 (Gugatan 219);2 Bahwa sehubungan Gugatan 219 yang diajukan oleh Pelawan,Pengadilan TUN Jakarta berdasarkan Surat PanggilanNo.

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan obyek gugatan a quoyang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah bersumber dari peraturanperundangundangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadapPelawan, yang bersifat : a Konkrit, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud secara nyatadibuat dan memerintahkan Pelawan untuk membayar tunggakanpajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai denganPemberitahuan Surat Paksa;b Individual, karena Keputusan Pejabat TUN dimaksud ditujukansecara

Bahwa Keputusan Pejabat TUN yang digugat oleh Pelawan adalah menyangkutKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yangHalaman 7 dari57 halaman. Putusan Nomor: 219/PLW/2011/PTUNJKT.10.11.diterbitkan bertentangan dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan UndangUndang.

yang diterbitkan oleh Pejabat TUN secaratidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturanPerundangundangan yang berlaku.

Terlebihlagi, Pelawan dalam gugatan a quo sama sekali tidak mempermasalahkan tentangisi Keputusan TUN, melainkan mempermaslahkan prosedur penerbitanKeputusan TUN, yang secara nyata merupakan kewenangan dari Peradilan TataUsaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; 37 Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam memberikan putusan janganlahberpandangan sempit karena ahliahli hukum sendiri telah memberikan pandanganpandangannya mengenai hal tersebut; Menurut Rahmat Muhajir Nugroho SH, yang

No.414K/TUN/2013;Tanah objek sengketa perkara No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No.75/Pdt/2012/PTA.MKS dan tanah objek sengketa perkara No.31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo. No. 30/B/2013/PT.TUN.MKS, jo.414K/TUN/2013 adalah SAMA dengan tanah objek sengketa perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.WTP yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);Putusan No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No. 75/Pdt/2012/PTA.MKS danputusan No. 31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo.

TUN/2012/PTUN MKStanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT. TUN MKS tertanggal 23 April 2013yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/ 2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT MKS11.12.Selanjutnya Para Terlawan Tersita memohon kepada Pengadilan NegeriWatampone Cq.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telahdibatalkan dengan putusan No.30/B/2013/PT.

TUN MKS tertanggal 23 April2013 yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa lebih jauh lagi, Para Terlawan Tersita juga membenarkan alasanperlawanan Para Pelawan terhadap eksekusi yang dimohonkan TerlawanPenyita karena bidang tanah yang pernah disewa oleh Turut Terlawan Cakatang adalah bidang tanah yang sama dalam perkara lain yakniperkara No. 50/Pdt.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT.

133 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 133 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DESA WEDOMARTANI, tempat kedudukan di PokohKantor Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, KabupatenSleman;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARMUNANTA, S.H.;2. JUNI PRASETYO NUGROHO, S.H.;3. R. WIDHIE ARIE SULISTYO, S.H.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014tidak tepat dan salah dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan buktiTergugat (Dahulu Pemohon) (Bukti P7) menerangkan skema silsilah ahliwaris Dullah Marzuki yang dengan jelas dan tegas bahwa hal tersebutberindikasi mempunyai tujuan tertentu dan kepentingan pribadi sehinggapermohonannya bukan bentuk pengawasan atau kontrol terhadapPemerintah;.

Putusan Nomor 133 K/TUN/201410.11.tahun 1946) sehingga peristiwanya lebih sekitar dari 70 tahun yang laludan berbeda dengan Letter C Nomor 10 Kelurahan Gedongan atas namaKartodinomo memuat tanahtanah pekulen/tanah adat (tanah yangmerupakan hak milik warga/masyarakat);Bahwa terhadap tanah persil 277 hanya terdapat satu N.O.P Pajak Bumidan Bangunan atas nama Obyek Pajak Drs.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2013/PTUN.YK., tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 001/VII/KIPDIYPS/2013 tanggal 23 September 2013;3.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Panitera Pengganti,ttd ./ Subur M.S., S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003.

mohon seluruhdalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakanbagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuandengan pokok perkara ;Bahwa Penggugat keliru) mengajukan gugatan terhadapTergugat dan Tergugat II tentang perobuatan melawan hukum,oleh karena penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat danTergugat II sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, halini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung No.05.G/TUN/2005/ PTUN Bandar Lampung,No.09/G/TUN/2005/PTUN Bandar

Lampung, No.10/G/TUN/2005/PTUN Bandar Lampung dan No.11/G/TUN/2005/PTUN BandarLampung masing masing tanggal 26 Oktober 2005 ;Hal. 7 dari 28 hal.

No.417PK/Pdt/2009Usaha Negara Bandar Lampung No.09/G/TUN/2005/PTUN BandarLampung, dan No.10/G/TUN/2005/PTUN Bandar Lampung masingmasing tanggal 26 Oktober 2005 ;Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel yakni gugatanPenggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, akantetapi baik dalam posita maupun petitumnya gugatan pengugatmenguraikan tentang perbuatan cidra janji atau wanprestasi,hal ini dapat dilihat pada posita gugatan Penggugat point 5menyatakan "Penggugat telah berulang kali menanyakan kepadaHasanudin

PTUNBL tanggal 26Oktober 2005, yang membenarkan Sertifikat Hak MilikNo.885/Bandar Jaya tanggal 27 November 1995 atasnama Kusuma Sunjaya seluas 600 M2, (vide Bukti T25) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.09.G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 26Oktober 2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.2863/Bandar Jaya tanggal 24 Maret 2004 atas namaEliyani seluas 625 M2, (vide bukti 135) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.10.G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 26Oktober

2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.887/BandarDxJaya tanggal 03 Maret 2004 atas nama Junaidi seluas625 M2, (vide Bukti T45) ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandar Lampung No.II.G/TUN/2005/PTUNNL tanggal 26Oktober 2005 ;Yang membenarkan Sertifikat Hak Milik No.886/BandarJaya tanggal 29 November 1995 atas nama Windawatiseluas 1.930 M2, (vide bukti TI5) ;Tidak ada suatu dalil atau bukti yang meyakinkanbahwa Sertifikat tersebut tidak sah.