RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)

peraturanperundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN padasaat tindakan hukum TUN itu dilakukan.

Nomor 1775 K/Pdt/2016Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari kKeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukumTUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatukeputusan yang ~menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubunganhukum TUN yang telah ada.

perdata.Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yangberpotensi menimbulkan sengketa TUN, sebagaimanadikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pdt/2012 tanggal 31Juli 2012..

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005tanggal 5 Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005tanggal 21 Nopember 2006.c.

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003,tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahRI No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T I, I11s/d BUKTI T , ll 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Nopember 2011 jo. PutusanHalaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pat.G/2017/PN.

Bag.Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ; (BUKTI T , Il 15 s/dBUKTI T , Il 18).5.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Tanggal 5112011 No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo.Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 08082012 RI No. 251K/TUN/2012 jo.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003, tanggal 12 Februari2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 54PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T , Il 11 s/d BUKTI TI, Il 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal5 Nopember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 jo.

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 38 PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ;(BUKTI T , ll 15 s/d BUKTI T , Il 18)7.

TUN JakartaNomor 27/B/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 243 K/TUN/2004 jo.

Negara (TUN) dan karenanya bukan domein Peradilan Umum,dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(TUN) yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan ataupunmembatalkan produk TUN (lihat pertimbangan hukum Judex Facti diatas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2004, jo.

TUN JakartaNomor 27/B/2004/PTTUNJKT, jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 243 K/TUN/2004, jo. PutusanHal. 112 dari 170 hal Put.

binti Salim yang merupakan produk TUN (dan karenanyabukan domein Peradilan Umum) telah dinyatakan sah oleh PutusanPeradilan TUN yang mempunyai kewenangan untuk mensahkanataupun membatalkan produk TUN (linat pertimbangan hukum JudexFacti di atas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005,jo.

keliru sekali Judex Facti yang berstatussebagai peradilan umum yang tidak berwenang menilai produk TUN,justru membatalkan Putusan Peradilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;58.

Andarias, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Eliza binti Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016

Tahir bin Bosa, 47 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2013, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa RM.100.00 dibayartunai, disaksikan oleh dua

Harlina binti Totteng, 35 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 19 Mei 2013 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa

51K/TUN/2000

PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor141/01/405.18/1999 tanggal 4 Januari 1999 tersebut ; Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 87.000, (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Nopember1999 No. 127/B/TUN

TUN.

PANITERAPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754PUTUSANNo. 51 K/TUN/2000DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara : Seuwito, beralamat di Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / TerbandingMelawan: Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Jombang, berkedudukan di Jin.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa Bahwa awalnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi lalusaya disampaikan kalau yang mencuri adalah Saharuddin alias Saru laludijual kepada Heryanto (terdakwa); Bahwa pada saat itu Saya sedang berada didalam rumah keluarga sayayang bernama Ludia.

Tun Abd. Razak Kec. Somba Opu,Kab. Gowa;Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol. DD 2739 ODBahwa Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol.

Tun Abdul Razak kemudianAcan minta berhenti dengan alasan ingin buang air kecil tetapi ternyata diamengambil motor yang terparkir pada pinggir jalan setelah itu kami lalupergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Acan di Desa TindangBontonompo Selatan; Bahwa Sepeda motor yang saya curi adalah Yamaha Jupiter Z warnamerah hitam.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab.

Tun Abd. RazakKec. Somba Opu, Kab. Gowa, dan Setelah Saharuddin (perkara terpisah)Halaman 10 dari 14 putusan NO.302/Pid.B/2014/PN.SGMmendapatkan motor tersebut kKemudian Acan bersama dengan Sandi lalumembawa motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual.

388 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 388 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :12..

No. 388 K/TUN/20113.

No. 388 K/TUN/201110.kepemilikannya, oleh karenanya Penggugat melayangkan suratpengaduan kepada pihak Tergugat (Kantor Pertahanan Kota TebingTinggi) sesuai Surat tanggal 12 Juli 2010, untuk memohonmengembalikan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 776 tertanggal29 Mei 1995 seluas 424 m2, atas nama Ibu Simpen serta mencabut danmembatalkan segala Sertipikat yang diterbitkan sesudahnya berkaitandengan tanah almarhumah tersebut ;Bahwa atas pengaduan tersebut telah direspon Tergugat denganmengundang

No. 388 K/TUN/2011namun saksi yang dipergunakan dalam perbuatan hukum tersebut adalahhanya Pegawai Kantor Notaris jelasjelas bertentangan dengan hukum ;14.Bahwa Tergugat dalam keadaan demikian sebenarnya harus menolakpendaftaran pemindahan hak milik obyek sengketa a quo sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 38 ayat(1), Pasal 45 ayat (1) huruf c, juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101 ayat(2), karena perbuatan

No. 388 K/TUN/201110Hakim Hakim Anggota : Ketua,ttd. ttd.H. Yulius, S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya Biaya : Panitera Pengganti,1. Meteral ..............0000. RD. 6.000, ttd.2. RedakSi.................... Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. ACministraSl ..............60000 Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 22000075410

Dalam proses peradilan di tingkat Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Jakarta terdapat Penetapan penundaan pelaksanaansebagaimana terlampir sebagai bukti bertanda P3;Bahwa Pemohon berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 115UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebuahpenetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dan kemudian diajukan upaya hukum banding ke PT TUN danselanjutnya dibatalkan penetapan atau putusan PTUN a quo dibatalkanoleh PT TUN baik melalui penetapan

atau putusan akhir dari PT TUN,maka penetapan atau putusan PTUN a quo menjadi tidak memilikikekuatan hukum mengikat, meskipun terdapat upaya hukum kasasi atasputusan PT TUN tersebut.Dalam keadaan demikian, penetapan dan/atau putusan dari PTUN aquo menjadi tidak patut dijadikan pedoman untuk mengambil sikap ataukeputusan oleh lembaga, komisi atau badan (administrasi) negara incasu KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kotaterkait dengan keikutsertaan Pemohon dalam mengusung calon

kepaladaerah dalam Pilkada;Lebih lanjut, apabila terdapat putusan banding dari PT TUN yangmembatalkan penetapan penundaan pemberlakuan dari PTUN, makapembatalan tersebut harus dipatuhi/dilaksanakan sesuai dengan prinsipHalaman 4 dari 29 halaman.

melalui penetapan atauputusan, maka penetapan atau putusan PTUN a quo menjadi tidakmemiliki Kekuatan hukum mengikat, meskipun terdapat upaya hukumkasasi atas putusan PT TUN.

dan selanjutnya dibatalkan oleh PT TUN melaluipenetapan atau putusan, maka penetapan atau putusan PTUNa quo menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,meskipun terdapat upaya hukum kasasi atas putusan PT TUN;Lebih lanjut, apabila terdapat putusan banding dari PT TUNyang membatalkan penetapan penundaan pemberlakuan dariPTUN, maka pembatalan tersebut harus dipatuhi/dilaksanakansesuai dengan prinsip hukum dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf k UndangUndang Administrasi Pemerintahan, sehinggaTermohon

Putusan KasasiMahkamah Agung R.I. tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 164 K/1999/TUN/2000 jo.

Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

(vi) Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 PK/TUN/2003 tertanggal18 Oktober 2004 (terlampir buktibukti PR8, PR9, PR10, PR11, PR12,PR13 dan PR14);Bahwa kemudian dengan keliru mengacu pada Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung R.I.

Nomor 164 K/1999/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

Nomor164K/1999/TUN/2000 jo. Nomor 06PK/TUN/2002 ("Putusan PK TUNNomor 06/2002") dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt.G/1996 jo.Nomor 743/Pdt/1997/PT.DKI jo.

161K/TUN/1996

KAIDAH HUKUMSK PEMBERHENTIAN, PEGAWAI DENGAN: TIDAK:: 161 K/TUN/1996TANGGAL PUTUSAN ; 6MARET 1998TEAM MAJELIS : H. GERMAN HOEDIARTO, SHNY. HJ.EMIN AMINAH ACHDIAT, SH; H. TOTON SOEPRAPTO, SHKLASIFIKASI : KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA 04/110DUDUK PERKARANYA :Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia No. K 94.883 tanggal 3 Oktober1994, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Direktur Utama (rr.

FARUK ALADETA, SH danZAINUDDIN, SH tersebut:Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal6 Februari 1996 No.75/B/TUN/195/PT.TUN.SBY, jo putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tanggal 20 Juli 1995 No. 05/G.TUN/1995/PTUN.SBY,DAN MENGADILI SENDIRI Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian: Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Direksi PT. BarataIndonesia No.

378 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 378 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :NY. RD. RIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan IbuRumah Tangga, beralamat di Jalan Tanah Tinggi V/5, RT 007 RW 002,Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnyamemberikan kuasa kepada: 1. R. Finantha Rudy T, SH., 2. Sahala PLTobing, SH., 3. Adi Atmaka, S.H., 4.

;Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/2012Point 5 (lima):*Bahwa permohonan pengukuran Saudari tidak bisa kami lanjuti sebelumdiselesaikan terlebih dahulu dengan Yayasan Margajaya ;Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas BPN Tangerang dan juga berdasarkanbukti keterangan yang terdapat dalam buku tanah milik Tergugat, diketemukanbahwa diterbitkannya Gambar Situasi No.1149/1983 didasarkan pada Akta JualBeli No.28/Agr/PHT/1975, seluas 410 m2;Sehingga apa yang ditulis oleh Tergugat dalam

Yang ternyata terletak diatas tanah milikPenggugat;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meneruskan permohonan pengukuranyang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah milik Penggugat sampai dengankeluarnya sertipikat atas nama Penggugat;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/20124 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1.

merupakanlas bahwa suratkan oleh stiwa hukum yang diajulk termasuk dalam ruangbra (vide Pasal 77 Undah Gugatan Penggugat diikta bahwa Penggugattiwa hukum dari perbuang diakui milik Pengguhrisan atau yang diperolprnah diperjualbelikan Iman 9 dari 22 halaman Putusan J ingkupUndang NomorbUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangbahwa apaapa yang telgh diuraikan oleherupakan perkara mengenai sengketaatakan ditolak;lah menguraikantan hukum yanggat, tentang tanahth oleh Penggugatbaik oleh PenjualNomor 378 K/TUN

Rp. 500.000,Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 378 K/TUN/201222Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.22

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ==" KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso EdiPurwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk.

TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 201 8;2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;=Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/P T.TUNS BY4.

Int. 7 yang baru di putus dandiucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengirimanke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakanasas pengujian exnunc yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara/Adminsitrasi;Ragaan Pengujian Hakim Peradilan TUN/Administrasi Pengujian Ex Tunc Pengujian Ex NuncObjek Sengketa(T.IL Int.1)P6= T.ll.Int.6 jo bukti T. II. Int.8 09 Januari 2017 P.14=T. Il.

Int. 7Pengujian Oleh Hakim TUN Tidak Dianut Oleh Hakim TUNMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ataseksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding Il /Tergugat Il Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dariputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5

TUN Medan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RIsesuai Putusan Reg. No. 204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004 ;Landasan Juridis Dan Theori Perbuatan Melawan Hukum Yang DiDalilkan PENGGUGAT dalam gugatan ini dirumuskan sebagai berikut ;1.

No.204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004, yang membatalkan 2 (dua)putusan Tata Usaha Negara yaitu putusan No.14 / G.TUN / 2001 / PTUN.Pbr,tanggal 20 Mei 2002 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansesuai putuan No. 76 / BDG / 2002 / PT.TUN.

TUN.MDN tanggal 3 Desember 2002, Jo putusan Mahkmah Agung No. 204 K /TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 ;Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRBahwa putusan akhir atas perkara tersebut, yaitu Putusan Mahkamah AgungNo. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 yang amar putusannyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan dalam posita angka 2 bahwaoleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah Agungmengakui

Bahwa putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan HGU No. 31 / HGU /BPN / 1996 tanggal 31 Juli 1996 dan HGU No. 88 / HGU / BPN / 1998tanggal 18 Desember 1998, dibatalkan atau tidak sah ;b.

Bahwa demikian juga putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal10 Pebruari 2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan SuratHalaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRKeterangan Tanah No. 23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15 Januari 1990 sahdan mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada putusanKasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004, denganmenginterpretasi bahwa atas putusan tersebut maka HGU No. 31 /HGU / BPN / 1996 tanggal 31 Juli

yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 21 Januari 2011Nomor : 208/1/2011 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris dan StafSekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa LingkupPemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;2 Keputusan....ke halaman 4 dari 51 halaman2 Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 28 Desember2010 Nomor : 774/XII/2010 tentang Perubahan Keputusan WalikotaPalopo Nomor : 761/XII/2010 tentang Pengangkatan AnggotaKelompok Kerja (POKJA) VIII Unit Layanan Pengadaan

(ULP)Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagai PelaksanaPelelangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaAlam Kota Palopo Tahun Anggaran 2011;3 Keputusan TUN tentang Berita Acara Penetapan Pemenang danPengumuman Pemenang Pelelangan, yang dikeluarkan Tergugat I,khususnya yang berkaitan dengan :a Untuk Penggugat I (CV.

tertanggal 25 April 2011 (copyterlampir);c Dari kedua jenis Keputusan TUN diatas yang berkaitan langsungdengan Para Penggugat, dan salah satu objek dalam perkara ini,masing masing :1 Untuk ....ke halaman 9 dari 51 halaman1 Untuk Penggugat I (CV.

Haltersebut menurut Tergugat justru bertentangan dengan Pasal 15 ayat(1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2)dan Standar Dokumen Lelang yang diterbitkan oleh LKPPsebagaimana terurai pada jawaban Tergugat poin (4) diatas.Sehingga Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalahSah dan berkekuatan hukum terhadap Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Tergugat II (Ketua POKJA VIII) berupa :Berita Acara Penetapan Pemenang yang dibuat oleh Tergugat II,masingmasing Nomor

MengingatPejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan TUN telah sesuaiprosedur ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Nama > INDRIONO ALGUNTO,SH)Halaman 1 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Nama HASTO SASMITO,SH; Kewarganegaraan Indonesia ; Pangkat/golongan Penata Tingkat (III/d) ; Jabatan Kasubag Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;os Nama INDRIONO ALGUNTO, SH;Kewarganegaraan Indonesia ;Pangkat/golonganJabatanPenata Tingkat (III/d) ;Kasi Evaluasi Perkembangan Desapada Dinas Pemberdayaan MasyarakatHalaman 2 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG tanggal 11Juli 2019; 222222 nnn n an nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHalaman 3 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN. SMG8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;9.

Tergugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Tegal sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal yangmemimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadiHalaman 4 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sebelummengajukan Gugatan a guo berupa Surat Keberatan yang disampaikankepada Tergugat pada 18 Desember 2018 sebagaimana diatur dalamPasal 68 Ayat (5) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 TentangHalaman 7 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Inilah intinya, bahwa setiapbadan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonanmasyarakat (dalam hal ini sebagaimana Permohonan Penjelasandan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01April 2019 dan Terakhir diajukan Keberatan Tertanggal 06September 2019, selama 10 hari lebih sampai dengan Gugatan inidiajukan), Tergugat tidak menanggapinya. apabila hal yangdimohonkan kepadanya itu). menurut peraturan perundangundangan menjadi tugas (kewajibannya). kemudian badan ataupejabat TUN (in

JKT.29.secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Penggugatmembuat kembali melalui kuasa hukumnya Surat yang ketiga,yaitu Surat KEBERATAN tertanggal 06 September 2019, Halitupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat (inCassu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaAdministratif Jakarta Timur), Sampai dimasukkannya GugatanSengketa TUN di Pengadilan TUN Jakarta, dalam hal iniTergugat sama sekali tidak beritikad baik memberikanjawaban dan/atau Tanggapan maupun keterangan.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum : gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian jugaYurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum: gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian juga Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

TUN SBYNomor: 83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 35K/TUN/2009 tanggal 17Nopember 2009 Jo. Putusan PT. TUN SBY Nomor:83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

Denpasartanggal 14 April 2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps JoPutusan PT.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN. SBY Jo PutusanKasasi No. 35 K/TUN/2009 tanggal 17 September 2009 terkaitpembatalan SHM No. 4380/Desa Panjer dan Turunannya yang terbitpada waktu proses peradilan berlangsung.b.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN.