bahwapada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah, atau menambahnama yang telah ada sebelumnya;Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan namasepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan sepanjang haltersebut dilaksanakan sesuai ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalamperaturan perundangundangan, dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yangdikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,kepatutan, dan kesusilaan

Palembang untuk mencatat tentangpenggantian nama Pemohon tersebut pada dari semula tercatat atas nama EDWARDMARISI SIMAMORA, MARISI SONANG MARSADA SIMAMORA digantimenjadi MARISY SONANG S. sebagaimana petitum Permohonan poin ke2;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sertaalat bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebuttidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan

anak lakilakisah suamiistri BUNARINDRA, KUSWANDANA dan NELIRADYATI,KUSWANDANA diubah/diganti menjadi telah tlahir HINDRAYANAKUSWANDANA anak dari suami BUNARINDRA, KUSWANDANA danNELIRADYATI;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasanalasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana yang tertuang dalamHalaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 1013/Padt.P/2018/PN.Mlgpermohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan

karena Akte Kelahiran Pemohon tersebut tidakbersesuaian dengan suratsurat Pemohon yang lain dan ada kesalahanpenulisan nama Pemohon dalam Akte kelahiran tersebut harus dibetulkan dariHINDRAYANA, KUSWANDANA menjadi HINDRAYANA KUSWANDANAsehingga identitas Pemohon saling bersesuaian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan yang diajukan olehpemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, kesusilaan

Bahkan keduanya telah melakukanhubungan layaknya suami istri.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan = saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa Nama Anak Pemohon berkeinginan untukmenikahi Nama Calon istri Anak Pemohon karena hubungan cinta keduanyasemakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan Nama Calon

Keinginan tersebut karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan Nama Calon istri AnakPemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudarasesusuan dan Nama Calon istri Anak Pemohon tidak terikat pernikahandengan orang lain.3.

Pemohon adalah Pengadilan NegeriTangerang;Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitasseseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (personlijke recht) dariorang yang bersangkutan atau pihakpihak lain yang diberikan hak untuk itusesaat setelah orang tersebut dilahirkan;Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (personlijke recht) padadasarnya seseorang bebas memilinh nama yang akan digunakan sebagaiidentitas resmi, sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilainilaikepercayaan, kesusilaan

NgaliminHadiwinoto adalah sematamata karena Pemohon menginginkan namaIndonesia dimana Pemohon bertempat tinggal dan Pemohon inginmenyesuaikan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran dengan suratsuratadministrasi Pemohon lainnya dan penggantian nama Pemohon tersebutbukanlah karena Pemohon tersangkut masalah hukum atau kewarganegaraan,perbankan, politik maupun teroris, serta pula dengan mempertimbangkan bahwatidaklah ditemukan fakta bahwa nama "Ngalimin Hadiwinoto" bertentangandengan nilainilai kepercayaan, kesusilaan

Anak Pemohon dan Nama Calon IstriAnak Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta.Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalampersidangan terbukti bahwa Nama Anak Pemohon berkeinginan untukmenikahi Nama Calon Istri Anak Pemohon karena hubungan cinta keduanyasemakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan

Keinginantersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindaridari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan normaagama Islam. Keinginan Nama Anak Pemohon menikah dengan NamaCalon Istri Anak Pemohon adalah atas kemauan sendiri tanpa adapaksaan dari pihak lain. Di samping itu, Keduanya tidak termasuk saudarakandung ataupun saudara sesusuan dan Nama Calon Istri AnakPemohon juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.3.

menjatuhkanPidana...ne rE tenas rs,pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, seyogianyadalam pertimbangan hukumnya harus ada keseimbangankepentingan hukum dan rasa keadilan, baik bagi terdakwa maupunbagi korban, mengingat keduanya samasama berstatus anak dantidak hanya sematamata memperhatikan kepentingan terbaik bagiterdakwa saja, tetapi juga untuk kepentingan bagi korban,keluarganya dan rasa keadilan masyarakat karena perbuatanterdakwa terhadap korban yang melampaui norma kesopanan,norma kesusilaan

keluarga korbankarena mengakibatkan korban hamil, menghancurkan masa depan danberefek jangka panjang terhadap psikologis korban karena nantinyakorban akan melahirkan anak tanpa status anak yang tidak jelas ; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada paraTerdakwa tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, akan tetapisebagai contoh bagi generasi muda lainnya agar tidak berbuat serupadengan perbuatan para Terdakwa, mencegah dilakukannya tindak pidanadikemudian hari, menegakan norma hukum dan norma kesusilaan

Dimana penggantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangandengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka perbaikan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehinggaapabila dihubungkan dengan P1 tentang Surat Keterangan Kependudukan, P2 tentangKartu Keluarga yang kesemuanya nama Pemohon tertulis atas nama BUDI makapembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian menurut hukum sehinggaPermohonan Pemohon

bahwapada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah, atau menambahnama yang telah ada sebelumnya;Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan namasepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan sepanjang haltersebut dilaksanakan sesuai ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalamperaturan perundangundangan, dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yangdikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum,kepatutan, dan kesusilaan

mencatat tentangpenggantian nama Pemohon tersebut pada Surat Kenal Lahir Nomor 131/Um/4/1985tertanggal 28 Juli 1985 dari semula tercatat atas nama FARHAN ditambah menjadiFARHANA ALMAHDALIT sebagaimana petitum Permohonan poin ke2;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sertaalat bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebuttidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan

Sehingga dengan demikian syarat huruf c telahterpenuhi;, Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat huruf a, b dan c, maka adalahcukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatanPenggugat secara verstek ;* Syarat huruf d; ~ Menimbang, bahwa perihal syarat huruf d, maka gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima apabila: e gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), dan; e tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum

bukti P6, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama PUTU LUNA FEBIANI, lahir tanggal 11 Februari 2006 danKADEK VITO RADITYA DWIJAYA, lahir tanggal 24 Agustus 2009; bahwa menurut bukti P7, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk samasamamengakhiri perkawinan mereka; wonen Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, karena seluruh dalilpokok dalam gugatan Penggugat dapat dibuktikan Majelis Hakim berkesimpulan gugatanadalah melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan

keteranganlainnya;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa,serta barangbarang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeriberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbuktibersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itukepada terdakwa harus dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1tahun 2010 tentang Kesusilaan

Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;Menimbang, bahwa dalam Tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum memintakepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentangberat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa tindak pidana Perjudian dimasukkan dalam Bab XIV dariKUHPidana yang mengatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan

;Menimbang, bahwa kesusilaan yang dimaksud disini tidaklah berarti kesusilaandalam artian seksualitas akan tetapi kesusilaan yang berhubungan dengan etika yangberlaku dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Tindak Pidana Perjudian in casu bermainjudi, bukanlah merupakan tindak pidana yang dikwalifisier merupakan perbuatan sadisakan tetapi adalah merupakan suatu masalah sosial yang sudah menggejala yangmerupakan penyakit masyarakat ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat

Sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa Anak korban masih digolongkan sebagai anak sesuaiketentuan Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan cabul dalamunsur ini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan,yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi, misalnya ciumciuman, merabaraba anggota kemaluan, merabaraba buah dada, dan sebagainya ;Menimbang

SOESILO yang dimaksudkan denganperbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)atau perbuatan keji, yang semuanya itu dalam lingkungannafsu birahikelaminnyaMenimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsursebelumnya, bahwa benar Terdakwa telah memegang kemaluan anak korbandan menggosokgosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caraTerdakwa

tetapi Terdakwa memaksa menidurkan anakkorban, kemudian Terdakwa menggosokgosokkan kemaluan dan jari tanganTerdakwa pada bibir kKemaluan anak korban hingga air sperma Terdakwatumpah di atas kKemaluan (vagina) anak korban;Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan kesadaranTerdakwa demi untuk mewujudkan hasrat seksualnya kepada anak korbanMenimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluananak korban adalah suatu bentuk perbutan yang betentangan dengan normanorma kesopanan, kepatutan dan kesusilaan

TALUkesepakatan perdamaian dengan Termohon Konvensi, sebagaimana tersebutdalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitumyang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilaikesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertibanumum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapatdilaksanakan (vide: Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata junctoPasal 27 ayat

perundangundangan dan kesepakatan tersebut jugamenunjukkan bahwa Pemohon Konvensi menyatakan mampu melaksanakankesepakatan tersebut dan Termohon Konvensi tidak keberatan dan menerimakesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatantersebut dapat dijalankan secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antaraPemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang hak asuh anak danmutah tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertibanumum dan/atau kesusilaan

menyepakatiperdamaian dalam tuntutan rekonvensi;Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut adalah untuk membebankanTergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bernama Anak sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikandan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859ayat 2 KUHPerdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatuakta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan

atau ketertiban umum dan tidak mengandung unsurpenipuan dan paksaan;Menimbang, terhadap kesepakatan nafkah anak tersebut maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan dalam rekonvensi tersebutternyata telah memenuhi unsurunsur atau syaratsyarat yang termuat dalamPasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertibanumum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuanpaksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdata) dan juga tidak bertentangan denganHukum Islam, maka

Tarmidzi);Menimbang, bahwa ternyata kesepakatan dalam rekonvensi yang dibuatoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tidakbertentangan dengan hukum Islam, perundangundangan, kesusilaan maupunketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, telahmemenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berkesimpulankeinginan dari para pihak untuk memuat kesepakatan dalam rekonvensi dapatdikabulkan dengan dicantumkan dalam amar putusan rekonvensi:;Menimbang, bahwa meskipun

Tng.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;Menimbang, bahwa Akta Perdamaian (Vandading) yang dibuat dandisepakati oleh kedua belah pihak tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga AktaPerdamaian tersebut telah sah menurut hukum dan biaya perkara yang timbuldalam

telah berusaha memanggil Terdakwa kepersidangan secara sah melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak harisidang pertama tanggal 17 Desember 2009, Terdakwa telah melarikan diri (DPO)sampai dengan saat ini, sehingga Oditur tidak menjamin dapat menghadirkanTerdakwa ke persidangan.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur pada Oditur Militer I08Jakarta Nomor : Dak/176/I/2009 tanggal 12 Januari 2009, telah melakukan tindakpidana :Pertama:"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

walipengampu bagi Adik Pemohon untuk mengambil gajipensiun Adik Pemohon demi kepentingan AdikPemohon dan kesehatannya;Bahwa sepengetahuan saksi, atas persetujuansaudara Pemohon yang lain, Pemohon layak danpantas sebagai wali pengampu karena selama iniPemohonlah yang mengurus dan merawat AdikPemohon;Bahwa Pemohon layak menjadi wali untuk menguruskepentingan hukum Adik Pemohon, karenasepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dikampung dan tidak pernah melakukan perbuatanyang melanggar normanorma kesusilaan

di pelabuhan;Bahwa sekalipun demikian, Pemohon tetapmengurus Adik Pemohon dengan pergi mencari danmembawa pulang ke rumah;Bahwa saksi mewakili saudara kandung yang lain,tidak keberatan Pemohon menjadi wali pengampubagi Adik Pemohon karena Pemohonlah yangselama ini mengurus dan merawat Adik Pemohon;Bahwa Pemohon layak menjadi wali untuk menguruskepentingan hukum Adik Pemohon, karenasepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik dikampung dan tidak pernah melakukan perbuatanyang melanggar normanorma kesusilaan

Sigollo karena hubungan cintakeduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikahkarena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Fitriani binti Anto Og. Gading menikah dengan Muhammad Asian binOg. Sigollo adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksisaksi dalampersidangan, terbukti bahwa Fitriani binti Anto Og.

Keinginan tersebut karenadikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatanperbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam.Keinginan Fitriani binti Anto Og. Gading menikah dengan Muhammad Asianbin Og. Sigollo adalah atas kemauan sendiri tanopa ada paksaan dari pihaklain. Ol Samping itu, kKeduanya tidak termasuk saudara kandung ataupunsaudara sesusuan dan Muhammad Asian bin Og. Sigollo juga tidak terikatpernikahan dengan orang lain.3. Fitriani binti Anto Og.

/1999tertulis dengan nama WENG MUN, sedangkan Pemohon dan anaknya tersebut telah sah menjadiwarga negara Indonesia, dimana Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang semula tertulisWENG MUN menjadi nama EVELYN LEE WENG MUN agar sesuai dengan kepribadiannya sebagaiwarga Indonesia ;Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk merubah / menggantinamanya sesuai dengan nama yang diinginkan sepanjang nama yang digunakan tersebut tidakbertentangan dengan adat kebiasaan, kesopanan dan kesusilaan

yang berlaku di masyarakat serta bukanmerupakan nama gelar ;Menimbang, bahwa dari nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut, menurut Pengadilannama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dimasyarakat dan juga bukan merupakan nama gelar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta seperti tersebut diatas dan dengan berdasarkanketentuan pasal 52 Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, makaPengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa

bahwa telah ternyata XXX dan XXX telah lamaberhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergianbersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagipergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orang7tua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisaberpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengannorma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan

;Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundangundangantersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni telahleluasanya anak Para Pemohon yang bernama XXX bergaul dengan XXX, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari XXX danXXX, praktis akan mengakibatkan anak Para Pemohon tersebut dikhawatirkanberbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak Para Pemohon

JonniSimbolon Benar Suami Istri menikah pada tanggal 23 Pebruari 1995 di Gereja BethelInjil Sepenuh sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor: 010/GBISAH/AP/II/1995 padatanggal 23 Pebruari 1995;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapanyang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengannorma adat, dan kesopanan dan peraturan perundangundangan yang ada;Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang

sendirisedangkan Nama Ayah adalah seluruhnya JONNI SIMBOLON sehingga tidakdiragukan lagi bahwa antara Pemohon dan Jonni Simbolon merupakan benarpasangan suami istri lalu dari keterangan Saksisaksi pun tidak ada yangmenerangkan bahwa dari perkawinan tersebut telah terjadi perceraian maka statusyang disandang Pemohon adalah cerai mati sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon(vide bukti P3);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonanyang diajukan oleh Pemohon tidak melanggar norma adat, kesusilaan