Ditemukan 17963 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 05-03-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan PA TALU Nomor 13/PDT.P/2013/PA TALU Tanggal 10 April 2013 — KHOIRUDDIN bin JAPANIGORAN
HOTNA binti MUSA
34 — 14
34 — 14
pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis dengan mengambilpendapat ahli fikih sebagaimana tertuang dalam kitab Fiqhus Sunnah, jilid III,hal.426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya,sebagaimana berikut: :Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
21 — 2
21 — 2
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan 49 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 denganperubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antaraorang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
Register : 09-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.ML Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 7
24 — 7
Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 26 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 1 dan 2yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangberbunyli:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 10-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 4
20 — 4
430/Pdt.G/2020/PA.Dum.memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 18-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2625/Pdt.G/2020/PA.Lmg Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
202 — 50
202 — 50
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqgah dan .Ekonomi Syariah; Berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugatdalam perkara ini menjadi Kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada keduabelan pihak untuk menempuh upaya Mediasi sesuai dengan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudianMediator yang ditunjuk bernama H.
Register : 04-11-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.Ppg. Tanggal 17 Maret 2015 — Penggugat dan Tergugat
25 — 5
25 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 21-01-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.Pdlg Tanggal 24 Februari 2014 — PEMOHON I-V
47 — 7
47 — 7
penetapan ahli waris dengan alasan sebagaimanapada dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokpermohonan a quo, akan dipertimbangkan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7Tahun 1989, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkanhukum Islam serta wakaf
Register : 01-02-2013 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
17 — 2
17 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 28-11-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PA SIBOLGA Nomor 13/Pdt.P/2014/PA-Sbga Tanggal 22 Desember 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
46 — 20
46 — 20
keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah allstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi :J 5ally BS sll s AY sly oY shy Ginlly gall y B2Y sly Gusill 98 ApeQlilll aie Aol YL Bale till cal sdal gis (ISUArtinya : Imam syafit membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, pemalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 16-05-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PA BENGKULU Nomor 11/Pdt.P/2013/PA.Bn Tanggal 5 Juni 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
22 — 14
22 — 14
menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untukhidupnya seharihari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnyadari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untukmendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islamdiperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orang orangorangyang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 26 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
13 — 1
13 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 29_PDT_G_2014_PN_MDN Tanggal 26 Februari 2015 — Drs Tengku AZAN KHAN,Smhk,MSC, Laki-laki, Umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat dijalan Rachmadsyah No. 360 Medan, selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦PENGGUGAT ;
------------- L a w a n ---------------
1. Kepala Cabang Perum Perumnas Regional I, beralamat di Jalan Matahari Raya No. 313 , Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Pertanahan Kota Medan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, dahulu bernama Dinas Tata Kota dan Dinas Bangun Bangunan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur , Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II
4. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, dahulu bernama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Tingkat II Medan, beralamat dijalan Kramat Indah No. 4 Selambo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;
5. Kepala Dinas Pendapatan, dahulu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Medan, beralamat dijalan Jend Abdul Haris Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ;
6. Camat Kecamatan Medan Labuhan, beralamat dijalan Medan Belawan KM 16, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ;
7. Lurah Besar beralamat dijalan Pancing I (Simpang Martubung) Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT VI
285 — 93
285 — 93
Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa selain masyarakat, di atas sebagian objek sengketa juga terdapatPekuburan Muslim yang dikelola oleh Pengurus Tanah Wakaf dan disahkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan;.
Bahwa dengan menunjuk kepada alasanalasan eksepsi pada angka (1) diatas maka secara hukum, Penggugat harus menarik dan ataumengikutsertakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhanatau setidaktidaknya Pengurus Tanah Wakaf selaku pihak Tergugat dalamperkara a quo;4.
Gugatan kurang pihak karena tidak menarik dan atau mengikutsertakan KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan atau setidaktidaknyaPengurus Tanah Wakaf yang telah menguasai sebagian objek sengketasebagai lahan Pekuburan Muslim selaku Tergugat dalam perkara aquo;4.
Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 110/Pdt.Plw/2015/PN Sda Tanggal 3 Desember 2015 —
35 — 3
35 — 3
Adapun yang dimaksud dengan bukti kepemilikan, menurut Pasal 23Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 10tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, hubungan hukum kepemilikan atassuatu bidang tanah hanya dapat dibuktikan dengan:1 Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang danasli akta PPAT yang memuat pemberian hak dari pemeganghak milik kepada penerima hak.a on Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberianhak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.Tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.4.
Register : 27-04-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN NGAWI Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Ngw Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
Drs. Hadi Suharto, M.Si
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor bersama Samsat Ngawi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat BPK Pusat
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
6.Komisi Pemberantasan Korupsi
135 — 27
Drs. Hadi Suharto, M.Si
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor bersama Samsat Ngawi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat BPK Pusat
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
6.Komisi Pemberantasan Korupsi
135 — 27
Peradilan Agama berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa, memutus perkaraperkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah.
Jadi jelas bahwakompetensi absolute dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili,dan memutus perkara perkara orang yang beragama islam dalambidang perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah sebagaimanaketentuan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 ;3: Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa,memutus sengketa Tata Usaha Negara.
Register : 09-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 306/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 10 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : TIANUR Br MANURUNG Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Pembanding/Tergugat II : ROLIS CALLEBUD GULTOM Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Terbanding/Penggugat : MANGIRING MANURUNG
42 — 27
Pembanding/Tergugat II : ROLIS CALLEBUD GULTOM Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Terbanding/Penggugat : MANGIRING MANURUNG
42 — 27
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40 m.
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburanberukuran 40 m.
Dengan batas batas sebagai berikut : Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDNSebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang40 m.Sebelan Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurungberukuran 40 m.Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran40mSebelan Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurungberukuran 40 m42.Bahwa oleh karena tergugat dr. menguasai atau memiliki lahan milikatau lahan penggugat dr. secara brutal dengan cara menyertifikatkandengan
Bahwa agar gugatan rekovensi ini tidak hampa mohon kepada majelishakim tinggi yang memeriksa perkara ini dapat meletakan sitajaminan terhadap objek perkara yakni :Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang 40Sebelan Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurungberukuran 40 m.Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurungberukuran 40 mBerdasarkan uraian dalil di atas, Para pembanding/Para Tergugat konvensimemohon
Register : 28-04-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbs Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
72 — 10
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
72 — 10
Bahwa Substansi gugatannya yang didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah
didalilkan oleh penggugat adalahtentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagian harta pusaka,secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3 tahun 2006 tentangPeradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapat pengaturan sebagai berikut:Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.LbsPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a.b.Cd.e.f.g.h.perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf
didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.Lbse. wakaf
Register : 25-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
77 — 54
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
77 — 54
Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b waris;c wasiat;d hibah;e. wakaf;f.zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani.ekonomi syariah.Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal
Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenanganPengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelitiundangundang tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agamaadalah mengadili sengketa antara orangorang yang beragama islam dalambidang tertentu yang dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Bahkansejak berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi SukuHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stbsunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yangdisengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, PengadilanNegeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan MahkamahAgung RI Nomor
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3514 K/Pdt/2016 Tanggal 3 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK
lawan
ROSYID
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
Register : 03-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Plg Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
ASRUL INDRAWAN
Tergugat:
1.YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA Palembang
2.Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Sumatera Selatan
3.ERNA ASTUTI
4.RISMARINI
5.SUHARTATI
6.2.MUZAWIR BIN YAHUZA (anak alm Yahuza Bin Maduan)
7.SITI KHADIJAH (isteri alm Yahuza Bin Maduan)
Turut Tergugat:
7.SUKRI
8.Notaris/PPAT Robert TJAHAYA INDRA, SH., M.Kn Cq Notaris/PPAT ISKANDAR USMAN,SH.
74 — 21
ASRUL INDRAWAN
Tergugat:
1.YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA Palembang
2.Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Sumatera Selatan
3.ERNA ASTUTI
4.RISMARINI
5.SUHARTATI
6.2.MUZAWIR BIN YAHUZA (anak alm Yahuza Bin Maduan)
7.SITI KHADIJAH (isteri alm Yahuza Bin Maduan)
Turut Tergugat:
7.SUKRI
8.Notaris/PPAT Robert TJAHAYA INDRA, SH., M.Kn Cq Notaris/PPAT ISKANDAR USMAN,SH.
74 — 21
Penggugat:
ASRUL INDRAWAN
Tergugat:
1.YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA Palembang
2.Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Sumatera Selatan
3.ERNA ASTUTI
4.RISMARINI
5.SUHARTATI
6.2.MUZAWIR BIN YAHUZA (anak alm Yahuza Bin Maduan)
7.SITI KHADIJAH (isteri alm Yahuza Bin Maduan)
Turut Tergugat:
7.SUKRI
8.Notaris/PPAT Robert TJAHAYA INDRA, SH., M.Kn Cq Notaris/PPAT ISKANDAR USMAN,SH.