103K/TUN/1998

LsPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RINOMOR : 103 K/TUN/1998KAIDAH HUKUM : Bahwa pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undangundang No. 5 Tahun1960 dan sebagai pelaksanaan Pasal 18Undangundang No. 5 Tahun 1960, talah dikeluarkan Undangundang No, 20Tahun 1961 yang memberi wewenangkepada Presiden untuk mencabut hakS=S0rang alas tanah cengan dasar danalasan untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layakkepada pemilik asal:NOMOR REGISTER : 103 K/TUN/1998TANGGAL PUTUSAN ; 25 November 1999TEAM MAJELIS

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)

Bahwa, Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN alias BUEVI berstatus janda dan masih bertetangga dengan Penggugat, sehinggaTergugat melupakan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderitalahir dan batin4.

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut;e Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;e Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugatkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yangbernama ANAK KANDUNG umur 10 tahun;Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

dipersidangan Majelis telahdapat menemukan fakta hukum yaitu: Berdasar bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawian yangsah;e setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersamasebagai suami istri selama sekitar 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah Penggugat, telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAKKANDUNG umur 10 tahun;e Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonisdisebabkan Tergugat pacaran dengan perempuan lain yang bernama TUN

Nomor : 152 K/TUN/2004, tanggal 21 Juni 2006 jo.Halaman 23 dari76 halaman Putusan Nomor: 04/G/2013/PTUNJKT.99 PK/TUN/2007, tanggal 30 Oktober 2009, karena gugatan pembatalansertipikat tidak dapat diterima olen Pengadilan;b. Ditinjau dari segi penghunian, Tergugat II Intervensi adalah penghuniyang sah berdasarkan Putusan PTUN Nomor :146/G.TUN/2003/PTUNJKT., tanggal 17 November 2003 jo. Nomor : 41/B/2004/PT.TUN.JKT.,tanggal 5 Mei 2004 jo. Nomor : 366 K/TUN/2004, tanggal 14 April 2005jo.

Nomor : 68 PK/TUN/2007, tanggal 14 Februari 2008;Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan Surat kepadaGubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2012 Nomor : B 4452/0.1/Gtn/07/2012, Perihal : Pendapat hukum atas permasalahan antara VijayKumar Shewakram Vaswani dan Ny.

TUN.

TUN. JKTPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor172/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juni 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkatDINING)

Ibrahim adalah tindakan Tergugat yangtercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yangbersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini bukankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmengadilinya ; bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008

, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44/TUN/2008 tanggal22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihalgugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahanyang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan PerdataHalam

Sebagaimana diketahui sesuaidengan hukum administrasi negara bahwa hanya keputusan TUN yang bersifat bebassaja yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan keputusan TUN yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalildalilantara lain : = == 9 $= = = === ===a. bahwa keputusan Tergugat in litis tersebut hanyalah merupakan peresmian saja,dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telahdipenuhi (Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor

/2005, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakanpada persidangan terbuka untuk umum tanggal 22 Januari 2008 ; T3 : Foto copy sesuai asl print website Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/TUN/2008, yang diputus dalam rapat permusyawaratan dan dibacakantanggal 22 Juli 2008 ; == nnnHalam 14 dari 26 halaman, Putusan No. 14/G/2012/PT UNSMDT4T5T9T10:T11:T12:Foto copy sesuai asli print website Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 05 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, Perihal

/2005, tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44K/TUN/2008, tanggal 22 Jul 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 591K/TUN/2005, tanggal 27 Januari 2009, yang menegaskan dalam kaidah hukumnya bahwakeputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik (produkpolitik) tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danImengadilinya ; === 9 = 2202 2= 2 === = Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karenaPengadilan

No. 169182010PT TUN JKT> >av a& &SF oror oy = > oyoe 5S Ssag YRa yehonanpis045/2017 tanggal 15 Mei 2017 ; ag Vy5.

Membebankan biaya perkara Permohonan Banding terhadapKY Ky& Pembanding/dahulu Penggugat; a moornnnonmo nnn nn cnn nn nn nnn ncn nc cnanad Xv> Subsidair : Bene anrssccnaennneinasonreaE :Sy Apabil lis hakim b gf, t lain, k hon keput dil pabila majelis hakim erpenda at lain, kami mohon keputusan seadi >; or AS,Ss adilnya (Ex aequo et bonneys~ oe SsBahwa seg para pihak telah diberi kesempatan untuk maiberkas perkara,Ssuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkag PerkaraNomor 39(673018/P TUN SRG masingmasing

TUN, JKTY r@Y%Sincere bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengalukarpermohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usa Negara SerangNomor 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 11 April 2018 pada tanggal 25 Aprilvys 2018, sebagaimana terbukti dalam Akta Rerimohonan Banding Nomor~G Xe 39/G/2017/PTUNSRG tanggal 25 April Os: ee eee eeeeueeers 4 " Menimbang, bahwa begasarkan hukum permohonan bandingharus diajukan dalam waktu"14 (empat belas) hari setelah putusanPeradilan Tata Usaha Negara); Re I x SFA oPMenimbang,

No. 169/8/2018/P TUN, JKTwv vvy sa Rau3 inden Bl LYPerincian BiayaPerkara : oF, >. ReCakSi .........0cccceeccceceeceeeeeeeneeeees RP .000.svrS 2. Mate ral ...........ccec cece ee ec ee ee eeeeeeeeenes Ab. 6.000.& && 3. Biaya Proses Banding ................ A. : Rp. 239.000.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Budi Ite Tun Jang bin Japri) terhadap Penggugat (Putri Depita Sari binti Ferry Irawan);

4. Memerintahkan kepada

, Cetak Kedua, Jakarta, 2005) antara lain : 1 Risalah Lelang: kaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukanmerupakan keputusan badan atau pejabat TUN, tetapi merupakan beritaacara hasil penjualan barang, karena tidak ada unsur beslissing maupunpernyataan kehendak dari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan olehkantor lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yangdilakukan oleh kantor lelang merupakan tindak lanjut dari PutusanPengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal

2 UndangUndangPeratun (Nomor 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo Nomor 47 K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo Nomor 245 K/TUN/1999, tanggal 3082 Sengketa Kepemilikan Tanah: kaidah hukumnya adalah bahwa KeputusanTUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenangPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

(Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998) ;3 Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat HGB Nomor 250/Ceger tercatat atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti TII Intervensi1), dimanaPara Penggugat mendalilkan tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHGBNomor 250/Ceger tersebut adalah milik Para Penggugat berdasarkan Akta Jual BeliNomor 291/2004 tertanggal 4 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Eva Junaeda SH,Notaris

dengan sengketa kepemilikan tanah, dimana dasarkepemilikan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat adalah AJB Nomor290/2004 dan AJB Nomor 291/2004 sedangkan atas perkaraperkara yangdiajukan Para Penggugat terkait dengan Akta Jual Beli Nomor 290/2004 danAkta Jual Beli Nomor 291/2004 masihdiperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (peradilan umum), makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo93 K/TUN/1996

, tanggal 2421998 memutuskan bahwa atas sengketakepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Peradilan TUN,melainkan menjadi wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa danmemutus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;BDi Dalam Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak JelasObjek Sengketanya Maupun FaktaFakta Yang Mendasari Gugatan(Fetelijke Grond) (Eksepsi Obscuur Libel)1 Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, adalah SHGB Nomor 250/Ceger atas nama

Nomor 448 K/TUN/2007,tertanggal 22 September 2008 jo. putusan MARI. Nomor 189 K/TUN/2008,tertanggal 24 September 2008, jo. putusan MARI. Nomor 111 K/TUN/2008,tertanggal 9 Juli 2008, jo. putusan MARI Nomor 296 K/TUN/2008, tertanggal2 Desember 2008, yang pada pokoknya berpendapat, perobuatan dan/atautindakan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifatkeperdataan, karena adanya perjanjian kedua belah pihak, dan bukanmerupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Sehingga PengadilanNegeri yang berwenang dan memeriksan perkara a quo;Dan juga sesuai putusan MARI Nomor 252 K/TUN/2000, tertanggal13 November 2000, yang pada pokoknya menyatakan, segala keputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkanperjanjian a quo (pelelangan) maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaanisi perjanjian bunyi perjanjian yang menjadi dasar kedua belah pihak,haruslah dianggap melebur (op/ossing) kedalam hukum perdata;Dengan demikian terhadap pelelangan atas

/TUN/2007,tertanggal 22 September 2008 jo. putusan MARI. Nomor 189 K./TUN/2008,tertanggal 24 September 2008, jo. putusan MARI. Nomor 111 K./TUN/2008,tertanggal 9 Juli 2008, jo. putusan MARI. Nomor 296 K./TUN/2008,tertanggal 2 Desember 2008, yang pada pokoknya berpendapat, perbuatanHal. 21 dari 27 Hal.

/TUN/2000,tertanggal 13 November 2000, yang pada pokoknya menyatakan, segalakeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untukmenimbulkan perjanjian a quo (pelelangan) maupun dalam kaitannyadengan pelaksanaan isi perjanjian bunyi perjanjian yang menjadi dasarkedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukumperdata.

SBY tanggal 27Januari 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 jo. PutusanPeninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yangintinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 dan telahmempunyai Kekuatan Hukum Tetap;6. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.0129/G/2014/PTUN. SMG tanggal 18 September 2014 jo.

SBY tanggal 27 Januari 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRI No. 380K/TUN/2015 tanggal 10 September 2015 jo. PutusanPeninjauan Kembali No. 141 PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016kemudian telah ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT denganmengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor:05/Pbt/BPN33/V/2019 TentangPembatalan Hak Pakai Nomor 14/Demaan Seluas 20.000 Mz?

TUN. SBY tanggal 27Januari 2015Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 380K/TUN/2015 tanggal10 September 2015 jo.

Putusan Peninjauan Kembali No. 141PK/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 kemudian ditindaklanjuti olehpada tanggal 24 Mei 2019 telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat denganmengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor : 05/Pbt/BPN33/V/2019 tanggal24 Mei 2019 Tentang Pembatalan Hak Pakai Nomor 14/Demaan Seluas20.000 M2 Tercatat atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Jeparaterletak di Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,Propinsi Jawa

Putusan Nomor 24/Pdt/2021/PT SMGperadilan di Pengadilan Negeri Jepara tahun 1998 danProses Peradilan di Pengadilan TUN Semarangtahun 2014 Serta Pengajuan gugatan perkara a quoseluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00;> Kerugian ImaterillAkibat perbuatan TERGUGAT mengakibatkan PARAPENGGUGAT merasa tertekan bathinnya yang jika dinilaidengan uang ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00;11.

Nomor 552 PK/Pdt/201711.PK/TUN/2012 juncto Nomor 310 K/TUN/2008 juncto Nomor34/B/2008/PT TUN.Sby juncto Nomor 60/G.TUN/2007/PTUN.Sby,yang diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2012dan baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4April 2013 (Bukti Pemohon PK 3), dimana dalam kedua perkaratersebut subjeknya adalah sama sedangkan objek dalam perkara yangdiputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat ljin Pemakaian

/TUN/2012 telah memberikan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT Pancaran Bantala Sakti tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60 PK/TUN/2012tertanggal 22 Oktober 2012 tersebut telah menguatkan putusan JudexFacti (Hakim Banding) yang amar selengkapnya berbunyi

Bahwa, dalam perkara Nomor 60 PK/TUN/2012 tersebut, TermohonPeninjauan Kembali dalam perkara ini, dahulunya adalah sebagaiPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding/TergugatIntervensi yaitu PT Pancaran Bantala Sakti;4.

Bahwa, sedangkan objek dalam Perkara Nomor 60 PK/TUN/2012adalah mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratIjin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0678 P/436.6.9/2007 tentangPemakaian Tanah Milik Pemkot Surabaya yang terletak di Jalan RayaKutisari 54 56 Surabaya, yang mana objek perkara tersebut jugamerupakan objek sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor29 PK/Pdt/2013;5.

Nomor 552 PK/Pdt/2017Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 60 PK/TUN/2012 tertanggal 22Oktober 2012 yang telah diputus terlebin dahulu yang didalampertimbangan hukumnya mengakui legalitas Yayasan Pendidikan BudiPekerti Surabaya dan mengesampingkan novum yang diajukan oleh PTPancaran Bantala Sakti (sekarang Termohon PK !)

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di Persidanganyang menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkata kalaudirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidakbenar;Bahwa kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untukmeluruskan masalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusankeluarga terdakwa lagi.

satu dengan lainnya salingbersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut:Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindakpidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 20 April 2014 sekirapukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Tamrin 2 Kelurahan Mabuun KecamatanMurung Pudak Kabupaten Tabalong;Bahwa awalnya saksi Suroso yang merupakan suaminya dan terdakwa mendengardari Mba Tun

dimana Mba Tun bercerita kalau saksi Tri Riani ada berkatakalau dirinya dan saksi Suroso ada bertengkar di Taman padahal hal tersebut tidak benar,kemudian saksi Suroso dan terdakwa ingin menemui saksi Tri Riani untuk meluruskanmasalah tersebut dan agar saksi Tri Riani tidak mencampuri urusan keluarga terdakwalagi.

Lapangan SatuanPolisi Pamong Praja Daerah Khusus lbukota Jakarta TahunAnggaran 2011 dan Pejabat Pembuat Komitmen PengadaanPakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong PrajaPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran2011 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan Nomor : 165/G/2011/PTUN JKT, tanggal 12September 2011, selanjutnya disebut GUGATAN 165 ;(Bukti pBahwa atas Gugatan 165 yang diajukan Pelawan, PengadilanTata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat NomorW2.TUN

2 #660 snes snes sere seme See See e eme See e eee SeBahwa atas dasar Keputusan tersebut Pelawan merasakepentingannya dirugikan atas diterbitkannya KeputusanPejabat Tata Usa Negara a quo, sehingga sesuai ketentuanpasal 53 ayat (1) UU PTUN Pelawan mempunyai kesempatanuntuk mengajukan gugatan atas Keputusan Pejabat TataUsaha Negara tersebut;KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKUMENURUT KETENTUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN ASASASAS

Sehingga Pelawan sebagaiPenyedia Barang/Jasa tidak pernah terikat Perjanjianapapun antara Pelawan dan PelawanBahwa atas pertimbangan Penetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT telah salah menafsirkan gugatan 165 yang diajukanoleh Pelawan dimana secara nyata Pelawan adalah PesertaLelang yang dinyatakan gugur oleh Pelawan berdasarkanPenetapan Lelang a quoBahwa Penerapan Putusan Mahkamah Agung No.448 K/TUN/2007Tanggal 22 September 2008.

(Vide hal 4 alinea PertamaPenetapan Nomor 165/G/2011/PTUNJKT sangat tidak tepatdimana dalam Yurisprudensi tersebut apa yang menjadiObjek Sengketa terdiri dari beberapa Penetapan yangmenjadi rangkaian perbuatan hukum (Hal 21 Alinea 8,Hal 13 dari 44 hal, Putusan Nomor : 165/PLW/201 1/PTUNJKT14Putusan Mahkamah Agung No.448K/TUN/2007 ~~ Tanggal 22September 2008) ;Dengan demikian sangat tidak tepat apabila objek sengketadalam gugatan 165 dianggap sebagai perjanjian Perdata,yang masuk sebagai perbuatan

tersebut belum bersifatPURI f= ~ mn ww i i ee ie ie ee eeBahwa Terlawan berkeberatan dengan dalil Pelawan yangmengatakan Keputusan TUN bertentangan dengan proseduryang berlaku menurut ketentuan Perpres 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas AsasHukum Pemerintahan yang Baik, karena justru) Pelawan yangtidak memenuhi persyaratan dari tahapantahapan prosesdalam tender sebagaimana ketentuan Peraturan PresidenNo.54 Tahun 2010 sehingga dalil dalil Pelawan hanyalahmengada ada dan

Berdasarkan ketentuan pasalpasal ini, Keputusan TUN yang menjadiObyek Gugatan dan Obyek Gugatan II tidak dibuat sesuai prosedurdan substansi yang tidak sesuai dengan objek Keputusan sebagaimanaketentuan Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (6) PeraturanDaerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang PengangkatanDan Pemberhentian Perangkat Desa; Sehingga Keputusan TUN yangmenjadi Obyek Gugatan dan Obyek Gugatan II dalam perkara ini jelasmelanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 52 (Bagian

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atauCilakUKaN 22 n one nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn cen nnn ne ne eensKaitannya dalam perkara ini, Pejabat TUN (Tergugat) dalammembuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan danObyek Gugatan II dalam hal memberhentikan Penggugat danmengangkat Saudara MUKHAMMAD AKHID tidak berdasar padadokumen yang mendukung, dikarenakan Tergugat hanyaberdasarkan asumsinya yang salah dan tidak memahami

Bahwa dalam poin 16Bahwa Tergugat dalam kewenangannya membuat Keputusan TUN yangmenjadi objek gugatan dalam perkara ini melanggar UndangundangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan, yaltu:a) Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:"Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan dalam menggunakanwewenang wajib berdasarkan : a.

Namun, bukanberarti Keputusan TUN yaitu obyek gugatan II dalam perkara ini haruslahdinyatakan batal atau tidak sah, sebab tidak ada masalah dalampenerbitan KTUN obyek gugatan II;Bahwa berkenaan dengan obyek gugatan II, penggugat tidak mempunyaiKedudukan Hukum (legal standing) untuk menggugat.

Yang diketuai oleh saudaraNurkosim (yang sah sesuai putusan pengadilan TUN); 2. Yangdiketuai oleh saudara Mushari (yang tidak sah berdasarkan putusanpengadilan TUN. ); 222222 nnn nnn nnn n enn ee neeBahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi memintakejelasan dengan cara konfirmasi mengenai penggantian panitiakepada ketua panitia yang bernama Nurkosim.

Bahwa akan tetapi, dalam tingkat banding dan kasasi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang menurut hematPenggugat sudah tepat dan benar dibatalkan dan gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan: "Bahwa sengketa tentangpenolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan PERATUN,melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merek" (halaman 11 dan 15Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011);11.

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal15 September 2012;14.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001;15.

Direktorat Merekmaupun oleh Komisi Banding Merek termasuk dalam lingkup hukum TataUsaha Negara (TUN) yang bersifat knusus dan umum, sehingga tundukkepada dan dikuasai oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek sebagai /ex specialis dan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai /exgeneralis sejauh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai /exspecialis tidak mengaturnya:Bahwa gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10) yang tidakdiatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danPeraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2005.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu:a. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Pasal 28 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 4Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(HAM);b. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 77 ayat (4) danayat (5) dan pasal 78 ayat (4) dan (5) UU No. 30 tahun 2014;c.

Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) dan dan pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2014;d. Keputusan TUN ini bertentangan dengan pasal 252 dan pasal 266PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:a. Asas Kecermatan;b. Asas Persamaan;c.

Sehinggakeputusan ini tidak bertentangan dengan pasal 252 dan pasal266 PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN ini telahdidasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunanKeputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;1. Aspek KewenanganIstilanh kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belandabevoegdheid (yang berwenang atau berkuasa).

ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukumutama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu. kewenangan,prosedur, dan substansi.Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)Halaman 46 dari 101, Putusan No. 8/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugatmelanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaiberikut:1.

dalamperkara ini telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga Keputuan TUN in dalamperkara ini merupakan Keputusan yang sah.

Inilah intinya, bahwa setiapbadan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonanmasyarakat (dalam hal ini sebagaimana Permohonan Penjelasandan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01April 2019 dan Terakhir diajukan Keberatan Tertanggal 06September 2019, selama 10 hari lebih sampai dengan Gugatan inidiajukan), Tergugat tidak menanggapinya. apabila hal yangdimohonkan kepadanya itu). menurut peraturan perundangundangan menjadi tugas (kewajibannya). kemudian badan ataupejabat TUN (in

JKT.29.secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Penggugatmembuat kembali melalui kuasa hukumnya Surat yang ketiga,yaitu Surat KEBERATAN tertanggal 06 September 2019, Halitupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat (inCassu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaAdministratif Jakarta Timur), Sampai dimasukkannya GugatanSengketa TUN di Pengadilan TUN Jakarta, dalam hal iniTergugat sama sekali tidak beritikad baik memberikanjawaban dan/atau Tanggapan maupun keterangan.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum : gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian jugaYurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum: gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian juga Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

Siti Raihanun Madjid ditetapkan sebagai Ketua Umum PB NW;Bahwa Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tercatat dalamsengketa TUN Nomor 203/G/2014/PTUN.JKT Jo. Nomor186/B/2015/PT.TUN.JKT, di mana terhadap perkara tersebut masih dalamPut.No.223/PDT/2017/PT. MTR36.37.38.11proses pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor37 K/TUN/2016; Sedangkan dalam sengketa di Pengadilan Negeri Mataramtercatat dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2015/PN.Mtr dalam perkara antaraHj.

Bahwa dalam sengketa TUN Nomor 203/G/2014/PTUN.JKT jo. Nomor186/B/2015/PT.TUN.JKT, dengan pertimbangan kemanfaatan hukum danmenganjurkan kepada kedua belah pihak untuk islah (berdamai), Pengadilanmenjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Hj.

1960 dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RINomor SKT: 0100/0066/D.1II/2012 tanggal 30 Maret 2012, Tergugatseharusnya tidak menerbitkan objek sengketa karena pengesahan badanhukum perkumpulan tidak dapat diberikan apabila sudah ada perkumpulandengan nama yang sama sebelumnya; Bahwa dalam Perkara Nomor 37 K/TUN/2016, Mahkamah Agung tidak pernahmenetapkan kubu manakah yang sah (baik itu NW Pancor maupun NW Anjani)untuk menggantikan TGKH.

Wathan yang diajukan oleh Hajjah Siti Raehanun (Tergugat);Dengan Putusan TUN tersebut telah membuktikan Menkum HAM RI danHajjah Siti Raehanun adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut;Bahwa selain upaya hukum yang diajukan Penggugat tersebut di atas, pihakPenggugat telah melaporkan pula Notaris yang bersangkutan ke MajelisPengawas Daerah (Majelis Pengawas Notaris Wilayah NTB), melalui suratNomor PBNWXIII/DT02/U.2016 tanggal 21 September 2016 perihal LaporanPelanggaran Kode Etik atau

Putusan Mahkamah Agung RI No.37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016(T3)yang telah Inkracht;Dimana putusan tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:Put.No.223/PDT/2017/PT.