Ditemukan 12592 data
YUDI IRAWAN, S.T., M.ENG.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
118 — 30
Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa pemberhentianPegawai Negeri Sipil menggunakan aturan khusus yang berkenaandengan kepegawaian yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur sipil Negara sehingga UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 dapat dikesampingkan karena berlaku asas LexSpecialis Derogate Lex Genaralis yang berarti ketentuan peraturanperundangundangan yang bersifat knhusus mengesampingkanketentuan yang bersifat unum.
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
huruf adan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2), antara laindisebutkan bahwa semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan daratmerupakan objek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikansecara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian "jalan darat"sama dengan pengertian kata "jalan" yang tercantum dalam UndangUndang Nomor14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata "Jalan berartijalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas unum
267 — 66
Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barangdan/atau jasa dari kegiatan usahanya.Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diaturdalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undangundang nomor ; 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa secara unum
SUYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA JAMBI CQ. DIRESKRIMUM POLDA JAMBI
46 — 14
memberipetunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan daripenyidik;Pasal 110 KUHAP(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukanpenyidikan, penyidik wajidb Ssegera menyerahkan berkasperkara itu kepada penuntut umum.(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwahasilpenyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntutHalaman 12 dari 38 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Jmbumum segera mengembalikan berkas perkara itu kepadapenyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.(3) Dalam hal penuntut unum
39 — 11
pidanayang setimpal ;Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaTerdakwa harus dijatuhi pidanamaka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing ataustafttoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yangkirakira sepadan untuk dijatunkan kepada TerdakwaTerdakwa sesuai dengan tindakpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat pengenaanpidana tetap harus diletakkan dalam konteks prevensi, baik prevensi unum
48 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ditinjau dari sudut teori unum dan teori khusus : hukum perdata berlakuumum, artinya kekuasaan, kebolehan, hak dan kewajiban ada pada setiappihak, baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat sebagai pribadipribadi/perseorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum khusus, yaitumemberikan kekuasaan khusus bagi pemerintah untuk melakukan sesuatutindakan kepada pribaadipribadi.
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Definisi unum perjanjian adalah :Perjanjiian adalah suatu perbuatan hukum, yang terbentuk denganmenaati kemungkinan formalitasformalitas yang disyaratkan olehundangundang melalui kesesuaian dan saling ketergantunganpernyataanpernyataan maksud dari dua pihak atau lebih, yang ditujukanuntuk menciptakan akibatakibat hukum untuk kepentingan salah satupihak dan untuk beban pada lain pihak, atau untuk kepentingan danbeban bagi kedua pihak"".10.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, terbukti pula
Yuniar,SH
Terdakwa:
PHABER IWANDRE SAPUTRA ALIAS WANDRE BIN AWALUDIN
42 — 27
;Selanjutnya berkenaan dengan terdakwa pernah dipidana pada tahun 2001sebagai alasan jaksa penuntut unum memperberat tuntutan, perlu dipahamioleh jaksa penuntut umum:Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.LIgTerdakwa pernah dihukum dalam kasus berbeda bukanlah sebagai alasanyang memberatkan dalam perkara a quo, karena perkara aquo berbedadengan perkara sebelumnya. Perkara a quo adalah perkara narkotika danperkara sebelumnya adalah perkara pidana umum.
1.ARIYANA WIDAYATI,SH
2.OPIK BARLIA, SH
Terdakwa:
ULLY PIAN Als IPIN Bin BUDI SANTOSO
90 — 6
Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohonputusan yang seringanringannya, dengan pertimbangan Terdakwamenyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya,atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut unum menyatakan tetappada tuntutannya dan telah pula mendengarkan tanggapan dari Terdakwayang menyatakan tetap
BAGUS SETYO NUGROHO
Tergugat:
1.MUCHAMMAD BURHANNUL KARIM
2.MULYADI, S.Pd.
84 — 13
,M.Kn. menyebutkan: "Tentang hal ini dan akibatakibatnyapara pihak memilih tempat kedudukan (domisili) unum dan tidak berubah diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. dan Pasal 14 tersebutbelum ada akta yang merubahnya, sehingga Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan NegeriKabupaten Kediri ;. Bahwa CV. ADHI DJOJO merupakan badan hukum CV atas saham yangditandai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.
RAFID M HUMOLUNGO, SH
Terdakwa:
MANSUR MAHMUD alias DON
144 — 65
bahwa prosedur atau tata cara peserta pemilumemasang bendera partai ada ketentuannya yakni dalam aturan yangdiatur hanya pemasangan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye,untuk pemasangan bendera parpol diserahkan pengaturannya kepadapartai politik masing masing, dengan mempertimbangan etika danestetika yang berlaku dilingkungan masyarakat.Hal 13 dari 42 Putusan Nomor : 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo Saksi menjelaskan Secara ekplisit diatur dalam PKPU No. 23 pasal 43ayat 3 bahwa dalam kegiatan rapat unum
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keberadaan norma khususakan mengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnyaBahwa secara garis besar ketentuan unum bahwa PPN dikenakanatas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (Pasal 4 UU PPN).Di dalam penjelasannya bahwa syarat terutangnya PPN yangdilakukan oleh PKP yaitu: Barang/jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP; Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha ataupekerjaannya;Halaman 28 dari 44 halaman
74 — 43
halaman 10, halaman 14, dan halaman 17).Yang kami sebut sebagai sebagai eror in persona atau dakwaan kurangcermat dan kurang teliti;Bahwa walaupun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM20/Mabar/Epp.2/10/2018 dipersoalkan oleh Terdakwa dalam pledooi danmenurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan NegeriLabuan Bajo pada halaman 53 dan halaman 54 yang pada intinyamenyebutkan keberatan terhadap surat daknaan harus diajukan padasaat sidang pertama yaitu sesaat atau setelah penuntut unum
I WAYAN GEDIN ARIANTA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Heriwanto Setriadi Alias Ondo Anak dari Imbar Jafar
90 — 45
Laboratorium Forensik no lab09604/NNF/2019 di berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang buktiyang di temukan dan di uji adalah milik tersangka/saksi MUHAMAD BUSTOMI dandikaitkan dengan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dan precursornarkotika No : B1289/0.2.23/Enz.1/10/2019 An.kepala kejaksaan Negeri pulangpisau disebutkan status barang sitaan narkotika diperoleh dalam perkara atas namatersangka/saksi MUHAMAD BUSTOMI dan menurut hemat Hakim bagaimanamungkin Penuntut unum
1.Yunitri CR Sumondang, SH
2.Essadendra Aneksa, SH
3.Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
Rinalta Sembiring Pandia
27 — 6
Simanjuntak, Saksi Suriadi lrawan dan Saksi RudiSyahputra menerima informasi jika akan melintas di jalan unum Dusun VIII PerkebunanAjamu Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu 2 (dua) orangyang membawa narkotika sehingga dari hasil penyelidikan Saksi Efron J.
211 — 50
(PT Wiharta karyaagung) namun bila P2T meragukan tentang kulaitas aktepelepasan hak maupun HGU dapat berkonsultasi dengan kantorpertanahan.Bahwa dalam surat pernyataan antara almoud dengan agungrijoto tertanggal 8 desember 2006 tersebut tertuli peralihan hakdengaa jual beli akan tetapi dikarenakan sdr agung memintaadvis hukum guna mendapatkan tanah HGU tersebut saksiselaku Notaris/ pejabat unum memberikan penjelasan hukumbahwa HGU adalah dari negara dan kembali ke negara makayang dapat dilakukan
Pegawai negeri sipil pada BPN pusatdengan jabatan sebagai kepala sub direktorat pengaturanpenggunaan tanah Bahwa dalam kepanitian pengadaan tanah untuk kepentinganumunm maka panitia tersebut hanya berfung fasilittator antarapemilik dengan pemohon dan melaksanakan tugas tugasadministrasi Bahwa saksi sebagai menerangkan bahwa apabila tanah denganstatus HGU masa berlakunya habis maka kembali dikuasainegara tetapi bukan milk negara Bahwa pekpasan hak terhadap tanah HGU harus dilakukanmelalui pejabat unum
dirugikan, justeruapabila tidak terlaksana atau terjadi keterlambatan pembebasan tanah akanberdampak pada kerugian PT PLN persero, yaitu dikenakannya sanksi olehkontraktor proyek seniai Rp 27. milyard per hari.Menmbang, bahwa PT PLN sampai saat ini terhadap proyek PLTU Sumuradem belum dilakukan audit, sehingga belum ditemukan kerugian, serta menyatakanbahwa terhadap proyek PLTU sumur adem pernah masuk dalam sidang direksinamun tidak ditemukan adanya penyimpangan.Menmbang bahwa saksi ahli dari penuntut unum
73 — 9
Ichwan binSofingi telah memberikakan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangansehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkaraini dengan keterangan sebagai berikut:e Bahwa saksi merupakan perangkat desa di desa Sambirejo Trenggaleksejak tahun 1975 dan pernah menduduki jabatan Bayan, tahun 1978sebagai Kaur Umum dan pada tahun 2007 sebagai Kepala Dusun sampaidengan pensiun tahun 2008;e Bahwa tugas saksi sebagai Kasun adalah mengurusi pelayananmasyarakat, sebagai kaur unum
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat menjadikan seolaholah Kapal Tongkang milik Penggugat memang ditujukan untukmelakukan tindak pidana penyelundupan;Bahwa dengan tidak diperiksanya dan tidak dihadirkannyaPenggugat, dan dalam surat tuntutan Tergugat tidak ada samasekali menyinggung dan tidak menguraikan dan atau tidakmembuktikan bahwa Kapal Tongkang milik Penggugat memangbenarbenar ditujukan untuk melakukan tindak pidanapenyelundupan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor8/1981 tentang KUHAP menyatakan Penuntut unum
244 — 73
Pelaku Usaha berkewajibanmelindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barangdan/atau jasa dari kegiatan usahanya.Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiaporang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, makaPelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13,Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undangundangnomor ; 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Bahwa secara unum
84 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
terletak sekarang dikenal umumDesa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten BengkuluTengah, tanah tersebut saksi peroleh dari ganti tanah saksi yangterkena lokasi transmigrasi swakarsa Bentiring oleh Pemerintah;Bahwa pada saat awal menggarap tanah tersebut masih berupa hutanbelukar:Tanah tersebut sudah saksi jual kepada Awal Fajri alias Ketok/TurutTermohon Kasasi I:Nurhayati pada pokoknya menerangkan,;Bahwa saksi adalah isteri dari Umar (alm), yang mempunyai tanahterletak sekarang dikenal unum