Ditemukan 14219 data
88 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti P18);Bahwa menanggapi surat Tergugat yang tetap menolak anjuran Mediatordalam proses mediasi yang merupakan salah satu Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang diamanatkan olehUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka pada tanggal 25 Juni 2012DPRD Kota Sorong mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 565/273 yangisinya, DPRD Kota Sorong merekomendasikan kepada Tergugat agarHal. 6 dari 24 hal. Put.
999 — 1076
Wgp.Penggugat Intervensi im harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimanaditegaskan dalam Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 danPutusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa: Bilatidak jelas fuas dan batasbatas tanah sengketa, gugatan Para Penggugat ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaard);B. Dalam Pokok Perkara.1.
39 — 27
selanjutnya dinyatakan bahwagugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya gugatan tidakdapat diterima (Niet ontvan klijkverklaard) dan oleh karenanya banyakfaktafakta hukum dalam gugatan yang tidak jelas serta mengandungkekeliruan yang fatal ini berakibat gugatan menjadi kabur (Obcure libell )sehingga gugatan harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (Niet ontvan klijk verklaard), hal ini bertentangan dengan pasal 8Rv ( baca: Putusan Mahkamah Agung Tanggal 21 Agustus 1974 No.565
selanjutnyadinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvan klijkverklaard)dan oleh karenanya banyak faktafakta hukum dalam gugatan yangtidak jelas serta mengandung kekeliruan yang fatal ini berakibatgugatan menjadi kabur (Obcure libell ) sehingga gugatan harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvan klijkverklaard), hal ini bertentangan dengan pasal 8 Rv ( baca: PutusanMahkamah Agung Tanggal 21 Agustus 1974 No. 565
205 — 95
Banjarbaru, Kabupaten Banjar Tanggal 31 Desember 1996Gambar Situasi Tgl. 26121996 No. 11731/P&PT/1996 Luas 565 M2 yang berasal daripemisahan M 3062 An. SYAIFUL MUCHLIS, bukti tersebut diberi tanda TV 4;>Bukti T.V5 : Asli dan foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 6200 Desa/Kel.Sei. Ulin/Sei. Besar, Kec. Banjarbaru, Kabupaten Banjar Tanggal 31 Desember 1996Gambar Situasi Tgl. 26121996 No. 11732/P&PT/1996 Luas 247 M2 yang berasal daripemisahan M 3062 An.
T.V1 merupakan buku tanahSertipikat Hak Milik No. 3062 atas nama SYAIFUL MUCHLIS dengan demikian Sertipikat HakMilik No. 3062 atas nama SYAIFUL MUCHLIS tersebut benar terdaftar di buku tanah KantorBadan Pertanahan Banjarbaru; Menimbang, bahwa kepemilikan tanh Tergugat III adalah berdasar bukti T.V4 bukutanah Sertipikat Hak Milik No. 6199 tahun 1996 atas nama Insinyur DARTO Majelismendapatkan fakta bahwa Sertipikat Hak Milik No. 6199 tahun 1996 atas nama SYAIFULMUCHLIS (Tergugat II) dengan Luas 565
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
(SPM 5475).Nota Dinas Nomor : 900/565/421.112/2004 tanggal 6 September2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada BupatiMalang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran BelanjaPublik/Belanja Operasional dan Pemeliharaan/Belanja Barang danJasa, pada kegiatan KIMBUN berbasis Tebu Triwulan Ill TA. 2004(SPM 6627).Nota Dinas Nomor : 900/578/421.112/2004 tanggal 6 September2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada BupatiMalang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publikuntuk
(SPM 5475) ;Nota Dinas Nomor : 900/565/421.112/2004 tanggal 6 September2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada BupatiMalang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran BelanjaPublik/Belanja Operasional dan Pemeliharaan/Belanja Barang danJasa, pada kegiatan KIMBUN berbasis Tebu Triwulan Ill TA. 2004(SPM 6627) ;Nota Dinas Nomor : 900/578/421.112/2004 tanggal 6 September2004 dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan kepada BupatiMalang, perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Publikuntuk
99 — 21
Padakesempatan itu Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat padapersidangan berikutnya untuk menyerahkan surat asli No. 565/1803/416.105.2015, perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Mojokerto tertanggal 22 Oktober 2015;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena setelahbeberapa kali persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak dapatmenyerahkan surat asli tersebut yang merupakan surat sah secara hukumsebagai lampiran dalam surat gugatan serta bukti
AMINAH
Tergugat:
1.M. NUR IBRAHIM
2.WAHYUDIN IBRAHIM
3.TAUFIK ABDULLAH
4.FARUK WAHYUDIN
112 — 47
Nomor :565 K / Sip / 1978, tanggal 21 Agustus 1974 " Kalau ObyekGugatan tidak jelas , maka Gugatan tidak dapat diterima " juntoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K / Sip / 1979, tanggal17 april 1979 " Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan jelasLetak / Batas Tanah sengketa, bila tidak jelas batasbatas tanahsengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima "Mahkamah Agung RI Nomor : 1159 K / PDT / 1983, tanggal 23Oktober 1984 " Gugatan yang tidak menyebutkan Batasbatasjunto Putusanobyek sengketa
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalil Tergugat kembali didukung dengan adanya kaidah hukum yangsampai dengan detik ini masih berlaku yaitu Yurisprudensi MahkamahAgung R.I. dalam putusannya Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus1974 menyebutkan:Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidakjelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/NietOntvankelijke verklaard;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor
1.Marzuki
2.Efendi
3.Fatimah
Tergugat:
1.H Jamaah atau P Tiap
2.Jumar
55 — 2
terbit Nomor Obyek Pajak atasHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Padt.G/2018/PN Spgnama TERGUGAT 1, yang artinya proses jual beli tersebut dilakukandengan kontan, tunai dan jelas sesuai dengan asas jual beli tanah adatdan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa luas tanah juga batasbatas tanah OBYEK SENGKETA yangdidalilkan gugatan PARA PENGGUGAT seluas + 1.770 m2 berbedadengan luas tanah juga batasbatas tanah milik PARA TERGUGAT,; Bahwa mengingat berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 565
127 — 44
No. 565 K/Sip/1973, mengatakan kalau obyek gugatantidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.Sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karenadasardasar gugatan tidak sempurna. hal manabertentangandengan Teori Substantieringstheorie yang menyatakan Bahwacara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detailmulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan(rechts gronden, legal groundens), sejarah gugatan, kejadianformal dan kejadian material.
13 — 0
fi3601i360ri36s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin36lin360itapOpararsid 12220004 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsOinsrsid 12220004 Maka *xmlopenxmIns2 factoidname City surat*xmlclose gugatan yang tidak sempurna/tidak lengkap dan salah menentukan kedudukanpara pihak sebagaimana diuraikan di atas adalah *xmlopenxmIns2factoidname City *xmlopenxmIns2 factoidname place surat*xmlclose *xmlclosegugatan yang tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 565
65 — 8
tidak berhak atas tanah sengketatersebut karena ibu Penggugat bernama Gd.Sami tidak mempunyaidasar hukum yang kuat untuk memiliki terhadap tanah sengketa ;Bahwa menurut~ dalil gugatan Penggugat obyek tanahsengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas 3.000 M2 tidaksesuai dengan kenyataan dilapangan sedangkan Tergugat rnenguasai obyek tanah sengketa seluas 1.500 M2 maka gugatan14Penggugat yang demikian sebagai gugatan yang obyeknya kabursebagaimana putusan MAHKAMAH AGUNG R. tanggal 21 Agustus1974 Reg.565
64 — 33
No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dengantegas menyebutkan : 22222222 2+*Gugatanharus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasargugatan tidak sempurna ; Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor : 531/PDT/2015/PT SMGBERDASARKAN URAIAN DIATAS TELAH JELAS DAN TERANGBENDERANG BAHWA : 222n2nnnnennnnnnnn PARA PELAWAN DALAM PERKARA A QUO BUKANLAHPIHAKPIHAK YANG DIBENARKAN (DAN JUSTERUDIKECUALIKAN) OLEH UNDANGUNDANG ~~ UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA(DERDEN VERZET), SEHINGGA PARA
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian juga putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg Nomor 565 K/SIP/1973menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak jelas makagugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan halhal tersebut sudah cukup jelas alasan bagi Hakim yangmengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknyagugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:Tentang Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
PT. ASMO INDONESIA
Tergugat:
YEYEN YULIASIH,DKK.
44 — 9
pokoknya menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Penggugatdengan Tergugat didasarkan pada fakta hokum bahwa perusahaanPenggugat merupakan perusahaan yang produksinya didasarkan padapesanan / order dari customer sesuai dengan pasal 56 ayat (2) huruf b UUno. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UUK) jo pasal 5 ayat (1)Kepmenaker no. 100 tahun 2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerya Waktu Tertentu (PKWT) Bahwa di dalam Surat AnjuranDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kabupaten Bekasi No.565
15 — 4
rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO flinsrsid8736847 I rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid1 1022189 ndaryati, SE) rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid16018280 dan Tergugat rtichfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid1 1022189 (Imam Gozali) adalah sepasang suami isteriyang menikah secara sah rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid8736847di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Nganjuk, tanggal 26 November 1999, sesuaidengan rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid5929115 K rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid8736847 utipan Akta Nikah Nomor 565
135 — 52
verklaard untukseluruhnya maka para Penggugat selaku pihak yang dikalahkanberdasarkan atas azaz keadilan dan kepatutan sertaketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR harus membayar biaya biayayang timbul dalam perkara ini yang besarnya tercantum dalamamar Putusan dibawah ini ;Memperhatikan Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv, Pasal 125ayat (2) HIR jo Pasal 133 HIR jis Pasal 134 HIR jis Pasal136 HIR jis Pasal 163 HIR jis Pasal 164 HIR jis Pasal 180ayat (1) HIR jis Pasal 181 ayat (1) HIR, Yurisprudensi MARINomor 565
92 — 42
Sebelah timur dengan dusun dati lenyap wailete atas nama AbrahamMatitateri (register hative besar tanggal 20 Mei 1814) yang dikuasainegeri hative besar berdasarkan putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 15 Juni 2005 nomor 565 K/Pdt/2004.Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Amb Sebelah barat dengan kali dan kampung Sahuru.5.
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 Oktober 1983;Bahwa Dasar Gugatan Penggugat tidak sempurna karena HakPenggugat atas tanah tidak jelas, sehingga Gugatan Penggugatmenjadi kabur, dimana Penggugat mendalilkan menerima tanah daripemerintah berdasarkan SK Nomor A10/18/A/Agr/2011 sesuai Positaangka 7, akan tetapi Sk tersebut sudah dicabut berdasarkan suratKeputusan BP2L Daerah sesuai posita angka 11, dengan demikian jelasdasar Gugatan Penggugat menggugat Tergugat atas tanah sangattidak jelas, hal ini sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 565
25 — 5
No.565 K/Pdt/1984 tanggal27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lainberbunyi sebagai berikut : Kalau objek gugatan tidak jela, maka gugatan tidak dapat diterima.b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.