Ditemukan 51531 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandasari megasari mendagri mindasari meidasari mardasari meidiasari meldasari meindasari
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 24-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 32-K/PM.I-02/AL/VI/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — Oditur:
TEGUH SUPRIJANTO,SH,MH
Terdakwa:
Zulkifli Malik
145 — 84
  • .: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai
    dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
    Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.
    Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-12-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 23-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 171/PDT/2016/PT SMR
Tanggal 2 Maret 2017 — Pembanding/Penggugat : DOLFINA Diwakili Oleh : MANGKONA ODDANG
Terbanding/Tergugat III : NATALPIA
Terbanding/Tergugat I : YUSLY
Terbanding/Tergugat IV : FITRIYANI
Terbanding/Tergugat II : DARSALINA
141 — 114
  • jelas (obscure libel).Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasanalasanhukum sebagai berikut: Bahwa title dan isi gugatan tidak jelas, antara Posita dengan Petitum tidak adasinkronisasi dimana gugatan PENGGUGAT mengenai gugatan Pembagian waris,tetapi dalam posita menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatanmengancam dan memaksa, selain itu tidak jelasnya konstruksi hukum dalamgugatan PENGGUGAT, telah menimbulkan ketidak konsistenan hubungan hukumyang mana yang mendasari
    Hak Milik No: 4318 atas nama MELKIAS MARKUSKOLENG; Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005 atas namaMELKIAS MARKUS KOLENG; Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006 atasnama MELKIAS MARKUS KOLENG;Bahwa berdasarkan pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti yaitu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, makaakibatnya gugatan batal;Oleh karena PENGGUGAT tidak menyebutkan peristiwa atau dasar fakta (feitelijkegrond) yang mendasari
    ketentuanhukum yang terkait erat dengan kebiasaan dan agama PewarisBahwa gugatan PENGGUGAT tersebut diatas adalah tidak jelas dan tidak tertentu(een duidelijkke en bepaalde consclusie), hal mana dapat diketahui dari posita ataufundamentum petendi gugatan PENGGUGAT yang tidak menjelaskan dasar hukumHalaman 15 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMRmengenai PENGGUGAT DOFINA (Istri Kedua/TANPA ADA KETURUNAN) sehinggadapat menjadi ahli waris Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dan kejadian atauperistiwa yang mendasari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926 K/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Januari 2015 — ADMAN, S.H., M.Si.
73 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tipikor BandaAceh dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menyatakan Terdakwa telah mengambil/menarik kembalikewenangan yang pernah diberikan kepada PPTK dalam melakukan serahterima barang, tanpa sama sekali mendasari pertimbangan hukumnya padaketerangan ahli yang terungkap di persidangan, sehingga kesimpulan keduaJudex Facti tersebut nyata bertentangan dengan kewenangan PPTK yangterdapat dalam bunyi Pasal kontrak dan
    Seharusnya dalammenentukan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana dalam perkara ini kKedua Judex Facti harus mendasari pertimbanganhukum dan kesimpulan yuridisnya pada fakta yang terungkap dipersidangan dengan menarik korelasi yuridis dengan ketentuan yangterdapat dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jikadikaitkan dengan ketentuan regulasi yang berkenaan dengan TupoksiTerdakwa,
    Bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor yang telah menambahpidana kepada Terdakwa dengan mendasari pada pertimbangan hukumsebagaimana dikemukakan Judex Facti pada Alinea ke2 halaman 29putusan yang menyebutkan Menimbang bahwa pidana yang dijatunhkandalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama terhadap TerdakwaJudex Facti menilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahanTerdakwa sehingga hukuman itu perlu ditambah karena tindak pidanakorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — PT MENTAYA SAWIT MAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 00007/207/11/058/13 tanggal 10Januari 2013 Masa Pajak Juni 2011 dengan perincian sebagai berikut : Ditambah/ .Semula MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp)(Rp)PPN Kurang / (Lebih) Bayar 647.791.471 0 647.791.471Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 647.791.471 0 647.791.471Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 1.295.582.942 0 1.295.582.942 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepadaPengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari
    Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;Seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan";Bahwa landasan filosofis yang mendasari
    Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 24-04-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Sidrap
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 36
  • Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.
    Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanah17obyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 213/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : MUNAWAROTI Diwakili Oleh : RUSTAM, S.H.
Terbanding/Tergugat I : KETUA DPRD TINGKAT II Kabupaten Pemalang, Cq. Ketua Komisi B DPRD Tingkat II Kabupaten Pemalang Diwakili Oleh : DR. H. AJI SUDARMAJI, S.SH.,MH.
Terbanding/Tergugat II : DALIWAN Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat III : KISWOYO Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
112 — 49
  • Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi SecaraElektronik telah terbit Nomor Induk Izin Berusaha Nomor8120013082136 milik Penggugat. Surat izin tersebut TIDAKSERTA MERTA menjadi izin penyelenggaraan peternakan ayamdi lokasi tersebut.
    Mendasari hasil penyampaian dari SKPD terkait yang hadir,bahwa Penggugat yang merupakan pemohon perizinan belummengajukan permohonan komitmenkomitmen yang diminta,sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara PerizinanPertanian sesuai Pasal 33 bahwa perusahaan peternakan wajibmenyampaikan pemenuhan atas komitmen dimaksud palinglambat 2 bulan sejak izin berusaha nomor 8120013082136 namausaha pembesaran ayam potong alamat usaha Dukuh PeronGang Garuda III nomor
    Mendasari Peraturan Pemerintahn Noor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan TerintegrasiElektronik telah terbit izin usaha, telah terbit Nomor Induk IzinBerusaha nomor 8120013082136 nama usaha PembesaranAyam Potong, alamat usaha Dukuh Peron Gang Garuda IllNomor 7 RT.05 RW.13 Kelurahan Petarukan, nama KBLIBudidaya Ras Ayam Pedaging kode KBLI:01641, tertanggal 23Oktober 2018, surat izin tersebut TIDAK SERTA MERTAmenjadi izin penyelenggaraan peternakan ayam di lokasitersebut, dikarenakan
    mendasari Peraturan Menteri PertanianNomor 29/Permentan/PP.210/7/2018, Tentang Tata CaraPerizinan Pertanian diperbarui Peraturan Menteri PertanianNomor 05 Tahun 2019 bahwa NIB tersebut sampai batas akhirdua bulan menurut Pasal 33 Ayat (1) tidak melengkapipersyaratan perizinan peternakan rakyat sehingga tidak bolehmenyelenggarakan usaha peternakan di lokasi tersebut.2.
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama Perceraian
Register : 09-06-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PA PASURUAN Nomor 1000/Pdt.G/2014/PA.Pas
Tanggal 19 Agustus 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
5 — 0
  • UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (6) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum,kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 25-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Tbn
Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
  • PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 26-08-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA TUBAN Nomor 0237/Pdt.P/2015/PA.Tbn
Tanggal 8 September 2015 — PEMOHON 1 DAN PEMOHON 2
7 — 2
  • penetapan.Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atasperkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana di atas.Menimbang, bahwa terlebin dahulu dipertimbangkan, bahwapermohonan Para Pemohon telah memenuhi syaratsyarat formal, sehinggaMajelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 14-08-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PA TANGERANG Nomor 1225/Pdt.G/2013/PA.Tng
Tanggal 27 Nopember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 2
  • harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama Perceraian
Register : 28-04-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Prob
Tanggal 2 Juni 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
7 — 1
  • Sila jag) yl gly lear g alll ge quill ple placatll yArtinya : Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 14-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Tbn
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
  • diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata ParaPemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Penetapan, Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 10Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0428/Pdt.P/2021/PA.Pas
Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
9 — 2
  • Penetapan Nomor 0428/Pdt.P/2021//PA.Pas.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama HILYATUL FITRIYAH lahir pada tanggal 20 Februari 2004dengan seorang lakilaki
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 16-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0376/Pdt.P/2021/PA.Pas
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
9 — 2
  • 05062021, bermeterai cukup dan sesuaidengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan; Halaman 4 dari 9 halaman,Penetapan Nomor 0376/Pdt.P/2021/PA.PAS.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 28-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0466/Pdt.P/2021/PA.Pas
Tanggal 16 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
  • Penetapan Nomor 0466/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama HUSNIA lahir pada tanggal 01 Nopember 2004 denganseorang lakilaki yang bernama ZAENAL ABIDIN akan tetapi maksud paraPemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan KejayanKabupaten
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama Perceraian
Register : 12-12-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Prob
Tanggal 3 Februari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
7 — 1
  • Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitabT'anatut thalibin juz IV halaman 238 yang berbunyi;Artinya : Mengadili terhadap Termohon yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTermohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalahboleh apabila Pemohon mempunyai hujjah / bukti ;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama Perceraian
Register : 26-11-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 516/Pdt.G/2013/PA.Prob
Tanggal 20 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
8 — 1
  • Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitabl'anatut thalibin juz V halaman 238 yang berbunyi;Artinya : Mengadili terhadap Termohon yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTermohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalahboleh apabila Pemohon mempunyai hujjah / bukti ;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama
Register : 20-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PA PONOROGO Nomor 391/Pdt.P/2018/PA.PO
Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
  • UndangundangNomor 3 Tahun 2006, Majlis Hakim berpendapat perkara aquo termasukkewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalamRegester Akta Nikah Nomor 22/08/V/2000 tanggal 11 Mei 2000, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanNgebel, Kabupaten Ponorogo, tertulis Pemohon bernama Wito bin Djakun lahirdi Pupus 25 tahun dan isteri Pemohon lahir di Pupus 19 tahun, padahal
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama Perceraian
Upload : 16-08-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 224/Pdt.G/2011/PA.Prob
Penggugat Vs Tergugat
11 — 2
  • berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Pengadilan PA TRENGGALEK Perdata Agama
Register : 15-08-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0526/Pdt.P/2017/PA.TL
Tanggal 30 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
  • Bukti surat tersebuttelah dinatzegelen dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan