Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa bridgingloan serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. BankMandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa EdysonHal. 4 dari 106 hal. Put.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 paragraf440;Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:1. Kredit investasi diberikan US $ 18,500,000.00 untuk melunasi bridgingloan sebesar Rp. 160.000.000.000, sisanya untuk renovasi Hotel Tiaradan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;2.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa bridgingloan serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. BankMandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa Edysonselaku Direktur Utama PT.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:1. Kredit investasi diberikan US $ 18,500,000.00 untuk melunasi bridgingloan sebesar Rp. 160.000.000.000, sisanya untuk renovasi Hotel Tiaradan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;2.

No. 116 PK/Pid.Sus/2009Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, ketentuanPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 dan Kebijakan Perkreditan PT.Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang notabene merupakan peraturan internalBank Mandiri, dan tidak memenuhi kualitas untuk dimintai pertanggungjawabanpidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwatersebut;b.

Seluma TA.2017;3. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;4.

Seluma saksi ada menjabat selaku pejabat penatausaha keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma;Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIBahwa yang menunjuk saksi untuk menjadi Pejabat Penata Usahakeuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab.

Seluma adalahSekretaris DPRD;Bahwa tugas saksi selaku pejabat penata usaha keuangan (PPK)pejabat penata usaha keuangan (PPK) adalah melakukan verifikasiterhadap SPJ yang telah dibuat oleh masing masing penerima dandikumpulkan oleh PPTK, kemudian disetujui oleh Sekretaris DPRDselaku pengguna Anggaran, maka setelah dinyatakan lengkap olehPPTK dan Bendahara selanjutnya berhak untuk dilakukanpembayaran;Bahwa dalam pelaksanaan selaku pejabat penata usaha keuangan(PPK), saksi bertanggung jawab kepada siapa

Seluma .Bahwa sebagai PPK saksi telah memverifikasi semua SPJdukungan BBM dan Perawatan Kendaraan serta Pembelian sukucadang kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab.

Seluma TA.2017 saksi bertanggung jawabkepada Pengguna Anggaran;Bahwa tanpa tanda tangan saksi terhadap SPJ selaku saksisebagai PPK (Pejabat penata usaha keuangan) dana tidak bisadicairkan.Bahwasaksi ada mendapatkan kendaraan dinas operasional yaitumobil jenis kijang toyota dan motor jenis yamaha mio akan tetapiuntuk kendaraan kijang inova atas nama saya tapi yangmenggunakannya adalah PPTK;Bahwa saksi membenarkan kalau tidak semua SPJ yang diverifikasiitu benar .Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat penata

mulai januari 2017 dan SK PPKtanggal 12 oktober 2017.Bahwa saksi mau menjalankan tugas yang dijalankan awal januari2017 sedangkan Sknya baru tanggal 12 oktober 2017 karena saksiHalaman 96 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIdisuruh Pengguna Anggaran (Sekretaris DPRD) untuk menjalanitugas tersebut;Bahwa saksi sebagai kasubag verifikasi ada mendapatkan SK daribupati ;Bahwa saksi sebagai pejabat PPK ada mendapatkan SK dariSekretaris DPRD;Bahwa sebagai PPK saksi tidak mendapatkan honor.Bahwa

,sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selakuPengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi AriSetiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkanHalaman 5 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang PenetapanPejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Sumber Dana Anggaran Pendapatan

,sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindakselaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)serta Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan DaerahProvinsi Banten Nomor 600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Banten Tahun Anggaran

Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:a. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi BantenNomor 700/058SK.Bapenda/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentangPenunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan danPendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh OparSohari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;b.

,Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selakuPengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta SaksiAri Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten Nomor 600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2019;Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:a.

Royal Gensa Asih Nomor 12.2/SPPBJ/PPK/DKP/APBDBTM/II/2014, tanggal 10 Februari 2014;BuktiT13 : Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Nomor 12.2/KONTRAK/PPKDKP/APBDBTM/II/2014, tanggal 15 Februari 2014,ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Batam dan PT. Royal Gensa Asih;14 Bukti T 14Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Penawaran Nomor :11/BAKLAR/POKJA XXI/ULP/APBDBTM/I/2014, tanggal 22 Januari2014;15 Bukti T 15Foto Copy Bundel penawaran PT.

bersamasama dengan pesertalainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:a penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diaturdalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkandalam Dokumen Pengadaan Barang/b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidaksehat; dan/atau ;c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atauPejabat yang berwenang lainnya;(2)(3)Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskankepada PPK

Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah; Menimbang, bahwa atas jawaban sanggahan dari Tergugat ternyataPenggugat tidak menyampaikan sanggahan banding kepada Tergugat, dimana hal inijuga dibenarkan oleh Penggugat saat persidangan saksi yang bernama NurMuhammad menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan sanggahan bandingkarena tidak ada biaya (Berita Acara Saksi tertanggal 22 MeiMenimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan habismasa sanggahan banding kepada PPK

tertanggal 7 Pebruari 2014 atau hari ke 7 sejakjawaban sanggahan diterima oleh Penggugat (bukti T10) yang berisi agar PPK dapatmengeluarkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa bagi pemenang pelelanganumum tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan upaya sanggahan bandingtidak dilakukan oleh Penggugat atau dapat pula dikatakan bahwa Penggugat tidakpernah mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat dan / atau tidak pernah adasanggahan banding kepada pihak yang berwenang sebagaimana

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3( tiga ) bulan;

delapan ribu lima ratus rupiah) yang kemudian dilanjutkan keBagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, maka terbitlah SP2DNo. 07684/SP2DLS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp202.198.500, (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu limaratus rupiah), namun dana tersebut tidak dapat diambil sebelum pelaksanaanpekerjaan secara fisik terealisasi 100 % berdasarkan permintaan Terdakwaselaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat melalui surat nomor :440.449 .2/3463/PPK

Terdakwa pada waktu itu sebagaiKepala Dinas Kesehatan ;e Bahwa susunan Panitia Lelangnya adalah sebagaiberikut :eKetua : EDDY SURYANTOe Sekretaris : PASKALIS DEDIe Anggota : JUMANSY AHBERNANDUS BANGKARAMANGe Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Lelang, adalah memprosesjalannya pelelangan, mulai dari pendaftaran, evaluasi pemenang,sampai penentuan pemenang lelang ;e Bahwa tugas Sekretaris Panitia Lelang adalah membantu danmenyiapkan administrasi lelang, dan megusulkan calon pemenanglelang kepada PPK

Jangin Putratama, yangmenentukan pemenangnya PPK.

Jangin Putratama sebagai pemenanglelang, saksi selanjutnya sudah tidak tahu lagi karena tugas saksi hanyasebatas melaksanakan lelang saja ;Bahwa pengadaan mobil tersebut ada masalah karena pembayaranpengadaan mobil sudah dibayar lunas tetapi pihak kontraktor tidak tidakmampu menyerahkan mobil pada saat kontrak berakhir ;e Bahwa yang membuat dan menandatangani kontrak pekerjaan pengadaanmobil PPK.

Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor440.449 .2/3463/PPK/2008/2008 tanggal 30 Desember 2008, PerihalPenahanan Penarikan Langsung Tunai diberi tanda T13 ;14. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 356/017/Kasus/InspektoratH/VII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 Tentang PemeriksaanKasus Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan KabupatenKutai Barat diberi tanda T14 ;15.

sanksi Daftar Hitam dari PA/KPAdalam hal ini Tergugat , yakni Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 004448/IT2/HK.00.00.LK/2014 tanggal 21 Januari 2014.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, PA/KPAmengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakanDaftar Hitam;PPK

Petunjuk TeknisOperasional Daftar Hitam, tidak mengatur adanya upaya pembelaan,banding, sanggahan dalam proses penetapan sanksi Daftar Hitam.Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, telah diatur tata carapenetapan sanksi Daftar Hitam, yakni sebagai berikut: Pasal 5PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap PenyediaBarang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraanPengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I.e Pasal 7 ayat (1)PPK

/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi DaftarHitam kepada PA/KPA.e Pasal 81) PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/PokjaULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, membuat penetapan sanksi Daftar Hitam.2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditembuskan kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan danLKPP.e Pasal 10 ayat (1)Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melaluiPortal Pengadaan Nasional.e Pasal 4 ayat (7)Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal

sanksi daftar hitam dari PA/KPAdalam hal ini Tergugat , yakni Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 004448/IT2/HK.00.00.LK/2014 tanggal 21 Januari 2014.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, PA/KPAmengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakanDaftar Hitam;PPK

Sehingga secara hukum tidak ada pengalihanobjek sengketa kepada Tergugat C;Bahwa berdasarkan dalil gugatan TUK dan dihubungkan dengan faktapersidangan dan ketentuan hukum dibidang pertanahan sebagaimanatersebut di atas, maka terbukti secara hukum sama sekali tidak adapengalihan tanah objek perkara dari TPK kepada PPK;Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 677 PK/Pdt/20174.

Syamsul Bahri;Berdasarkan uraian tersebut di atas, teroukti bahwa permohonan PeninjauanKembali yang PPK ajukan sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuaiketentuan pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yangdiperbaharui dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 TentangMahkamah Agung;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan

Melaksanakan serah terima pekerjaan sebelum pekerjaan selesai 100%sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat 1, 2, dan 3 Perpres No. 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Pepres No. 54 tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :1)2)3)Setelah pekerjaan 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuangdalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secaratertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untukmelakukan

penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat 2, Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaanmelalui PPK memerintahkan penyedia barang/Jasa untuk memperbaikidan/atau melengkapi kekukarangan pekerjaan sebagaimana yangdisyaratkan dalam kontrak.6.

Menetapkan barang bukti berupa:1) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/12/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONTRAK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar KecamatanBangkinang Kota TA 2014;2) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar KecamatanBangkinang Kota TA 2014;3) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungHal. 3 dari 55 hal.

No. 119 PK/Pid.Sus/20194)9)6)/)8)9)10)11)Kantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor Rimba Beringin Kecamatan Tapung HuluTA 2014:Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor Camat Salo Kecamatan Salo TA 2014;1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara PengeluaranDinas

. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan PejabatPelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008,membentuk Panitia

Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tigaratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen KeuanganTahun 2008 No. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;Untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK

(satu milyar tigaratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen KeuanganTahun 2008 No. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;e Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK

MUTIARA ABADI/SETIABUDI selaku Direktur (Sudah divonis pengadilan terbukti bersalah)bersama SLAMET SUGITO selaku KPA merangkap PPK (masih prosesHal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013sidang) dan MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan (alm),dengan dibantu oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini untuk Proyek Tahun2007 CV. WISMA ESTETIKA dengan Direktur BAMBANG PURWANTOyang diserahkan kepada Ir.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (PihakPertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (PihakKedua).Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai KoordinatorKota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Banjar terhitungdari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014. Dan Ir. Moch. SultonSuhara.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat jugamengelurakan Surat Nomor 648/957/Perum tanggal 24 April 2014 dari KepalaDinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat kepada parafasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalam KegiatanPeningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang melampirkandaftar fasilitator diantaranya : saksi SUHYAN dengan Wilayah PendampinganDesa Cibeureum Kec.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat(Pihak Pertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (PihakKedua).Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai KoordinatorKota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Banjarterhitung dari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014. Dan Ir.Moch. Sulton Suhara.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi JawaBarat juga mengelurakan Surat Nomor 648/957/Perum tanggal 24 April2014 dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Baratkepada para fasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalamKegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yangmelampirkan daftar fasilitator diantaranya : saksi SUHYAN denganWilayah Pendampingan Desa Cibeureum Kec.

PyB kepada PPK bagi PNSyang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hakHalaman 11 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPG10.Ach.kepegawaian sesuail dengan ketentuan peraturan perundangUNC ANGAN ; nne nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling

pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyalkewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhetianpegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan 2222222 2222222 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat PembinaKepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilPasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yangselanjutnya disingkat PPK

kota; Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "Presidendapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian PNS kepada bupatiAvalikota di kabupaten/kota", dimana halyang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; 2222222 non nnn nn nn nnn n nnn n eeMenimbang, bahwa kewenangan PPK

yang diterbitkan Para Tergugat adalah bertentangan denganperaturan perundangundangan (melanggar azas legalitas dan azasazasumum pemerintahan yang baik), melampaui kewenangan dan menerbitkankeputusan yang bukan menjadi kewenangannya, maka mohon kepada BapakMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksaperkara ini kiranya dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagaiberikut :DALAM PENUNDAAN :16Mewajibkan kepada Tergugat I untuk memerintahkan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK

Nomor 54 Tahun 2010;7 Bahwa mengenai dalil gugatan dari Para Penggugat poin (10), ParaTergugat tegaskan, bahwa didalam Standar Dokumen LelangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III huruf f poin (32)dikutip : Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulisatas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5(lima) harikerja ....ke halaman 24 dari 51 halaman27 Perkara No. 35/G.TUN/2011/P.TUN.Mkskerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinyapenyimpangan, dengan tembusan kepada PPK

Oleh karena sanggahan banding Para Penggugat salah alamat dandianggap hanya sebagai pengaduan maka tidak menghentikanproses lelang sehingga beralasan hukum jika PPK tetap menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK);10 Bahwa....ke halaman 25 dari 51 halaman10 Bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan ParaPenggugat pada poin (19) adalah tidak beralasan hukum.

Hal itusecara tegas termuat di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal83 ayat (4): PA/KPA/PPK/ULP dilarang member ganti rugi kepadapeserta pelelangan/seleksi/pemilihan langsung bila penawarannyaditolak atau pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakangagal.Sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugattidak relevan;11.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin (20) yang mendalilkanbahwa SPPBJ dan SPMK belum dapat dikeluarkan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK cq.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PaketPekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah TerpaduTahap Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahuiberdomisili/oeralamat di Jalan Achmad Yani Pontianak78124, Kalimantan Barat ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BAMBANGTULUS WAHYONO, SH., Advokat/PenasihatHukum/Konsultan Hukum di kantor Advokat/LegalConsultant BAMBANG T.W. & Partners, beralamat dijalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri PermaiNo.90 Pontianak, berdasarkan

bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluhsembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PENGGUGATmengajukan Addendum Perpanjangan waktu kepadaTERGUGAT Il, atas dasar Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012 tentangPelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yangdibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK

Merujukpada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 93 ayat 2yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 yangmenyatakan bahwa JAMINAN PELAKSANAAN DARIPENYEDIA JASA DI CAIRKAN APABILA DILAKUKANPEMUTUSAN KONTRAK dan pada point a.2 menyatakanbahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelahdi berikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampaidengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, penyedia barang atau jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaannya.Bahwa pada

Sempakata, yang didalamnya tidak mencantumkanadanya ganti rugi pembebasan tanah, dan dalam Perjanjian pada hariRabu tanggal Tujuh Juni dua Ribu Tujuh Belas (07 062017) antaraBERNARD JONLY SIAGIAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Bidang Bina Marga TA2017 pada Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang alamat Jalan AB.Silalahi Kompleks PerkantoranSimanjalo Desa Sianipar Sihailhail Balige 22311 DAN LAMBOKNABABAN selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN, JI. Ngumban SurbaktiNo. 66 LK. II Kel.

Sepakata, yang dalam hal ini selaku PPK mewakiliPemerintah (Para Terbanding semula Para Tergugat), dimana dalamKontrak dan Surat Perjanjian tersebut tidak ada dianggarkan untukHalaman35dari40 Putusan Nomor 399/Pdt/2019/PT MDN.pembebasan tanah, pada hal ternyata dilapangan ada pelebaran jalandengan mengambil tanah warga sepanjang jalan, dan Bukti Tl, Il, Ill, IV 2hanyalah merupakan DAFTAR HADIR SOSIALISASI PELEBARANJALAN POROS DESA SIBARUANG, yang dihariri olen 45 orang,sedangkan dalam Notulen Musyawarah

44Undangundang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk kepentingan Umum jo Pasal 1 butir 2 dan butir 10jo pasal 117A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepntingan Umum, dan pasalpasal yang terkait, sehinggadapatditarik kesimpulan bahwa tindakan dari Para Terbanding semula ParaTergugat telah melakukan pembiaran dan atau tidak melakukanpengawasan dengan seksama dan cermat atas pekerjaan tersebutselaku PPK

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiteknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiHal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2015teknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

kewenangan Penyidikan;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahui,bahwa perkara a quo telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan olehPenyidik pada Polres Soppeng, namun kemudian tidak ditemukan cukupbukti, dan diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Watansoppeng;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahuibahwa terdapat tumpang tindih hasil audit, antara BPK dan BPKP SulawesiSelatan, dan temuantemuan BPK telah ditindaklanjuti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiteknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antarateknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

kewenangan Penyidikan;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahui,bahwa perkara a quo telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan olehPenyidik pada Polres Soppeng, namun kemudian tidak ditemukan cukupbukti, dan diambil alin oleh Kejaksaan Negeri Watansoppeng;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahuibahwa terdapat tumpang tindih hasil audit, antara BPK dan BPKP SulawesiSelatan, dan temuantemuan BPK telah ditindaklanjuti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

dalamnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,bermula dari terdakwa BONEFANSIUS EMPOR alias GONI,bersama beberapa orang lainnya dengan menumpang truk yangdisiapkan oleh ALOISIUS SAWUN, datang ke kantor CamatNdoso dan sesampai di depan Kantor Kecamatan Ndoso,FRANS SALES LEGA bersama dengan STEFANUS BADUNGtelah berada di depan Kantor Kecamatan Ndoso tersebut danmenghendaki agar rapat/sidang pleno tingkat PPK

cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,bermula dari terdakwa BONEFANSIUS EMPOR alias GONI,bersama beberapa orang lainnya dengan menumpang truk yangPutusan Nomor : 53/Pid/2016/PT KPG Halaman 7 dari 21 Halamandisiapkan oleh ALOISIUS SAWUN, datang ke kantor CamatNdoso dan sesampai di depan Kantor Kecamatan Ndoso,FRANS SALES LEGA bersama dengan STEFANUS BADUNGtelah berada di depan Kantor Kecamatan Ndoso tersebut danmenghendaki agar rapat/sidang pleno tingkat PPK

tempatkerjanya, istri saya selalu terlihat risih/canggung (jika saya (Tergugat)sudah berada di lokasi tempat bekerjanya); Selalu menolak ajakan suami (jemput kerja istri) memilin diantar oranglain atao ojeg; Adanya kecurigaan kepada Penggugat bahwa media sosialnyadinonaktifkan;Pada Nomor 6 : Tidak benar bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatsejak tahun 2017 yang kenyataan puncak perselisihan terjadi pada bulanApril 2019, ketika saya melarang istri saya untuk TIDAK mengikutikegiatan/menjadi PPK

Kemudian puncak dari perselisihan antaraTergugat dan Penggugat terjadi pada bulan April 2019 saat Tergugatmelarang Penggugat menjadi PPK untuk Pemilu 2019;Menimbang, bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat sertamendalilkan hal lain tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat.Penggugat menyatakan bahwa tidak ada hubungan suami istri lagi sejaksetahun yang lalu.