Lawenforcement is a part of a whole legal sistem. The material recht wilbecome "een paperen muur" without the lawenforcement. Therefore, weneed a accountable legal sistem to support the effort of lawenforcement.Thus, a legal sistem must be independent and be supported byprofessional lawyers.(Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakhukum, maka kaidahkaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpuankertas saja.

Oleh karena itu, kita memerlukan sistem penegakkan hukumyang akuntabel, sistem penegakkan hukum akuntabel membutuhkankemandirian dan didukung tenagatenaga/aparat penegak hukum yangprofes ional dan berkualitas).Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak (Pasal 5Ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004). Asas ini dikenal dengan"Audi et alteram partem" atau "eines mannes rade is keines mannesrede, man soli sie horen alle beide".

Apa yang disebut pengamatan oleh Hakim (eigen warrneming vande rechter) harus dilakukan selama proses persidangan dalam perkara ini;Bahwa pembuktian UndangUndang secara Negatif (Negatief WettelijkSte/sel) dimana sistem pembuktian menurut UndangUndang secara negatifmerupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang salingbertolak belakang secara ekstrim.

Dari keseimbangan tersebut, sistempembuktian menurut UndangUndang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut UndangUndangsecara positif. Di dalam sistem pembuktian ini untuk menentukan seseorangTerdakwa dinyatakan bersalah, apabila kesalahan yang didakwakankepadanya dapat dibuktikan dengan alatalat bukti yang sah menurutUndangUndang sekaligus keterbuktian kesalahan tadi dibarengi puladengan keyakinan Hakim.

Dalam menentukan salah atau tidaknya seorangTerdakwa menurut sistem pembuktian UndangUndang secara negatif,terdapat dua komponen antara lain:a) Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alatalat bukti yang sah menurut UndangUndang;b) Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dandengan alatalat bukti yang sah menurut UndangUndang;Terlebih lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yangmemutus Melepaskan Terdakwa Muri binti Lide oleh karena itu dari segalatuntutan

Pidana Penjara terhadap Anak hanyadigunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara PDM121/Eoh.2/BATAM/04/2021 yang pada pokoknya menuntut, agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.

Perbuatan Anak , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363ayat (1) ke4 KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaMenimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umumtersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataueksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil dari surat dakwaannya,Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang telah didengar keterangannyadimuka persidangan, dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya masingmasing

persidangan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita AcaraPersidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat danmenjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun dengan SuratDakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum, sehingga Hakim akan langsungmempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut yaitu melanggar ketentuan Pasal363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Ad 1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiaporang yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyekhukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannyatersebut memenuhi semua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan,maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undangundang nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

dijatunkan dalam amar putusan ini dianggap telahmemenuhi rasa keadilan.Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidanamaka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana terhadap, Anak harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;Putusan Nomor 33/Pid.SusAnak/2021/PN BtmHalaman 20 dari 21 HalamanMengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) jo Undangundang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

dimaksud dengan setiap orang adalah subyekhukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/ mengetahui(wettens) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiapperbuatannya itu (willens);Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo diberlakukanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak maka unsur setiap orang dibatasi pengertiannya, yaitudalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dalamPasal 1 angka 3 UndangUndang Sistem

Sidang Pengadilan Negeri, atas nama Anak, NomorRegister Litmas: xxx /I.B/VIII/2020, tanggal 24 Juli 2020, dari PembimbingKemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas Il Bengkulu, memberikan saran/rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut: sesuai dengan Analisis danhasil penelitian kKemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan(TPPA) Balai Pemasyarakatan Klas Il Bengkulu pada hari Jumat tanggal 24 Juli2020 serta mengacu pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

sosial, mengubah perilaku dan karakter klienAnak, sehingga klien Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua danorang lain serta membangun kesadaran hukum;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.SusAnak/2020/PN Bhnb. orang tua klien Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik danmengawasi klien Anak dalam kehidupan seharihari;c. pihak keluarga korban mengajukan penyelesaian secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan PidanaAnak ditentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini; ayat (2) Anak yang belumberusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak ditentukan bahwa: Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anakmeliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali, b. penyerahan kepadaseseorang

meringankan: Anak belum pernah dihukum; Anak masih sekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya; Orang tua masih sanggup untuk membina, membimbing dan mengasuhAnak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Menyatakan anak pelaku ANAK terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) keL1 KUHPjo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak pelaku ANAK dengan PidanaPenjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama anak pelakuberada dalam tahanan dengan perintah supaya anak pelaku tetap ditahan.3.

Barang Siapa;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur barang siapayaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak danpengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undangundang RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, unsur tersebut ditujukan kepadaanak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa dengan diajukannya

Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang TurutSerta Melakukan Perbuatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakanbentuk keterlibatan orang/orangorang baik secara fisik maupun psikis denganmelakukan masingmasing perbuatan baik sebagai secara bersamasamamelakukan, atau) menyuruh melakukan atau turut melakukan sehinggamelahirkan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa sistem tanggungjawab dalam unsur ini atasperbuatan yang dilakukan didasarkan pada penilaian dari

PembimbingKemasyarakatan merekomendasikan kepada klien Anak agar dapat dijatuhipidana penjara di LPKA Banda Aceh;Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatantersebut, Hakim berpendapat perilaku buruk Anak dipengaruhi karenalingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya pengawasan orangtuasehingga Anak memiliki kecenderungan mengulangi tindak pidana sehinggadapat meresahkan masyarakat sehingga berdasarkan Pasal 81 UndangundangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

meresahkan masyarakat; Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban; Anak sebelumnya telah pernah dihukum dalam perkara tindak pidanapencurian;Keadaan yang meringankan: Anak mengakui dan menyesali perbuatannya; Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaikidirinya di masa yang akan datang;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Undangundang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Mandiri UtamaFinance menolak mengklaim asuransi atas objek sengketa dengan alasankerusakan tidak mencapai 75%, namun Pihak Penggugat tetap memenuhikewajibannya membayar angsuran bulanan kepada Tergugat;Bahwa selang beberapa bulan peristiwa diatas, Penggugat melakukanpengecekan pada sistem BI Checking di Bank BRI, bahwa dalam sistem BIChecking Nama Penggugat masih terdaftar memiliki Piutang kepada pihakTergugat;Bahwa setelah hal tersebut Penggugat mengkonfirmasi Pihak Tergugat diKantor PT.

Piutang dikarenakan hasil lelangyang tidak mencukupi untuk menutupi utang;Bahwa selanjutnya Penggugat tidak pernah mengetahui hal tersebut di atasdimana Pihak Tergugat melakukan Pelelangan atas Objek Sengketa tanpapemberitahuan lelang kepada Penggugat baik proses lelang maupun hasillelang, secara Lisan maupun Tertulis sehingga Penggugat merasa sangatdirugikan dengan hal tersebut;Bahwa pelelangan objek sengketa oleh Tergugat tidak dibarengi tindakanTergugat membersihkan nama baik Penggugat pada sistem

Bahwa pada poin 7 yang dimaksud Penggugat adanya BI Cheking diBank BRI masih memiliki pokok utang Rp.123.000.000,00 (seratus duapuluh tiga juta) untuk menghilangkan dari sistem itu sangat dirugikanoleh Tergugat, sedangkan untuk mengurangi pokok utang Penggugat,pihak Tergugat melakukan pelelangan unit seharga Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) guna menutup sebagian pokok utangPenggugat, sedangkan sisa utang pokok Penggugat saat ini senialliRp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);5.

Lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwayang dimaksud Penggugat adanya BI Cheking di Bank BRI masih memilikipokok utang Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta) untukmenghilangkan dari sistem itu sangat dirugikan oleh Tergugat, sedangkanuntuk mengurangi pokok utang Penggugat, pihak Tergugat melakukanpelelangan unit seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) gunamenutup sebagian pokok utang Penggugat, sedangkan sisa utang pokokPenggugat saat ini seniali Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga

tambang dari tenaga motor yangsudah dimodifikasi serta cara HASAN ASWARI bin GIANTO, ARLYWIBOWO bin SUDIRMAN, dan ALI MUSTHOFA bin WAGIMINmelakukan kegiatan molot yaitu mereka duduk di atas motor yangsudah dimodifikasi tersebut kKemudian memutar gas dari motor yangdihubungkan dengan rol tali tambang kemudian besi panjang (canting)ditarik dengan tali tambang sampai keluar dari lubang atau sumurselanjutnya dari besi panjang (canting) keluar minyak bumi yangkemudian mengalir ke bak penampungan; Bahwa sistem

Bajubang Kab.Batang Hari.Bahwa terdakwa ditangkap karena menaikan minyak dari Ssumur dengancara ditarik dengan Motor, Sistem upah/ Gaji yang Terdakwa terima adalahdengan hitung Drum, yaitu Rp 20.000, per Drum;Bahwa Peralatan yang di gunakan untuk MOLOT (Explorasi/ Exploitasi)adalah Motor yang sudah dimodifikasi, Rol Tali dan Cantingan minyak(Pipa besi yang dirancang khusus) untuk menarik minyak dari dalamlubang atau Sumur minyak, pompa air untuk menyedot minyak yangdigunakan ZAELANI dari bak seler

Sistem gaji/upah yang dibayar per dua minggu sekali sesusai hasiltambang minyak bumi yang didapat dengan ketentuan perdrum (200 Liter)diupah Rp.20.000 dan Terdakwa sudah menerima 2 (dua) kali upah/gajiyang dibayar pada tanggal 30 Sepetember 2018 sebesar Rp. 1.400.000dan Rp. 2.000.000 dibayar pada tanggal 16 Oktober 2018bahwa alat yang digunakan untuk proses MOLOT yaitu Sepeda motoryang sudah dimodifikasi (untuk menarik tali dari rol tali tambang kecanting), Rol tali tambang (untuk menggulung tali

/eksplotasi) minyak tersebut adalah PAKDE TASTI; Bahwa di Sumur minyak tempat terdakwa molot selain terdakwa yangditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa HASAN, terdakwa Il ALIMUSTHOFA sedangkan di 2 tempat sumur yang lain ada 5 (lima) oranglain juga yang ditangkap oleh pihak Kepolisian namun terdakwa tidakmengetahui nama mereka dan alat yang terdakwa gunakan untuk molot(eksplorasi/eksplotasi) minyak yaitu besi Panjang (canting) motor yangsudah dimodifikasi, tali tambang, rol tali tambang Bahwa sistem

pidana itu.Mengenai seberapa besar tanggung jawab dader pleger, doen pleger dan medepleger atas suatu perbuata, Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935menyebutkan bahwa "didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh berbagaiorang pelaku itu, maka setiap orang dari mereka ikut bertanggungjawab atasperbuatanperbuatan yang telah dilakukan oleh kawan pesertanyaMenimbang, bahwa jika uraian diatas dihubungkan dengan faktapersidangan berupa:Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2018/PN Jmb Bahwa sistem

Menyatakan Anak Rahmat Nabel Putra Pgl Abel Bin Afrizon terbukti secarasah dan meyakinkanbersalan melakukan Tindak Pidana dengansengajamembujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya,sebagaimanadiatur dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi Undangundang jo UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;2.

OG, dan hasil pemeriksaan korbanperempuan berusia tiga belas tahun Pada kemaluan ditemukan tandakekerasan lama kemungkinan dari benda tumpul dan selaput dara tidak utuh;Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undangundang jo UU No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;ATAUHalaman

Dan setelah berada dirumah anak korban mengaku kepada orangtuanya telah melakukan hubunganbadan dengan Anak Rahmat Nabel Putra Pgl Abel Bin Afrizon, kKemudian saksiVIVI NURHAYATI (orangtua anak korban) melapor ke Kantor Polisi;Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal332 ayat (1) KUHPidana jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anakmenyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidakmengajukan

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapasaja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukumkhususnya menurut hukum pidana ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyekhukum adalah seorang Anak, maka kententuan dalam UndangUndang Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 3

anak korban anak Abel berjanji akan menikahianak korban setelah tamat SMA;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurutHakim, unsur kedua telah terpenuhi oleh anak;Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Alternatif kesatusebagaimana diatur dalam 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi Undangundang jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

REKOMENDASISesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang TimPengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas Palembanghari Jumat tanggal 19 Maret 2020, kami selaku PembimbingKemasyarakatan Muda merekomendasikan dilaksanakan pidana pokok bagiAnak berupa Pidana Penjara yang seringanringanya di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Palembang berdasarkan pasal 71ayat (1) huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak dengan pertimbangan:Halaman 3 dari

maupun alasanpembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatanyang dilakukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1)KUHAP , dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkanbersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuaidengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menganut sistem

kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidanadenda, akan tetapi berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Apabiladalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dandenda, pidana denda diganti dengan pelatinan kerja sehingga dalampenjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus,karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerjakepada diri Anak;Menimbang

, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatanterhadap Anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknyamerekomendasikan agar diberi pidana Pidana Penjara yang seringanringanyadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Palembang berdasarkanpasal 71 ayat (1) huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak dengan pertimbangan:1.

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di

Hal ini jugadikarenakan bahwa proses pengadaan barang/jasa dalam sengketa a quomenggunakan sistem elektronik atau eprocurement dan secara sistemselurun peserta dapat mengakses pengumuman dalam sistem SPSE.Artinya objek sengketa a quo tidak memenuhi pengkualifikasian objekgugatan tata usaha negara Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhirkali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun

Siantar) JIn Lingkar Luar Parapat.Satminkal : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional MedanSatuan Kerja : Satker Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Provinsi Sumut PPK : 1.5 Provinsi Sumatera Utara Kelompok Kerja : Kelompok Kerja (POKJA) PemilihanBP2JK Wilayah Sumatera Utara SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara Metode Tender : Pelelangan Umum Pascakualifikasi melaluiAplikasi Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) dengan Metode SatuSampul dan Evaluasi Sistem Gugur

Mengumumkan pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa diwebsiteKementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan SecaraElektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal PengadaanNasional;5.

(b) Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalahasas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan carayang aspiratif, akomodatif dan selektif.Dalam pelaksanaan asas ini maka Tergugat telan sesualdengan melakukan proses tender sesuai dengan tahapanyang ada dan bisa diakses dalam aplikasi Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE 4.3) karena tender inimenggunakan sistem eprocurment atau lelang secaraelektronik sehingga masyarakat dapat melihat dan terlibatdalam proses tender ini sebagaimana jadwal

Siantar Prapat (Jalan lingkar LuarPrapat) serta Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/JasaPutusan Nomor : 59/G/2020/PTUNMDN Halaman 72Kementeran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Tergugat telah sesuai dengan melakukan proses tendersesuai dengan tahapan yang ada dan bisa diakses dalamaplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4.3)karena tender ini menggunakan sistem eprocurment ataulelang secara elektronik sehingga masyarakat dapat melihatdan

Pengujian Kabel : yaitu sebelum masuk ke sistem/gardu, makakabel terlebih dahulu harus diuji 150 Kv untuk menentukan apakahhasilnya baik/tidak;2. Masuk ke sistem : yaitu setelah dilakuakn pengujian kabel, makabaru bisa masuk ke sistem. sistem ini termasuk pada Gardu Induk,ini adalah wilayah kewenangan PLN.Bahwa saksi melihat jenis kabel 150 Kv yang dipasang adalah bisauntuk bawah tanah, udara dan air;Bahwa dengan berkurangnya dari 4 phase menjadi 3 phase tidakmengganggu kualitas tegangan.

(delapan belas milyar tujuh ratus dua puluhsembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratusrupiah);Bahwa mekanisme pelelangannya dilakukan secara terbuka denganpelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi dengan metodepenyampaian dokumen penawaran adalah dengan sistem dua sampulserta metode evaluasi penawaran adalah sistem gugur;Bahwa tahapan pelelangannya yaitu penyiapan dokumen lelang berupaRKS (rencana kerja dan syarat) oleh Panitia Pelelangan, setelah itudilakukan pengumuman

Tanggal 1 Maret 2011 diadakan rapat koordinasi Energizeantara PLN Pikitring Sulmapa, AP2B Sistem Sulsel, PLN84Jaser, Prokitring Sulselrabar dan Kontraktor dengan hasilmengenai rencana energize UGC yang akan di injeksidengan tegangan 20 kV sebelum diberikan tegangan 150kV.b.

Solid Bonding, tapi kKemudianJaser menyarankan memakai sistem Crossbonding.

solid bonding sedangkan pabrikan kabeljuga menganut sistem solid bonding;Bahwa Konsorsium pekerjaan pemasangan membuat surat padatanggal 26 Agustus 2009 untuk dilaksanakan tes oleh PLN Jaser;Bahwa saksi menjelaskan tugas terdakwa Ir.

SELASA 1310menerangkan sbb : Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian Demikian BAP cepat ini dibuat dengandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan,dinyatakan setuju / membenarkan keterangan yang kami tutup dan di tanda tangani pada hari .......diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem tanggal ....0.0.8.. 2020 sekira jam oi... WibPeradilan cepat seperti ini.

HAIrAl TAMZAMK 3277028 02 9)0002oO PASAL YANG DILANGGAR : setuju / membenarkan keterangan yang dibenkandibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakandan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini untuk tersangka membubuhkan tandatangan Saksi IlNama: ,Umur3m Th,Pasal :24 r nyol 2 hurupPekerjaan Poli, Agama Islorqy . Suku :/ Tentang prepa prov,; WS!

. $$ tA ronyesticrise prekss,Menerangkan : a un ea BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepalseperti ini untuk tersangka membubuhkan tandaLAMAN. =++ 22202 eeeeseree tertrne sere cote temere nnertroleH usAF E18 6437 RELAS :Memerintahkan tersangka tersebut diatas untukmenghadap, ke pengadilan Negeri Bale Bandungpada hari th" tanggal " 20Pukul 9 WI.......Demikian

Pasal SAKSI II :Nama cee SN ENS ae ARE eee ottJompatl at aSuku bangsa, ...Alaiiat= 2... ee ec 8 ene.Bie mes = berikut Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini.

Tempat Tanggal Lahir Lamongan 10 Juli Th. 1996, Kelamin Laki Laki suku bangsa Indonesia / Jawa agama IslamPekerjaan Polri, alamat Aspol Jetis Lamongan, Bahwapada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul10.12 WibMenyaksikan bahwa tersangka ditemukan oleh petugastidak menggunakan masker pada saat beraktifitas di ruang Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju/membenarkan keterangan yangdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem

SHH 20o4dibacakan kembali kepadanya, ybs dinyatakan se Jam p>.00.WIB Bo ic aoetuiu /membenarkan kelerangan yang diberikan, dansanggup diadil dengan sistem Peradilan cepal se Demikianiah BAP cepat ini dibual dengan sebenarperti ini, Untuk menguatkan tersangka membubuh nya atas kekuatan sumpah kami tutup oe ditandaLae tangani pada hari S20 0772 . aec oFenn 4 Jamey: 1 eo.

Agama Pasal . 24 bMet / y qe WineBuy Atar (bh) Aur & ~ Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah Sccal dibuat RELAS:kemudian dibacakan kernbali kepadanya, sehingga yang bersangkutan Memerintahkan tersangka Der Ee untukmenyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah penghadap ke Penge i EE a harinet Cae ie eit i Poe sees 2 pukul diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini,untuk menguatkannya Teeny membubuhkan tanda Tangennyedibawah ini : Demikianlah

.,.....WLALZ ng Aaa...Alamat (0... icmp: Aeopopdhs Mol Mal Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tangan/ PUTUSAN PENGADILANKurunganPR ne a RELASMemerintahkan tersangka tersebut di ates untukmenghadap ke Pengadilan Negen yang diiaksanaikam =ISANT OR.

UmurS9Th,Pasal: PEEDR Prov yARAE ROS TH "Pekerjaan Polri, Agama Suku :Tentang : @xSAL 3S ayet (2) YYWF, Alamat :Menerangkan : c mtlaweepe PTURAN CPRMDARURAT mpEO BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini untuk tersangka membubuhkan tandatangan RELAS :Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke pengadilan Negeri Bale baerpada hari@AQUtanggal1