Ditemukan 28483 data
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1129 K/Pid.Sus/2013Bahwa dengan system pencairan menggunakan SPPUP/GUtersebut yang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutinkantor bukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi
2006 tentang pengelolaan keuangan daerah joPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentangperubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006Pasal 133 yang menyatakan "bahwa pemberian Subsidi, hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah ;Bahwa sebagaimana dana yang telah dicairkan tersebut pertanggungjawaban pencairannya tidak menggunakan system
melaluiTerdakwa Cokorda Istri Tresnadewi selaku Sekpri sekaligusBendahara pengeluaran Bupati Bangli;Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama denganKabag Keuangan Ketut Riang memproses pengeluaran danaBansos untuk Punia Desa Pekraman dengan menggunakan SystemSPPUP/GU (Uang pengganti/Ganti uang);Bahwa dengan system
Mengajukan SPP Ganti Uang dan atau SPP Tambahan Uanguntuk penggantian dan penambahan uang persediaan.Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama dengan KabagKeuangan Ketut Riang memproses pengeluaran dana Bansos untukPunia Desa Pekraman dengan menggunakan System SPPUP/GU(Uang pengganti/ Ganti uang);Bahwa dengan
system pencairan menggunakan SPPUP/GU tersebutyang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutin kantorbukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi hasil, bantuan keuangan dan
13 — 5
Akhimya pada tahun tersebut diamendapatkan pekerjaan system kontrak setahun yang kemudiamembuatnya menemukan minat yang dia sukai dan dia semangatmengerjakannya. Kami kembali berhubungan jarak jauh dengan intensitasyang minim. Apabila kami punya rezeki lebih, kami baru bertemu, salah satudari kami sering mengunjungi satu sama lain di Jakarta atau Yogyakarta.Tetapi pada tahun ini, kami masih terus menafkahi diri sendinmasingmasing.
19 — 4
sebagian milik orang lain 5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang tentang Unsur Mengambil barang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambiladalah perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan seseorangMenimbang, bahwa Saksi DITHA PUTRI NURANI menerangkan bahwapada hari Sabtu, tanggal sekitar jam 11.00 Wib bersama temman temannya telahmenaruh tas warna biru berisi Ho 6S warna Rose Gold dan uang tunai Rp1000.000, ( satu juta rupiah) di belakang LCD dekat Sound System
1.Hj. Titin Rohaeti binti Sumarya
2.Rona Rendra bin H. Mamat Mulyana
3.Novia Dewi Angela binti H. Mamat Mulyana
4.Muhammad Angga Ditakusumah bin H. Mamat Mulyana
19 — 4
No 117/Pdt.P/2020/PA.CmiBahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada paraPemohon, akan tetapi para Pemohon tetap menghendaki permohonannyadilanjutkan;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan walaupun para Pemohonmelalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara ini melalui system ecourtPengadilan Agama Cimahi tetapi karena perkara ini perkara permohonan yangtidak ada lawan, maka perkara a quo Selanjutnya diperiksa dengan acara biasa;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan
14 — 5
ANAK 3 , lakilaki,lahir Tajun, 19 Januari 2001 dan terhadap permasalahan hak asuh tidakmenjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugattelah menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat (vide bukti P4) makaMajelis berpendapat oleh karena system kekerabatan yang dianut masyarakatBali yakni Patrilinial (mengikuti garis Purusanya) maka demi kepentingan anakyang secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan anak mengenaipengasuhan anak sudah tepat berada pada Penggugat dengan tetap
6 — 3
xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON,yang lahir pada Tanggal 6 Agustus 2007Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukundamai tidak ada masalah yang berarti, dan apabila ada masalah itupun wajardalam kehidupan rumah tangga, dan dapat diselesaikan dengan baik.Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon bekerja sebagai Pelautyang bekerja system
96 — 18
perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :ANAK , lahir pada tanggal 7 Juni 2010, agar tetap berada pada pihakTergugat selaku pihak Purusa namun pihak Penggugat diberikankesempatan untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anaktersebut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut Majelisakan mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pdt.G/201 7/PN.TabMenimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secaraadat Bali dan agama Hindu dimana di dalam system
DWI DARA AGUSTINA SH
Terdakwa:
SEGER Bin TALIM
109 — 28
Sarana Multi Transindo telah kehilanganbarang berupa 1 (Satu) unit truk merek Nissan warna merah / jenis TractorHead No.Pol L8354UK, dimana berdasarkan pelacakan alat GPS ( GlobalPositioning System) , kendaraan truk tersebut berada di daerah Tikung,Lamongan.
Terbanding/Terdakwa : RIKI PERWITO als RIKI bin SUWARTONO
27 — 13
TOING (DPO)untuk menjemput dan mengirim narkotika jenis shabu ke beberapa orangsetelah dikirim data penerima paket narkotika jenis shabu tersebutdengan system tempel, dan terdakwa mendapatkan komisi/upah perkantong sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap transaksinarkotika tersebut habis diberikan kepada pemesan.Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitarpukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwadi Lapangan Parkir Badan Narkotika Nasional, Jl. MT.
9 — 0
Namun sebenarnyaPenggugat sudah mengetahui beberapa isi SMS (shotrt massage system)pada Hand Phone Tergugat yang berasal mantan istri Tergugat, namun demikeutuhan rumah tangga, Penggugat tidak mempercayai begitu saja sebelumPenggugat mengetahui sendiri secara langsung;.
40 — 6
SMS Finance;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Sql.Bahwa uang yang digelapkan sebanyak Rp.35.220.000,00;Bahwa cara kerjanya atau system kerjanya yaitu. seetiap harinyamenerima kwitansi resmi (TTS) dari bagian Admin collection untukmenagih uang angsuran konsumen yang menunggak kemudian uangtersebut disetorkan kebagian kasir PT.
67 — 23
., S.H dinilai sah mewakili Tergugatuntuk beracara di pengadilan termasuk Pengadilan Agama Gresik ;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihaksecara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;Bahwa Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak bahwasebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untukmenempuh mediasi yang terintergrasi dengan system peradilan,sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
183 — 44
Saefudin, MH, masingmasingsebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itujuga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mochammad Fauzi,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi dan dibacakan dalam persidangan dengan system elektronik;Hakim Ketua Majelis.Muhammad Razali, S.Ag, S.H., M.H.Hakim Anggota Majelis. Hakim Anggota Majelis,Dra. Dzakiyatun, Sf., S.H. Drs.
15 — 6
maka perlu ditetapkan statusnya dalam amarputusan dibaw ah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dari halhal yang memberatkan dan yangmeringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa,keadaankeadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system
96 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
bandingnyadalam KUHP Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perbuatan zina karena tidakdijelaskan perbuatan pidana apa yang dimaksud pada penjelasan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam mengambilkeputusan yang mengatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b UndangUndang Darurat No. 1 Tahun 1951 sama sekali tidak mendasar, MajelisHakim tidak mempertimbangkan karakteristik aturan hukum yaitu "apakahaturan hukum adat sebagai suatu system
R. A RITA NURCAHYA, SH
Terdakwa:
SUPARDI BIN SENEWI
33 — 5
PsrBahwa Wafiul tinggal di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, KabupatenPasuruan ;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah membeli sabusabu dari Wafiulselama 7 bulan dan beli sabusabu setiap 10 hari sekali ;Bahwa sabusabu tersebut ada yang dipakai sendiri oleh terdakwa dan dijual kepadaorang lain ;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabusabu ;Bahwa system pembelian sabusabu adalah ada uang maka ada barang ;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;2.
tidurtiduran ; Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan uang sebesar Rp. 1.200.000 yangmerupakan uang hasil penjualan sabusabu ; Bahwa Wafiul tinggal di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, KabupatenPasuruan ; Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah membeli sabusabu dari Wafiulselama 7 bulan dan beli sabusabu setiap 10 hari sekali ; Bahwa sabusabu tersebut ada yang dipakai sendiri oleh terdakwa dan dijual kepadaorang lain ; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabusabu ; Bahwa system
207 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di Negaranegara yang menganut system hukum "Commonlaw", yurisprudensi" (judgemade law) adalah sumber hukumyang paling utama bagi para Hakim di dalam menjatuhkanputusan perkara yang ditanganinya; Sebagai konsekuensiyuridis bagi Negara yang menganut sistem "Common law",adalah dianutnya asas "precedent" (stare decisis) yangmengandung makna bahwa Hakim wajib untuk mengikutiputusanputusan pengadilan sebelumnya apabila yangmasalahnya sama;b.
Bushar Muhammad, S.H., di dalam bukunya"AsasAsas Hukum Adat, Suatu Pengantar", Penerbit PTPradnya Paramita, Jakarta 2003, cetakan ke12, halaman 8).Dengan demikian, sistem hukum adapt sama dengan "Commonlaw system" (judge made law);. Prof. Djojodigoeno menyatakan bahwa dalam Negara AngloSaxon, di sana sistem Common Law tidak lain dari sistemhukum = adat, hanya bahannya berlainan.
91 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak menindaklanjuti kKeputusan DKPP tersebut apabilaputusan tersebut adalah berlandaskan Fitnah yang seharusnya KPUProvinsi Kepulauan Riau dapat menilai dengan adanya LaporanPengaduan Tindak Pidana sebagaimana dalam Putusan Pidana Nomor351/PID.B/2014/PN.BTM jo Nomor 154/PID.SUS/2014/PTR danPerkara PHPU sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor070605/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 Provinsi Kepulauan Riau terkaitdengan laporan oleh para Pengadu 1, 2, dan 3 kepada Penggugat,halmana juga sesuai dengan system
Kejadian tersebut merupakan kekeliruan dan kesalahan yang fatalpara teradu ( dalam hal ini termasuk Penggugat) yang dapat menimbukankekacauan system pemilihan umum dan tatanan pemerintahan demokrasi.Bahwa pertimbangan putusan yang disampaikan DKPP dalam putusannyaselain pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu juga terjadi dugaantindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Penggugat.
81 — 18
dan perjanjian yang di tandatangani olehPenggugat dan Tergugat dalam penyerahan hak milik secara Fidusia yaitu:e Surat Persetujuan Pembiayaan antara Penggugat Dan Tergugat;e Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak MilikSecara Fidusia;e Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fiducia;e Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;e Surat Persetujuan Pembiayaan;e Surat Pernyataan Bersama.Dalam UndangUndang Jaminan Fidusia tidak dilaksanakan oleh Penggugatsecara sempurna, hal ini dapat dilinat dari system
dan perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dalampenyerahan hak milik secara Fidusia yaitu:e Surat Persetujuan Pembiayaan antara Penggugat Dan Tergugat;e Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak MilikSecara Fidusia;e Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fiducia;e Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;e Surat Persetujuan Pembiayaan;e Surat Pernyataan Bersama ;Dalam UndangUndang Jaminan Fidusia tidak dilaksanakan oleh Penggugatsecara sempurna, hal ini dapat dilihat dari system
27 — 4
kepala Depo bernama JAPIS bersama Tim internalaudit melakukan pengecekan ke tokotoko di sekitar Muntok dan di temukan ditoko yang saksi tidak tahu namanya bahwa pemilik toko ada membeli barang/produk garuda food milik PT.SNS seperti mountea, dan koko drink dari sdrIRWANSYAH tanpa melaporkan ke saksi. dari kejadian tersebut maka saksimengetahui bahwa sdr IRWANSYAH melakukan penggelapan barang/produkgaruda food milik PT.SNS.Bahwa jabatan saksi di perusahaan PT.SNS yaitu koordinasi administrasi.Bahwa system
/PN Sgtadministrasi lagi kemudian barang/produk tersebut di jual ke tokotoko yang bukanlangganan PT.SNSe Bahwa jabatan saksi di perusahaan PT.SNS yaitu checker I anak buah kepala gudangyaitu sdr IRWANSYAHe Bahwa system pengiriman barang I produk di perusahaan PT.SNS yaitu Darisales memberikan orderan baik berupa telepon ataupun kertas orderan keadministrasi, kemudian dari administrasi mencetak orderan tersebut danmengeluarkan surat permintaan barang dan diberikan ke gudang, kemudian darigudang mengeluarkan