Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkanterhadap isi putusan yang selebihnya Pemohon dapat menyetujuinya ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidakdapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipulamengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenangJudex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Factimenjatuhkan pidana melampaui batas maximum

kejadian atau keadaantertentu) sebagaimana Pasal 185 ayat (4) KUHAP, danjuga berdasarkan persesuaian saksi, maka alat buktipetunjuk sebagaimana Pasal 188 KUHAP juga terpenuhi;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidaksalah menerapkan atau melanggar hukum, karena lamanyapidana (yang tidak melampaui batas maximum

perbuatan melawan hukum quad non,menyebabkan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata maka TermohonKasasi menjadi berhak untuk mengutip ganti rugi sebesar yangTermohon Kasasi dalilkan, yakni sebesar USD650,356 atau ekuivalendengan rupiah (dikalikan Rp13.000,00) atau setara denganRp8.454.628.000,00;Berbeda dengan ganti rugi yang seharusnya diterima oleh TermohonKasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat karena wanprestasi,maka menurut Pasal 7(2) Konosemen Bukti TIII/VI1 menetapkansebagai berikut: The Carrier's maximum

Nomor 1203 K/Pdt/2017diterjemahkan oleh Penerjemah Disumpah sebagai berikut: Tanggungjawab maximum berkenaan dengan barang tidak akan melebihiUSD500 per koli (Vide bukti TIII/Vlla); atau ekuivalen dengan rupiahRp6.500.000,00;Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti itu, Judex Facti telahmelanggar Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, menyebabkan batalnyaPutusan Judex Facti a quo.

dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung telah salahmelakukan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidakdapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karenamengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenangJudex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Factimenjatuhkan pidana melampaui batas maximum

:Continuous BULLDOG ACP Packers SpecificationsPacker length (ft/m) s ~A 8.56 14.59Overall length (ft/m) 2.61 4.453.34 10.00Inflatable element length (ft/m) 1.02 3.05B BCasing Maximum MaximumSize Standard OD* Slimline OD(in.Jmm) (in.Jmm) (in.

melakukan perbuatan tersebut dan hukuman 6 (enam) bulan penjarayang dijatuhnkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak setimpal ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidakdapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pulamengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenangJudex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Factimenjatuhkan pidana melampaui batas maximum

dijadikan alasan keberatan karenamaraknya kriminalitas tersebut sangat tergantung berbagai faktor yang lebihdisebabkan hal lain yang bersifat edukatif knususnya moral religius daripada perbuatan anak itu sendiri yang tentunya memerlukan penanganansecara komprehensif, sehingga terhadap Anak harus dihindarkan dariprinsip pembalasan terkait penumbuhan efek jera;v Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,menetapkan maximum

penjatuhan pidana terhadap anak adalah %(setengah) dari ancaman maximum penjatuhan pidana untuk orangdewasa, sedangkan Minimum khusus pidana penjara tidak berlakuterhadap Anak;v Bahwa sesuai dengan Kesimpulan Hasil Litmas tanggal 21 Agustus 2019.orang tua Anak juga menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anakkembali dan memberikan pengawasan yang optimal agar Anak dapatberubah menjadi lebih baik lagi, tentunya dapat dinilai sebagai salah saturealisasi dari bentuk rasa tanggungjawab yang masih sinkron

terpicu emosinya,akan tetapi Terdakwa tidak boleh menjadi Hakim sendiri dengan cara memukullisaksi korban ;Sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan,Judex Facti tidak kurang pertimbangan dalam memutus perkara a quo ;Bahwa selain itu. mengenai berat ringannya pemidanaan adalahwewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecualiapabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman tidak diatur oleh perundangundangan atau Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maximum

.> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10tahun 2010 dalam pasal 4 tentang mekanisme pencegahan pencemaran danatau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 102/Pid.SusLH/2019/PN Nba Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luaslahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietaslokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

hayati adalahhilangnya keaneka ragaman jenis hayati (tanaman, mikroorganisme,dan hewan) yang diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan pencemaran danatau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutandanatau lahan, pada Pasal 4 yang berbunyi:(1) Masyarakat hukum ada yang melakukan pembakaran lahan dengaluas lahan maximum

Saksi KAMIDAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikute Bahwa, benar saksi pernah diperiksa Penyidik di Kantor Kepolisian;eBahwa, saksi adalah suami Winarni korban penipuan yang dilakukan terdakwadalam pencalonan perangkat desa untuk mengisi Kaur Umum Desa MlinjengKecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro; eBahwa, menurut saksi untuk menjadi Perangkat Desa maximum umur 60 tahun;eBahwa, Kaur Umum Desa Mlinjeng yang lama sudah pensiun oleh karena itu istrisaksi yang akan mengikuti

tingkatkasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8Tahun 1981) ;Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Facti, kecuali kalaumelampaui batas minimum dan maximum

tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pkl.09.45 Wib TerdakwaSUKIRMAN Bin HADI MULYONO mengemudikan Kom Bis Damri No.Pol AD.1657DA melewati jalan umum simpang empat sebelah Selatan Toko SL.GrosirKel.Ngabeyan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo terdakwa mengetahuidi depan pintu rumah Sakit Karima Utama Kartasura dipasang rambu lalu lintas Awas hatihati kKemudian kearah barat sekitar 100 meter dipasang rambu lallintas batas kecepatan Maximum

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira pk.09.45 Wib, TerdakwaSUKIRMADI Bin HADI MULYONO mengemudikan Kom Bis DamriNo.Pol.AD.1657 DA, melewati jalan umum simpang empat sebelah Selatan TokoSL.Grosir Kel.Ngabeyan, Kecamatan Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo terdakwamengetahui di depan pintu rumah Sakit Karima Utama Kartasura dipasang rambulalu lintas Awas hatihati kemudian kearah barat sekitar 100 meter dipasangrambu lal lintas batas kecepatan Maximum

mans penggugat bekerjaapabila karyawan ataupun keluarganya mengalami kecelakaan, sakit dan lain lain.Seterusnya karena PT Global Asuransi bukanlah perusahaan asuransi maka alasanpenolakan Tergugat menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat tidak berlaku danharus ditolak.b.Faktanya PT Global Asistensi membayar 100% tanpa limit terhadap jaminankesehatan karyawannya ( melalui penjelasan Ini sebagai kriteria yang tidakmungkin melekat / menjadi jaminan dalam perjanjian asuransi karena sejakawal nilai maximum

(Perhitungan dimaksud terhadap klaim lebih besaratau lebih kecil dari besarnya maximum jaminan yang sudah diatur dalam pedanjianpertanggungan). Oleh karena Tergugat ticlak pernah clapat memperhitungkanKoordinasi Manfaat kepada PT Global Asistensi karena perusahaan tersebut bukanasuransi, sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat mengaitkan ataumenerapkan isi pasal dimaksud dalam kejadian ini.

sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturandan UndangUndang lain yang bersangkutan ;Bahwa mengenai berat ringannya pemidanaan adalah wewenang JudexFacti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Factimenjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh perundangundangan atauJudex Facti menjatuhkan pidana melampaui maximum

Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur sebagaiberikut:Pasal 2 ayat (1): Setiap Informasi Publik bersifat terouka dan dapat diaksesoleh setiap Pengguna Informasi Publik;Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 21/G/KI/2019/PTUNSRGPasal 2 ayat (2): Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat danterbatas.Bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikdidalamnya terkandung asaS maximum

bahwapengecualian terhadap informasi bersifat terbatas dan pembatasan tersebutbersifat ketat, artinya setiap pembatasan terhadap akses informasi didasarkanpada suatu keputusan yang objektif (Anotasi UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat RepublikIndonesia Bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law(ICEL), 2009:7677);Bahwa kedua asas tersebut harus dimaknai sebagai satu kesatuan yakniakses maksimal dengan pengecualian terbatas (maximum

access, limitedexcemption), dimana asas ini pada pokoknya merupakan pembatasan dariketerbukaan yang maksimal dengan pengecualian yang terbatas;Bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikmengandung 2 (dua) asas yang harus dipahami sebagai suatu kesatuan yaituasas akses maksimal dengan pengecualian terbatas (maximum access, limitedexcemption), maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon Keberatanyang menyatakan

dimaknai secara terpisahadalah tidak tepat;Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik ProvinsiBanten dalam putusan sengketa a quo yang menyatakan bahwa informasi yangdiminta oleh Termohon Keberatan adalah informasi yang bersifat terbukaterbatas yaitu informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak yang memilikirelevansi dan kepentingan langsung, menurut Pengadilan adalah penerapanHalaman 32 dari 38 Putusan Nomor 21/G/KI/2019/PTUNSRGdari asas akses maksimal dengan pengecualian terbatas (maximum

;Bahwa Penggugat, tidak memahami secara utuh terkait dengan konsep ancamanPidana, dimana ancaman pidana yang digunakan selalu yang terberat.Berdasarkan azas Minimum Generalis, Maximum Specialis ataupun berdasarkanpada konsep Azas Minimum Specialis (Minimum Khusus). Umumnya padaHalaman 17 dari 58 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Skbsistem KUHPidana, keseluruhan ancaman pidana menggunakan azas MinimumGeneralis, Maximum Specialis.

;Bahwa Penggugat, tidak memahami secara utuh terkait dengan konsep ancamanPidana, dimana ancaman pidana yang digunakan selalu yang terberat.Berdasarkan azas Minimum Generalis, Maximum Specialis ataupun berdasarkanpada konsep Azas Minimum Specialis (Minimum Khusus). Umumnya padasistem KUHPidana, keseluruhan ancaman pidana menggunakan azas MinimumGeneralis, Maximum Specialis.

English, UK English, German, French, Spanish,Portuguese, Dutch, Italian, Swedish, Danish & Finnish.Temperature/Humidity Range40 F to 110 F (5 C to 43 C), 10% to 90% RH withoutcondensation.Air Requirements65 to 85 psi minimum (4.3 to 5.7 bars), depending on ink. .7SCFM maximum (1,189 I/hr); dry, oilfree, filtered air.Electrical RequirementsNominal 110 240 VAC at 50/60 Hz; 75 watts.Approximate Weight82 Ibs. (37.2 kg) unpacked. 100 Ibs. (45.4 kg) packed.Dynamic Environmental CompensationThe hardware

Offer tanggal 28 November 2000 yangisinya menaikkan pinjaman sebesar US$2,000,000.00 securedshort term loan of one year dan harus dilunasi pada tanggal 28November 2002;bahwa tanggal 19 November 2002 terdapat Suplemental Letterpada tanggal 29 November 2001 yang merevisi Facility Lettertanggal 4 November 1999 dan Supplemental Letter of Offertanggal 28 November 2000, 29 November 2001 yangmenyatakan :e Revolving credit expiring on 28 November 2003;e Anon refundable facility fee of 0.15% (subject to a maximum

ofUSD2,000.00) of the maximum aggregate amount of theFacility is payable upon acceptance of this letter, your facilityfee amount of USD2.000 will be directly debited from yourCurrent Account held with us;e A commitment fee of 0,1% p.a on the undrawn amount of theTerm Loan payable quarterly from the dat of the completion ofdocumentation.bahwa tanggal 15 Januari 2003 terdapat Facility Letter yangmerevisi Facility Letter tanggal 4 November 1999 danSupplemental Letter of Offer tanggal 28 November 2000

Pada perjanjian kredit tersebut Tergugat menerima uang pinjaman/kredit modalkerja dengan maximum Co Tetap sebesar Rp 300.000.000, (Tiga Ratus Jutarupiah) jangka waktu 12 bulan dimulai Tgl 24/08/2019 sd 24/08/2020.a.

P 1: Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1.025, Tanggal 24Agustus 2016Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugatdengan syaratsyarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:a)b)d)Pada perjanjian kredit tersebut Tergugat menerima uang pinjaman/kredit modalkerja dengan maximum Co Tetap sebesar Rp 300.000.000, (Tiga Ratus Jutarupiah) jangka waktu 12 bulan dimulai Tg!

ALI HARTANTO A.PTNH.MM, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;e Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang disengketakan;e Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang melebihi batasmaximum;e Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berjumlah 2 (dua) bidang,dan kesemuanya terletak di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem,Kabupaten Bojonegoro;e Bahwa tanah sengketa tersebut sampai saat ini belum bersertifikat, dandikemudian hari tanah tersebut bisa disertifikatkan;e Bahwa tanah bekas tanah kelebihan maximum

tersebut didistribusikankepada petani penggarap yang namanamanya ada di BPN;e Bahwa menurut UU NO 56 PRP tahun 1960 mengatur tentang bataskelebihan tanah maximum pertanian dan tanah Absente;e Bahwa menurut UU tersebut diatas untuk tanah basah/sawah luas 8,5 hadan untuk tanah kering luas 9 ha;e Bahwa tiap daerah aturan tersebut diatas tidak sama karena masih adakaitannya dengan penduduk itu diatur dalam PP No. 224/1961;e Bahwa untuk di daerah kabupaten Bojonegoro ditentukan tanah basah/sawah luas