PoldaJambi, diberi tanda P2;Fotokopi Surat Panggilan 1 Polda Jambi Nomor: S.Pgl/13/l/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal : 22 Januari 2021, diberi tanda P3;Fotokopi Surat Panggilan 2 Polda Jambi Nomor: S.Pgl/34/Il/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal : 04 Pebruari 2021, diberi tanda P4;Fotokopi Surat Permohonan Hadir Untuk Identifikasi Objek Lahan PoldaJambi Nomor: B/98/III/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal: 15 Maret2021, diberi tanda P5;Fotokopi Surat Kementrian ATR / BPN Kantah Kab Muaro Jambi No.UP.02.03

Transmigrasi PropinsiSumatera Barat mengelola dana dekonsentrasi berupa KegiatanPembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T),yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor : 0460.0/02606.1/111/2005 Tanggal 31 Desember 2005 dengan nilai sebesarRp.16.558.137.000, (Enam Belas' Milyar Lima Ratus Lima PuluhDelapan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang telahdirevisi terakhir dengan surat Nomor : S1353/Wpb.03/BD.02.03

., berdasarkan Surat Tugas Nomor 2357/ST15.04.100.UP.02.03/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;Selanjutnyadisebut Tergugat XV;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Muara Bulian pada tanggal 16 September 2019 dalam Register Nomor8/Pdt.G/2019/

DALAM POKOK PERKARA Ol.02.03.Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat yang terkait denganTergugat III, karena Tergugat III sama sekali tidak berperan dalam pengeluaran SPMK dansama sekali tidak terikat dengan perjanjian apapun dengan Penggugat dalam objek perkaraa quo, kecuali yang tergugat III akui secara tegas dan nyata dalam jawabanBahwa apa yang telah Tergugat III kemukakan dalam ekspesi juga merupakan dalil dalamJawaban sejauh ada relevansinya dengan Pokok Perkara ini

Nangka;

Nangka;1 (Satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulu kepadaKepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56 tanggal 20Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.

Nangka;1 (satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulu kepadaKepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56 tanggal 20Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.

Nangka;1 (satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulukepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.Sindang Brothers;1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima PertamaPekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts KotaKepahiang SP Kanto Bupati Kepahiang NomorPW.04.01/301/SKPDTP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember2017;1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket PreservasiRehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang

tender tersebut adalah membuat SuratPenunjukan Penyedia untuk Paket Pengadaan Jasa Penilai Publik/AppraisalObyek Pengadaan Tanah Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika, tanggal 5 September 2019 untuk mendukung pelaksanaanpenilaian dimaksud, dan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan adanya SuratPerjanjian Kontrak Lumsum Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi PengadaanJasa Penilai Publik/Appraisal Obyek Pengadaan Tanah Pembangunan BypassBandara Internasional Lombok (BIL)Mandalika Nomor: HK.02.03

., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1665/SKU-73.02.MP.02.03/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor 95/Daf.Surat Kuasa/2019/PN.BLK, tanggal 02 September 2019;Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat II;

., Jabatan Kepala Sub SeksiPenanganan, Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan KabupatenBulukumba;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1665/SKU73.02.MP.02.03/VIII/2019 tanggal 29Agustus 2019 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Bulukumba Register NomorHalaman 2 dari Halaman 48 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.BIk.95/Daf.Surat Kuasa/2019/PN.BLK, tanggal 02September 2019;Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat ll;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca suratsurat

Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara RapatKoordinasi.2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011tanggal 08 Agustus 201 1.3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK. 05.01/TX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalamrangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTTAPBNP TA. 201 1.4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:UM.02.03

Direktif Presiden di Propinsi NTT besertalampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:313/DK/PK. 05.01/TX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapantanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Provinsi NTT APBNP TA. 2011.4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:UM.02.03

Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 dikembalikan kepada Terdakwa.
4) 5 (lima) lembar SK Menteri PUPR Nomor: 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung/ pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR;

CV.Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No.131. tanggal 17 April 2013 An.

Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2012, telah dibuatkanBerita Acara Rapat Evaluasi perubahan Kontrak Paket Peningkatan JalanBatas Kota Serang Batas Kota Tangerang ditandatangani TimHalaman 27 dari 248 Putusan Nomor: 32

Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2012, telah dibuatkanBerita Acara Rapat Evaluasi perubahan Kontrak Paket Peningkatan JalanBatas Kota Serang Batas Kota Tangerang ditandatangani TimPembahas Teknis Unsur Direktorat Bina

Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.

bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda P1; Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 348/045/VII/2019,tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Drono,Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup, cocokdengan aslinya, diberi tanda P2; Fotokopi suratsurat berkaitan dengan proses pembinaan dariatasan Penggugat, riwayat penyakit Penggugat, seluruhnya bermeteraicukup, ditandai dengan P3 sampai dengan P15; Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor KP.02.03

melihat dan memeriksa bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh kedua pihak yangberperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 pebuari 2012, yangtelah di daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah RegisterNomor : 114/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Pebruari 2012 telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan mengemukakan halhal sebagai berikut;Ol.02.03

KAI, Lampiran1 (tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.Lampiran 3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17Desember 2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.

KAI, beserta Lampiran (tahap I, II dan III) Nomor :UP.02.03/194/11.03/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (seratus duapuluh) Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap II Sebanyak 90 (Sembilan puluh)Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap III Sebanyak 143 (Seratus empatpuluh

KAI, Lampiran 1(tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17 Desember2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomor : UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019,tanggal 17 Desember 2019. Lampiran 3 (tahap 3)UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.Halaman 322 dari 575Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Bna147.148.149.150.151.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT.

KAI, Lampiran 1(tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019. Lampiran3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.

KAI, beserta Lampiran (tahap I, II dan III) Nomor :UP.02.03/194/11.03/V1/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (seratus dua puluh) Lembar,Dokumen terlampir.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap Il Sebanyak 90 (Sembilan puluh) Lembar,Dokumen terlampir.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap III Sebanyak 143 (seratus empat

Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemberian Ganti KerugianDalam Bentuk Uang Nomor : PW.02.03/BWS.14.09/1894, selanjutnya padafotokop! bukti Surat tersebut diberi tanda T III4;5. Fotokopi dari fotokopi printout Foto Pembayaran Ganti Kerugian UntukPak Tani, selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III5;6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor593/12/1/2015 antara Pak Tani dengan Tergugat beserta lampirannya,selanjutnya diberi tanda bukti dan disebut T III6;7.

Bukit Asam (Persero) Tbk.No.321/KEP/Int0100/LG.10.01/2016 tanggal 20 Juli 2016:Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, Tergugat Illmengikuti lelang / tender dengan memenuhi segala persyaratansebagaimana ditentukan dalam Pengumuman Lelang Nomor630/Eks15200/LG.02.03/XI/2016, tanggal 4 November 2016;Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2017, Tergugat Ill dinyatakansebagai pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Rancang dan Bangun BukitAsam Convention Hall Jakabaring Palembang SPPH 6276 berdasarkanSurat

(Sesuai dengan asli);: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, NomorIP.02.03/208.52.05/VI/2021, Perihal Permohonan Informasi,Tanggal 14 Juni 2021. (Sesuai dengan asli);Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli ataufotokopinya, masingmasing diberi tanda T1.a sampai dengan T14, sebagaiberikut:1. Bukti T1.a2. Bukti T1.b3.

Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan PelayananPerijinan Terpadu31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJPSumatera Utara 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. KaryaNusantara No. 131. tanggal 17 April 2013 An.

CV.Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No.131. tanggal 17 April 2013 An.

Kandean Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige (DAK);

Kandean Mitra Utama rekening Bank Papuadengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls PaketPekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan UllongTaige (DAK);1 (Satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 2259/SP2D/LSKEG/02.03/1.03.1.1/20 tanggal 29November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang untuk PT.

Kandean Mitra Utama rekening Bank Papuadengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls PaketPekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan UllongTaige (DAK);1 (satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 2259/SP2D/LSKEG/02.03/1.03.1.1/20 tanggal 29November 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang untuk PT.