Bahwa berdasarkan surat peringatan dari BPPN No: S11/SP/LD/BPPN/2002 tanggal 01 Februari 2002, diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mempunyai kewajiban kepada BPPN sebesarRp118.665.592.190,00;b. Bahwa berdasarkan akte notaris Merryana Suryana Nomor 23tanggal 27 Januari 2003 diketahui bahwa telah terjadi perjanjianHalaman 6 dari 21 halaman.

Tigas Sapta Daya tanggal 27 Januari 2003,selanjutnya BPPN menerbitkan surat pencabutan sita atas aktivaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) besertaaktiva Pemegang Saham dengan Surat BPPN Nomor S02/SPPS/BPPN/0203 tanggal 10 Maret 2003;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan berupa Neraca TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)mengakui utang di BPPN sebesar Rp76.929.833.174,00 yang terdiridari pokok pinjaman

kepada BPPN adalah sebesarRp76.929.833.174,00;Halaman 7 dari 21 halaman.

Tata Cara Penjualan dan Pelaporan Asset DalamRestrukturisasi BPPN;b.

Tigas Sapta Daya.Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan jelasbahwa nilai yang tercantum sebesar Rp61.231.994.176,00 adalah nilaipiutang BPPN (utang Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada BPPN), bukan harga pengalihan hak tagih ataspiutang dari BPPN kepada PT. Tigas Sapta Daya;Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:nilai piutang BPPN kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang dijual kepada PT.

Bank Arta Niaga Kencanatersebut telah dijual oleh BPPN kepada PT.

diJakarta, oleh dan antara BPPN (selaku Penjual) dengan PT.

S61/SPK/LDAMC/BPPN/1100 yang didahului dengan penerbitan Surat PeringatanNomor : S52/ SP/LDAMC/BPPN/0900, tertanggal 25 September 2000,kemudian telah ditindaklanjuti dengan tindakan hukum lain berikutnya,yaitu :(1).29.1. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan No. S30/SPP/LDAMC/BPPN/1100, tanggal 30 Nopember 2000;29.2. Menerbitkan Salinan Surat Pencabutan Sita No.002/SPS/BPPN/0404;29.3. Menerbitkan Berita Acara Penyitaan No. S54/BAPP/LDAMC/BPPN/1100 , tanggal 30 Nopember 2000;29.4.

antara BPPN dengan BankBank Sindikasi?

Bank Bali Tbk tidaktermasuk transaksi yang dijamin Pemerintah berdasarkan S.K.B DireksiBank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 61/BPPN/0599Maret 1998 dan Nomor : 32/270/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ;181/BPPN/05995.

No. 14 PK/Pid/2005Nomor 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 dan Nomor : 32/270/KEP/DIR1/BPPN/0599 181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1999 ;.

Ketua dan Empat Wakil Ketua BPPN.

langsung kepada BPPN ;4.3.

perbuatan Terdakwa/BPPN' telah menambahkekayaan PT.

Bahwa dengan bubarnya BPPN kemudian pengurusan obyeksengketa diserahkan kepada PT.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan berakhir danbubarnya BPPN maka segala kekayaan BPPN~ menjadi18Kekayaan Negara yang dikelola Menteri Keuangan. Bahwadengan berakhirnya BPPN, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat( 2 ) huruf a angka 2 Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, penangananaset yang tidak berperkara yang berasal dari BPPN diserahkankepada PT.

namun menurut50petugas BPPN permohonan Penggugat tersebut tidak dapatdiproses tanpa alasan yang jelas ; bahwa kemudian BPPN dibubarkan dan obyek sengketadiserahkan pengurusannya kepada PT.

BankUniversal, Tok., beralih kepada BPPN dan setelah BPPN berakhirdan dibubarkan makasegala kekayaan ........0604553segala kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelolaMenteri Keuangan dan penanganan aset yang tidak berperkarayang berasal dari BPPN diserahkan kepada PT.

Dankemudian setelah BPPN dibubarkan dan obyek sengketadiserahkan pengurusannya kepada PT.

Sulut) denganpihak BPPN beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan ataudicairkan untuk dibayarkan ke pihak BPPN paling lambat tanggal 17Maret 2003 sesuai batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi Hutang oleh BPPN. Keputusan tersebut menegaskanseolaholan batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi hutang PT.PPSU kepada BPPN nanti jatuh tempohpada tanggal 17 Maret 2003.Hal. 19 dari 40 hal. Put.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;24) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

);) Pengumuman lelang PPAK III BPPN pada harian Bisnis Indonesia tanggal6 Februari 2003;) Fotocopy pengumuman lelang dari BPPN kepada PT.

No. 24 PK/PID.SUS/2012dari Gubernur Sulawesi Utara dalam penyelesaian asset kreditPT.PPSU di BPPN dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara FreddyH.Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian HutangPT.PPSU di BPPN.

hutang kredit PT.PPSU(Hotel MBH) di BPPN.

BPPN) ; Dkk

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,SH.

SP184/BPPN/0510, tanggal 2 Mei 2001, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Danamon Indonesiadibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin,SH.

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi olen Hasanal Yani AliAmin, SH.

SP77/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) dengan PT Bank Umum Sertiviadibuat di bawah tangan, dilegalisasi olen Hasanal Yani Ali Amin,SH. Notaris di Jakarta, nomor 381/2000 tanggal 8 Juni 2000,berikut segala lampiran, perjanjian tambahan maupun perubahandan/atau penggantinya dari waktu ke waktu;.

No. 1279 K/PID.SUS/2010 menanyakan tentang Karakter Serta Kolektibilitas Hutang Bintang Abad PasificGroup di BPPN.

DIR/213 tanggal 07 Agustus 2002 perihal Pembelian AssetKredit BPPN ;Foto copy surat No. DIR/308 tanggal 19 November 2002 perihal PembelianAsset Kredit dari BPPN melalui Perusahaan Perantara ;Foto copy surat No. IJK/3/7673 tanggal 12 Juli 2002 kepada Div. PengendalianKeuangan (PKU) perihal Pembukuan Pembelian Kredit dari BPPN melaluiFronting Company ;Foto copy Laporan Hasil Audit Khusus No.

Dalam Pembelian (aset)Kredit dari BPPN HUBUNGAN HUKUM POKOKnya adalah antara BNIselaku Pembeli dangan BPPN selaku Penjual asset kredit, yang kemudian setelahpembelian kredit diselesaikan timbul hubungan hukum antara BNI denganDebitur (IBG). Dalam Pembelian asset kredit ada pembayaran harga pembeliankredit dari BNI kepada BPPN yang diteruskan ke Kas Negara.

IBBU dan IBG dari BPPN, demikian puladalam pemberian kredit modal kerja kepada PT. IBBU dan PT.

IGM yang berada di BPPN sera dalam persetujuan pemberiankredit modal kerja.

Bahwa Pelawan adalah institusi pemerintah yang melanjutkan tugas danfungsi BPPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang BPPN juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan Pembubaran BPPN junctoKeputusan Menteri Keuangan Nomor 213 /KMK.01/2008;b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres Nomor 15 Tahun 2004dinyatakan bahwa segala kekayaan BPPN merupakan kekayaan negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan;c.

Bahwa pada tahun 2000, berdasarkan Perjanjian Jual Beli DanPenyerahan Piutang Nomor SP173/BPPN/0600 tanggal 30 Juni 2000(bukti Plw9), BPPN telah melakukan transaksi jual beli dan menerimapenyerahan piutang dari PT Bank Tamara yang pada saat itu berstatussebagai bank dalam program penyehatan pada BPPN;.

Bahwa pada tanggal 30 April 2004, BPPN dinyatakan bubar sersuaidengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004,dan dengan bubarnya BPPN maka segala hak dan kewajiban BPPNberalin menjadi tanggung jawab Pelawan, karenanya segala hak yangdiperoleh BPPN terkait perjanjian jual beli dan penyerahan piutangdengan PT Bank Tamara yang dilakukan sebelumnya sebagaimana telahdijelaskan diatas, beralih menjadi hak Pelawan;.

Bahwa sesuai penjelasan pada huruf k di atas, dengan bubarnya BPPN,maka dengan serta merta tanah seluas 126.536 m?

436/Meruya Udik tanggal 20 September 1988 atasnama PT Intercon Enterprises dengan Gambar Situasi Nomor 30/P.S/1987tanggal 21 Maret 1987) pada saat itu dikelola oleh BPPN, sebagai bentukpengurusan atas aset yang diserahkan oleh Bank Tamara kepada BPPN;Bahwa sesuai dengan Keppres Nomor 15 Tahun 2004 BPPN dibubarkan,sehingga semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yangdiserahkelolakan kepada Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 6.

) (bukti Plw2) bertugasmelakukan program penyehatan terhadap bankbank yang telah ditetapkan dandiserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas Dan Pembubaran BPPN (bukti Plw3), terhitung mulai tanggal27 Februari tahun 2004 masa tugas BPPN dinyatakan berakhir, sehingga semuakekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang diserah kelolakan kepada MenteriKeuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6.

Bahwa pada tanggal 30 April 2004, BPPN dinyatakan bubar sersuai denganketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004, dan denganbubarnya BPPN maka segala hak dan kewajiban BPPN beralih menjadi tanggungjawab Pelawan, karenanya segala hak yang diperoleh BPPN terkait perjanjianjual beli dan Penyerahan Piutang dengan PT. Bank Tamara yang dilakukansebelumnya sebagaimana telah dijelaskan di atas, beralih menjadi Hak Pelawan;.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran BPPN, yang menyatakan bahwa dengan dibubarkannya BPPN padatanggal 27 Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan;Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 715 K/Pdt/201520b.

Putusan Nomor 715 K/Pdt/20152222Pdt/2004/PT.DKI., Jo Nomor 899 K/Pdt/2006, dikelola oleh BPPN, sebagai bentukpengurusan atas aset yang diserahkan oleh Bank Tamara kepada BPPN;Bahwa sesuai dengan Kepres Nomor 15 Tahun 2004 BPPN dibubarkan, sehinggasemua kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang diserahkelolakan kepadaMenteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6.

Dengan demikian,Kementerian Keuangan adalah sebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkansegala hak dan kewajiban BPPN;Bahwa dengan berakhirnya BPPN, maka segala hak dan kewajiban BPPN beralihkepada Menteri Keuangan, sehingga dengan tidak diikutsertannya BPPN dalamperkara Nomor 163/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Bar., Jo Nomor 353/Pdt/2004/PT.DKI., JoNomor 899 K/Pdt/2006, maka suatu keharusan dan kewajiban bagi KementerianKeuangan untuk melakukan upaya hukum terhadap hal dimaksud, sebagai bentuk/upaya untuk

Selanjutnya ataskesepakatan BPPN dan Bank Indonesia diterbitkan Surat keputusanBersama Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN Nomor32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei1999181/BPPN/05/99tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadapKewajiban Pembayaran Bank Umum.Yang isinya antara lain : "Perjanjian klaim dapat dimintakan oleh Kreditur(PT. Bank Bali Tbk) kepada BPPN dan Bank Indonesia.

Bank Bali Tbk yangtelah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN;.

Bank Bali Tbk tanpapersetujuan Menteri Keuangan, tanpa penunjukan sepecimen tandatangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKJB BankIndonesia dengan BPPN Nomor 30/270/KEPIDIR tanggal 6 Maret 1998;I/BPPN/1998.

Menkeu Nomor26/KMK.017/1998tanggal 28 Januari 1998 dan SKB Nomor : 30/270/KBP/DIR1/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1998 serta SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1998).Bahwa di samping itu pada SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR1/BPPN/1998Hal. 111 dari 134 hal. Put.

BDNI yang semula telahditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB Nomor30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 19981/BPPN/1998karena berdasarkan SKB tersebut yang berhak untuk mengajukan klaimhanyalah bank debitur (PT. BDNI), setelah diadakan pertemuanpertemuan tersebut BPPN bersamasama dengan Bank Indonesiamengeluarkan SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999181/BPPN/0599di mana disebutkan bahwa bank kreditur (dalam hal ini PT.Bank Bali, Tok)dapat mengajukan klaim kepada BPPN.

SP60/BPPN/0600 tertanggal 3 Juni 2000 yangdilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, hak tagihyang dimiliki Bank Pelita berdasarkan Perjanjian Kredit No, 18, PerjanjianKredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebutdialihkan kepada BPPN;Bahwa pada saat BPPN menjadi pemegang hak tagih berdasarkanPerjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No, 155, BPPN melalui PT.

SP77/BPPN/O600 antara Bank Servitia danBPPN tertanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanal Yani AliAmin, SH., Notaris di Jakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli danPenyerahan Piutang No. SP150/BPPN/0401 antara Bank Servitiadan BPPN tertanagal 6 April 2001 yang dilegalisasi oleh Hasanal YaniAli Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

SP60/BPPN/0600 antara Bank Pelita danBPPN tertanagal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya SulamiMustafa, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian PengalihanPiutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT.

HARITA KENCANA SECURITIES memperolehhak tagih tersebut dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagihtersebut dari Bank Servitia sebagaimana terbukti dari Perjanjian JualBeli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIEStanagal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH.,Notaris di Jakarta jo.

SP60/BPPN/0600,tanggal 3 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. Bank Pelita;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP77/BPPN/O600tanggal 7 Juni 2000 antara BPPN dan PT. Bank Umum Servitia;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP158/BPPN/0600tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT.

apabila menang maka pembayaran ke BPPN akan dilakukanoleh fronting company dan kredit tersebut beserta seluruh dokumenpenunjangnya akan pindah dari BPPN ke fronting company ; Setelah aset tersebut pindah, fronting company melakukan restrukturisasiterhadap managemen dan ownership serta struktur keuanganperusahaan ex Debitur BPPN tersebut ;Hal. 2 dari 67 hal.

IGM ;Foto copy Executive Summry PT IBBU ;Foto copy Executive Summry PT IGM tanggal 10 Februari 1999 ;Foto copy Memo BPPN No.Mem4558/LWO/BPPN/1999 tentangstatus report penanganan Bintang Abad Pasific Group ;Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 128 PK/PID.SUS/201 14.

IGM tanggal 10 Februari 1999; Foto copy Memo BPPN No.Mem4558/LWO/BPPN/1999 tentangstatus report penanganan Bintang Abad Pasific Group ; Foto copy dokumen penawaran PT.

IBG dari BPPN kepada Bank BNI.4.

Dalam RangkaPembelian Kredit Oleh Bank Dari BPPN yang pada intinya menyebutkanbahwa "Bagi.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA, tersebut;

PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA VS Dg. ENGONA binti MAKKA, DKK

(selanjutnya disebut Kepres Nomor27 Tahun 1998) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang BPPN (selanjutnya disebut PP Nomor 17 Tahun 1999) juncto Pasal6 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN (selanjutnya disebut KeppresNomor 15 Tahun 2004), merupakan pemilik dan pengelola aset eks jaminandisebut PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (selanjutnyaHalaman 2 dari 41 hal.

pengelolaan objek sengketa perkara a quo yang tertuang dalamperjanjian jual beli dan Penyerahan Asset Nomor SP120/BPPN/0600tanggal 19 Juni 2000 yang telah dilegalisir olen Ny.

Nomor 1322 K/Pdt/201610.11.12.13.Notaris di Jakarta, yang telah dilegalisasi dengan Nomor 091/L/2000 tanggal19 Juni 2000;Bahwa dengan berakhir dan bubarnya BPPN, sesuai dengan Pasal 6 ayat(1) Kepres Nomor 15 Tahun 2004, maka terhitung sejak tanggal 27 Februari2004 segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelolaMenteri Keuangan.

, maka berdasarkanPP Nomor 17 Tahun 1999 (vide Bukti P.9c), selurun hak dankewajioan PT Bank Uppindo beralin kepada BPPN, termasukpenguasaan dan pengelolaan objek sengketa perkara a quo yangtertuang dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Aset Nomor SP120/BPPN/0600 tanggal 19 Juni 2000 yang telah dilegalisir oleh Ny.Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilegalisasidengan Nomor 091/L/2000 tanggal 19 Juni 2000 (vide Bukti P.9b);11) Bahwa dengan berakhir dan bubarnya BPPN, sesuai dengan

Nomor 1322 K/Pdt/2016Tahun 2004, dengan berakhirnya BPPN, maka penanganan aset yangtidak berperkara yang berasal dari BPPN diserahkan kepada PT PPA(Persero), termasuk penguasaan dan pengelolaan objek sengketaperkara a quo.

Penggugat seharusnya menggugat Menteri Keuangan dan PTPerusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA karena berdasarkan PP Nomor10 Tahun 2004 bahwa PT PPA melakukan pengelolaan aset Negara yangberasal dari BPPN setelah pengalihan tugas dan pembubaran BPPN, untukdan atas nama Menteri Keuangan. Bahwa BPPN telah dibubarkan berdasarkanKeputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004.

) dari PT Bank Uppindo kepada BPPN Nomor SP70/BPPN/0600, tanggal 8 Juni 2000;.

Bahwa BPPN mulai menjalankan tugas sejak tanggal 27 Pebruari1999. Namun BPPN tidak bertugas tanpa batas waktu;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN telahditetapkan terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 BPPN dinyatakanberakhir masa tugasnya. Dan berkaitan dengan perkara ini maka dikutipbeberapa pasal yang relevan sebagai berikut:A.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 danatau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segalakekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh MenteriKeuangan".

ParaDebitur Bank yang masuk ke BPPN termasuk hutang PT TeknindoHalaman 15 dari 23 hal.

Bank Bali Tbktanpa persetujuan Menteri Keuangan, tanpoa penunjukan sepecimenttanda tangan dari Ketua BPPN yang bertentangan dengan SKJB BankIndonesia dengan BPPN Nomor 30/270/KEPIDIRI/BPPN/1998tanggal 6 Maret 1998 ;.

Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999dihadiri oleh:a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, Adnan Djuanda;b. Pejabat BPPN: Pande N.

Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999dihadiri oleh :a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, AdnanDjuanda;b. Pejabat BPPN: Pande N.

BDNI (BBO) tidak dapat berjalan lancarmengingat Tim Koordinator BPPN yang menangani P.T. BDNIsedang melakukan persiapan pindah lokasi dan sebagian besardata yang berkaitan berada di ex Kantor cabang PT. BDNITangerang.Proses pembayaran kepada Bank Bali oleh BPPN dan DepartemenKeuangan adalah sebagai berikut:a. Surat BPPN kepada BIUPPB No. S.100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18Pebruari 1999.Wakil Ketua BPPN pada waktu itu, Saksi Pande N.

Pertemuan Bank Indonesia dan BPPN tanggal 19 Maret 1999dihadiri oleh:a. Pejabat Bank Indonesia: Erman Munzir, Edi Siswanto, AdnanDjuanda;b. Pejabat BPPN: Pande N.

(dahulu Tergugat 50) untuk dimiliki, dikelola dan dijual oleh PT Holdiko Perkasa(dahulu Tergugat 46) sesuai instruksi dari BPPN (dahulu Tergugat 50);Berdasarkan 4 (empat) Surat BPPN dan Siaran Perst tersebut diatas telahterbukti bahwa sahamsaham yang diserahkan Keluarga Salim (dahuluTergugat 2,3 dan 4) kepada BPPN (dahulu Tergugat 50) c.q.

Berdasarkan MSAA sebagai penyelesaian terhadap Affiliate Loan Salim Groupkepada BCA, Keluarga Salim sebagai pemegang saham BCA berkewajiban untukmenyerahkan uang tunai ditambah Acquisition Shares dalam 108 (seratus delapan)perusahaan kepada BPPN (dahulu TERGUGAT 50). Selanjutnya BPPN (dahuluTERGUGAT 50) akan mengarahkan agar Acquisition Shares ditransfer kepada CJHoldco.

hukum pendirian BPPN sebagai badan yang memiliki kewenangankewenangan khusus berdasarkan suatu Peraturan Pemerintah.

BPPN (dahulu TERGUGAT 50) berdasarkan MSAA Salim Grouptersebut, maka BPPN (dahulu TERGUGAT 50) menyatakan bahwa semua utangperusahaan terafiliasi dalam satu group (Salim Group) kepada BCA yang disebutjuga sebagai Affiliate Loan telah dibayarkan secara penuh oleh Pemegang Saham/Salim Group dalam jumlah Rp. 52,7 Trilyun.Pendirian PT.

Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/tergugat 46) Dan Hubungannya Dengan BPPN (dahulu tergugat 50).Keharusan Pembentukan CJ Holdco (selanjutnya dikenal denganPT Holdiko Perkasa/PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT46) berdasarkan MSAA.Berdasarkan Pasal 2.7 MSAA, BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dan PemegangSaham (Keluarga Salim/Salim Group) sepakat untuk mendirikan PT HoldikoPerkasa (dahulu TERGUGAT 46) dimana BPPN (dahulu TERGUGAT 50)akan menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) saham

(Cessie) tanggal 31 Maret 1999 antaraTergugat I dengan BPPN yang dilegalisasi oleh Ny.

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat s.d Tergugat VI tersebut dalam butir 9 diatas, jelas secara hukum, dengan adanya pengalihan kredit macet Tergugat I30kepada BPPN berikut selarwh dokumen pendukung, dokumen kredit dan dekumenjaminannya kepada BPPN, lalu oleh BPPN dialihkan kepada PT. Bank ArthaGraha, maka a.

Bank TabunganNegara dengan BPPN tertanggal 01 Juni 1999 beserta Lampirannya, diberi tanda T (1s.d VII16 Foto copy Surat BPPN No. $6682/LWO/BPPN/1199 tanggal 24 Nopember 1999,Perihal Pengalihan Rekening Penampungan BPPN yang berasal dari Bank Usaha MilikNegara (BUMN) beserta lampirannya, dityjukan kepada PT.

BA0421/CTDPPAK/ADM.BBOBBEU/BPPN/1002 tanggal 22 Oktober 2002 antara BadanPenyehatan Perbankan Nasional dan PT. Bank Atha Graha, diberi tanda bukti T.V6 Foto copy Surat BPPN kepada PT. BTN (Persero Kantor Cab. Bandung No. Prog.341 1/AMKPAK 1/BPPN/1102 tanggal $ Nopember 2002 Perihal PT. Laksana PirantiPerkasa, diberi tanda bukti T.V7 ;Foto copy Surat BPPN kepada PT. Laksana Piranti Perkasa No.

1999 antaraTergugat dengan BPPN yang dilegalisasi oleh Ny, Asmara Noer, SH.

BPPN Acc. 821.6634671.009 Nyonya OTANIGO GEA No. BPPN Acc. 821.0135117.0010 Nyonya SISTEM GINTING No. BPPN Acc. 821.6643599 0011 Tuan JOHAN LEO No. BPPN Acc. 512.0100421.0012 Tuan JUMADI No. BPPN Acc. 790.0025474.0013 Tuan LIE TJIE KIAN No. BPPN Acc. 821.6635618.0014 Nyonya Dra. Hj. NURHAYATI No. BPPN Acc. 821.6657727.00 Halaman 3 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT. DKI5. LUBIS 15 Tuan RAMLI LUBIS No. BPPN Acc. 790.0025903.0016 Nyonya SRIANI SEMBIRING No.

BPPN Acc. 821.6643742.00Tuan ROBERT SELAMAT17 No. BPPN Acc. 821.6643301.00SIAGIAN No. BPPN Acc. 623.6005952.00 dan18 PT.SUKMANADA PERKASA 623.6005961.0019 Tuan THIAN NIAN (HAUW) No. BPPN Acc. 826.5000521 0020 Nyonya WILLIANA No. BPPN Acc. 001.0001131.00PT.GUNUNG MAS21 No.

Tuan ADLAN : (Nomor BPPN Acc. 821.0130867.00)2. Tuan AGUAN : (Nomor BPPN Acc. 005.1004595.00dan 005.1005290.00)Tuan AARONI DAELI, SH : (Nomor BPPN Acc. 821.0139252.00)4. Tuan DRS.FAHRIZAL : (Nomor BPPN Acc. 821.6643611.00)Halaman 7 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT. DKI20.

OM NO@ wo10.11.12.13.14.15.16.17.Tuan FENDY : (Nomor BPPN Acc. 512.0142212.00)Nyonya FETTRI AIDA : (Nomor BPPN Acc. 821.6634671.00)Nyonya OTANIGO GEA : (Nomor BPPN Acc. 821.0135117.00)Nyonya SISTEM GINTING : (Nomor BPPN Acc. 821.6643599 00)Tuan JOHAN LEO : (Nomor BPPN Acc. 512.0100421. 00)Tuan JUMADI : (Nomor BPPN Acc. 790.0025474.00)Tuan LIE TJIE KIAN : (Nomor BPPN Acc. 821.6635618.00)Nyonya Dra. Hj.

NURHAYATI LUBIS : (Nomor BPPN Acc.821.6657727.00)Tuan RAMLI LUBIS : (Nomor BPPN Acc. 790.0025903.00)Nyonya SRIANI SEMBIRING : (Nomor BPPN Acc. 821.6643742.00)Tuan ROBERT SELAMAT SIAGIAN : (Nomor BPPN Acc.821.6643301.00)PT.SUKMANADA PERKASA : (Nomor BPPN Acc. 623.6005952.00dan 623.6005961.00)Nyonya WILLIANA : (Nomor BPPN Acc. 001.0001131.00)Sedangkan 4 (empat) debitur yang telah dibeli oleh Tergugat II adalahsebagai berikut:18.19.20.21.Tuan THIAN NIAN (HAUW) : (Nomor BPPN Acc. 826.5000521 00)PT.GUNUNG

/1988sanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban PembayaranBank Umum yang kemudian disempumakan dengan Surat KeputusanBersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1999.

No. 167 PK/Pid.Sus/2009Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 dan disempurnakan dengan Surat1/BPPN/1988Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, karena mempunyai tujuan mengun181/BPPN/0599tungkan diri Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT.Era Giat Prima, sebab setelah klaim PT.

BPPN akanmenyampaikan keputusan atas klaim yang diajukan melalui bank debitur.dalam praktek sebelum keputusan diambil, BPPN terlebin dahulumelakukan verifikasi atas klaim dimaksud.

Lubis, bahwa isi Surat No. 380 tersebut tidak dapat dilaksanakan,karena surat tersebut tidak menyebutkan nomor rekening penerima danadan hanya ditandatangani oleh satu orang Deputi Ketua BPPN,sedangkan dalam specimen BPPN di Bank Indonesia, terdapat klausulbahwa untuk permintaan pembayaran oleh BPPN harus ditandatanganioleh Ketua BPPN atau oleh dua orang Wakil Ketua BPPN apabila KetuaBPPN berhalangan.Berdasarkan hal tersebut, BPPN diminta untuk melengkapi persyaratanadministratif warkat pemindahbukuan

EkoSantoso Budianto selaku Wakll Ketua BPPN.

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003 Tim Negosiasi melaksanakan Rapat diHotel Grand Puri Manado sepakat mengusulkan kepada Gubernur Sulutuntuk menunjuk Drs.J.A.SARUAN/Asisten Bidang Ekonomi danPembangunan mendapat kuasa Gubernur dalam rangka penyelesaianhutang PT.PPSU pada BPPN dan juga sepakat bahwa Tim Negosiasiberangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan agar Pemerintah DaerahProp. Sulut masih dapat membayar hutang PT.PPSU di BPPN ;.

pada BPPN oleh karena tidak ada ketersediaandana dari para Pemegang Saham lainnya untuk ikut menalangi hutangPT.PPSU tersebut, dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah PropinsiSulawesi Utara dengan PT.PPSU bahwa penyelesaian hutang PT.PPSU olehPemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara ke BPPN akan dikompensasikanke saham milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara dari 19,19%menjadi 80%.

SUALANG dengan tugas menjembatani pembayaranhutang oleh Pemprop Sulut kepada BPPN.

No.2467 K/Pid.Sus/2009hutang PT.PPSU pada BPPN dan juga sepakat bahwa Tim Negosiasiberangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan agar Pemerintah Daerah Prop.Sulut masih dapat membayar hutang PT.PPSU di BPPN ;.

Saruan, Abdi Buchari, dan Jusuf Wantahuntuk melegalkan dana Rp.18.000.000.000, (delapan belas milyar rupiah)dalam penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN yang dituangkan dalamkesepakatan dengan surat No.029/TM/II/0O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.PPSUdi BPPN yang disetujui oleh Drs. JAA SARUAN pada tanggal 19 Maret 2003;Hal. 25 dari 41 hal. Put.