Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul09.30 Wib. bertempat di Jl.Panglima Polim, Terdakwa tidak

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Tergugat telah melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku,dengan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku pada TataTertib/AD/ART, termasuk pelanggaran Pergub DKI 132/2018 Jo. Pergub133/2019.e. Tergugat mengakui bahwa telah dilakukan pemutusan aliran listrikke unit milik Penggugat, walaupun Penggugat telah membayarkewajibannya sejak unit tidak dalam keadaan sewa.15. Bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanProvinsi DKI Jakarta Cq.

Suku Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Pembina PPPSRSdan pelaksana administrasi serta selaku pemerintah yang mempunyai tugasmenerapkan dan melaksanakan peraturan perundangundangan yangberlaku dianggap Penggugat tidak mampu menyelesaikan perselisihan ini,sekalipun Tergugat telah nyata dan terbukti melakukan pelanggaran TataTerbit yang berlaku dan ketentuan Pergub DKI 132/2018 Jo. Pergub DKI133/2019.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) PeraturanGubernur Provinsi DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 Tentang PembinaanPengelolaan Rumah Susun Milik sebagaimana telah diubah PeraturanGubernur Provinsi DKI Jakarta No. 133 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 TentangPembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik (Pergub DKI 132/2018Jo.

Pergub 133/2019), yang menyebutkan:Biaya satuan Rumah Susun merupakan beban yangberhubungan dengan kepemilikan satuan Rumah Susun dandigunakan secara terpisah, berupa:a. Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sarusun; danb.

Pergub DKI 133/2019, maka sesuai denganketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewayjibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut22. Bahwa adapun Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihakdalam perkara a quo, dikarenakan hanya perbuatan Tergugat yangmembawa kerugian kepada Penggugat.

YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020; tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan. jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) 'pelindung muka : Pergub

Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala ~ Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus/ Disease 2019RELAS:Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rau tanggal ..... 4 aes bulanti4toeer tahun 20... jamO9..22. wis 41 Bingki Woj Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnyadibacakan kembali kepadanya

PASAL YANG DILANGGAR :Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada tempat cucitanga n/handTidak mencuci tangansanitizer : Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo PasalS ayat, (1) .Pergub

PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020: tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan; jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub

YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020; tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan. jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) 'pelindung muka : Pergub

Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala ~ Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus/ Disease 2019RELAS:Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rau tanggal ..... 4 aes bulanti4toeer tahun 20... jamO9..22. wis 41 Bingki Woj Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnyadibacakan kembali kepadanya

PASAL YANG DILANGGAR :Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada tempat cucitanga n/handTidak mencuci tangansanitizer : Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo PasalS ayat, (1) .Pergub

PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020: tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan; jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub

YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020; tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan. jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) 'pelindung muka : Pergub

Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala ~ Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus/ Disease 2019RELAS:Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rau tanggal ..... 4 aes bulanti4toeer tahun 20... jamO9..22. wis 41 Bingki Woj Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnyadibacakan kembali kepadanya

PASAL YANG DILANGGAR :Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada tempat cucitanga n/handTidak mencuci tangansanitizer : Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraanjarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo PasalS ayat, (1) .Pergub

PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020: tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan; jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub

Putusan Nomor 6 P/HUM/2014Oleh karenanya Pemohon mempunyai kepentingan (interest) langsungdengan berlakunya Pergub Nomor 78 Tahun 2013 dan termasuk dalamklasifikasi sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai kualitas hakyang sah untuk mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil)sehingga dalam mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil)ini Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana yangditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011Juncto.

Bahwa Oleh karena objek keberatan (Pergub Nomor 78 Tahun 2013)ditetapbkan atas dasar rekomendasi Bupati Pasuruan denganberdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013Juncto 560/22657/031/2013 yang tidak sesuai dengan PermenakertransNomor 13 tahun 2012 juncto Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013,maka muatan materi Pergub Nomor 78 tahun 2013 menjadibertentangan dengan Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 junctoPermenakertrans Nomor 7 tahun 2013;9.

Bahwa jika dirunut jaun ke belakang, ternyata Termohon dalammenetapkan objek keberatan telah mendasarkan pada Pergub Nomor63 Tahun 2013 dalam Pasal 5 ayat (1) diatur mengenai komponenHalaman 10 dari 29 halaman.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);Ketentuan tersebut dalam Pergub 63 Tahun 2013 di atas tidak sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012, yangdinyatakan:Pasal 6(2) Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud padaayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan danmempertimbangkan faktorfaktor sebagai berikut:a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil surveil:b.

Apa yang dilakukan Termohon. initentunya tidak dapat dibenarkan karena jelasjelas Termohon telahmenetapkan suatu norma yang dibuat tanpa dasar hukum, selain itukelinatan Termohon over acting sehingga melampaui kewenangan yangdiberikan;Bahwa oleh karena Pergub Nomor 78 Tahun 2013 ditetapkanberdasarkan Pergub Nomor 63 Tahun 2013 yang tidak sesuai denganPermenakertrans Nomor 13 tahun 2012, maka materi muatan PergubNomor 78 tahun 2013 menjadi bertentangan dengan PermenakertransNomor 13 tahun 2012 juncto

Oleh karena itu dalam konsep SKGubernur mengenai pemberian Bantuan SosialKemasyarakatan yang memaraf adalah SekretarisDaerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Kesra, danKepala Biro Hukum.Diatur di Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2011.Halaman 124 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa sebelum tanggal 15 Maret 2011 berlaku Pergub No 6 tahun 2011,dan setelah 15 maret 2011 berlaku Pergub No 12 tahun 2011.

Perubahan Pergub tesebut, karenapada saat dilakukan perubahan atas Pergub no 6 saksi belum menjabatKepala Biro Binsos dan yang membahas perubahan adalah Kepala BiroBinsos pada saat itu bersama dengan pimpinan dan Biro Keuangan;Bahwa berdasarkan laporan dari Tim Pengkaji Jumlah Proposal yangdiusulkan melalui SK Gubernur masuk dalam proses pengkajian 5629proposal dengan total anggaran 32.708.400.000,.

Mestinya Kepala Biro HukumPro aktif memberitahukan kepada Sekda tentang turunnya PermendagriNo. 32 Tahun 2011 ini untuk segera ditindaklanjuti;Bahwa saksi melihat terjadinya penyaluran bansos kepada orangorangdengan menggunakan LSM fiktif lebin dari 2 kali sebagaimana temuanBPKP, biang keladinya adalah Perubahan Pergub Nomor 6 Tahun2011 menjadi Pergub Nomor 12 Tahun 2011.

mekanisme prosedursebagaimana diatur dalam Pergub No 6 Tahun 2011 tanggal 02 Pebruari2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Prov.

yaitu Pergub No 12Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Perubahan atas Pergub No. 6Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial ProvinsiJawa Tengah perubahan ini mengatur perubahan mendasar tentang perlunyasyarat proposal bansos yang diajukan oleh lembaga sosial, yang semula diaturbahwa Lembaga Sosial yang belum berbadan hukum dan/atau belum terdaftardi Instansi yang berwenang, agar diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat,kemudian syarat tersebut dihilangkan, melalui Pergub No 12

Padahal,berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Pergub 88/2008, informasi mengenai :(1) bukti kepemilikan tanah/Sertifikat Hak Atas Tanah,(2) Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT),(3) Ketetapan Rencana Kota (KRkK),(4) Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB),(5) bukti pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan(6) kerangka acuan AMDAL/UKL dan UPLharus dimuat di dalam brosurbrosur peluncuran (/Jaunching) dalam rangkapemasaran proyek properti.Pasal 2 ayat (2) Pergub 88/2008Hal. 7 dari 107 hal.

Oleh karenanya, terbukti bahwa Para Tergugat telan melakukan pelanggaranatas ketentuanketentuan Pergub 88/2008 dengan melakukan kegiatanpemasaran dan penjualan unitunit apartemen pada proyek Apartemen 45Antasari kepada masyarakat luas, termasuk kepada Para Penggugat TANPATERLEBIH DAHULU memiliki dokumendokumen perizinan sebagaimanadiharuskan oleh Pergub 88/2008.B.1.2. PARA TERGUGAT TELAH MELANGGAR UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011TENTANG RUMAH SUSUN (UU RUMAH SUSUN)13.

88/2008 dan UU Rumah Susun, serta bertentangandengan ketentuanketentuan Pergub 88/2008 dan UU Rumah Susun.B.2.

Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa selain melanggar Pasal 2ayat (2) Pergub 88/2008 dan Pasal 4 huruf c dan g jo.

Sel.(2)(3)(4)peraturan tertulis in casu Pasal 1 ayat (1) Pergub 88/2008 dan Pasal 28jo. Pasal 42 ayat (2) jo.

., bila dijadikan 20 Msebetulnya sudah menambah Valume daya tampung air tiga kalilipat, dan ini juga dapat dibenarkan oleh Pergub Nomor 106tahun 2013, karena dalam Pergub tersebut tidak ada lebar trasesungai pesanggrahan yang konkuren harus sama;B. Alasan Tehnis;Bahwa menurut hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan rakyat.

terhadap Perda RDTR PZ yang padapokoknya menyatakan batas trase kali Pesanggrahan di Kelurahan LebakBulus, Kecamatan Cilandak dirubah dari 40 m menjadi 20 m, dan jalaninspeksi dari 10 m menjadi 5 m;Bahwa karena yang digugat adalah perubahan atas Perda Nomor 1tentang RDTR PZ maka seharusnya penggugat mengajukan uji materiil keMahkamah Agung dan bukan melakukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa keberatan mengenai lebar trace kali seperti tertuang dalamgugatan sudah diatur secara jelas dalam Pergub

106 tahun 2013, ataskeberatan pada Pergub Nomor 106 tahun 2013 ini pun penggugatseharusnya mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung karena Pengujianatas peraturan perundangan di bawah UndangUndang merupakanKewenangan Mahkamah Agung;Bahwa kewenangan mengajukan uji materiil terhadap peraturanperudangan di bawah Undangundang berada pada Mahkamah Agung,maka terhadap keberatan penggugat atas Perda Nomor 1 tahun 2014tentang RDTR PZ, dan Pergub Nomor 106 tahun 2013, seharusnyadilakukan uji materiil ke

Bahwa keberatan mengenai lebar trace kali seperti tertuang dalamgugatan sudah diatur secara jelas dalam Pergub 106 tahun 2013, ataskeberatan pada Pergub Nomor 106 tahun 2013 ini pun penggugatseharusnya mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung karena Pengujianatas peraturan perundangan di bawah UndangUndang merupakanKewenangan Mahkamah Agung;6.

Bahwa kewenangan mengajukan uji materiil terhadap peraturanperudangan di bawah Undangundang berada pada Mahkamah Agung,maka terhadap keberatan penggugat atas Perda Nomor 1 tahun 2014tentang RDTR PZ, dan Pergub Nomor 106 tahun 2013, seharusnyadilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul21.00 Wib. bertempat di ruang public di sepanjang JI.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Moch.

Surat Nomor: 131/1.796.71, tanggal 8 Januari 2019, Perihal: Teguran,sekaligus memerintahkan agar segera dilaksanakan Pergub Nomor132 Tahun 2018, mengenai pelaksanaan Rapat Umum Anggota LuarBiasa dengan Agenda:a. Penyesuaian Struktur Organisasi;b. Penyesuaian AD/ART Perhimpunan;c. Penyesuaian Tata Tertio Penghunian8.4.

Tidak memiliki AD/ART penyesuaian dengan merujuk pada Pasal 26ayat (2) PERMEN PUPR Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PPPSRS,Jo Pasal 57 ayat (2) PERGUB Nomor 132 Tahun 2018, terhadappelanggaran ini Penggugat memberi tanda ..........PELANGGARANI;11.2 Tidak memiliki program kerja tahunan sebagaimana dipersyaratkanketentuan Pasal 14 ayat (2) PERMEN PUPR Nomor 23 Tahun 2018Tentang PPPSRS, Jo Pasal 32 ayat (1) huruf F PERGUB Nomor 132Halaman 13 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 493/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr11.3.11.4.11.5

LAMPIRANIII Anggaran RumahTangga PERGUB Nomor 132 Tahun 2018, terhadap pelanggarantersebut Penggugat member! tanda ooo... ceccecccesesssseeeeeessseseeeeeeesPELANGGARANXIV;11.15.Bangunan Apartemen Paladian Park tidak memiliki izin Layak Fungsi11.16.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengacu kepadaLAMPIRANI,I, PERMEN PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentangPPPSRS, Jo LAMPIRANI,II, III PERGUB Nomor 132 Tahun 2018,tentang Pedoman Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;c.

Nomor : 133 Tahun 2019 tentangPerubahan atas PERGUB No.132 tahun 2018 tentang PembinaanPengelolaan Rumah Susun Milik, tidak menerima atau menolakpencatatan dan Pengesahan Pengurus Tergugatl, Tergugatll, danTergugatIIIl Periode 20182021;Bahwa karena Legal Standing Tergugatl, Tergugatll, dan TergugatIlltidak mendapat pencatatan dan pengesahan oleh Pemerintah DaerahIbukota Jakarta yang membidangi bidang Perumahan, maka sesualketentuan Pasal 102 huruf (c) PERGUB Nomor : 133 Tahun 2019 tentangPerubahan

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 09..30Wib. bertempat di Jalan Imam Bonjol Bojpnegoro, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul10.20 Wib. bertempat di seputaran jalan Raya Kalirejo

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Putusan Nomor 57 P/HUM/2017Bahwa dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKINomor 141 Tahun 2015 juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu LintasSepeda Motor Bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 17UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaYaitu:Pasal 91. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup danmeningkatkan taraf kehidupannya.2.

Pemohon, kaum/golongan PengendaraSepeda Motor dan atau masyarakat pencari keadilan yang menimbulkantumpang tindih regulasi karena adanya Pergub DKI Nomor 141 Tahun2015 Tentang atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun2014.Bahwa dengan asasasas Pemerintah yang baik, asas kecermatan,khusus mengenai asas tertib penyelenggara Negara, sebagaimanadiantur UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersihdan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).Halaman 5 dari 28 halaman.

Bahwa Pemohon Il sebagai Warga Jakarta Pusat sehinggasangat di rugikan dengan di berlakukannya Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 Juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan LaluLintas Sepeda Motor Pemohon II sangat di rugikan.8. Bahwa sebagaimana Fakta Pemohon dan Pemohon II telah mengalamikerugian yang konkret.9.

Menyatakan bahwa pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI Nomor141 Tahun 2015 Juncto Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbertentangan dengan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 17 UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.3.

Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan pasal 3 ayat (1)dan ayat (2) Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 Juncto Pasal 1 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat.4. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.5.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ' saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 09.30 Wib.bertempat di Jalan MH.Thamrin Bojonegoro, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00Wib. bertempat di Jalan Teuku Umar Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.00Wib. bertempat dekat stadion Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 10.59Wib. bertempat JI. Sawunggaling Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Sabtu , tanggal 28 November 2020 sekira pukul10.30 Wib. bertempat di JI. Sawunggaling Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 10..30Wib. bertempat di Jalan Jaksa Agung Bojpnegoro,

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.