Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Sptperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a ats ol

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Sptkeberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Sptperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a ats ol

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Sptkeberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung

pgArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinandan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;12Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Para Pemohon telahmengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selamaini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yangmengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakimsependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan;13Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhair karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danterhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalammenegakkan kemaslahatan:logic acyl ns eLVYI .9 paiaaLooJL.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan

TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikeberangkatan ibadah umrah dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab Al/Asybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

pgArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinandan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Para Pemohon telahmengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selamaini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yangmengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakimsependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazha'ir karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danterhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalammenegakkan kemaslahatan:Logic ac,)l ws eLYI .9 paiaaLooJL.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan

: goal dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pe) plo lo aro Nl rg Us ary; ails 956 Yolei gus ale Wo al pisArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan

para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon Iladalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salahsatu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga atau aktakelahiran dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

ROHMATIYAA WAHHAB, yangketerangannya dibawah sumpah, masingmasing mendukung dalil permohonanPemohon ;Menimbang bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa orang tua Pemohon bernama ABDUL GHOFUR danSITI SUPARMI, menikah sah di Mojokerto pada tanggal 4Maret 1980 ; e bahwa Pemohon adalah anak ke3 (tiga) dilahirkan diSurabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 1984jam.22.25 Wib.; e bahwa kelahiran Pemohon tersebut

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pelo lo aro Nl rg Us arg; aid 956 Yolei girl ale Wo a isArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai Ssuami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan

para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salahsatu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sptyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a pats ol plole airy JL agar Ud arg j didlo S55 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.SptMenimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbacdh bec uc Jl We eLYl 9 ,2i.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para

10 tahun tanpa yin dan tanpa alasan yang sahserta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Fiqh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :dso ptt sgH G14 do9) ADL Bho GoLgio!

lsLysArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suamii istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti saksi saksi, sehingga pendapat Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Us/hu/ul Figh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :dazgjp tL; sg G8 dog) A518 Gpo GoLeijl gts Jrto at pais ats alo lvLgArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa

permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Sptpernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil ole Wo a ats ol plole arzg JL agus U9 ary j didlo S55 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.SptMenimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbacdh bec uc Jl We eLYl 9 ,2i.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon

No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabUshulul Fiqh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :daszygptlo sgw ghd doy) 414 BE YWLes Ler ol oie Jato 4) aa al als LoArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selamatidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untukmendapatkan

kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalahsuami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undangundang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapat didukung olehbukti saksi saksi, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabUshulul Figh, halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satu dasardalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syaratpernikahan sehingga