Ditemukan 1347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bppã bapn bpkn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk.
49 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam penyerahan BarangKena Pajak untuk jaminan hutang piutang, hak atas Barang Kena Pajakmasih berada pada debitur, sedangkan dalam pengambilalihan aktivamilik debitur karena kredit macet, hak atas aktiva telah diserahkankepada Bank Kreditur atau BPPN;bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas Majelisberpendapat bahwa penjualan aktiva yang berupa jaminan kredit daridebitur a quo adalah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha ataupekerjaannya, dan bukan merupakan kegiatan usaha jual beli
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-03-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Januari 2014 — PT. INDAUDA, MELAWAN: PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA, CS
151 — 186
  • BPPN, hak atas piutang BankIndonesia kepada PT. Bank Pinaesaan (DL) dialihkan dari Bank Indonesiakepada Pemerintah;Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 25/1999 jo.
Pengadilan PN MENGGALA
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 1/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
60 — 24
  • Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasmamenerima fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja dari BDNI dengan sepengetahuanPerusahaan Inti yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap Kredit ModalKerja yang diberikan oleh pihak Bank.6 Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi oleh Pemerintah RI danselanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan(KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan
    Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiap petambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA. ProgramRevitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden Republik Indonesia terpilih saatitu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.! Program Revitalisasi Dipasena tersebut berupa mengembalikanpada kondisi awal pertambakan dipasena. kesejahteraanpembudidava dan masyarakatsekitardanmenjadi kontributor devisa negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1389 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Januari 2014 — M. ARIFIN, S.Sos Bin ASAAD DAN KAWAN-KAWAN
84 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARIFIN S.Sos Bin ASAAD, selakuPegawai Negeri Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor : 27/GSS/BPPN/1978 tanggal 28 Pebruari 1978,Terdakwa II. MULKIN S.Sos Bin MAKMUR selaku Pegawai Negeri BerdasarkanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya Nomor : SK.813209tanggal 1 Pebruari 1990 dan Terdakwa III. Hj. SYAMSIAH SE.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 21-06-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 858/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 14 September 2016 — ANIS AMRONI
422 — 47
  • Tabrani meninggal pada tanggal 16 Agustus 2002 ; > Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengurus perkara di Pengadilan dari tahun2002 sampai tahun 2007 ; 22ne enn en cen cence nec nee eee> Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perlawan dari BPPN setelah tanahtersebut diserahkan kepada orang tua saksi oleh Pengadilan ; Bahwa saksi mengetahui Ahmad Jayani pernah ditahan oleh Polisi, karena diamelakukan pengrusakan ditanah tersebut ; enonn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 21-11-2012 — Upload : 27-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Nopember 2012 — PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR vs PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA
924 — 987 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haryanto Hadikosoemo:"Menimbang bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagipula ... bahwa dengandemikian terdapat 2 (dua) debitur lain dari Pemohon Kasasi (PemohonPailit) yang harus ditarik dalam perkara ini, sehingga permasalahannyaakan menjadi rumit dan tidak dapat dilakukan pembuktian secara sumirsesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undangundang No. 4 Tahun1998".Putusan Mahkamah Agung No. 18 K/N/2000 tertanggal 8 Juni 2000dalam Perkara antara BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893 K/Pdt/2013
Tanggal 16 April 2013 — YAYASAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI 1945 VS DEWAN HARIAN DAERAH 1945 JAWA TIMUR cq. YAYASAN PERJUANGAN 45, DKK
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Bumi Daya);Bahwa, Judex Facti tidak mencermati dalam perkara a quo, untukselanjutnya Termohon Kasasi II tidak mampu untuk membayar pinjamankredit dan jaminan sertifikat dimaksud oleh BPPN telah dilakukan lelangpada tanggal 1 Oktober 2003 dan pemenang lelang adalah PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 26-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 26 September 2013 — PT SRI MELAMIN REJEKI (“PT SMR”), yang diwakili oleh Direktur Perseroan Ahmad Rizal terhadap 1. PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY (PERSERO), dahulu adalah PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO), yang telah berganti nama menjadi PT PUPUK INDONSIA (PERSERO), yang diwakili oleh Direktur Utama Arifin Tasrif, 2. PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (“PT PSP”), yang diwakili oleh Direktur Utama Ir. Musthofa
301 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Kasasi Niaga Nomor 018K/N/2000 antara BPPN melawanPT Sumi Asih;Hal. 19 dari 39 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/PDT.SUS/2011
JANDRI SIADARI, SH., LL.M. SELAKU KURATOR PT. TRIPANCA GROUP (DALAM PAILIT); PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ), TBK. DAN SUGIARTO WIHARJO, DKK.
272 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepailitan dan PKPUdengan tegas menyatakan bahwasanya Kreditor Pemegang HakSeparatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktupaling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi,sehingga setelah lewat jangka waktu tersebut maka menjadi kewenanganKurator ;Selain itu Mahkamah Agung dalam amar putusan perkara tersebut jugatelah memutuskan bahwa jaminan kebendaan yang tercatat atas namaPribadi (Hendro Tjokrosetio) yang merupakan jaminan kebendaan atashutang Debitor Pailit kepada BPPN
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2017 — Putus : 04-01-2019 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 4 Januari 2019 — Penggugat:
HAMSINA HL
Tergugat:
1.Sdr. KASMIN DAMING
2.PIMPINAN PT. BANK MEGA Tbk. REGIONAL CAB. MAKASSAR
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CQ.
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
62 — 20
  • Salinan/fotokopi bukti bahwaa. debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b. debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis);atauc. debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau eks BPPN;6. Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akanbertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutanpidana;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-12-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1576 K/Pid/2012
Tanggal 6 Desember 2013 — HUDIONO LIYANTO alias YUNG HO
145 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Release and Discharge termuat dalamperjanjian antara BPPN dengan Debitur Penerima Dana BLBI.Maka menurut hemat kami Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwaprinsip hukum yang sama berlaku dalam pemberian Acquit at de Chargekepada Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa tidak dapat lagi dituntut baiksecara pidana maupun perdata ;Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkanhukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan Akta No.06 Tahun2009 tertanggal 12 Juni 2009 tentang Perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
206 — 748 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 64 P/HUM/2017(BPPN), segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan; Salah satu aset eksBPPN yang dikelola oleh MenteriKeuangan adalah 100% saham PT Karaba Digdaya yangberkedudukan di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, KotaDepok yang pengembangan Perusahaannya harus sejalandengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan PengelolaanAset Negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat; Berdasarkan hal tersebut, apakah pengalihan kepemilikan hakatas tanah a quo
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
913 — 95
  • Putusan pailit; danii) Salinan penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi; atauc) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN);Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yangisinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan
    Nomor 1/G/2020/PTUNSRG4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitoryang harus dipenuhi;5) salinan/fotokopi bukti bahwa: a) debitor wanprestasi,antara lain suratsurat peringatan;b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saatsebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencanapelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecualidebitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi,Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN
    Putusan Nomor 1/G/2020/PTUNSRG6) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalahBank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku KegiatanUsaha, atau Eks BPPN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-01-2012 — Upload : 10-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/Pdt/2010
Tanggal 4 Januari 2012 — PT. DUTA PERTIWI Tbk VS KHOE SENG SENG
285 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pol : 4283/K/X1/2006/ SPK.Unit I,tertanggal 15 November 2006 dengan sangat kejam menuduh Penggugat melakukanpenipuan terhadap Tergugat berkaitan dengan hak atas tanah milik bersama JITCMangga Dua, hal ini dengan jelas dapat dilihat pada "uraian singkat kejadian" LaporanPolisi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan mengatakan sebagaiberikut :Terlapor adalah developer rumah susun yang terletak di TKP dan pelapormembelinya dari BPPN dengan harga Rp421.421.421,00 dalam kesepakatan jual
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 260/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2018 — RADEN AGUS MUTHOLIB AR, BA dkk lawan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAGUNG BAKTI dkk
213 — 88
  • Debitur. merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;Halaman 72 Putusan Nomor 260/Padt/2018/PT SMGf) Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan pidana;g) Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalahmerupakan
    Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, BankBeku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; danh) Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkanberdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebutkannama Penilai, nomor dan tanggal laporan penilaian, dalam hal:1.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 81/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
SATRIA WIJAYA
Tergugat:
BADAN PERTAHANAN NASIONAL
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA TBK
276 — 166
  • Nilai Tanggungan Kedua sebesar190.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);Bahwa tercatat tanggal 12092002, dilakukan Roya berdasarkanSurat Persetujuan Penghapusan dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional Kantor Bandung tanggal 03092002 No.PPH221/LGLCPKP V/BDG/ BPPN/0902 Hak TanggunganPertama No. 11118/1996 dan Hak Tanggungan Kedua No.3809/1997 dihapuskan (diroya);Bahwa tercatat tanggal 29012013, tanah tersebut dibebani HakTanggungan di PT BANK PAN INDONESIA, TBK berkedudukan diJakarta Nomor 925
    /1996 Aktatanggal 08101996 Nomor667/47/Cicendo/ 1996, dibuat oleh dan dihadapan Maria TheresiaLoho, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta tanah dengandaerah kerja di wilayah Kota Madya Bandung, Hak Tanggungansebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);Bahwa tercatat tanggal 12092002, dilakukan Roya berdasarkanSurat Persetujuan Penghapusan dari Badan PenyehatanHalaman 45 dari 140 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN.BDGPerbankan Nasional Kantor Bandung tanggal 03092002 No.PPH217/LGLCPKP V/BDG/ BPPN
    1996 Akta tanggal 08101996 Nomor667/47/Cicendo/ 1996, dibuat oleh dan dihadapan Maria TheresiaHalaman 50 dari 140 Putusan Perkara Nomor: 81/G/2021/PTUN.BDGLoho, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta tanah dengandaerah kerja di wilayah Kota Madya Bandung, Hak Tanggungansebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);Bahwa tercatat tanggal 12092002, dilakukan Roya berdasarkanSurat Persetujuan Penghapusan dari Badan PenyehatanPerbankan Nasional Kantor Bandung tanggal 03092002 No.PPH217/LGLCPKP V/BDG/ BPPN
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-12-2017 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 680/Pdt.G/KIP/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL
Tergugat:
NURCAHLIS PATTY, SS
79 — 132
  • Dulu ada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, itu adalah BadanPublik, BPPN dibentuk karena berdasarkan kebijakan pada saat krisis.Kedua adalah BUMN, seperti tadi adalah yang dananya sebagaian atauseluruhnya oleh Negara atau Daerah dalam APBN atau APBD. Ketiga adaYayasan. Jadi yang dimaksud sebagai Lembaga Nonpemerintah Lain yangharus mendapatan informasi publik adalah badan lain yang dibentuk dengankebijakan pemerintah, BUMN, BUMD dan Yayasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Nopember 2014 — dr. BUDI UTOMO RAHARJO BIN MANGUNSUDIRJO
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Edaran Kepala BPPN/Meneg PPN No. 0149/M.PPN/04/2007 tertanggal25 April 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;c. Surat Edaran Ditjen PP dan PL Depkes RI No. PL.01.01/1.2/2011/2007tertanggal 31 Juli 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.Oleh karena itu Terdakwa dr.
    Surat Edaran Kepala BPPN/Meneg PPN No.0149/M.PPN/04/2007 tertanggal25 April 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;c. Surat Edaran Ditjen PP dan PL Depkes RI No. PL.01.01/1.2/2011/2007tertanggal 31 Juli 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;Oleh karena itu Terdakwa dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — PT. GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa PPN Masukan menjadi komponen harga jual Karena pajakmasukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan dicatat sebagai biayamaka harga jual Tandan Buah Segar di PT A dan PT B sama.Bahwa apabila Pajak Masukan dapat dikreditkan maka harga jualTandan Buah Segar sebagai berikut: Komponen Harga Jual PTA PTBFixed Cost 100 100Variable Cost 100 100PPN Masukan 10 0Harga Jual 210 200 Bahwa PPN Masukan pada PT A menjadi komponen harga jual karenapajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sedangkan pada PT BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 02-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/PDT.SUS/2010
PT. ANUGERAH TAPIN PERSADA ; 1. PT. THARA ENGENERING GROUP 2. HORIZON ASIA RESOURCES, LTD.
220 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 18/K/N/2000 tanggal8 Juni 2000 antara Badan Penyehatan Perbankannasional (BPPN) melawan PT. Sumi Asih, denganpertimbangan sebagai berikutpembuktian perkara permohonan pailit itu tidakdapat dilakukan secara sederhana atau sumir (videpasal 6 ayat (3) UndangUndang Kepailitan) sebabeksistensi adanya utang dengan jumlah yang pastibelum dapat ditentukan tanpa dilakukanpemeriksaan melalui proses perdata di PengadilanNegeri atau Pengadilan Umum.d.