pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan UmumUndangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanyamengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon sebagai buktisahnya pernikahan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapanadministrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari

disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 1935/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut: Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari

No. 0956/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan tidakmempunyai keturunan akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli2018 hingga sekarang;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

No. 1558/Pdt.G/2016/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Pemohon sudah tidak senang lagi dengan Termohon bahkan haltersebut sudah disampaikan kepada Termohon sebelum menikahtetapiTermohon

makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:etd ts be aris osliclli ysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Bahwa Judex Facti mendasari putusannya berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Masohi yang prematur, cacat hukum, tidak benar dantidak adil;e Bahwa pertimbangan Judex Facti untuk mendasari putusannyaberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi adalah sesuatu yangtidak benar;e Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi adalah prematur, karenasudah dibuat putusan sebelum adanya pledoi, karena hanya berselangbeberapa menit saja setelah pledoi dibacakan, Putusan PengadilanNegeri Masohi langsung dibacakan pada

Bahwa, yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadapMotor Air Tanpa Nama yang dinakhodai sdr MATNADIN bermuatan KayuOlahan Kelompok Campuran yang mengangkut kayu olahan kelompokCampuran tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : Sprin/54/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan Motor Air Tanpa Nama yang diNakhodai sdr MATNADIN memiliki 2 (dua) orang ABK yang bernamaZAINAL dan NADHORI.

Bahwa yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan terhadapMotor Air Tanpa Nama yang dinakhodai sdr MATNADIN bermuatan KayuOlahan Kelompok Campuran yang mengangkut kayu olahan kelompokCampuran tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : Sprin/54/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Bahwa. saat dilakukan pemeriksaan Motor Air Tanpa Nama yang diNakhodai sdr MATNADIN memiliki 2 (dua) orang ABK yang bernamaZAINAL dan NADHORI.

Tosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17Juli 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034002/II/2016 tanggal 18 Juli2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak Putusan Nomor

Penjatuhan pemidanaan tersebut khususnyadengan mendasari adanya alasan berikut, yaitu :a.Bahwa Surat Keterangan Hasil Skrining Urinisasi Narkoba Nomor ;Sket/005/II/Ka/cm.00.03/2016/UR.BNNK tanggal 24 Februari 2016 atasnama Terdakwa diperoleh tanoa adanya permohonan tertulis dari penyidikyang menangani perkara yaitu penyidik dari Detasemen Polisi Militer III/13dan tidak mencantumkan tulisan Pro Justisia pada lembaran hasilpemeriksaan tersebut;Bahwa terbitnya 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Klinik

ditunjukkan sampai jalannya proses persidangan di Pengadilan MiliterI09 Bandung;Tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Sdr.Indra dan Sdr.Lilik yang telahbersamasama Terdakwa menggunakan Narkotika, baik dalam tingkatpenyidikan oleh Polisi Militer maupun dalam proses pemeriksaan dalampersidangan tanpa disertai dengan alasan yang dapat diterima sesuaidengan ketentuan undangundang atau Hukum Acara yang berlaku;Apabila Terdakwa sudah dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotikagolongan (pecandu) dengan mendasari

JakartaUtara dan karenanya pula tidak berhak untuk memohon penetapan agar tanahtersebut ditetapkan sebagai milik Tergugat ;Akan tetapi dalam petitum gugatan ini hal tersebut di atas dimohonkanPenggugat ;Kesimpulan dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima ;DALAM EKSEPSI TERGUGAT III :Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas untuk diikutsertakan sebagaipihak di dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi mengingat diajukannyaperkara ini oleh Penggugat dengan mendasari

kesepakatan antara Penggugatdan Tergugat dan Tergugat II untuk memilih pilihan hukum penyelesaianmasalahnya di Pengadilan Negeri Bekasi , maka mendasari akan ketentuanPasal 1840 KUH Perdata dimana ditentukan bahwasannya suatu perikatanhanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya , maka tidak selayaknyakesepakatan tersebut berlaku bagi Tergugat, Tergugat III.Begitu pula halnya sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 118 HIR bahwagugatan harus diajukan di tempat tinggal / domisili dari Tergugat, sedangkanTergugat

Nopember 2018 yang dimohonkan Bandingadalah pembatalan perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Terbanding kepada Terbanding Il/semula Tergugat dan Tergugat Il, dengan alasan bahwaperbuatan hibah ( dengan surat pernyataan mengalihkan dan menyerahkan tanahdan bangunan yang ada diatasnya), milik suami isteri (Tergugat dan Penggugat)yang dilakukan Tergugat dan Tergugat Il tanpoa sepengetahuan dan persetujuandari Pembanding selaku isteri sah Terbanding I/ semula Terbanding Tersebut;Menimbang bahwa, mendasari

Daud) Tergugat diperoleh secara sah menurut hukum.Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, diketahui bahwa perbuatan hibah yang dilakukan Almarhum BapakHaji Abdullah Bimahing pada tanggal 30 Mei 2008 dan 30 Mei 2014, semasahidupnya atas Obyek sengketa miliknya kepada Bapak Hendrik Jhon Daud,menurut penilaian Majelis Hakim Banding telah memenuhi persyaratan hukumyang berlaku, baik persyaratan Formil Maupun Materiil dan tidak mengandungcacad hukum dan ketentuan hukum

Bapak Haji AbdullahBimahing), yakni Tergugat IIl/ sekarangTerbanding Il, tanpa sepengetahun dan atautanpa persetujuan dari Penggugat/ sekarang Pembanding;Menimbang bahwa, benar mendasari pada bukti bukti surat dan saksi danpengakuan dari Tergugat sendiri dalam jawaban Gugatan Penggugat, yangkarena terdorong rasa takut dengan perkara Pidana Perampasan atas tanahobyek tanah, yang sebelumnya telah dikuasai Tergugat dan keluarga, Tergugat dengan surat pernyataannya mengalihkan/ menyerahkan tanah obyek

Petitum kedelapan tersebut, menurut majelisHakim tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan, sebab pada hakekatnya,siapa yang dinyatakan kalah dalam beperkara, dibebani juga untuk membayarbiaya biaya yang timbul dalam perkara, dan oleh karena para Tergugat yangdinyatakan kalah dalam dua Tingkat Peradilan, maka segala biaya perkara keduaTingkat Peradilan dibebankan kepada para Tergugat, untuk biaya perkaraditingkat banding sejumlah Rp. 150. 000; (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang bahwa, mendasari

Bahwa alas hak yang mendasari terbitnya sertifikatatas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat sangat tidak jelas karena di dalambukti T4 tersebut batas utara berbatasan dengan tanah Kantor Desa Doyopadahal pada saat pemeriksaan setempat tanah yang menjadi objek sengketatidak berbatasan langsung dengan Kantor Desa Doyo sebagaimana telahditerangkan juga oleh para saksi yang diajukan Penggugat maupun saksiTergugat didalam persidangan, sehingga mohon kiranya Majelis TingkatBanding mengambil alin dan melakukan

I, Il, Ill, IV, V dan VIbersesuaian dengan bukti T.VIII13 sampai dengan bukti T.VIII229; Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut diatas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannyasertipikat oleh Tergugat VIII Serta pemecahannya adalah keliru, karena faktanyasurat bukti T .I, Il, Ill, IV, V, VI 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atastanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan olehPengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakanperbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya sertifikat yang dimilikiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah diterbitkan olehTergugat VIII dalam gugatan asal adalah sah menurut hukum oleh karena itugugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI pada petitum 16(satu Sampai enam) dan petitum 10 patut untuk dikabulkan; Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut di atas, karena alas hak yang mendasari

Bahwa Pembanding/semula Penggugat keberatan terhadap pertimbanganmajelis hakim tersebut di atas, karena alas hak yang mendasari diterbitkannyasertifikat oleh Tergugat VIII serta pemecahanya adalah keliru, karena faktanyasurat bukti T. , Il, Ill, IV, V, VI 4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atastanah tertanggal 09 Januari 1995 adalah fotocopy dari copy yang diajukan olehPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta didalam surat pelepasan hakatas tanah tertanggal 09 Januari 1995 tersebut batasbatasnya

makapermintaan banding tersebut secara formal dapat dite : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim at Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimoh banding oleh PenuntutUmum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeftiksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan geriy Sibolga, turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 296/Pi /2016/PN.Sbg, tanggal 12 Januari2017, dan memori banding dariPeauntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Haki at Pertama yang mendasari

XYZ dan PT.ABC tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009:Pasal 9 ayat (8) huruf b:Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengankegiatan usaha.dikarenakan kegiatan yang mendasari pembayaran

(Vide : P.2).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya adalahbahwa Pemohon yang pada tanggal 22 Januari 2005 telah melangsungkan perkawinansah dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamnatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ternyata nama Pemohon dalam Akta Nikahtersebut, tertulis XXXX, nama mana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak3sesuai dengan nama yang benar sebagaimana

telahtepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitandengan perkara a quo, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alihdan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilantingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalamperkara banding ini, tidak mengajukan memori banding, sehingga majelishakim tingkat banding tidak mengetahui alasanalasan dan keberatankeberatan apa yang mendasari

kediaman di Xxxx Kota Makassar sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 September2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor2937/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 04 September 2018, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Adapun halhal yang mendasari

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

hakimdapat menilai dari pembuktian dan bantahan/sangkalan kedua belahpihak bahwasanya alat bukti Surat yang diberi tanda P4 dan T1merupakan fakta di dalam objek sengketa hanya terdapat 1 (satu)bangunan rumah tinggal dengan pemilik CECE SONJAYA BinNAWARI dimana dalam area objek sengketa di maksud denganmendasari diri pada keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan olehpenggugat memberikan keterangan disana berdiri juga bangunanrumah tinggal lainnya atas izin Cece Sonjaya kepada Penggugat; Bahwa dengan mendasari

dilanjutkanpemeriksaanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (potokopi KTP), harus dinyatakanbahwa Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kota Madya Yogyakarta, yangmerupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon butir 1 dan 2 antara lainadalah Pemohon mohon supaya Pengadilan memberi ijin Pemohon untuk dapatmenjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang bahwa posita yang mendasari

beracaraperdata dan tidak sejalan dengan yurisprudensi, sehingga permohonan tersebut harusdinytakan tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengggugat Rekonpensi adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi antara lainadalah : supaya Pengadilan menetapkan menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar nafkah terhutang sebesar Rp.328.000.000, (tiga ratus dua puluh delapanjuta rupiah);Menimbang, bahwa posita yang mendasari

saling memenuhi kewajiban masingmasing (dalam keadaan tamkinsempurna), tidak jelas;Menimbang, bahwa karena petitum gugatan nafkah lampau tidak didukung olehposita yang jelas, maka gugatan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa petitum gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 3antara lain adalah supaya Pengadilan menghukum Tergugat Rekovensi untukmemberikan biaya Tempat Tinggal/ Maskan Sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas jutarupiah);Menimbang bahwa posita yang mendasari

Rekonpensi menyanggupi apa yangdiminta oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untukmembayar kepada Penggugat Rekonpesi sesuai dengan kesanggupannya tersebut;Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi butir 6antara lain adalah supaya Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, LakiLaki, lahir di Yogyakarta padatanggal 02 Maret 2013 di bawah pengasuhan/hadlonah Penggugat Rekonpensi:;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Putusan Nomor 54K/PM.102/AD/IX/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehSaksi1 Koptu Sabar Edison Rajagukguk, Saksi2 SerdaMakmur Siregar dan Saksi3 Sertu Robinsar Aritonangdipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti jalan keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar hal tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dengan telah mengakuiperbuatanya dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi Koramil 26/Palipi dan SuratKeterangan dari Perwira Seksi Personel tersebutmerupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umumyang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi

harus dipidana maka ia harusdibebani untuk membayar biaya perkara.: Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanansementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan.: Bahwa pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telahselesai dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan danapabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan Majelis Hakimmenilai tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikandir, merusak atau) menghilangkan barang bukti ataumengulangi tindak pidana atau berbuat keonaran makadengan mendasari