Ditemukan 517 data
NG TENG HO
53 — 33
Yunus;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.
ZULKARNAEN
18 — 5
setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan Akte Kematian orangtua Pemohon yangbernama ABDURRAHMAN;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ISMAIL dan saksi HAJUAN;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2019/PN PtkMenimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
YONDNES NAIK TUA SIBORO
30 — 19
yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalahPemohon mohon diberi ijin memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis YONDNESNAIK TUA SIBORO diperbaiki menjadi JONES NAIK TUA SIBORO;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SATINI dan ANDREASANDI;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
71 — 21
bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum Edisi 2007, Balitbang
SUHARDANI HENDRI SUKRI
15 — 7
adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk menambah nama Pemohonpada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis SUHARDANI menjadiSUHARDANI HENDRI SUKRI ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi BARUNIHENDRI.S dan SURIA MAMANSYAH ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
WENDY WIJAYA
17 — 8
dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Kwek Li Eng dan Mok SuiTjeng;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ataspermintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan PengadilanNegen yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
31 — 8
tempat/tanggal lahir Limau Asam, 04 Mei 1970, Umur 44 tahun, pekerjaanmengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Toko Limau Asam,Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir selatanmenjadi Wali dari PEmohon OTMAN PERNANDO PUTRA ;Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah PengadilanNegeri Painan berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonanini;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Penerbit Balitbang
KHOUW NAM HONG
20 — 5
Penetapan No. 458/Pdt.P/2019/PN.Ptk.tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk menambah nama PemohonNAM HONG menjadi KHOUW NAM HONG;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tio Siau Seng danHermanto bin Muhammad Jafar ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
BUSTAMI
16 — 8
tersebut adalahPemohon mohon diberi ijin memperbaiki nama Anak pemohon pada Kutipan AktaKelahiran tersebut yang semula tertulis nama Muhamad Aczaria Iqbal padahalyang sebenarnya adalah Azaria ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Bertus dan Jisan Jusup ;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
16 — 14
SALINAN PUTUSANNomor 0935/Pdt.G/2014/PA.Pbrass) Goal ttl auDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara CeraiGugat antara :Nila Fauzi binti Muchtar Husin, Umur 56 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhirSLTA, pekerjaan PNS Staf Balitbang Propinsi Riau, tempattinggal / kediaman di Jalan Senapelan RT.02 RW. 06 (belakangSurau Irkhas No.10) Kelurahan
RIZA AURELIA
18 — 7
membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi FIASIDA IMA dan AyutMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
AI CHAI
68 — 3
membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P3, dan 3 (tiga) orang saksi, Lim Co Nen , Lie Ki Sang, SeHu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon,;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
SOEI HIONG
19 — 3
orang saksi, yaitu saksi Jo Sui Meng aliasYonny dan Ho Liang Hiang alias Henny;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
TJUNG TJHAT SIAM
15 — 3
Pemohon yang semula tertulis namaTJHAT SIAM ditambah TJUNG, sehingga lengkapnya menjadi TJUNG TJHATSIAM sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan salinanpenetapan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pontianak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakahPengadilan Negeri Pontianak berwenang secara absolut untuk memeriksapermohonan ini ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Penerbit Balitbang
Kamaruddin
17 — 7
diperbaiki menjadi 24 April 1992 dengan alasan Pemohon telahmenggunakan Tanggal Lahir tersebut pada suratsurat penting Pemohon sepertiIjazah SD sampai ijazah terakhir:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Yohana, S.Pd.l dansaksi Kamisyah;Menimbang, bahwa Buku I Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
WIBOWO ADHITYA PRAMONO
78 — 19
PengadilanNegeri Pontianak agar Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu untuk IbuPemohon yang bernama LAKSMINI DEWI yang pada saat ini sedang mengalamiHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2021/PN Ptksakit fisik berupa gangguan fungsi motorik sebagaimana Surat KeteranganKedokteran Nomor: KI/C/RUMKIT/566/2021 yang ditandatangani oleh dr.Kusbiantoro, M.Sc, Sp.S pada Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada Pontianak(P5);Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
LIM MUI NGIM
12 — 3
2 (dua) orang saksi, yaitu saksi A Meng dan saksiRusnawati Als Lim Mui Eng;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
Rustam Taruk SE ahli waris alm So Lingkua
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Bupati Luwu
2.Presiden Republik Indonesia cq Mentri Dalam Negeri cq Gubernur Sulawesi Selatan cq Walikota Palopo
3.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
5.Andrew
6.Haji Musa
7.Johannes alias Awe
8.Ambo Guttu
9.Jantje Lode Wick
10.Ronny Yauri
11.Hengky
12.Charles
13.Herman Sugianto
14.Jufri
15.Thoheni
16.Siswand Maeloa
17.Jimmi
18.Deni
19.Dedi
20.Edi Prayitno
21.Anton
22.Ucok
23.Umar
24.Arkanul
25.Jumang
26.Sardi
27.Nani
28.H. Darwis
29.Hamida
30.Ani Makku
31.Mama Imma
32.H. Ahmad Renreng
33.Zirmayanto SH
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo
3.Pemerintah Kecamatan Wara Kota Palopo
129 — 52
tertanggal O6 Februari 2020, Kuasa Penggugat telahmelakukan pencabutan perkara :Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yangdikeluarkan oleh Balitbang
NORSIAH
18 — 4
Sungai Jawi Kec.Pontianak Kota, yang demikian menunjukkan bahwa tempat kediaman tetap(domisili) Pemohon tersebut merupakan daerah hukum dari Pengadilan NegeriPontianak, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Pontianakberwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan yang diajukanoleh Pemohon ini;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007 padahalaman
ARNI
16 — 3
Muchlis S.Pd.I;Menimbang, bahwa buku II Mahkmah Agung RI tentang pedoman dan tehnisAdministrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA tahun 2007halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 72 ayat (1)UndangUndang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2)huruf a Peraturan