., dan kawankawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum dan Kemanusian Duta KeadilanIndonesia (YLBHKDKI) berdasarkan S.K KEMENKUM & HAMRI, Nomor AHU499.AH.01.04 Tahun 2011 juncto SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH.01.HN.03.03 Tahun 2016 junctoUndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011tentang Bantuan Hukum, berkantor di Komplek DepartemenAgama Jalan Palapa Raya Nomor 5C, Kedoya Selatan, KebonJeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Bahwa Penggugat tidak memiliki biaya untuk berperkara atasPerceraian ini, sehingga Penggugat meminta bantuan melalui LembagaBantuan Hukum untuk berperkara secara Prodeo Probono / Cuma Cuma / Gratis / dibiayai oleh Negara Cq Pengadilan Agama Tuban Jawa Timur dan KEMENKUM HAM RI untuk jasa Advocatnya.Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut, Penggugat mohon kepadaPengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima,memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusansebagai berikut

perjanjian jaul beli antara Abidin Herman dengan PT TMJ tanggal 25 September 2013; 1 lembar foto copy rincian biaya penjualan PT Tekacia dan Abidin Herman 1 lbr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2013 1 lbr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasin tanggal 27 Januari 2014 1 lbr fc legalisir surat somasi perihal PO , tanggal 6 Nopember 2013; 7 Lembar foto copy PO an PT EIKA; 1 lembar foto copy legalisir SK Kemenkum

EIKA, tanggal 11Oktober 2013.3lbr fc legalisir surat perjanjian jaul beli antara Abidin Herman dengan PTTMJ tanggal 25 September 2013;1 lembar foto copy rincian biaya penjualan PT Tekacia dan Abidin Herman1 Ibr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasin tanggal 25Oktober 2013 1 Ibr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasintanggal 27 Januari 2014 1 Ibr fc legalisir surat somasi perihal PO , tanggal 6Nopember 2013;7 Lembar foto copy PO an PT EIKA;1 lembar foto copy legalisir SK Kemenkum

EIKA, tanggal 11Oktober 2013.3lbr fc legalisir surat perjanjian jaul beli antara Abidin Herman dengan PTTMJ tanggal 25 September 2013;1 lembar foto copy rincian biaya penjualan PT Tekacia dan Abidin Herman1 Ibr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasin tanggal 25Oktober 2013 Ibr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasintanggal 27 Januari 2014 1 Ibr fc legalisir surat somasi perihal PO , tanggal 6Nopember 2013;7 Lembar foto copy PO an PT EIKA;1 lembar foto copy legalisir SK Kemenkum

EIKA, tanggal 11Oktober 2013.3lbr fc legalisir surat perjanjian jaul beli antara Abidin Herman dengan PTTMJ tanggal 25 September 2013;1 lembar foto copy rincian biaya penjualan PT Tekacia dan Abidin Herman1 lbr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasin tanggal 25Oktober 2013 1 Ibr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasintanggal 27 Januari 2014 1 Ibr fc legalisir surat somasi perihal PO , tanggal 6Nopember 2013;7 Lembar foto copy PO anPT EIKA;1 lembar foto copy legalisir SK Kemenkum

EIKA, tanggal 11Oktober 2013.3lbr fc legalisir surat perjanjian jaul beli antara Abidin Herman dengan PTTMJ tanggal 25 September 2013:1 lembar foto copy rincian biaya penjualan PT Tekacia dan AbidinHerman 1 Ibr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasintanggal 25 Oktober 2013 1 lbrfc surat penolakan dari Bank Artha GrahaBanjarmasin tanggal 27 Januari 2014 1 Ibr fc legalisir surat somasiperihal PO , tanggal 6 Nopember 2013:7 Lembar foto copy PO anPT EIKA;1 lembar foto copy legalisir SK Kemenkum

EIKA, tanggal 11Oktober 2013.3lbr fc legalisir surat perjanjian jaul beli antara Abidin Herman dengan PT TMJtanggal 25 September 2013;1 lembar foto copy rincian biaya penjualan PT Tekacia dan Abidin Herman 1Ibr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasin tanggal 25 Oktober2013 1 Ibr fc surat penolakan dari Bank Artha Graha Banjarmasin tanggal 27Januari 2014 1 Ibr fc legalisir surat somasi perihal PO , tanggal 6 Nopember2013;7 Lembar foto copy PO anPT EIKA;1 lembar foto copy legalisr SK Kemenkum

MKn nomor 31 tanggal 19 Maret 2020 (Bukti P 6 ) dan telah terdaftar di kantor Kemenkum HAM RI nomor AHU0003524.AH.01.07 Tahun 2020 serta telah terdaftar di kantor PemerintahKabupaten Tulang Bawang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;Bahwa Tanah milik masyarakat adat suaey umpu sebagaimana yangtertuang dalam dokumen PETA tahun 1930 ( Bukti P 7 ) yang kemudiandikuat kan lagi dengan adanya keterangan pengakuan dari masyarakatadat marga tegamoan ( Bukti P 8 ), masyarakat adat marga buaey bulan(Bukti

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kemenkum HAM Rl, Surat Bukti Pendaftaran Nomor : AHU- 99.AH.04.03-2019 tanggal 2 April 2019, Berkantor di Ramsudin Manullang Lawyers, beralamat di Jl.

Sebab dari penelusuran Penggugat di Kanwil Kemenkum dan HAM, terbuktibahwa perjanjian Kredit ini tidak tercatat dalam buku pendaftaran Akta Fidusia yang dibuatNotaris.

maka membuktikanbahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian PembiayaanBersama dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No. 065710200390, tertanggal 2Juli 2010;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian Pembiayaan Bersamadengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia No.065710200390, tertanggal 2 Juli 2010 tersebutbukanlah perjanjian yang sesuai dengan undangUndang No. 42 tahun 1999 tentang JaminanFidusia, sebab dari penelusuran Penggugat di Kanwil Kemenkum

., DKK Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum(Paralegal) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan KemanusianDuta Keadilan Indonesia (YLBHKDKI) SK KEMENKUM & HUM R.1I.

KEMENKUM &HAM R.I. Nomor M.HH.02.HN.03.03 Tahun 2016 jo. UndangUndang R.I.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Desember 1987,agama Islam, pekerjaan Honorer Kementerian AgamaMelawi, Pendidikan Diploma Ill, tempat kediaman diMelawi sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 26 Juli 1992, agamaIslam, pekerjaan Honorer di Kemenkum

Tawabu Mineral Resource diSisminbakum DIRJEND AHU namun di sisminbakum atau sistemadministrasi badan hukum Dirjend AHU Kemenkum HAM RI profil PT.Tawabu Mineral Resource tidak dapat dibuka dan tercantum kalimatbertinta merah: "untuk sementara data Perusahaan ini tidak dapatditampilkan.Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 20:00 WIB,bertempat di The Peak Apartement (Frazer Residence) Jakarta, saksi DavidLee mengajak saksi Arman Sugianto dan saksi H.

Tawabu Mineral Resource diSisminbakum DIRJEND AHU namun di sisminbakum atau sistemadministrasi badan hukum Dirjend AHU Kemenkum HAM RI profil PT.Tawabu Mineral Resource tidak dapat dibuka dan tercantum kalimatbertinta merah: "untuk sementara data Perusahaan ini tidak dapatditampilkan.Halaman 9 dari 23 hal Put.

Notaris di Jakarta ;Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan para terdakwa, bahwa saksi Drs.IBRAHIM HASAN dan para Terdakwa mengadakan RUPS LB tanggal 30 Juli 2012adalah berdasarkan kepada Akta No. 08 tanggal 05 Mei 2009 yang dibuat oleh NotarisYENITA ASMAWEL, SH. yang telah mendapat pengesahan dari KEMENKUM. HAM.RI. dengan Keputusan No. AHU38311.AH.01.02.

Pembangunan Sumbar, sejumlah : 224 saham / Rp. 224.000.000, (dua ratus duapuluh empat juta rupiah) ; Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta dipersidangan berdasarkanketerangan saksisaksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan para terdakwa, bahwaAkta No. 04 tanggal 09 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris SETIAWAN, SH. ternyatatelah diaktakan dalam dua versi yang berbeda dan ternyata juga akta tersebut belumterdaftar / belum mendapat pengesahan dari KEMENKUM. HAM.

Notaris di Padang, juga belum terdaftar / belum mendapat pengesahandari KEMENKUM. HAM. RI. ; =n nnnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas timbul suatupermasalahan yang mendasar, yaitu, Akta manakah yang berlaku dan sah menuruthukum dan apakah kedudukan para Terdakwa dan saksi Drs. IBRAHIM HASAN sahatau tidak selaku Pengurus PT.

dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanda Aceh dalam pertimbangan hukumnya yaitu:sea Halaman ke31 paragraf ketiga ....Menurut Majelis Hakim bahwasebutan Tim Mediasi dalam surat keputusan tersebut adalah bukan/tidak indentik dengan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, institusi/Iembaga mana yang sebelummenjalankan tugas dan fungsinya, susunan anggotanya diisyaratkan untukdisampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia (Kemenkum

indentik dengan Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik adalah pertimbangan hukum keliru dan salahdalam menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut patut dibatalkan menuruthukum karena telah tidak sesuai menurut hukum ;4 Bahwa kemudian selanjutnya dalam pertimbangan hukum Pengadilan NegeriBanda Aceh pada halaman ke31 paragraf ketiga, telah menyebutkan susunananggotanya diisyaratkan untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum

Gulak galik Teluk betung utara bandar lampung, adapunsaksi bekerja sebagai Notaris di alamat tersebut sejak tahun 2010sampai dengan sekarang.Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Tjk Bahwa dasar saksi di tunjuk sebagai Notaris di wilayah kota Bandarlampung sesuai dengan SK dari KEMENKUM HAM RI tahun 2010,adapun saksi bertindak sebagai PPAT sesuai dengan surat keputusandari Menteri Agraria ATR/BPN tahun 2010, dapat saya jelaskan tugasdan kewenangan saksi sebagai Notaris / PPAT yaitu Memproses

Melampirkan Akte pendirian PT oleh Notaris yang sudah disyahkan oleh KEMENKUM HAM RI.Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Tjk NPWP. SIUP/SITU/TDP/HO.. Struktur organisasi PTnya. Copy KTP Pengurus Kepesertaan sebagai anggota dari Asosiasi, bisa REI (Realestate Indonesia), APERSI, ASPERI.b) Legalitas Proyek yaitu sebagai berikut: Sertifikat bisa nama perusahaan atau nama salah satupengurus dalam perusahaan tersebut .

diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan maksimalRp.4.000.000 (empat juta rupiah)/ bulan, dengan pembiayaan oleh pihakyang di tunjuk pada saat itu Bank BTN, luas tanah tidak lebih dari 72 m2,jenis rumah type 36 m2. dan syaratsyarat dokumen administrasi yangwajib di penuhi oleh badan usaha atau badan hukum berupa perusahaandidalam membangun dan menjual rumah subsidi tersebut adalah berupadokumen, badan hukum berupa PT, yang memiliki akte pendirianperusahaan yang di ketahui oleh Notaris, dan Kemenkum

peruntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)/ bulan, dengan pembiayaan oleh pihak yangdi tunjuk pada saat itu Bank BTN, luas tanah tidak lebih dari 72 m2, jenisrumah type 36 m2. dan syaratsyarat dokumen administrasi yang wajib dipenuhi oleh badan usaha atau badan hukum berupa perusahaan didalammembangun dan menjual rumah subsidi tersebut adalah berupa dokumen,badan hukum berupa PT, yang memiliki akte pendirian perusahaan yangdi ketahui oleh Notaris, dan Kemenkum

Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Rl cq Menkum HAM Rl cq Dirjen Adm Hukum Umum Kemenkum HAM Rl

M Yusuf Abdullah dan Andi Taha juga beberapa kali mendatangikantor Kemenkumham RI di Jakarta mengurus tindak lanjut berita acara hasilmediasi tersebut dan mempengaruhi saksi Abdul Bari Azed selaku SekjenKemenkumham maupun Terdakwa IMAM SANTOSO, SH, MM selaku KaroPerencanaan Kemenkum agar ganti rugi tanah Lapas Klas II A Pontianaksegera direalisasikan;Bahwa dalam beberapa kali kedatangan saksi Alfiansyah, Budi Gunawan,saksi Drs.

Direktur AnggaranIIl mengirim undangan kepada 1) Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkum 2)Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenkum, yaitu melalui surat Nomor :UND101/AG.5/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Undangan PenelaahanUsul Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat);Bahwa setelah dilakukan rapat penelaahan dimaksud, kemudian DirjenAnggaran c.q. Direktur Anggaran III yaitu saksi Sambas Mulyana mengirimsurat kepada Sekretariat Jenderal u.p.

Tanah yang dikuasai Lapas KlasIl A Pontianak tidak ada alas haknya baik berupa surat tanah maupunsertifikatnya yang nenyatakan tanah tersebut adalah milik Kemenhum danHAM dan belum merupakan Aset Kemenkum dan HAM;Hal. 91 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016e. Tanah kepunyaan H Nursiah tersebut telah memperoleh kekuatan hukumberupa sertifikat Nomor 29595 atas nama Hj Nursiah yang berada dalamtanah yang dikuasai oleh Lapas Klas II A Pontianak;f.

KEMENKUM & HAM No. AHU5026.AH.01.04 Tahun 2011 Jo. SK KEMENKUM & HAM No.

EDDY R SUSANTO dan bukti transfer tersebutdikirimkan kepada Sdr.EDDY R SUSANTO , kemudian sandal pesanan tersebutdating dikirimkan melalui jasa pengiriman PT.BARAKA SARANA TAMA ;Bahwa semua produk milik PT.AEIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRIdengan menggunakan merk EIGER telah di daftarkan secara resmi di DirjenHAKI Kemenkum dan HAM R.I., Semuanya ada 14 (empat belas) buahSertipikat ;Saksi menerangkan bahwa barang yang diproduksi oleh PT.

EDDY R SUSANTO dan bukti transfer tersebutdikirimkan kepada Sdr.EDDY R SUSANTO , kemudian sandal pesanantersebut dating dikirimkan melalui jasa pengiriman PT.BARAKA SARANATAMA ; Bahwa benar semua produk milik PT.AEIGERINDO MULTI PRODUKINDUSTRI dengan menggunakan merk EIGER telah di daftarkan secararesmi di Dirjen HAKI Kemenkum dan HAM R.I., Semuanya ada 14 (empatbelas) buah Sertipikat ; Bahwa berdasarkan ukti tersebut kami melaporkan temuan tersebut kepadapemilik (Owner) PT.EIGERINDO MULTI PRODUK

KEMENKUM & HAMNo. AHU5026.AH.01.04. Tahun 2011 Jo. SK.KEMENKUM & HAM No. M.HH01.HN.03.03Tahun 2016, berdomisili di Jalan Daan MogotNo.19 C Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai"Penggugat";melawanLahir Jakarta xx Desember xxxx, Agama Islam,Alamat semula di Jl.

., (satu milyar rupiah), apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan.Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuhdan berkembang dalam masyarakat, yang menghendaki agar pelaku tindakpidana tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya, Terdakwa seorangPNS yang bertugas di Kantor Kemenkum dan HAM, seharusnya Terdakwatidak melakukan tindak pidana ini dan juga perbuatan Terdakwa tersebuttidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas

Oleh karenanya Tergugattetap bertahan dan sampai sekarang tetap masih seatap dalam rumahtempat kediaman bersama isteri dan anak.Bahwa kemudian Tergugat menanggapi poin 5 dan 6 dalam replikPenggugat, memang menggunakan bantuan Hukum dari LBH ALBANNALamongan, sebagai Lembaga Pemberi Bantuan hukum yang dipercayaPermerintah, dalam hal ini Kemenkum HAM RI, untuk membantu orangorang yang tidak mampu dalam menghadapi persoalan hukum, termasukTergugat, tanpa biaya untuk fee pengacara.