melanggar hukum;Bahwa apa yang didalilkan penggugat diatas sungguh tidak berdasar,karena permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2223 atasnama Tergugat II yang dimohonkan oleh Tergugat dengan luas 145 M2telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanahberdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku;Bahwa terhadap tuduhan Tergugat telah melakukan manipulasi/pemalsuan Akta Jual Beli sudah dilaporkan kepada POLRES Sukoharjo oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2014 dengan SPPL

nomor:B/142/V/2014/Reskrim dan SPPL nomor: B/259/IX/2014/Reskrimtertanggal 5 September 2014 tentang tindak pidana Pemalsuan TandaTangan dan Akta Jual Beli.

Bahwa terhadap tuduhan Tergugat Rekonvensi tentangPenggugat Rekonvensi' telah melakukan manipulasi/pemalsuan Akta Jual Beli sudah dilaporkan kepada POLRES Sukoharjo tertanggal 17 Mei 2014 dengan SPPL nomor:B/142/V/2014/Reskrim dan SPPL nomor:B/259/1X/2014/Reskrim tertanggal 5 September 2014 tentangtindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan dan Akta Jual Beli.Bahwa terhadap laporan tersebut penyidik telah memanggildan memeriksa yang antara lain : Sri Woto SE., selakukaryawan Bank Sarana Surakarta Ventura

PDSI dapatmenyetujui dengan Surat Penunjukkan Nomor: 478/SPPL/DSI 0000/2010SO, tanggal 28 September 2010 yang diikuti dengan Purchase Order (PO)Nomor 01/C.10.043 tanggal 07 Oktober 2010;Pelaksanaan dari Surat Penunjukkan dan PO tersebut pada angka 4)dilakukan dengan:a. Pemohon Banding membeli barang yang dibutuhkan dari TescoCorporation, Canada dengan harga USD 3,298,000.00 yangpelunasannya setelah Pemohon Banding menerima pembayaran dariPT. PDSI;b.

Services Indonesia, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diwajibkan ikut membantu pengurusan dokumenimpor dan mengawal barang masuk ke gudang PTI Pertamina DrillingServices Indonesia di Sunter Jakarta;Bahwa atas tender yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembai (semulaPemohon Banding) tersebut PT Pertamina Drilling Services Indonesia dapatmenyetujui dan melakukan penunjukkan dengan Surat Penunjukkan NomorHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1833/B/PK/PJK/2016478/SPPL

perdagangan sesuai pasal 1 UU No 7Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang danjasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah negara dengantujuan pengalinan hak atas barang dan jasa yang memperoleh imbalandan kompensasi;Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN MrhBahwa untuk jjin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akanmemproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor IndukBerusaha (NIB), Surat lji Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin PengelolaanLingkungan (SPPL

puluhlima) tabung gas kosong dan sudah dibeli masyarakat;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh Bahwa Tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dikirim dari agenkerumah Saksi Rahmadi pada tanggal 25 September 2020 dan diantar kerumah Terdakwa Khairullah pada tanggal 26 September 2020; Bahwa untuk jjin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akanmemproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor IndukBerusaha (NIB), Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin PengelolaanLingkungan (SPPL

perdagangan yangdiberikan oleh Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perizinan yaitu Surat IzinUsaha Perdagangan tabung LPG 3Kg dan dalam hal ini perizinan tersebutdikeluarkan oleh Menteri yaitu. menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan dan merujuk pada keterangan ahli bahwauntuk jin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi ataumemperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat ljinUsaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Penggugat/TerbandinQ) ; Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah pembatalandiatas telah sesual dengan peraturan perundangan yangberlaku; Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang PenyelenggaraanPengelolaan Lahan bahwa Pengalokasian lahan berakhir karena dibatalkansebelum waktunya berakhir, karena tidak dipenuhi syaratsyarat atau kewajibankewajiban yang tertuang dalam SPPL

tanggal 04 April 2011;- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1466/149/10/12/B/86/Nas, tanggal 16 Januari 1986;- Copy Surat Izin Nomor : 517/092/BMMPPT/2016, tanggal 29 Juni 2016, tentang Izin Gangguan;- Copy Surat NPWP : 02.474.096.1-421000;- Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0682/WPJ.09/KP.0803/2005, tanggal 28 September 2005;- Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM-092/WPJ.09/KP.0803/2006, tanggal 24 Maret 2006;- Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Bib Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0682/WPJ.09/KP.0803/2005,tanggal 28 September 2005; Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM092WPJ.09/KP.0803/2006, tanggal 24 Maret 2006; Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Nomor6671/614/KLH, tanggal 19 Agustus 2011, Perihal Pemantauan; 1 (Satu) lembar dokumen Rekapitulasi batu CV Karya Mekar dari Suplier H.Usep Uce;Tetap terampir dalam berkas perkara;4.

Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No.102432604173, tanggal 4 April 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor :1466/149/10/12/B/86/Nas tanggal 16 Januari 1986, Surat jin Nomor :517/092/BMPPT/2016 tanggal 29 Juni 2016 Tentang jin Gangguan, NPWP :02.474.096.1421000, Surat Keterangan Terdaftar No. : PEM.0682/WPJ.09/KP.0803/2005, tanggal 28 September 2005, SuratPengukuhan Perusahaan Kena Pajak No. : PEM092/WPUJ.09/KP.0803/2016tanggal 24 Maret 2006, dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan(SPPL

Komanditer Nomor :102432604173, tanggal 04 April 2011;Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1466/149/10/1 2/B/86/Nas, tanggal16 Januari 1986;Copy Surat Izin Nomor : 517/092/BMMPPT/2016, tanggal 29 Juni 2016, tentangZin Gangguan;Copy Surat NPWP : 02.474.096.1421000;Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0682WPJ.09/KP.0803/2005,tanggal 28 September 2005;Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM092WPJ.09/KP .0803/2006, tanggal 24 Maret 2006;Copy Surat Pernyataan Paengelolaan Lingkungan (SPPL

Nomor :102432604173, tanggal 04 April 2011; Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1466/149/10/12/B/86/Nas, tanggal16 Januari 1986; Copy Surat Izin Nomor : 517/092/BMMPPT/2016, tanggal 29 Juni 2016, tentangZin Gangguan; Copy Surat NPWP : 02.474.096.1421 000; Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0682WPJ.09/KP.0803/2005,tanggal 28 September 2005; Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM092WPJ.09/KP .0803/2006, tanggal 24 Maret 2006; Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Nomor :102432604173, tanggal 04 April 2011; Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1466/149/10/12/B/86/Nas,tanggal 16 Januari 1986; Copy Surat Izin Nomor : 517/092/BMMPPT/2016, tanggal 29 Juni 2016,tentang lan Gangguan; Copy Surat NPWP : 02.474.096.1 421000; Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM0682/WPJ.09/KP.0803/2005,tanggal 28 September 2005; Copy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No : PEM092WPJ.09/KP .0803/2006, tanggal 24 Maret 2006; Copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Cabang Surabayatelah mengirimkan surat kepada Penggugat yang intinya SertipikatJaminan Hutang akan lelang, sebagaimana suratnya dengan Nomor :1050/SPPL/PUNDIBASRA/10/16 tanggal 13 Oktober 2016, perihalPemberitahuan Pra Lelang ; 6. Bahwa setelah Penggugat menerima surat dari PT. Bank PundiIndonesia Tbk.

Bank Banten Tbk.)sebagaimana suratnya Nomor : 1050/SPPL/ PUNDIBASRA/10/16tanggal 13 Oktober 2016, perihal Pemberitahuan Pra Lelang ;Bahwa Sertipikat Obyek sengketa tetap menjadi Jaminan Hutangpada PT. Bank Pundi Indonesia Tbk. Cabang Surabaya yang sekarangmenjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dan tidakpernah diperjual belikan oleh Penggugat kepada pihak lain ;Bahwa sebagaimana Surat dari PT.

Bank Pundi Indonesia Tbk.Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Penggugat yakni suratdengan Nomor : 1050/SPPL/PUNDIBASRA/10/16 tanggal 13 Oktober2016, perihal Pemberitahuan Pra Lelang, seharusnya SertipikatObyek Sengketa yang dijadikan Jaminan Hutang setidaknyadilakukan pelelangan dimuka umum, apabila sampai dengan bataswaktu yang diperjanjikan, Hutang Penggugat kepada PT. Bank PundiIndonesia Tbk. Cabang Surabaya tidak terselesaikanPerkara Nomor : 133/G/2018/PTUN.SBY.

Sudah hampir 2 tahun; Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan sesuai pasal 1 UU No 7Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang danjasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah negara dengantujuan pengalihan hak atas barang dan jasa yang memperoleh imbalandan kompensasi; Bahwa untuk jjin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akanmemproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor IndukBerusaha (NIB), Surat lji Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin PengelolaanLingkungan (SPPL

dengan rincian 30 tabung LPG berasal dari pembelian pada SaksiRahmadi, dimana dari 30 tabung tersebut 12 buah tabung LPG sudah terjualkepada masyarakat dan 18 (delapan belas) tabung masih ada isinya,sementara sisa 13 tabung yang disita adalah milik Terdakwa sendiri danbukan dibeli dari Saksi Rahmadi; Bahwa untuk jjin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akanmemproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor IndukBerusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin PengelolaanLingkungan (SPPL

perdagangan yangdiberikan oleh Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perizinan yaitu Surat IzinUsaha Perdagangan tabung LPG 3Kg dan dalam hal ini perizinan tersebutdikeluarkan oleh Menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan dan merujuk pada keterangan ahli bahwauntuk jin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi ataumemperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat IjinUsaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanoa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas LingkuhanHidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasanTanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolahlahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yangterbuat dari besi ( Daftar Pencarian Barang), kKemudian setelah hasilimasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan denganmenggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya

Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanoa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas LingkuhanHidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasanTanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolahlahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yangterbuat dari besi ( Daftar Pencarian Barang), kemudian setelah hasilimasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan denganmenggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya

kepadaterdakwa dengan harga Rp.28.000.000 ( dua puluh delapan juta)termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihatlokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahantersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000, (dua puluhdelapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudianterdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala DesaKesuma.Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanpa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

16 Tahun 2009 tentangTata Bangunan:Kabupaten BandungPermohonan = izin = mendirikandan/atau mengubah fungsidan/atau mengubah bangunandiajukan secara tertulis kepadaBupati sesuai dengan tata caradan persyaratan yang ditetapkanoleh Bupati;Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1Peraturan Bupati Bandung No. 33Tahun 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bandung Nomor 16Tahun 2009Bangunan:Tentang TataPersyaratan Administrasi untukbangunan dengan fungsi usahaadalah: dokumen(Amdal/ukl/upl/sppl

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersebutyaitu:a) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 (satu) lembar;b) Photocopy Tanda Bukti Kepemilikan Tanah, dapat berupa salah satudari surat berikut: Sertifikat Tanah (Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), HakGuna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP); Girik Tanah atau Milik Adat; Akta Jual Beli; Sewa;c) Photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);d) Photocopy Akte Pendirian Perusahaan;e) Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Tanah (IPT);f) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/SPPL

perumahan untuk masyarakatberpenghasilan rendah sesuai persyaratan UndangUndang, berupa : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (RKK) dari Dinas Pekerjaan Umum danTata Ruang Kota Baubau, Nomor : 600/60/III/2018; Izin prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Kota Baubau, Nomor : 640.6/009/IP/IV/2018; Site Plan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Kota Baubau; Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

tahun2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.Bahwa Ahli tidak tahu persis mengenai jenis tanaman varietas local di KabupatenPelalawan, agar penyidik menanyakan kepada instansi terkait yang membidangihal tersebut.Bahwa bahwa pada lokasi yang dibakar tersebut saudara SUTAN HUTASUHUTAls SUHUT belum ada menyampaikan Surat Pernyataan PengelolaanHalaman 18 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.SusLH/2016/PNPLWLingkungan (SPPL

lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua)hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebin dahulu ijin kepada kepaladesa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapiketerangan musim hujan dalam batas normal dari BMKG, kemudian dilakukanoleh masyarakat hukum adat untuk tanaman variates local dan diawasi secaramelekat, maka pembakaran boleh dilakukan ; Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belummenyampaikan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua)hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebin dahulu ijin kepada kepaladesa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapiketerangan musim hujan dalam batas normal dari BMKG, kemudian dilakukanoleh masyarakat hukum adat untuk tanaman variates local dan diawasi secaramelekat, maka pembakaran boleh dilakukan ;Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembakaran lahan, terdakwa belummenyampaikan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Nomor 1012 K/PDT/20131.22.1.23.1.24.batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan : HadiSebelah Selatan berbatasan dengan : DarmansyahSebelah Timur berbatasan dengan : ImanSebelah Barat berbatasan dengan : DalminSesuai dengan Surat Pernyataan Pembukaan Lahan (SPPL) tanggal05 Januari 1983Wenefrida Paulina Sinum, memiliki sebidang lahan/tanah perwatasanyang terletak di RT RW I, Joyo Mulyo Desa Lempake, KecamatanSamarinda llir, sekarang berubah menjadi Kelurahan Lempake,Kecamatan Samarinda

Susaeri.Surat Pernyataan Pembukaan Lahan (SPPL) tanggal 05 Januari 1983a.n. Didik Suharyanto.Surat Jual Lahan Perbatasan (SJLP) tanggal 02 Januari 1984 a.n.Wenefrida Paulina Sinum.Surat Pernyataan Pemilikan Tanan (SPPT) tanggal 10 April 1987 a.n.Hal 23 dari 53 hal. Put. Nomor 1012 K/PDT/201326.2728.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Lilik Muji Astuti.Surat Pernyataan Pemilikan Tanan (SPPT) tanggal 10 September 1980a.n.

Jabba.Surat Pernyataan Pemilikan Lahan (SPPL) tanggal 25 Agustus 1993 a.n.Habri.Surat Keterangan Untuk Melapaskan Hak Atas Tanah tanggal 26Februari 1992 a.n. M.Ali Mansur.Surat keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25Agustus 1991 a.n. M. All Mansyur.Surat Keterangan Tanah Perbatasan (SKTP) tanggal 15 Mei 1975 a.n.Saeer Rembang.Surat Penguasaan Pemilikan Tanah (SPPT) tanggal 12 Desember 2002a.n. Saji.Surat Penguasaan Pemilikan Tanah (SPPT) tanggal 03 Agustus 1983a.n.

sebidang lahan/tanah perwatasan yangterletak di RT RW I, Joyo Mulyo Desa Lempake, KecamatanSamarinda llir, sekarang berubah menjadi Kelurahan Lempake,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan ukuranpanjang : 150 m, lebar : 100 m atau seluas 15.000 m* dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan : HadiSebelah Selatan berbatasan dengan : DarmansyahSebelah Timur berbatasan dengan : ImanSebelah Barat berbatasan dengan : DalminSesuai dengan Surat Pernyataan Pembukaan Lahan (SPPL

surat ukurnomor 01261/ Sidoarum/2004; 5) Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup(SPPL);6) Surat Kuasa Khusus disertai fotokopi KTP penerima kuasakarena pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain yaituSdr. HarryWahyudi:; 7) Menandatangani surat pernyataan sanggup mematuhipersyaratan tata bangunan dan lingkunganHal 25 dari 101 hal.PUTUSAN No.01/G/2013/PTUN YK. 8) Denah lokasi;d.

Surat pernyataan pengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup (SPPL);6. Surat Kuasa Khusus disertai fotokopi KTP penerimakuasa karena pengurusannya dikuasakan kepada pihaklain yaitu Sdr. HarryWahyudi:; 7. Menandatangani surat pernyataan sanggup mematuhipersyaratan tata bangunan dan lingkungan8. Denahlokasi; c.

,luas tanah 141 m2 surat ukur Nomor01261/2004 ; Fotokopi Sesuai dengan aslinya Gambar Site plan(rencana tampak bangunan) Ruko Sidoarum di lokasiSidoarum, Godean,Sleman; a Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauanlingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660.3/1166/2012,yang dibuat oleh Sriyono Hadi Putro, A.Md. tanggal 31Juli 2012;Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan danPemberian Kuasa dari Sriyono Hadi Putro, A.Md.kepada Harry Wahyudi untuk menguruskan

Sriyono Hadi Putro A.Md, luas tanah141 m2 Surat Ukur Nomor : 01261/2004 ;T 2Int 6: Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Site Plan(rencana tampak bangunan) Ruko Sidoarum di Lokasi Sidoarum,Godean, Sleman ; T 2Int 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PernyataanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL ) ; T 2Int 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataandan Pemberian Kuasa dari Sriyono Hadi Putro, A.Md. kepada HarryWahyudi untuk menguruskan Izin Mendirikan Bangunan diatasSHM Nomor

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ataukegiatan (Pasal 1 angka 35 UU 32/2009).Bahwa di Indonesia usaha dan/atau kegiatan terkait dengan dokumenlingkungan hidup dibagi menjadi tiga katagori, yaitu :a. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal,b. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL, danc. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL

terhadap lingkungan hidup sebagaimana diaturpada Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup.Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UU 32/2009,usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdalwajib memiliki UKLUPL dan Pasal 35 ayat (1) UU 32/2009 lebih lanjutmenyebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapidengan UKLUPL wajib membuat surat penyataan kesanggupanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL

Tatacara penetapannya rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL dan SPPL oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya adalah sebagai berikut : Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidaktermasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajibAmdal;Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/ataukegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampaktersebut; Periksa peraturan yang telah ditetapkan oleh menteriDepartemen/sektor atau kepala LPNK tentang jenis rencana usahadan/atau kegiatan wajio UKLUPL untuk ditetapkan menjadi usahadan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL; Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebutuntuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/ataukegiatan tersebut memerlukan UKLUPL atau SPPL

; Tetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajibdilengkapi dengan UKLUPL atau SPPL;Bahwa dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memilikiUKLUPL atau SPPL, gubernur atau bupati/walikota dapat mengacu padaperaturan perudangundangan atau pedoman teknis yang telah ditetapkanoleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) sepertiPeraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan JenisRencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang WajibDilengkapi

Uban Mas Nomor0004/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Hal. 277 dari 334 hal. Put.

Nomor 540 K/PID.SUS/201783)84)85)86)87)88)89)90)91)92)93)94)95)96)97)98)99)Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Karya Insan CemerlangNomor : 0005/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Berkah Abadi Nomor0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Dua Bersaudara Nomor0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Syazlina Bilazh Nomor0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan

Uban Mas Nomor0004/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Karya Insan CemerlangNomor : 0005/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Berkah Abadi Nomor0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Dua Bersaudara Nomor0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Syazlina Bilazh Nomor0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada

dari PPK kepada CV Berkah Abadi Nomor0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Dua Bersaudara Nomor0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Syazlina Bilazh Nomor0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Hervi Nomor : 0009/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Hassyifah Nomor0010/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Berita Acara Pemeriksaan

/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Karya Insan CemerlangNomor : 0005/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Berkah Abadi Nomor0006/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Dua Bersaudara Nomor0007/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Syazlina Bilazh Nomor0008/PPK/SPPL/2014 tanggal (tanpa tanggal);Copy Surat Pesanan dari PPK kepada CV Hervi Nomor0009/PPK/SPPL

Surat Keterangan Domisili Usaha ;3.5.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) ; 4. Bahwa selain persyaratan tersebut diatas, Penggugat juga telahmelakukan pembayaran pajak ke Dinas Pendapan Daerah Kota Batam5.

Happy Land......................ccccccee cece eee e eee (Bukti P6) ;Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), pemrakarsa :CV. Happy Land, kegiatan : Arena Permainan Anakanak & Keluarga, lokasi : Sagulung Mall Lt.3 Blok C1,C2 & C3 Kel. Sagulung Kota, Kec.SAQUIUNG................00cecccccceccccceeceeeeeeeeeeesseeeee (Bukti P7) ;Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Happy LandNomor : 04 tanggal 01 Oktober 2014.........

Happy Land (bukti P5); Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanggal 23 Februari 2015 (bukti P6 =T2); Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) atas nama CV. Happy Land dari BadanPengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam (bukti P6); Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Happy Land Nomor: 4tanggal 1 Oktober 2014 dihadapan Notaris Titik Aminah, SH.,M.Kn. di Batam (bukti P8);Surat Keterangan atas nama Ben Sugeng dari PT.

bekerja di DinasPertambangan ;Bahwa sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan tugasdan tanggung jawab ahli antara lain melaksanakan penyiapanbahan perusahaan pertambangan dan ijin dispensasi penggunaanalat berat dan atau alat mekanis ;Bahwa syaratsyarat yang mesti dipenuhi jika seseorang maumengurus ijin penambangan antara lain :e Foto copy KTP pemohon ;e Foto copy akta pendirian perusahaan11Penguasaan lahan ;Bukti lunas PBB tahun terakhir ;Peta lokaksi yang dimohon ;Pernyataan kajian lingkungan (SPPL

DinasPertambangan ;Bahwa sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan tugasdan tanggung jawab saya antara lain melaksanakan penyiapanbahan perusahaan pertambangan dan ijin dispensasi penggunaanalat berat dan atau alat mekanis ;Bahwa syaratsyarat yang mesti dipenuhi jika seseorang maumengurus ijin penambangan antara lain :e Foto copy KTP pemohon ;e Foto copy akta pendirian perusahaane Penguasaan lahan ;e Bukti lunas PBB tahun terakhir ;e Peta lokaksi yang dimohon ;e Pernyataan kajian lingkungan (SPPL

ge piLulal sppl Abe SB Sang) Ge Sal Guts aS shay, elHal. 7 dari 11 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2018/PA Mpw.Artinya: Apabila seorang suami bepergian meninggalkan istrinya, maka jikatidak berhalangan baginya untuk kembali, maka Imam Ahmadberpendapat bahwa penetapan waktunya adalah enam bulan karenasaat ditanya: Berapa lama suami boleh meninggalkan istrinya?

.;3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat PerjanjianKesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan RekeningTabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANANo.08/XII/SPKSDB/2017;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project SuryadwipaKarawang Nomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat PerjanjianPemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29September

TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat PerjanjianKesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan RekeningTabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANANo.08/XII/SPKSDB/2017;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project SuryadwipaKarawang Nomor : 001/LPCAARCIV17;1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat PerjanjianPemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/

ARCHINDO DEVELOPMENT yangditandatangani oleh Ridwan Suib ;1 (Satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan LahanNomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017 ;Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 56/PID/2020/PT BDG175)176)177)178)179)180)181)182)183)184)185)1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT.ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KKAHM/X1/2017,tanggal 14 November 2017;1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diriRIDWAN tanggal 29 Maret 2018 ;1 (satu) bundel

S.H., M.H.;117) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian KesepakatanTitipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMIYANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPKSDB/2017;118) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian KerjasamaPengadaan hunian Karyawan;119) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing CooperationAgreement Housing Development Project Suryadwipa KarawangNomor : 001/LPCAARCIV17 ;120) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian PemanfaatanLahan No.14/DII/31/SPPL

ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatanganioleh Ridwan Suib ;174) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan LahanNomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017 ;175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi KaryawanPT.

Usahadan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL;Bahwa usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal adalahusaha dan/atau yang berdampak penting terhadap lingkungan hidupsebagaimana diatur pada Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, usahadan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal makawajib memiliki UKLUPL dan bila usaha

dan/atau kegiatan yang tidakwajib dilengkapi dengan UKLUPL wajib membuat pernyataankesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL);Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 Tahun2009, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal ditetapkanoleh Menteri Lingkungan Hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, rencana usaha dan/atau kegiatan yangwajib memiliki UKLUPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota,Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan

Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebutuntuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/ataukegiatan tersebut memerlukan UKLUPL atau SPPL;e.

Tetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajibdilengkapi dengan UKLUPL atau berdasarkan uraian di atas,dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memilikiUKL UPL atau SPPL, gubernur atau bupatiMwalikota dapatmengacu pada peraturan perudangundangan atau pedoman teknisyang telah ditetapbkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian (K/L) seperti Peraturan Menteri PU No.10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atauKegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang