Ditemukan 205 data
40 — 6
Korban mendapatkan penanganan gawat darurat di Instalasi GawatDarurat dan kemudian di rawat inap untuk observasi dan penanganan lebih lanjut.woneeee Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Hakimakan membuktikan secara Yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umunm ; = Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum denganDakwaan berbentuk alternatif yaitu :Kesatu : melanggar
Drs I DEWA GEDE RAI, MM
Tergugat:
BUPATI BANGLI
396 — 209
PegawaiNegeri Sipil pasal 250 huruf b mengatur bahwa : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila 4a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 ;b. dipidana dengan pidana penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap karenaHalaman 15 dari halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.DPSmelakukan tindak pidana kejahatan Jabatanatau tindak pidana kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umunM
JEMALI LINUS, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
106 — 55
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan atau pidana umunm ; c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
drg. ELISABETH KAKA, MM
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
109 — 31
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan atau pidana umunm ; c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
31 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.2109 K/Pid.Sus/2012puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 07Nopember 2009 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :PEKERJAAN : PEMBUATAN SUMUR ARTESIS, BAK PENAMPUNG,PERPIPAAN DAN HIDRAN UMUNM ; LOKASI : DESA TALAGA KECAMATAN MANCAK ;NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN Rp. 3.394.625,00Il PEMBUATAN SUMUR ARTESIS Rp.100.394.200,00Ill PENGADAAN DAN PEMASANGAN POMPA Rp. 43.260.000,00IV PEMBUATAN BAK PENAMPUNG Rp. 39.415.371,43V PEKERJAAN HIDRAN
42 — 3
mengetahui jika bermain judi adalah dilarang,serta berdasarkan notoire feiten notorious bahwa tidak ada izin daripemerintah untuk segala macam bentuk perjudian di Indonesia, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur tidak ada izin dari penguasayang berwenang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur lkut sertamain judi yang didakan di jalan umum ataupun di pinggirnya maupunditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umunm
363 — 32
Hakim yang mengadili perkara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 155/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 04 September 2013 tentang hari sidang ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor155Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Susunan MajelisHakim yang baru yang mengadili perkara tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat terlampirdalam berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umunm
71 — 18
Unsur Setiap Orang; 24 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalamrumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang ataupribadi pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukansuatu tindak pidang; Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim,terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secaralengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umunm;; Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa ADIBselama persidangan terlihat dalam kondisi
29 — 6
Menyatakan terdakwa SUPLA Bin LUKMAN tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umunm ; 2. Membebaskan terdakwa SUPLA Bin LUKMAN oleh karena itu dari DakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ; 3. Menyatakan Terdakwa SUPLA Bin LUKMAN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAUMELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAMBENTUK TANAMAN2 2222 noo nnn ne nnn cn cence4.
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Liando serta Andris Palar Manoppo;Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negera itu tidakditujukan kepada umunm, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yangdituju;Bahwa objek sengketa ditujukan atau diperuntukkan kepada JamesFerdinand Tiwatu, Linny G.M.
34 — 15
.2.076.000, (Dua Juta TujuhPuluh Enam Ribu Rupiah); 3 33 rrr rrr rrr rr Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin,tanggal 18 Juli 2011 oleh kami: HARRIS TEWA, SH. selaku HakimKetua, IDA BAGUS BAMADEWA PATI PUTRA, SH. dan I GEDE KARANGANGGAYASA, SH. masing masing selaku HakimHakim Anggota,putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011oleh Hakim Ketua dengan didampingi HakimHakim Anggotatersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umunm
116 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 648 K/Pdt.SusPHI/2017Jenis Pelanggaran Kecurangan, terdiri dari 7 poin (yakni teruraidari Nomor. 1 7);Jenis Pelanggaran Ketidakpatuhan, terdiri dari 5 poin (yakni teruraidari Nomor. 8 12);Jenis Pelanggaran Tugas dan Kewajiban, terdiri dari 10 poin(yakni terurai dari Nomor 13 22);Jenis Pelanggaran Keselamatan Kerja, terdiri 2 poin (yakni teruraidari Nomor. 23 24);Jenis Pelanggaran Umunm, terdiri dari 11 poin (yakni terurai dariNomor. 25 35);Berdasarkan kategori Jenis Pelanggaran Pedoman Tindak
185 — 109
Morindo Bangun Sejahtera yang akan dilaksanakanHalaman 11oleh Tergugat berdasarkan objek perkara a quo;2 Bersifat IndividualObjek sengketa dalam perkara a quo yang telah diebutkan di point 1diatas memenuhi sifat individual karena objek sengketa a quo itutidak ditujukan kepada umunm, tetapi untuk tertentu, baik alamatmaupun ha yang dituju sebagimana terlihat didalam keputusantersebut Keputusan Tentang Penciutan Atas Izin Usaha39Pertambangan PT.
105 — 71
PTUNBDGsuatu Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagaiPejabat Tata Usaha Negara yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah ;Bahwa obyek gugatan bersifat ;e Konkret, karena memuat keterangan/Informasi mengenai penolakan untukmemproses Pendaftaran Peralinan hak atas Sertipikat Hak Milik (SHM)) NoSertipikat Hak Milik Nomor : 13/Cikembar, 16/Cikembar, 20/Cikembar danNomor 444/Cikembarj 220222 n nen nnn nnn n enee Individual, karena obyek gugatan tidak ditujukan kepada umunm
96 — 63
tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PEnggugatsebagaimana tersebut diatas;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Il dalam jawabannyatertanggal 22 April 2015 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:EKSEPSITENTANG KOPETENSIABSOLUT,Menimbang, bahwa yang mana atas Eksepsi tentang KopetensiAbsolut, Majelis Hakim telah memutuskan sebagaimana dalam Putusan Selayang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umunm
92 — 25
Andi Ahmad beserta seluruhlampirannya;Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan PenuntutUmum dipersidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yangdiajukan dalam persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umunm,yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan1. Menyatakan terdakwa Andi Hamzah als. Kr. Anca bin H.
36 — 7
Susilo dalam buku Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Penerbit Politeia Bogor Tahun 1993 halamam147, mengemukakan bahwa di muka umunm% artinya di tempat publik dapatmelihatnya;Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 17 Juli 1989 No.
Drs. Paulus Arwalembun
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit
2.Drs.Abdul Choliq Ahmad
Turut Tergugat:
1.Eko Cahyono SH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq WALI KOTA MALANG
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
7.ULMI YUSTIFAH
8.SUBEKHI
9.UDIN WIJAYANTO
10.TOTOK HARIYANTO
11.DIDIK SULISTIYANTO
12.NURELASARI KUSMAWARDHANA
13.TAUFAN TRIWICAKSONO
14.AKIS SWIDIANTO JAYA PERWIRA
15.HENDRO WIDIATMOKO
16.SRIYANI
17.AGUS IMAN SANTOSO
18.ENDANG SUSIANI
19.HERU MARDANU
20.ENNY NOVIANTI
116 — 15
Titel eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan sebagaimanadimaksud dalam pasal 14 ayat 2, obyek hak tanggungan dijual melaluipeleangan umunm .......... OSt 2 nnonane nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nnnOleh karena PENGGUGAT tidak alpa / ingkar janji, maka janji janji bahwaKreditur /TERGUGAT berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melaluipelelangan umum menjadi Batal Demi Hukum.
25 — 12
Dantelah nyata pula peristiwa pemukulan tersebut terjadi di didepan kios milik saksi TAMASH SAISELAR Alias TOMAS yang manaterdapat jalan raya yang sering dilalui warga, sehinggamenurut Majelis Hakim peristiwa pemukulan tersebut terjadiditempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau oleh umunm,Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua denganterangterangan dan secara bersamasama menggunakankekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;Ad : 3.
94 — 101
Dawiah bersama Tergugat Ill lbrahim, sebab batassebelah utara tanah sengketa yang disebutkan para penggugat dalamgugatannya yaitu berbatas dengan TANAH WARISAN LAHANA,sementara fakta di lapangan, tanah sengketa berbatas dengan TANAHPEKUBURAN UMUNM ;Bahwa gugatan para penggugat adalah kekurangan pihak, karenaseharusnya saudarasaudara tergugat Ill bernama St.