., M.Hum. selaku Bupati Tapanuli Tengah dan Pihak Keduaatas nama RUDOLF SITUMEANG, A.Md selaku Ketua KONI KabupatenTapanuli Tengah.e Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2012 bertempat di Kantor KomiteOlahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tepatnya di JalanPadang Sidimpuan Km. 9,5 Kecamatan Pandan Kabupaten TapanuliTengah, Terdakwa RUDOLF SITUMEANG, Amd. selaku Ketua KomiteOlahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah telah merancangatau menyusun Proposal Pencairan Dana Hibah Komite OlahragaNasional

OperasionalAdministrasi Organisasi dan Pembinaan KONI, Peningkatan dasarPengetahuan dan SDM GuruGuru Olahraga dan Pelatih danMemasyrakatkan Olahraga dan Mengolahragakan masyarakat.24yang ditandatangani Pihak Pertama atas nama RAJA BONARANSITUMEANG, SH., M.Hum. selaku Bupati Tapanuli Tengah dan Pihak Keduaatas nama RUDOLF SITUMEANG, A.Md selaku Ketua KONI KabupatenTapanuli Tengah.Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2012 bertempat di Kantor KomiteOlahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapanuli Tengah tepatnya di JalanPadang Sidimpuan

Subur Siregar, S.H, AdvokatPengacaraKonsultan Hukum,berkantor pada Kantor Hukum Badia Raja Siregar SH & Rekan, beralamat Kantor diJalan Jenderal Sudirman No.421, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan PadangSidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan suratkuasa khusus Nomor : 10/KH/SS/VII/2017, yang telah didaftarkan dikepaniteraanPengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor :56/2017/skK pada tanggal 18Agustus 2017;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MELAWAN;Presiden

Menguatkanatas Putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan nomor281/Pid.Sus/202i/PN.Psp tanggal 3 Novenber 2021.Mengadili Sendiri :Menjatuhkan hukuman yang seringanringannya terhadap saya selakuTerbanding ( Terdakwa ) .Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarikeseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat dakwaan, berita acarapersidangan, keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dansalinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor281/Pid.Sus/2021

Berkas perkara Nomor 35/PDT.G/2017/PN Psp. dan salinan putusanPengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 31 Oktober 2017 serta suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 25 April2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan pada tanggal 25 April 2017 dalam Register Nomor35/Pdt.G/2017/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan II pada

satu) buah sarung parang terbuat dari kayu ;1 (satu) helai baju kaus warna hitam tanpa lengan berlumuran darah ;1 (satu) potong celana pendek berlumuran darah ;Masingmasing dirampas untuk dimusnahkan ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.30/PID/2012/PT.MDN.tanggal 22 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan

Tanggungantanggal 01 Maret 2017 diharian New Tapanuli, selanjutnya diberi tandabukti: P16;17.Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Debitur sebagaimanaSurat No. 056/BPRNBP3/I/2017, tanggal 11 Februari 2017 Perihal SuratPemberitahuan Lelang Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda bukti:P17;18.Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 045/2017, tanggal 16 Maret 2017yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negera Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara KPKNLPadang Sidimpuan

Merdeka No. 201 Telp/Fax (0634) 27814 KotaPadang Sidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014, yangtelah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 22/SK/2014/tanggal 21 Mei 2014;LawanPT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN) IV. Persero,bertempat tinggaldi Jin.Letjend Suprapto No. 2 Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasakepadaC.P. SIREGAR, SH., ABDULLAH M. AMIN, SH., BONATUA PAKPAHAN,SH.

., maka menurut hukum Surat Gugatan Yang Tidak menyebutBatas Obyek Tanah Terperkara oleh Putusan Mahkamah Agung RI.No.1559 K/Pdt/1983 dinyatakan obscuur libell, dan gugatan tidak dapatditerima;MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN DALAMPUTUSAN NOMOR : 53/Pdt.G/2018/PNPSP. TELAH MENGABULKANMELEBIHI TUNTUTAN.halaman 39 dari 57 halaman Putusan nomor 479/Padt/2019/PT MDNVII.1. Bahwa jika diperhatikan secara seksama gugatan rekonpensi yang telahdiajukan Para Penggugat dr.

argumentasihnukum dalam Kontra MemoriBanding tersebut diatas, Mohon Kepada Majelis Hakim pada tingkat Bandingyang memeriksa dan memutus perkara Aquo untuk mengambil Putusan yangamarnya sebagai berikut:Mengadili:1 Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:53/Pdt.G/2018/PNPsp tanggal 20 Juni 2019.Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Membaca, surat dari Ketua Pengadilan Negeri Padang sidimpuan

terdakwa meminta tolong kepada kakaknyatersebut untuk mengantarkan terdakwa kerumah teman saya diKampung baru.e Bahwa terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada kakakAHMAD SARIP bahwa terdakwa telah membacok korbanERLITA Pgl LITA kemudian AHMAD SARIP marah kepadaterdakwa kemudian setelah sampai kampung baru terdakwaditurunkan didepan rumah temannya kemudian AHMAD SARIPmemberi terdakwa uang Rp. 200.000, ( dua ratus ribu rupiah ).e Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 terdakwa menaiki angkotmenuju padang sidimpuan

Bahwa yang memalsukan surat jual beli tertanggal 16 Agustus 1978 tersebutsaksi tidak tahu siapa ;e Bahwa kapan dan dimana dipalsukan atau dibuat saksi tidak tahu ;e Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan dari Mahkota Tanjung ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut ;e Bahwa ciriciri tanda tangannya terputus putus kalau aslinya tidak terputusputus karena orangnya cepatcepat kalau menulis ;e Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Mahkota Tanjung ;e Bahwa saksi tinggal di Padang Sidimpuan

terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000.00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telahmenikah secara resmi sesuai syarat islam pada tanggal 14 Desember2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/18/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanPadang sidimpuan Tengah Kota Padangsidimpuan;2.

Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telahmenikah secara resmi sesuai syarat islam pada tanggal 14 Desember2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/18/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanPadang sidimpuan Tengah Kota Padangsidimpuan;2.

tidak membedakan kesalahan dalam artikesengajaan maupun kelalaian.Bahwa berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi kesalahan Tergugat dalam perbuatan hukum a quo adalah sebagai berikut:(1) Tergugat mengajukan permohonan lelang di KPKNL Pematang Siantarpadahal sebagai salah satu pihak dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 9Juni 2014 yang telah sepakat/menyetujui dan mengikatkan diri memilihforum penyelesaian sengketa atau forum pelaksana lelang adalah KPKNLPematang Siantar bukan di KPKNL Padang Sidimpuan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonanlelang di KPKNL Pematang Siantar padahal sebagai salah satu pihak dalamAkta Perjanjian Kredit tanggal 9 Juni 2014 yang telah sepakat/menyetujui danmengikatkan diri memilin forum penyelesaian sengketa atau forum pelaksanalelang adalah KPKNL Pematang Siantar bukan di KPKNL Padang Sidimpuan(Tergugat Il) sebagaimana Pasal 4 Akta Perjanjian Kredit;2.

Wwww.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.Bahwa sampai dengan dilaksanakan lelang pada tanggal 26 September 2018,tidak ada keberatan bantahan/gugatan dari pihak lain atau pihak ketiga.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 /PMK.01/2016tentang Perubahan Atas' Peraturan Menteri Keuangan Nomor170/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Lamipiran Il, dijelaskan bahwa lokasidan wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang Sidimpuan

Sibuhuan, untuk dan atas nama sertamewakili Pemberi Kuasa atas jabatannya tersebut sebagai Tergugat dalamPerkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/2013/PN.PspSbh di Pengadilan NegeriPadangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa dari KANCA SIBUHUANMOKHAMAD TAUFIK EFFRIANTO, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Register Nomor :168/ 2013/SK tertanggal 06102013 ;2 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)Padangsidimpuan, beralamat di Jalan Kenanga No. 99 Padang sidimpuan

KantorWilayah DJKN Sumatera Utara yang merupakan Instansi atasan dari TurutTergugat ;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidimpuan bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakanbagian dari badan hukum yang disebut Negara di mana salah satu Instansi atasandari Turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. KementerianKeuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. KantorWilayah DJKN Sumatera Utara.

Oleh karena itu Turut Tergugat tidak mempunyaikualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jikatidak dikaitkan badan hukum induknya dan Instansi atasannya ;Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman (satu) dalam gugatan ParaPenggugat, dimana Para Penggugat menyebutkan Persoon Turut Tergugat dalamsurat gugatan Para Penggugat langsung ditujukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Padang Sidimpuan dengan tidak mengaitkan Instansiatau Unit atasan Turut

PekerjaanPadang Sidimpuan.: Islam.: Direktur CV Manyabi Group.Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015 ;2. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan06 April 2015 s/dtanggal 05 Mei 2015;sejak tanggal3.

Selatan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2011dengan menandiangani progeras pelaksanaan pekerjaan dan Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan sehingga seolaholah pekerjaan telah selesai 100%.Menimbang, bahwa diketahui sebagaimana tersebut dalam Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa yang tidakmelaksanakan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya malah menyuruh pihaklain guna melakukan pekerjaan pengendalian Daerah Aliran Sungai BatangAngkola Kelurahan Hanopan Sibatu Kecamatan Padang Sidimpuan

Mdn.Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa menandatangani progrespekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan Kegiatan PengendalianDaerah Aliran Sungai Batang Angkola Kelurahan Hanopan Sibatu KecamatanPadang Sidimpuan Selatan, mengakibatkan dibayarkannya uang negara, yangmasingmasing ditujukan ke Rekening CV. MANYABI GROUP atas namaTerdakwa pada PT.

Bank Sumut Cabang Padang Sidimpuan dengan NomorRekening 230.01.04.003733.0 sehingga total yang telah diterima oleh CV.MANYABI GROUP sebesar Rp. 667.290.909, (Enam Ratus Enam Puluh TujuhJuta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) setelahdipotong pajak.Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;Ad.3.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadalam acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa:Duma Sari Harahap, S.Ag: Lahir di Bargottopong, Umur 44 tahun/13 Juli 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia,Agama Islam, Alamat Kompleks Sidimpuan Baru,Kelurahan Silandit, Kecamatan PadangsidimpuanTenggara, Kota Padangsidimpuan, Pekerjaan TenagaHonor pada TK Darul Ulum Padangsidimpuan

Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) tanpamenyebutkan alasannya;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan dalamjawabannya bahwa Penggugat Rekonpensi merasa begitu terhina dan dizalimioleh sikap Tergugat Rekonpensi dengan dalil bahwa setelah menikah orangtuaPenggugat rekonpensi telah banyak membantu biaya kehidupan rumah tanggabahkan untuk membantu Tergugat Rekonvensi memberikan biayahinggaTergugat Rekonvensi duduk menjadi anggota DPRD, namun setelahTergugat rekonpensi menjadi Anggota DPRD di Sidimpuan

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 807K/PID/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor :442/Pid.B/2014/PN Psp, tanggal 2 Februari 2014;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa dr. H.

PUTUSANNomor 688/Pdt.G/2021/PA.TALU= DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdataagama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan nafkah iddah, mutah, nafkahterhutang (madhiyah), hak asuh anak dan nafkah anak antara;Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK.XXXX, tempat dantanggal lahir Padang Sidimpuan 18 Januari1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus

Medeka No. 131 E,Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan dirumah orang tuaPenggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah ulang pada hariJumat tanggal 7 Juni 1996 M/ 20 Muharram 1416 H dihadapan PegawaiPencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX tertanggal7 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siais,Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;2.