Abdul Rahman Djibran dan Almarh.Aimani Datau, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh LurahMolosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;2. Fotokopi Formulir Laporan Kematian nomor : 474/PEM/654/2013An. Aisyah Djibran yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao, tanggal 05 Juli2013;3. Fotokopi Laporan Kematian Nomor : 474/PEM/Bwo/653/2013, an.Umar Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao tanggal 05 Juli2013;4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474/PEM/264/2008, an.

Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2015Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;Pasal 13 ayat (1):Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;Pasal 13 ayat (3):Apabila pembayaran

Bahwa Pembagian Tanahtanah pada : huruf a s/d huruf datau "OBYEK SENGKETA" tersebut dilakukan dengan carakekeluargaan dan tercapailah kesepakatan jika ParaPenggugat (Penggugat dan Penggugat Il) mendapatkantanah darat pada huruf a dan huruf b serta huruf csedangkan Adim Rijanto (alm) dan Sumarto Watim (alm),Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan No. 220/Pdt/2015/PT SMGmendapatkan bagian tanah sawah pada huruf d, Namunbagian dari Sumarto Watim (alm) semasa hidupnya telahdijual) lepas kepada Adim Rijanto

AKBAR DATAU, SH. Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Marisa dan Terdakwa tanpa dihadiri olen Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisFIRDAUS ZAINAL, SH. MOHAMMAD SYAFII, SH.DONNY, SH. 19r

BUN POIYO, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten IlLingkungan Il, Kecamatan Maesa (dahulu Kecamatan BitungTimur), Kota Bitung ;Turut Termohon Kasasi dan Il dahulu Tergugat IVturutTerbanding ;2.1 ACO PASAI,2.2 ADRIAN SAMSUDIN,2.3 ADUNA DATAU,2.4 AHNES MADJI,2.5 AdJIS PATILU,2.6 ALI MANUARFA,2.7 ALI MOPUTY,2.8 AMAL ISMAIL,2.9 ANAS ABDUL SALAM,2.10 ARIYANTO ISHAK,2.11 ARMAN MAKAWANTA,2.12 ATO ADAM,2.13 BOSHI AHMAD,2.14 BUANG DATAU,2.15 BUDO TIMANGGO,2.16 DAHLAN MONOARFA,2.17 DARMAN PANU,2.18 DARMANSYAH

Pasal 4 huruf a:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang KenaPajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;Pasal 11 ayat (1) huruf a:Terutangnya pajak terjadi pada saat: a. penyerahan Barang Kena Pajak;Pasal 11 ayat (2):Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemantfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi; Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan; Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalandan parkir, pola drainase dan pola tata hijau; Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun; Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan; Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB); Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;e Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau

No. 790 K/Pid.Sus/2016Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabilapelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis);Membuat rekomendasi teknis;Memberikan saran teknis terkait Gambar

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

Hal tersebut ditegaskandalam Penjelasan Undangundang Pajak Pertambahan Nilai danPPnBM atas Pasal 11 ayat 2 sebagai berikut:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

., M.Mpd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen; JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone BolangoNomor 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal O06 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah Dana AlokasiKhusus (DAK lanjutan 2010) bidang Pendidikan Satuan

S.Pd., M.Pd. selaku Pengguna Anggaran; MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolangonomor 420/DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal O6 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor 420/DisdikBB/SET/356/1 11/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasikhusus

Rohana Datau, umur 70 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Jl. Taman Surya Kelurahan DembeJaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalosebagai Tergugat IX;Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 683/Pdt.G/2018/PA Gtlo10. Arman alias Husain Anapia, umur 38 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Jl.

Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

Hal tersebut ditegaskandalam Penjelasan Undang undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBMatas Pasal 11 ayat 2 sebagai berikut :Dalam hat pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak eieu sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum adalah unsur im terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuan daripelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Bongomeme yang menerimaFatmah Yentoman 07 Desember 2006.36)1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tigapuluh) ekor sapi yang menerima Supriadi Hasan 11Desember 2006.37)1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10(sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha BersamaMekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) danMarwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006.38)1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan(Ketua) Marwan Datau

Bongomeme yang menerima FatmahYentoman 7 Desember 2006.36.1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tiga puluh)ekor sapi yang menerima Supriadi Hasan 11 Desember2006;37.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10 (sepuluh)ekor sapi untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Jati yangmenerima Yunus Labi (Ketua) dan Marwan (Bendahara)tanggal 21 Desember 2006;38.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan (Ketua)Marwan Datau

Bongomeme yang menerima FatmahYentoman 7 Desember 2006.36.1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tigapuluh) ekor sapi yang menerima Supriadi hasan 11Desember 2006;37.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10(sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha BersamaMekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) danMarwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006;38.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapisebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok UsahaBersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan(Ketua) Marwan Datau

prasarana bangunan gedung sesuaidengan skala Gambar Situasi; Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan;* Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan danparkir, pola drainase dan pola tata hijau;* Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun; Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;* Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB); Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi:; Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau

No. 793 K/Pid.Sus/2016Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan danparkir, pola drainase dan pola tata hijau;Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yangtelah terbangun;Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabilapelanggaran

., M.Mpd. selaku Pejabat PembuatKomitmen;o JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan;o HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolangonomor 420/ DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasikhusus (DAK lanjutan 2010) bidang pendidikan satuan

S.Pd., M.MPd. selaku Pengguna Anggaran;o MUHAMAD HUSAIN S.Pd., M.Mpd. selaku Pejabat PembuatKomitmen;o JUSRI UTUARAHMAN, S.Pd. selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan;o HAMID DATAU selaku Bendahara Kegiatan;Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolangonomor 420/ DisdikBB/SET/478/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentangperubahan atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBonebolango Nomor : 420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentangpembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah