Ditemukan 1777 data
136 — 271
Bahwa berdasarkan pada dailildalil yang telah Tergugat urai secaracermat, maka perlu Tergugat tegaskan sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebelum diberlakukan suatu Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat terlebin dahulu perlu dilakukan verifikasi ternadappermasalahan yang dihadapi oleh pegawai dimaksud. Kemudian setelahproses hukumnya selesai dan berkekuatan hukum tetap, maka putusanHalaman 43 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor :252/G/2018/PTUNJKT.45.46.tersebut menjadi pertimbangan.
110 — 62
;Bahwa uraian seterusnya dari penggugat dalam gugatan sebagaimana dimuatdalam halaman 7 s/d halaman 8 alinia ketiga tidak perlu Tergugatmenanggapinya lagi; Bahwa uraian seterusnya dari penggugat dalam gugatan sebagaimana dimuatdalam halaman 8 huruf c s/d halaman 14 tidak perlu Tergugat menanggapinyalagi, karena Majelis Hakim dapat memahami urai Tergugat pada halamansebelumny 4; 292 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnnBahwa uraian seterusnya dari penggugat dalam gugatan sebagaimana dimuatdalam halaman
Terbanding/Tergugat I : Kepala Negara Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Wakil Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Kapolres Pontianak
Terbanding/Tergugat V : Kejaksaan Negeri Pontianak
Terbanding/Tergugat VI : Bupati Kubu raya H. Rusman Ali
Terbanding/Tergugat VII : Kodam XII Tanjung Pura Provinsi Kalimantan barat
Terbanding/Tergugat VIII : Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak
Terbanding/Tergugat IX : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu raya
696 — 319
Urai Bawadi, Komp.Hal 12 dari 54 halaman Putusan Perdata Nomor 63 /PDT/2020/PT PTK3.6.3.7.3.8.3.9.Sutrisno No. B.4 Rt.001/Rw.007, Kelurahan Sui. Bangkong, Kac.Pontianak Utara.lus Kornelius Als. M Yusuf Kamil, tempat tanggal lahir Pontianak,tanggal 7 September 1969, Pekerjaan PNS (BPN Kota Pontianak),alamat JI. Komp. Zal. Khatulistiwa Blok C5 Rt.001/Rw.029, KelurahanSui. Bangkong, Kac.
56 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa urai faktafakta hukum yang dilakukan Termohon dalam penerbitkanobyek sengketa tidak atas dasar hukum yang sah, bertentangan denganPasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juncto Pasal 76 Peraturan Menteri(PERMEN) Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, melanggar asasasas umumPemerintahan yang baik yaitu asas ketelitian
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
153 — 22
Bahwa saksi mengenal URAI ANDRIZAR sebagai staff di DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Singkawang namunlupa apa jabatannya saya pernah bertemu sekali pada saat sebelum adaMutasi yang bersangkutan ke Kesbang Polimas lupa bulan namun ditahun2013, dan waktu mau menghadap saya Urai saya suruh pulang karena sayarencanakan untuk memindahkan yang bersangkutan.
Bahwa saksi tidak menerima uang sebesasr Rp. 30.000.000, dari URAIANDRIZAR dan tidak benar saya bertemu dengan URAI ANDRIZARTerdakwa mengatakan tidak benar keterangan saksi yang mengatakanTidak pernah menerima uang dari saya, tetapi yang benar bahwa saksi pernahmenerima uang dari Saya Rp. 30.000.000,Hakim Ketua menanyakan kepada saksi bagaimana keterangan terdakwatersebut, atas pertanyaan tersebut saksi mengatakan tetap denganketerangannya19.Saksi H.
101 — 41
Bahwa KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimanadiuraikan diatas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANGNOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHANEGARA, hal mana telah memenuhi unsur sebagaimana Objek Gugatanyang kami urai sebagai berikut : Hal. 8 dari 62 Hal.
97 — 25
Tidak beralasan hukum tuntutan Penggugat ganti rugi/uang paksa dantuntutan sita jaminan dan tuntutan minta maaf dan tuntutan lainnyakepada Tergugat l, Il, III, IV sehingga tuntutan tersebut harus ditolak ;15.Bahwa dengan jawaban Para Tergugat , Il, Ill, IV di atas sangatberalasan hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;Bahwa berikut ini TergugatTergugat urai tentang kepemilikan Tergugat atas objek perkara, yaitu :1.Bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat ,yaitu harta pusaka
PT FATMA NUSA MULIA dalam hal ini diwakili oleh Ir ERIYANTO MUSA
Tergugat:
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PT. ARSHY CITRA KAMATO dalam hal ini diwakili oleh SUGIMAN
2.PT. TIGA PILAR SEJATI dalam hal ini diwakili oleh ALFHAINI RIZKA
181 — 55
Bahwa sesuai dengan alsana Pokja IV terhadapaalasan menggugurkan Penawaran Penggugat sangat tidakberlandaskan Peraturan Perundangundangan dalam pengambilankeputusan, hal ini sudah Penggugat urai pada poin di atas. Bahwasesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 joPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 11, tugas dantanggung jawab PKK adalah Pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
79 — 24
No.0318/Pdt.G/2019/PA.Wsp.apabila utang piutang tidak diselesaikan oleh Tergugat, justru ketidakadilan bagiPenggugat, dimana utang tersebut adalah utang bersama bukan utang bawaan.Bahwa berdasarkan halhal yang telah di urai diatas, Penggugatrekonvensi memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima permohonanPenggugat dapat diterima;Dalam pokok perkara:1.Bahwa Penggugat daiam Konvensi ini menegaskan bahwa apa yang telahdiuraikan di atas adalah
108 — 18
untuk halhal yang menyangkutsyaratsyarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukanmengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatantidak sah yang karenanya menjadikan gugatan tidak dapat diterima,sehingga tujuan dari eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri prosespemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara ;Menimbang, Bahwa Kuasa Tergugat I, II, III,IV dan Turut Tergugat dalam mengajukan jawaban nya telah mengajukan eksepsi sebagaimanatelah di urai
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN, TBK KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Terbanding/Tergugat II : MUHAMAD ADISTIANA
Terbanding/Turut Tergugat : H DUDUNG SUDIAN
133 — 126
Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT urai pada bagianhubungan hukum diatas, PKDMJ 24/2015 Jo. Pengakuan Hutang Nomor:25 tanggal 13 Februari 2015 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.474/2015 tanggal 7 Agustus 2015, dibuat dihadapan Notaris dan PPATRisha Dwi Novianti, SH, Notaris di Ciamis;28.
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Fawzal Mahfudz Ramadhani, S.H.
Terdakwa:
NORMAN Alias AZI Alias PAK TEH Bin USMAN
88 — 146
Ahli Urai Riza Fahmi, S.Pd., M.Pd., di bawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSambas sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagaiKepala Bidang Kebudayaan; Bahwa tugas dan tanggung Jawab Ahli selaku kepala bidang kebudayaandi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yaitumembawahi tiga kepala seksi yang meliputi kasi kesenian, kasi sejarahdan tradisi dan kasi cagar budaya dan permuseuman; Bahwa Ahli menjadi
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENGENAI POKOK PERKARA;Bahwa karena semua pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilantingkat pertama juga diambil alin menjadi pertimbangan hukum PengadilanTinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara ini maka dengansendirinya semua keberatan kami pada Memori Banding kami terdahulukami turut urai dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkanpada Memori Kasasi ini,Sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa Judex facti Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan Pengadilan TinggiKalimantan Timur
BONG SIAT TJU
Tergugat:
1.PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TELKOM Cq PT Telekomunikasi Selular TELKOMSEL Cq Supervisor Gerai Service Center Grapari
2.Kendy
3.Risma
179 — 101
Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum maka PARA TERGUGAT patut dihukum untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dari perkara ini.PERMOHONAN PUTUSANBahwa berdasarkan halhal yang kami urai jelaskan diatas, berkenan kiranyaMajelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini di Pengadilan NegeriJakarta Pusat memberikan Putusan sebagai berikut :1. DALAM POKOK PERKARA1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
126 — 62
Dengan demikian jelas putusan majelis hakim yangdemikian sangatlah melukai rasa keadilan, yang seharusnya oleh Negerawajib dilindungiHalaman 50 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPk/2018/PT YYKBahwa dengan demikian sebagaimana yang telah kami urai diatas makasudah sepatutnya dan sewajarnya jika Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraPengadilan Tinggi Yogyakarta, membatalkan untuk seluruhnya PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,dalam Perkara Nomor : 1/Pid.SusTPK/2018/PN.
DOHARJO LAMHOT SIAGIAN
Tergugat:
1.CAMAT BEKASI SELATAN
2.Camat, kecamatan bekasi selatan
358 — 165
Apa yang telah kami urai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dengan pokok perkara .2. Kami menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGATkecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.3.
112 — 88
HALIJAH danSAHRUDDIN; maka agar lengkapnya akan kami urai ulang kutipan Suratkesepakatan Pembagian Warisan Alm PARAKKASI tsb sebagaimana adanyatertulis sbb :6.1. BAHARUDDIN PARAKKASIMendapatkan : 40 poohon Cengkeh di Sampoddon Luas tanah 4 x 14 m di JI. Mangga; Sebidang tanah terletak di Takkkalala dibagi 7 (tujuh)orang;Sawah di Jalan Meme6.2. HAISYAH PARAKKASIMendapatkan 24 Pohon Cengkeh dekat Rumah di Battang 26 Pohon Cengkeh dekat sungai BattangHal. 12 dari 62 Hal.
208 — 38
Sedangkan SHM No.42/Kedaung Wetan atas namaTergugat II berikut Gambar Situasi No. 589 tanggal 25 Maret 1980sebagaimana telah kami urai diatas ternyata telah diterbitkan secaratidak sah dan melawan hukum, dan didasarkan atas peristiwa hukumyang tidak sah, yang karenanya sejak semula adalah batal demihukum, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat ;Bahwa perbuatan pihakpihak yang terlibat dalam hibah sebagaimana dalamAkta Hibah tanggal 17 April 1995 No. 594.4/180/IV/BTC/1995, yakni TergugatII
151 — 27
Eksepsi Kadaluarsa, Dengan tegas Penggugat menolak dalil Turut Tergugat III, karenasangat mengadaada .Alasan Penggugat adalah :1. pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian hartawaris, dan bukan mengenai penerbitan sertifikat.2. aturan yang di tunjuk dan di urai oleh Turut Tergugat Ill adalahuntuk kepentingan lain, seperti jual beli / mohon dicermati maknaetikat baik dalam aturan hukum dimaksud.3.
78 — 72
Sehingga karena identitas atau personastandi in judicio Tergugat I dalam gugatan Penggugat tidak jelas, makagugatan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat I urai jelaskan di atasdapat dengan mudah terlihat betapa kabur dan tidak jelasnya gugatanPenggugat.