Kereta Api Indonesia ( Persero ), yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum) Kereta Apimenjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi Sangat jelas Tergugatsebagai pemegang Hak Pakai yang sah atas tanah dan bangunan yangsekarang ditempati Penggugat, yang tercantum dalam Sertifikat HakPakai No. 43/ Kel.

Bahwa sejak tahun 1998 ada pengalihan bentuk dari PerumKereta Api menjadi PT Kereta Api Indonesia ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum) Kereta Apimenjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ),, jadi sangat jelasPenggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atastanah dan bangunan yang sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi;7.

Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api( PERUMKA) hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaan Umum ( Perum ) Kereta Api, selanjutnya pada tahun 1998ada pengalihan bentuk dari Perum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan( Persero ) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan

Pasal 55ayat (2) Undangundang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, makaperkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal iniPengadilan Agama Bangi;Bahwa mengenai legal standing dalam perkara aquo, menurut Hakim harusdidasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undangundang Nomor : 1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi adalah organperseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untukkepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroaan

Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. KalimantanConcrete Engineering Nomor 54 tanggal 21 Desember 2009, diberi tandabukti T.I.II1;2. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 18Desember 2017, diberi tanda bukti T.I.II2;3. Fotokopi Surat dari Direktur Utama PT. Kalimantan Concrete Engineeringkepada Komisaris Utama No. Surat: 002DU/KCE/1/2018 tanggal 15Januari 2018, diberi tanda bukti T.1.II3;4. Fotokopi Surat dari Direktur Utama PT.

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroaan Terbatas atas namaPerusahaan PT.

KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING, yaitu:1) Mengajukan gugatan terhadap perseroaan, anggota Direksi dananggota Dewan Komisaris;2) Pembelian saham dengan harga yang wajar;3) Meminta penyelenggaraan RUPS;4) Pemeriksaan terhadap Perseroan;5) Mengajukan pembubaran perseroan;Bahwa sebenarnya untuk aturan dalam pengelolaan perseroan terbatascukup dengan dituangkan dalam AD/ ART;Bahwa untuk RUPS kuncinya di undangan, untuk kehadirandikembalikan kepada Pemegang Saham sendiri;Halaman 44 dari 69, Penetapan Nomor

Wajib diikuti denganlikuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau curator dan (b).Perseroaan tidakdapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskansemua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi;Dengan demikian gugatan Penggugat error in persona dan gugatan yangdemikian adalah gugatan yang semestinya tidak dapat diterima;Ill.

kalau sebenarnya Penggugatadalah merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik dalam melakukanpengelolaan perusahaan dan gugatan yang dibuat adalah gugatan yangkabur.Bahwa dalam Posita no.4 jelasjelas kalau Penggugat sekali lagi telahmengakui perbuatannya yang wanprestasi sebagaimana tercantum dalamPasal 4 Akta Pendirian CV Trias Harmoni Batik, yang berbunyi:Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dandianggap sejak akta ini ditandatangani tiaptiap pesero berhakmembubarkan perseroaan

PPI Cabang Gorontalo telah menjadi Perusahaan Persero sejak tahun 1971sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan pasal 4 PP No.38 tahun 1971 tentang pengalihanbentuk perusahaan negara (P.N), Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroaan (persero).hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam pasal 1 dan 2 PP.No.12 tahun 1969 tentangPersero.e Bahwa berdasarkan akte pendirian /anggaran dasar nomor: 33 tahun 2009 yang dibuatdihadapan Notaris menyebutkan modal dasar PT.PPI berasal dari Negara RepublikIndonesia yang

PPI Cabang Gorontalo telah menjadi Perusahaan Persero sejak tahun 1971sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan pasal 4 PP No.38 tahun 1971 tentang pengalihanbentuk perusahaan negara (P.N), Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroaan (persero).hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam pasal 1 dan 2 PP.No.12 tahun 1969 tentangPersero .e Bahwa berdasarkan akte pendirian /anggaran dasar nomor: 33 tahun 2009 yang dibuatdihadapan Notaris menyebutkan modal dasar PT.PPI berasal dari Negara RepublikIndonesia yang

PPI Cabang Gorontalo telah menjadi Perusahaan Persero sejak tahun 1971sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan pasal 4 PP No.38 tahun 1971 tentang pengalihanbentuk perusahaan negara (P.N), Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroaan (persero).hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam pasal 1 dan 2 PP.No.12 tahun 1969 tentangPersero.eBahwa berdasarkan akte pendirian /anggaran dasar nomor: 33 tahun 2009 yang dibuatdihadapan Notaris menyebutkan modal dasar PT.PPI berasal dari Negara RepublikIndonesia yang

Kereta Api Indonesia ( Persero ), yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum) Kereta Apimenjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi sangat jelas Tergugatsebagai pemegang Hak Pakai yang sah atas tanah dan bangunan yangsekarang ditempati Penggugat, yang tercantum dalam Sertifikat HakPakai No. 43/ Kel.

Bahwa sejak tahun 1998 ada pengalihan bentuk dari PerumKereta Api menjadi PT Kereta Api Indonesia ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum) Kereta Apimenjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ),, jadi sangat jelasPenggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atastanah dan bangunan yang sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi;Halaman 14 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2021/PN Mad7.

Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api( PERUMKA) hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaan Umum ( Perum ) Kereta Api, selanjutnya pada tahun 1998ada pengalihan bentuk dari Perum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan( Persero ) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan

Bahwa dalam Posita no.4 jelasjelas kalau Penggugat sekali lagi telahmengakui perobuatannya yang wanprestasi sebagaimana tercantumdalam Pasal 4 Akta Pendirian CV Trias Harmoni Batik, yang berbunyi:Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dandianggap sejak akta ini ditandatangani tiaptiap pesero berhakmembubarkan perseroaan ini pada setiap waktu asal sajamemberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada pesero lainnya,sekurangkurangnya enam bulan sebelumnya.pengakuan Penggugatdalam

Hal ini sebagaimanaditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undangundang No. 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara yang menyebutkan: Menteri bertindak selaku RapatUmum Pemegang Saham dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negaradan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan Perseoan Terbatasdalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan PeraturanPemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas danKewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroaan (Persero

Untuk membantu Presiden dalampenyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebutdikuasakan kepada Menteri Keuangan (Tergugat IV) selaku Pengelola Fiskal danWakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003tentang pelimpahan Kedudukan, Tugas dan kewenangan Menteri Keuangan padaPerusahaan Perseroaan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan PerusahaanJawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara,kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan tersebut dilimpahkankepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Kedudukan, tugas, dan10kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMNsebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuanganpada Perusahaan Perseroaan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) danPerusahaan

Kereta Api Indonesia ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi sangatjelas Tergugat sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atas tanahdan bangunan yang sekarang ditempati Penggugat, yang tercantumHalaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2021/PN Maddalam Sertifikat Hak Pakai No. 43/ Kel.

Bahwa sejak tahun 1998 ada pengalihan bentuk dari PerumKereta Api menjadi Perusahaan Perseroan ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum) KeretaApi menjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi sangat jelasPenggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atastanah dan bangunan yang sekarang ditempati Tergugat Rekonvensi;Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Mad7.

Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api( PERUMKA) hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaan Umum ( Perum ) Kereta Api, selanjutnya pada tahun 1998ada pengalihan bentuk dari Perum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan( Persero ) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan

tanggal 24 November 2018,yang dibuat oleh Notaris ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di KotaBanda Aceh yang menerangkan persetujuan peralinan sebagian sahamZaharuddin (Penggugat) kepada Tergugat sebanyak 125 (seratus duaHalaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bnapuluh lima) saham, dan arwah bapa Tergugat II sebanyak 125 (seratusdua puluh lima) saham dan pasal 20 ayat 1 yang berbunyi :Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuhdengan uang tunai melalui kas Perseroaan

uang tunalmelalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atauseluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratusjuga rupiah), hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat No.5 , tanggal 24November 2018, yang dibuat oleh Notaris ERNALITA, Sarjana Hukum,Notaris di Kota Banda Aceh pasal 20 ayat 1 yang berbunyi :Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN BnaUntuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh denganuang tunai melalui kas Perseroaan

sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus)saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000 (duamilyar lima ratus juga rupiah).Dengan terjadinya peralihan saham dari Penggugat ke Tergugat danTergugat Il, serta telah disetornya uang tunai ke kas Perseroaan olehTergugat dan Tergugat Il, maka hal ini sudah menerangkan bahwaTergugat dan Tergugat II adalah pemilik saham yang sah dari PT.Humariah Trading..

., Suatu Perseroaan Terbatas, yang didirikan menurutHukum Negara Repubtik Indonesia, beralamat di Jalan INDUSTRI Raya IV Blok AG, Desa Bunder,Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dan/atau Jalan P Tubagus Angke No.10,Komp.Bank Mandiri Jelambar Blok F No.44/46, Jakarta., Dalam hal ini dikuasakan kepadaMADDENLEO T SIAGIAN, SH., BAMBANG H GINTING, SH., Para Advokat yang berkantorMADDEN SIAGIAN & PARTENERS Law Firm, beralamat di Spinindo Building Lantai.1 Suite107.A, Jalan K.H Wahid Hasyim No

DEMETA TELNET, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkanhukum Negara Republik Indonesia, yang perubahan Dasarnya telah disesuaikandengan UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatassebagaimana dimuat dalam Akta No. 2 tertanggal 12 Januari 2005 dibuat dihadapan Drs.

Cubic Indonesia berasal dari perubahan statusbadan hukum perseroaan PT. Dynaplast Cubic Indonesia yang jugamerupakan salah satu dari anak perusahaan PT. Dynaplast, Tok dan diketahuikirakira antara sejak tahun 1997 s/d 2004. Sehingga kemudian pada 30 Juni2004, kepemilikan atas saham PT. Dynaplast Cubic Indonesia telah dibeli olehPT.

.,3,4,5 dan 6) pada intinya Penggugatmendalilkan :o Semasa hidupnya Tn.Hadi Soebroto mendirikan Perseroan ComanditerCV KERBAU berkedudukan di Surakarta (Bukti P.6).Kemudian untuk mengembangkan usahanya Tn.Hadi Soebrotomengembangkan usahanya , membubarkan CV KERBAU kemudianmenjadi Perseroaan Terbatas PT.KERBAU berkedudukan di Sala(Bukti P.7).Bahwa selanjutnya dalam posita angka (5,6) didalilkan : pada tanggal 31Agustus 1999, Tn.Hadi Soebroto atas nama Pribadi telah mendaftarkanMerek : KERBAU JAYA

HakMilik atas satuan rumah susun No.369/l/Mangga Dua Selatan, Gambardenah No.2029/1997, tanggal 1581997, seluas 38 M2 (tiga puluh delapanmeter persegi) terletak dijalan Mangga dua Raya, mall Manga DuaNo.KM/18 A.O Lt.Dasar, Kelurahan Mangga Dua Selatan, KecamatanSawah Besar, kota administrasi Jakarta Pusat, kepada Tuan WandyGunawan ;Bahwa sertifikat Hak milik atas satuan rumah susun No.369//Mangga DuaSelatan, yang berdiri diatas tanah hak pengelolaan (HPL) No.1/ManggaDua Selatan, tercatat atas nama perseroaan

TBukti Tl. & TI lL. 1 Foto copi sesuai dengan asli Akta Jual BeliNo.35/Sawah Besar/1997 dihadapan Pejabatpembuat akta tanah HERLIEN WIDJAJA, SH; Bukti Tl & Tll. 2 = Foto copidari foto copi sertifikat Hak GunaBangunan No.2784, Propinsi DKI, KotamadyaHal 76 Putusan No.214/Padt.G/2011/PN.Jkt.PstBukti Tl & Tll. 3Bukti Tl & TIL4Bukti Tl & TI18Bukti Tl & TI1.6Bukti Tl & TIL7Bukti Tl & TIl.8Bukti Tl & Tl1.9Bukti Tl & Tll. 10Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar,Kelurahan Mangga Dua Selatan, namapemegang hak Perseroaan

peraturan pemerintah RI No.86 Tahun1997 tentang pengenaan Bea Perolehaan Flakatas Tanah dan Bangunan karena pemberiaanFlak pengelolahan ;BUKTITERGUGATIII diberi tan da T.Ill1 :Bukti TIII/1Foto copi sesuai dengan asli Akta jual beliNo.35/Sawah Besar/1997 tanggal 1991997,sertifikat Flak milik atas satuan rumah susunNo.369 /1, Propinsi DKI Jakarta, KotamadyaHal 82 Putusan No.214/Pat.G/201 1/PN.Jkt.PsiBukti TI & TH.21Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar,Kelurahan Mangga Dua Selatan, namapemenang hak Perseroaan

menyediakan tanah bagi keperluaan pihak lain ;Bahwa secara yuridis hak pengelolaaan merupakan bagian dari Hakmengasai Negara yang kewenangannya diserahkan pada pemegang HakHal 86 Putusan No.214/Padt.G/201 1/PN.Jkt.PsiPengelolaan ;Bahwa pemegang Hak pengelolaan dapat memberikan izin penggunaankepada pihak ketiga dan pihak ketiga menerima ijin penggunaann tanahhak pengelolaan dengan Hak atas tanah, seperti HGB, Hak milik, Hakpakai sesuai dengan kebutuhan pihak ketiga, dalam hal pihak ketigamerupakan suatu perseroaan

Blok J.4 No.3Kawasan Newton Techno Park, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Tergugat/PT.Glopac Indonesia adalah perseroaan

., Suatu perseroaan Terbatas yang didirkan berdasarkan Hukum Negara Indonesia, Berkedudukan di Jakarta,beralamat di Gedung International Financial Centre, JalanJenderal Sudirman Kav.2223, Jakarta 12920., dalam hal inidiwakili oleh AHMAD FAJAR dan LAKSMI MUSTIKANINGRAT,Masingmasing selaku Direktur Utama dan Direktur., karena sahbertindak untuk dan atas nama PT.BANK MUTIARA, Tbk., dalamhal ini dikuasakan oleh DEDY KURNIADI, S.H, M.H dan KARTIKARAHMAWATI, s.h., Keduanya Advokat pada kantor Hukum DEDYKURNIADI

Bahwasesuai Pasal 3 UU RI No. 1 Tahtin 1995 tentang Perseroaan Terbatas:Hal.15 dari 26 hal.Putusan No.258/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst.161)Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atasperikatan yang dibuat atas naina perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugianperseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.2)13.14.15.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila :a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;b.

Bank Dagang Bali untuk menyerahkan assetasset pribadi (bukti P10) menurut pasal 3 ayat (1) UU No.1 tahun 1995menyatakan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian perseroaan melebihi nilai saham yangtelah diambilnya dengan janjijanji untuk melakukan penyelamatan PT.