berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perouatan tersebutdilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar jam 03.30(waktu Malaysia) Kapal JHF 6489 B (berbendera Malaysia) yangdinakhodai oleh terdakwa .

YEO NG SONG dan terdakwa Ill.ROSLI bin KHAMIS untuk melakukan penangkapan ikan;Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIB para terdakwa memasukiperairan Bantan Selat Malaka yang adalah Zona Ekonomi EkslusifIndonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 0142758Lintang Utara (LU) 10227480Bujur Timur (BT) dan langsung membuang jaring tangsi ataujaring insang untuk menangkap ikan, namun pada saat para terdakwasedang menunggu membangkit jaring dari laut perbuatan para terdakwatersebut diketahui oleh pihak Kepolisian

AHLI SOFYAN.SPi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Seksi Sarana dan PrasaranaPerikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ;e Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Para Terdakwa ZonaEkonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat0142758Lintang Utara (LU) 10227'480Bujur Timur (BT);e Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakanPara Terdakwa tidak mempunyai SIPI (Surat Izin Penangkapan

Melakukan, Memiliki Dan/Atau Mengoperasikan Kapal PenangkapIkan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan Di Zeei YangTidak Memiliki Sipi3.

ROSLI bin KHAMIS;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsursetiap orang telah terpenuhi;Unsur ke 2 : Melakukan, Memiliki Dan/Atau Mengoperasikan KapalPenangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan PenangkapanIkan Di ZEEI Yang Tidak Memiliki SipiMenimbang, bahwa yang dimaksudkan Melakukan, Memiliki Dan/Atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing adalah sebagaiorang yang ikut didalam kapal asing bukan kapal dari Indonesia;Menimbang, bahwa yang maksudkan dengan ZEEI

2018, Nomor.Reg.Perk:PDM94/RNI/10/2018, terdakwatelah di dakwa sebagai berikut:Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2019/PT.PBRDAKWAAN :KESATU:Bahwa ia terdakwa LE DUC THANH selaku Nahkoda KIA BV 5368 TSyang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersamasamadengan saksi TRAN DO (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIABV 5367 TS pada hari Jumat tanggal 06 April tahun 2018 sekira pukul 01.43WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di perairanNatuna / ZEEI

Laut Natuna Utara pada posisi 06 41 42 LU 109 12 15 BTyang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruh melakukan, turutserta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut : Bahwa ketika KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA355 melaksanakankegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hariJumat tanggal O06 April tahun 2018 sekira pukul 01.15 WIB denganmenggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa padaposisi 06 41 37 LU 109 12 00 BT.

dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan ataumenggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turutserta melakukan perbuatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut :Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.PBRBahwa ketika KRI ABDUL HAKIM PERDANAKUSUMA355 melaksanakankegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI

Menyatakan Terdakwa Le Duc Thanh terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, menyuruh melakukanmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Le Duc Thanh dengan pidanadenda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3.

2 Mei 2019 dalam Perkara para Terdakwatersebut diatas;Hal. 1 dari 16 Hal.Putusan.No.203/PID.SUS/2019/PT.PBRMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa terdakwa TRAN MIEN HIEN selaku Nakhoda KG 94059 TS yangmerupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 12Oktober 2018 sekira jam 09.07 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan September2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI

Setelahsampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM KG94059 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali diperairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) dengan hasil tangkapan + 1.700 (seribu tujuh ratus) Kgdengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl dengan caramenurunkan jarring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengankecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jarring hingga mulut jarringterbuka.

Setelahsampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM KG94059 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali diperairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) dengan hasil tangkapan + 1.700 (seribu tujuh ratus) Kgdengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl dengan caramenurunkan jarring disebelan kanan kapal kemudian kapal maju dengankecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jarring hingga mulut jarringterbuka.

Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 UndangUndang No. 45 Tahun 2009Hal. 6 dari 16 Hal.Putusan.No.203/PID.SUS/2019/PT.PBRtentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.ATAUKE EMPATBahwa terdakwa TRAN MIEN HIEN selaku Nakhoda KG 94059 TS yangmerupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 12Oktober 2018 sekira jam 09.07 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan September2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi03 41 185 LU 104 51

., tanggal 11 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa Tran Huynh Nguyentersebut di atas telah terbuktisecara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaMengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesiadi Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memilikiSurat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatifkesatu Penuntut Umum;Menjatunkan kepada TerdakwaTran

,tanggal 11 Mei2018yangdimintakan bandingtersebutsekedar mengenaipidana yang dijatuhkan, sehingga amarnyaberbunyisebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Tran Huynh Nguyentersebut di atas telah terbuktisecara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidanaMengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesiadi Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI): Menjatuhkan

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judexfacti Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yangmenyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindakpidana '"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia di Wilayanh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)yang tidak memiliki Suratlzin Penangkapan

Putusan Nomor 270 K/Pid.Sus/2019Eksklusif Indonesia(ZEEI) sehingga ditangkap kapal patroli Indonesiayaitu KPPAUS 01;sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsurtindakpidana Pasal 93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndangNomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004pada dakwaan altematif kesatu;3.

Bahwa demikian pula putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang mengubahpidana yang dijatunkan kepada Terdakwa menjadi pidana denda sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa disertai pidana penggantidenda karena pidana badan dalam bentuk apapun tidak dapat dijatuhkankepada Terdakwa yang melanggar tindak pidana perikanan di ZonaEkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan;4.

Prapas Promsee selaku Nahkoda KM.Therd SukNava1 pada hari Rabu tanggal 30April2014 sekira pukul 18.00 WIB atausetidaktidaknya pada suatu hari dalam di bulan April2014 atau masih didalam tahun 2014 , bertempat di perairan Laut Natuna pada posisi koordinat02 29 15"U 105 05 25" T yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia masih termasuk Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEI), maka berdasarkan Pasal 71A UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004

Therd SukNava1 sedang melakukan penangkapan ikan diperairan Laut Natuna yakni termasuk wilayahZona Ekonomi Eksklusif Indonesaia ( ZEEI ) padaposisi koordinat 0229 15" U 105 05 25"Tdatang Kapal Patroli Republik Indonesia yakniKapal KRI Pati Unus, Terdakwa selaku nakhodakapal KM.Therd Suk Nava1 tidak memiki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukankegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesiasebagaimana diwajibkan pada Pasal 27 ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang

(III/d) NIP.19621208 198902.1.002, berdasarkanPasal 27 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan yang menyatakan, Setiap orang yang memiliki dan / ataumengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing yang digunakan untukmelakukan penangkapan ikan di ZEEI wajibmemiliki SIPI dan sebagaimana diatur jugadidalam Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor Per.26/Men/2013 tentang perubahan

Tahun 2004 tentang Perikanan jo.Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;atauKEDUA :Bahwa Terdakwa Prapas Promsee selaku nakhoda KM.Therd SukNava1 pada hari Rabu tanggal 30April2014 sekira pukul 18.00 WIB atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April2014 atau masihdidalam tahun 2014, bertempat di perairan Laut Natuna pada posisi koordinat02 29 15"Ul050582" yang merupa kan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia masih termasuk Zona Ekonomi EksklusifIndonesia ( ZEEI

Therd SukNava1 sedang melakukan penangkapan ikan diperairan Laut Natuna yakni termasuk wilayahZona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) padaposisi koordinat 0229115 "Ul050525"Tdatang Kapal Patroli Republik Indonesia yaknikapal KRI Pati Unus yang langsung melakukanpemeriksaan ke atas kapal KM.Therd Suk Nava1.Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugaskapal KRI Pati Unus, Terdakwa selaku nakhodakapal KM.Therd Suk Nava1 tidak memiliki SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukankegiatan penangkapan

BV 0409 TS bertolak dari Pelabuhan di Vietnam untukmelakukan kegiatan penangkapan ikan, kemudian terdakwa memasuki daerahpenangkapan ikan Republik Indonesia.Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22:00 WIBdiPerairan ZEEI Laut Cina,terdakwa NGUYEN VAN HUAN selaku Nahkoda KM.BV 0409 TS Selatan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikandenganmenggunakan alat tangkap jenis Trawl, kapal terdakwa diberhentikan olehKapal Patroli KP.

dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki SIPI,oerbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juni 2016, terdakwa NGUYEN VAN HUANselaku Nahkoda KM.

BV 0409 TS bertolak dari Pelabuhan di Vietnam untukmelakukan kegiatan penangkapan ikan, kemudian terdakwa memasuki daerahpenangkapan ikan Republik Indonesia.Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 22:00 WIB diPerairan ZEEI Laut Cina,terdakwa NGUYEN VAN HUAN selaku Nahkoda KM.BV 0409 TS Selatan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan denganmenggunakan alat tangkap jenis Trawl, kapal terdakwa diberhentikan olehKapal Patroli KP.

Melakukan penangkapan ikan di ZEEI (Zona Ekonomi EksklusifIndonesia ) yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);Ad.1.

penangkapan ikan diperairan Indonesia, yaitu pada Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ( ZEEI ),seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;Menimbang, bahwa Kapal Motor KM.BV.0409 TS, ketika tertangkapoleh Kapak Patroli KP.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN TY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan

Bahwa pada tanggal 12 April 2017 sekira pagi haru pukul 05.20 WIB.saat KRI Halasan630 melaksanakan patroli di Laut Natuna ZEEI padaposisi 070423 U 1095824 T, pegawas melaporkan telah melihatkontak dengan menggunakan teropong pada baringan hijau 05 dan jagaradar mendeteksi kontak berada pada posisi 070954 U 1100000 Tdengan jarak 6 NM dari KRI Halasan 630.

Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasukdalam ZEEI, laut teritorial Indonesia perairan kepulauan Indonesia danperairan pedalaman Indonesia.

Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017sekira Pukul 05.40 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan April 2017bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 071452 U 109 59 23 T, kapal KM PY. 95003 TS ditangkap dan diperiksa olehKRI HALASAN 630.

ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)dan 3.

Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN TY tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatuPenuntut Umum;2.