No. 1519 K/Pid.Sus/2012pungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis PajakPertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM danPajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya keNegara yang pelaksanaannya sesuai azas self Assesmentyaitu. menghitung, menyetor serta melaporkan sendirikewajiban perpajakannya berikut melampirkan faktur pajaksebagai bukti transaksi pembelian atau penjualan/ penyerahanbarang dan atau pungutan pajak yang dilakukan tersebutdalam lampiran A1 dan B1 SPT Masa PPN, dimanakewajiban

EEPQuU403, sehingga oleh karenanya PT.SAH selaku wajib pajak/pengusaha kena pajak wajib untukmelaporkan kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan(SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian ataupenjualan/penyerahan barang atau jasa dengan benar,lengkap, jelas dan ditandatangani berikut perhitunganpungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis PajakPertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM danPajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya keNegara yang pelaksanaannya sesuai azas self

No. 1519 K/Pid.Sus/2012Bahwa sistem self assement tidak boleh merugikankepentingan pihak ketiga yang berhubungan denganperusahaan yang telah memiliki NPWP dan telahdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak (PKP).Apalagi dalam hal ini kantor pajak telah menerbitkan 135NPWP dan telah mengukuhkannya sebagai PengusahaKena Pajak (PKP).Bahwa dalam hal ini PT. SAH telah melakukan transaksidengan PT. KEMBANG DUTA JAYA (KDJ), PT WAHANATEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT.

Bahwa syarat untuk mendapatkan IUPHHK (lIzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu) antara lain adalah fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau fotokopi AktaPendirian untuk Badan Hukum, pertimbangan teknis dari kepaladesa setempat atau rekomendasi dan jumlahnya dibatasi 20 kubikper tahun dan tidak bisa diperpanjang dan diberi persyaratan yaituapabila menebang satu pohon wajib mengganti dengan menanamlima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayu sekarang bisadengan sistem online atau self

RanBahwa syarat untuk mendapatkan IUPHHK (lIzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu) antara lain adalah fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau fotokopi AktaPendirian untuk Badan Hukum, pertimbangan teknis dari kepaladesa setempat atau rekomendasi dan jumlahnya dibatasi 20 kubikper tahun dan tidak bisa diperpanjang dan diberi persyaratan yaituapabila menebang satu pohon wajib mengganti dengan menanamlima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayu sekarang bisadengan sistem online atau self

Syarat untukmendapatkan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)antara lain adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukperorangan atau fotokopi Akata Pendirian untuk Badan Hukum,pertimbangan teknis dari kepala desa setempat atau rekomendasi danjumlahnya dibatasi 20 kubik per tahun dan tidak bisa diperpanjang dandiberi persyaratan yaitu apabila menebang satu pohon wajib menggantidengan menanam lima pohon dan untuk mendapatkan dokumen kayusekarang bisa dengan sistem online atau self assisment

DUASPESIFIKASI 564 UNIT POMPA AIR Motor Penggerak;Type 4 langkahBahan bakar solarDaya maksimum 8 9 HPBerat mesin maksimum 98 kgSistem pengaturan lampu IC regulator.Unit Traktor :Dimensi ;Tinggi dgn roda karet 840 1.450mmTinggi dgn roda besi 840 1.450mmBobot operasional traktor dgn rodabesi =< 350 kgTinggi penggandengan dengan rodakaret 170 450 mmTinggi penggandengan dengan rodabesi 300 600 mm Motor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HPKonstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self

transmisi; Casting/besi tuang (cor) atau pres plate.Sistem Pembelokan; Kopling Kemudi (Dog Clutch).Implemen dan Perlengkapan Dokumen;Roda besi dan karet standar masingmasing 1 pasangBajak singkal/luku 1 unitGaru 1 unitGelebeg 1 unitTool Kit 1 setBuku petunjuk pengoperasian dan perawatan 1 setBrosur atau leaflet traktor roda dua 1 set2) Spesifikasi Pompa Air sebanyak 564 Unit adalah :(1) Motor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HP.Konstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self

Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kg. Material Pompa;Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron).

Bahwa UndangUndang Pajak Penghasilan menganut asas self assessment(menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya). Berdasarkanasas self assessment, perhitungan dan laporan pajak wajib pajak dianggap benar,kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.

A self supply or a supply to oneself is, therefore, nota supply for GST purposes and does not attract the tax. In some legalentities, various branches of the entity may charge for the goods andservices that they supply to other branches of the same entity for theHal. 31 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007purposes of management accounting. So long as the various branchesare part of the same legal entity which has been registered wth theComptroller, no GST is to be charged on those supplies."

atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHk).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHk) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimanadiatur Permenhut Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Plka) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/20142.3.undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment,wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajakuntuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untukmendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak;Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai denganketentuan mengenai subjek pajak dalam UndangUndang PajakPenghasilan 1984 dan perubahannya;Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yangmenerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan

hasil pemeriksaan tersebutkemudian ada daluwarsa 5 tahun berkaitan dalam penagihan jadi setelahkeluar penetapan disitu ada daluwarsa lagi 5 tahun untuk penagihan tapikalau kita bicara Pasal 13 ayat 4 itu adalah mengarah pada penetapan daripajak terhutang tersebut jadi jika lewat dari 5 tahun itu adalah SPT nya wajibpajak itu menjadi pasti;Berkaitan dengan kepastian UU perpajakan ini harus menganut kepastianhukum bagi wajib pajak, seperti yang Ahli katakan tadi bahwa SPT itudisampaikan sistemnya self

karena itu memberikan kepastianhukum bagi wajib pajak;Bahwa, setelah lewat 5 tahun DJP tidak bisa mengeluarkan SKP (suratketetapan pajak);Bahwa, Pasal 13 itu untuk mengeluarkan ketetapan pajak dibatas 5 tahun;Bahwa, bicara mengenai pajak terhutang tentunya perhitungannya berkaitandengan pajak terhutang tersebut, kembali lagi kita tekankan disini adalahmemberikan kepastian hukum jadi dalam hal ini jaminan bagi wajib pajak itubahwa SPT sudah betul dan nilainya menjadi pasti;Bahwa, Karena itu asas self

Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal12 ayat (1) menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindung!

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA.Ab16.dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dandiberi tanda (T.15); Fotokopi nota menu makolaria, tidak bermeterai; Fotokopi nota menu makanan self service restoran, Hanamasa,Yakiniku, tidak bermeterai; Fotokopi Invoice room R17, jenis kamar Snall, tanggal 10 November2013 untuk 1 (Satu) orang pria atas nama B dan 1 (satu) orang wanita,tidak bermeterai; Fotokopi Nota laundry Kuca kucak, alamat Gadihu Kebun Cengkehtanggal 20 April 2014, tidak bermeterai

Olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa bukti T.15, yang terdiri dari: Fotokopi nota laundry pakaian dalam wanita milik Pemohon pada saatTermohon tidak berada di Ambon, bermeterai cukup; Fotokopi nota menu makolaria, tidak bermeterai; Fotokopi nota menu makanan self service restoran, Hanamasa, Yakiniku,tidak bermeterai; Fotokopi Invoice room R17, jenis kamar Snall, tanggal 10 November 2013untuk(satu) orang pria atas nama B dan 1 (satu) orang wanita, tidak bermeterai

Bahwaterhadap importasi dimaksud, Penggugat mengajukan Permohonan Impor Barang(PIB) kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Prioksecara self assesment dan telah mendapatkan Nomor Pendaftaran PIB yaitu064777 pada tanggal 18 Februari 2012;b.

tatalaksanakepabeanan dibidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P25/BC/2007 tersebutdiatas.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11 berupa surat pernyataan Penggugattanggal 26 Juni 2014, bukti T12 berupa berita acara wawancara terhadap pegawaiPenggugat dan keterangan saksi Muhammad Hardi Kurniawan terdapat fakta bahwahasil pemeriksaan fisik barang impor Penggugat sama dengan data dalam PIB yangdiberitahukan secara self

diperoleh WajibPajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yangdapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.Bahwa sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP, yang dimaksud dengan Wajib Pajakadalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajibanperpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.Bahwa sesuai dengan sistem self

Acapkaliwajib pajak tidak mengetahui adanya ketentuan baru perpajakan apalgimemahaminya.Sekalipun UU Pajak menganut sistem self assessment, memberikankepercayaan kepada wajib pajak menghitung menyetor dan melaporkanjumlah pajak terutang yang harus dibayar, Pemerintah tetap berkewajibanmemberikan pembinaan. Prof.

Rochmat Soemitro (Asas Dan DasarPerpajakan 2, ErescoBandung, 1998) menyatakan, sistem self assessmentakan berhasil jika wajid pajak memiliki : .e kesadaran pajak (tax consciousness),e kejujuran (honesty),e hasrat untuk membayar pajak (tax mindedness), dane disiplin pajak (tax discipline), disiplin terhadap peraturan pajak sehinggapada waktunya wajib pajak memenuhi kewajiban yang dibebankan untukmembayar pajak pada waktunya tanpa perlu diperingatkan untukmelakukan hal itu.Halaman 99 dari 137 Putusan

Hal ini didasari oleh pengertianbahwa KPK sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakantugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas daripengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UU KPK) yangmempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaiantersendiri (Self regulatory body) sehingga dapat menetapkankebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugasdan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPK); Selain itu dalamkonstruksi hukum Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan bahwaPimpinan KPK

meresahkan masyarakat;Bahwa pendapat DPR dapat digunakan dalam beberapa konteks, yaitupenerjemahan asli (original intent) dari pembuat undangundang tentangHalaman 95 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELkeberadaan suatu pasal atau ketentuan dalam undangundang.Penafsiran DPR dan Pemerintah merupakan penjelasan yang ditafsirkansebagai original intent;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga independenuntuk mengangkat penyelidik dan penyidik merupakan bagian darikonteks self

Hal inididasari oleh pengertian bahwa KPK sebagai Lembaga Negara yangdalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UU KPK) yangmempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaian tersendiri(Self regulatory body) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tatakerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (videPasal 25 UU KPk); Selain itu dalam konstruksi hukum Pasal 21 ayat (4)UU KPK menyebutkan bahwa Pimpinan KPK

Dapat Tergugat Il sampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlaku diIndonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajakyang terhutang serta melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutangdan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan.k). Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenanganuntuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 197/PMK.03/2013, Wajib Pajak in casu Pembanding dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana tercantumdalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S1556PKP/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal 12 Juli 2019.Dapat Terbanding II sampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlakudi Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajakyang terhutang serta melaporkan secara teratur

diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan",bahwa kemudian, sesuai angka Romawi poin 4 huruf f pada penjelasanUndangundang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa: Denganberpegang teguh pada oprinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undangundang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakanpokok sebagai bernkut meningkatkan penerapan prinsip self

disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self

Adapun bentukdan tujuan kredit sebagai tertuang dalam Pasal 3 perjanjian tersebutadalah berupa Kredit Investasi dengan tujuan pembelian 12 unit kendaraantransportasi dengan perincian sebagai berikut :a. 3 unit Big Bus Mercedes Benz Type OH1526 59 seat Rp. 4.488.000.000,b. 4 Unit Big Bus Mercedes Benz type OH1526 47 seat Rp. 5.960.000.000,c. 2 Unit Medium Bus Mitsubishi type FE 84G 29 seat Rp. 1.420.000.000.d. 3 Unit paket commuter DX, Isuzu type NKR 55 Rp. 1.230.000.000.TOTAL Rp. 13.098.000.000,Self

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPNMasa Pajak Agustus 2010 Nomor 00182/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat, khususnya sepanjang yang ditujukankepada Turut Tergugat Il adalah berkenan dengan telah diterimanya permohonanbantuan pelaksanaan eksekusi lelang dari Florentius Teguh Yudo Laksono selakuDivisi Self Employed Mass Market PT. Bank Dnamon Indonesia Tok. Dengansuratnya Nomor : 2603/RCH SOLO/01/13 tanggal 14 Januari 201 3.

Termohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, dimana Pemohon Banding (sekarang Termohon PK) telahmelaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang curah CPO yang dimuatdalam PEB Nomor 005445 tanggal 31 Desember 2010, olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang didalilkan dalambutir 12 mengenai rentang waktu bertentangan dengan prinsip self