., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum BagianHukum pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai Timur; 4. FRANSISKUS C. GABUR, M.H., Jabatan : KepalaSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM BagianHukum pada Sekretariat DaerahKabupaten MangaraiUntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 yang telahterperbaiki pada tanggal 21 Januari 2019 ;2.

Nomor :SK.814.313.2403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang KeputusanPengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AnangSyafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai.Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor : SK.63 / UP 1985 tangal 28 Pebruari1985 Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai NegeriSipil.Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S.Sos Nomor:221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala SubBagian

Sos selaku Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara,sekaligus selaku Pejabat Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran) danPenandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) pada Kantor PertanahanKabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007, 2008 dan 2009 (dilakukan Penuntutansecara terpisah), dalam Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008 dan TahunAnggaran 2009, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai UtaraJalan Empu Mandastana Nomor 2 Kelurahan Sungai Malang

Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.Menimbang bahwa dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa PenuntutUmum disebutkan bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tahunanggaran 2007,2008 dan 2009 dan saksi H Anang Syafari,S.Sos Kepala SubBagian Tata Usaha sekaligus selaku Pejabat Penguji SPP (Surat PermintaanPembayaran) dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) pada BadanPertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007, 2008 dan 2009;Menimbang bahwa terdakwa dan saksi H Anang

., M.Amenjadi Kepala Subbagian Rumah Tangga, Bagian Umum danKehumasan beserta lampirannya 366 1 (Satu) berkas copy Surat Petikan Keputusan Direktur JenderalPerimbangan Keuangan Nomor: KEP04/PK/UP.11/2016tanggal 23 Juni 2016 tentang Mutasi Para Pejabat StrukturalEselon IV Sdr.

., M.A Halaman 63 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI menjadi Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol,Bagian Umum, Kehumasan dan Bantuan Hukum besertalampirannya 3671 (Satu) berkas copy dokumen tidak lengkap dari halaman 582sampai 592 mengenai BAB IX Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi yang diterbitkanoleh www.idih.kemenkeu.go.id 3681 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia nomor: 580/KM.1/UP.11/2016 tanggal

BONATUA MANGARAJASINAGA, S.E., M.A menjadi Kepala Subbagian RumahTangga dan Protokol, Bagian Umum, Kehumasan danBantuan Hukum beserta lampirannya 367 1 (Satu) berkas copy dokumen tidak lengkap dari halaman582 sampai 592 mengenai BAB IX Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Halaman 129 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI yang diterbitkan oleh www.idih.kemenkeu.go.id 368 1 (Satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia nomor

BONATUA MANGARAJASINAGA, S.E., M.A menjadi Kepala Subbagian RumahTangga dan Protokol, Bagian Umum, Kehumasan danBantuan Hukum beserta lampirannya 367 1 (Satu) berkas copy dokumen tidak lengkap dari halaman582 sampai 592 mengenai BAB IX Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Halaman 233 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI yang diterbitkan oleh www.idih.kemenkeu.go.id 368 1 (Satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia nomor

., jabatan Staf SubBagian Litigasi.6. SEPRINAL, SH., Jabatan Staf Sub BagianLitigasi.7. NALDI OKTARIYANDI, SH., jabatan StafSub Bagian Litigasi.Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaKANTOR GUBERNUR RIAU.Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telahmembaca dan memeriksa:Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUNPBR.1.

menentukan : Bagian Hukum Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakanpenelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundangundangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum ataspengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan denganPengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, PenasihatInvestasi, Wakil Penjual Efek Reksa Dana, lembaga pemeringkat Efek danpelaksanaan tata usaha Biro ; d Pasal 1527 ayat (2) PMK 184 Tahun 2010 menentukan : Subbagian

Fotocopy Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi / Kepala SubBagian Tata Usaha, tanggal 13 November 2018 Nomor : 875.30032.16/X1I/2018,bukti T9 (Sesuai dengan asli);12.

(tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas meter persegi);Bahwa dalam prosesnya guna membentuk sub central business distric (SubBagian Pusat Kota) kawasan pembangunan pemukiman untuk PNS padaPemerintah Kota Pontianak dibagi atas beberapa wilayah dan lahan yang dipilihberada di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

(tigapuluh dua ribu delapan ratus delapan belas meter persegi).Bahwa dalam prosesnya guna membentuk sub central business distric (SubBagian Pusat Kota) kawasan pembangunan pemukman untuk PNS padaPemerintah Kota Pontianak dibagi atas beberapa wilayah dan lahan yang dipilhberada diwilayah Kecamatan Pontianak Utara.

Dasar hukumnya adalah pasal 36 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun2008 tanggal 25 Juni 2008, tentang Uraian Tugas Subbagian danSeksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan UraianTugas Urusan dan Subseksi Pada Kantor Pertanahan.Bahwa Sepengetahuan Saksi Badan Pengelola Keuangana danKekayaan Daerah (BPKKD) Kota Pontianak tahun 2008 melakukanpengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum Pemerintah KotaPontianak di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan

., Jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha BP2JK Wilayah NTB;2. IRHAM, S. Adm., Jabatan Penelaah Pengadaan barangdan Jasa (Tim Pelaksana) Balai Pelaksana PemilihanJasa Konstruksi Wilayah NTB;3. AISYA ZAKIA NAJMIATI, S.H., Jabatan PenelaahPengadaan Barang dan Jasa (Tim Pelaksana) BalaiPelaksana Pemilinan Jasa Konstruksi Wilayah NTB;Halaman 2 dari 226 Halaman Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr.4. ANGELINA ANA MARCELINA BUTARBUTAR, S.H.

NINYOMAN SUARNING, S.Adm, Jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha BP2JK Wilayah NTB;2. ONNY KRIESNO ARYANTO, S.T., Jabatan PenelaahPengadaan barang dan Jasa (Tim Pelaksana) BalaiPelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB;3. AISYA ZAKIA NAJMIATI, S.H., Jabatan PenelaahPengadaan barang dan Jasa (Tim Peneliti) BalaiPelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB;4. ANGELINA ANA MARCELINA BUTARBUTAR, S.H.,Jabatan Penelaah Advokasi Hukum, SekretariatDirektorat Jenderal Bina Konstruksi:5.

karena lokasi jembatan ini berada di tengah KotaSumbawa dan tidak perduli siapapun yang mengerjakannya saat ini;Bahwa saksi menyatakan yang mempunyai inisiatif untuk melakukanhearing terkait dengan masalah pembangunan jembatan tersebutadalah DPRD:Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui adanya pekerjaanjempatan Pelempit ini dari Media Massa tetapi saksi lupa apa namamedia massanya;Bahwa saksi menyatakan pada saat mengikuti hearing yang ikuthadir pada saat hearing pertama dilaksanakan adalah Kepala SubBagian

kegiatan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun anggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 tahun 2005tanggal 25 Oktober 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kota Padang tahun anggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahunanggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Membayar uang (SPMU) No.3656/BS/2005.1 (satu) rangkap foto copy legalisir register penerimaan SPP PK dan beban tetap subbagian

kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunanggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 tahun 2005 tanggal25 Oktober 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kotaPadang tahun anggaran 2005.1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun anggaran2005.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Membayar uang (SPMU) No. 3656/BS/200S.1 (satu) rangkap foto copy legalisir register penerimaan SPP PK dan beban tetap subbagian

Yangakhirnya Kondisi pemohon saat itu. sebagai Kepala subbagian/structural sebagai salah satu pertimbangan untuk beralih fungsimenjadi dosenDikala tidak terpenuhinya kebutuhan bathin selama + 18 bulanTermohon pernah melontarkan agar pemohon menikah lagi (kawin lagiaja sana). bahkan pernah terucap dihadapan orang lain.

tanggal 06 Oktober 2015, Penggugat hadir sendiri untukmemenuhi surat panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatasuntuk mengambil objek sengketa ;Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, objek sengketa yang asli yang sudahditandatangani disampaikan langsung kepada Penggugat di ruangan KepalaBidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Penyerahan objek sengketa dilakukan oleh Kepala Bidang Disiplin danKesejahteraan BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kapala SubBagian

., Msi, Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember, 3.

NomorSK.814.313.2403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang KeputusanPengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AnangSyafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai ;Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor : SK.63/UP 1985 tangal 28 Pebruari 1985Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S.Sos Nomor :221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala SubBagian

NomorSK.814.313.2403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang KeputusanPengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AnangSyafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai ;Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor : SK.63/UP 1985 tangal 28 Pebruari 1985Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S:Sos Nomor :221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala SubBagian

Anggaran 2006 dalam kolom investasi sebesarRp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai denganPeraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2006 tanggal17 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2006 dan hal ini dijabarkan dalam PeraturanBupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran2006 dengan kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang investasi pada subbagian

., M.Kn, jabatan Kepala SubBagian Hukum dan HAM;3. HADI PRAMONO, S.H., jabatan Pelaksana Bagian HukumSetda Kabupaten Rembang;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil, beralamat di Jalan P.

Selaku Kepala Subbagian Administrasi Pembangunan Sekretaris OM NOOR wDaerah Kab.LobarKepala Subbagian Umum dan rumah tangga Sekwan DPRDKab.LobarKasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dukcapil Kab.LobarKepala Subbagian Kelembagaan Setda Kab.LobarKepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kab.LobarKepala Bagian organisasi dan tatalaksana Setda Kab.LobarKepala Bagian Administrasi Pembagunan ULP Setda Kab.LobarKepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.LobarSekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat

sampai dengan Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) ;15e Bahwa pelaksanaan kegiatan operasional PDAM Kabupaten Lumajang dilakukandengan cara masingmasing bidang/bagian mengajukan rencana biaya dan/atautagihan definitif (berikut buktibukti/dokumen dan kuitansi tagihan) kepadabagian Keuangan yang selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Sub BagianAnggaran (saksi Dian Margahayu) dan dibuatkan buktiPengeluaran ......ccccceeeeespengeluaran berupa voucher, Voucher tersebut ditanda tangani oleh Kepala SubBagian

., Sataf SubBagian Bantuan Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Morowali Utara, Beralamat diKolonodale, Kecamatan Petasia, KabupatenMorowali Utara;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:047/0419/HKM/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 6/PENDIS/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Mei 2019 tentang PenetapanPemeriksaan Perkara ini dengan

Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi sekretariJendaral, 5. Kamidi Kepala seksi hukum dan Informasi PNKNLsemarang, 6. Emi Nuraeni Santoso, SH Penangan perkara IIBTkIl pada biro Advokadsi Sekretaris jendral, 7. Randy YogaPerdata, SH., 8. Arsy Febry Wardani, SH.; 9. Margareta WardaniSinarta, SH., 10. Deny Ariyanto, 11. Asti Arifirini, 12. NaufaliaFirmani, 13. Dimas Galih Saputra, 14. Lilis Hijronwati, 15.

Indra Surya, SH, LLM(Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan), Didik Hariyanto,SH, MM (Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan), Adriana Viveryanti (Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Purwakarta), Rizal Alpiani (Kepala SubBagian Bantuan Hukum IC pada Biro Bantuan Hukum KementerianHalaman 8 dari 55 Putusan No. 04/Padt.G/2015/PN.