Ditemukan 3381 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Ktb Tanggal 14 Juni 2017 — YUSRIANTI Alias ANTI Binti MUHAMMAD YUSUF;
51 — 6
51 — 6
ketentuanperaturan perundangundangan.Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.kKtbMeimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa diperoleh faktafakta hukum yang menjelaskan bahwa syaratuntuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko obat yang telahmempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi si penderitadan hanya ditunjukkan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, jadipendistribusian juga tidak asal sembarangan
Putus : 09-02-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2528 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 9 Februari 2017 — LUIS ZAMKAKAY Alias LUIS
188 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Packer, bahwa penggunaansanksi pidana secara sembarangan atau menyamaratakan (indiscriminately)dan digunakan secara paksa (coercively), justru akan menyebabkan saranapidana itu menjadi suatu pengancam yang utama (prime threatener),sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, Batasbatas Kemampuan HukumPidana dalam Penanggulangan Kejahatan, dalam Beberapa Aspek KebijakanPenegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,1998, halaman 48;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi PemohonKasasi
Register : 10-02-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN NGANJUK Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.Kristhina Setyowatie, SH, MHum.
2.PUJO RASMOYO. SH.MH.
Terdakwa:
SUGENG WIBOWO Bin TISNO
72 — 2
1.Kristhina Setyowatie, SH, MHum.
2.PUJO RASMOYO. SH.MH.
Terdakwa:
SUGENG WIBOWO Bin TISNO
72 — 2
kerugian karena telah kehilangan keuntungan penjualan kayu jati karenagagal panen serta dapat menimbulkan kerusakan ekosistem karena pohonkayu jati ditebang secara sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (2) Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Register : 04-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 121/PDT/2014/PTSMDA Tanggal 4 Maret 2015 — Pembanding/Penggugat : M.RAMLI Diwakili Oleh : MARIEL SIMANJORANG, SH.
Terbanding/Tergugat : PT.JEMBAYAN MUARABARA (PT.JMB) Diwakili Oleh : Arjunawan, SH.
51 — 24
Terbanding/Tergugat : PT.JEMBAYAN MUARABARA (PT.JMB) Diwakili Oleh : Arjunawan, SH.
51 — 24
semenamena tanpa hak dan tanpa seijin kepadaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbuktipula menggunakan parit dan goronggorong yang telah dibangun olehHalaman 19 dari 33 halaman perkara, No. 121/PDT/2014/PT.SMR20Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanpa hak dan tanpaseijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahkan telahterbukti pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menanamkayu sengon secara tidak benar dan sembarangan
Register : 08-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 42/PID.SUS/2014/PN.TBNN Tanggal 30 April 2014 — SUPARTO ALI
65 — 24
65 — 24
Apabila obat tradisional yangmengandung bahan kimia obat berupa Paracetamol, Sildenafil Sitrat, Metampiron(Antalgn) dan Na.Diklofenak dikonsumsi sembarangan serta pengunaan jangkapanjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisamengakibatkan halhal yang tidak dinginkan yaitu kerusakan pada hati dangangguan ginjal ; Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh Ahli ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya
Putus : 09-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 21-K/PM I-06/AD/VI/2015 Tanggal 9 Juli 2015 — Praka Sugiat NRP 31000241510279
113 — 37
113 — 37
pemilikan, kepunyaan itu (dalam hal ininarkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku / Terdakwa)setelah ada izin sesuai Undangundang yang membolehkan untuk itu.Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan Menggunakanadalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa mengetahuibahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atausetidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan
Putus : 24-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3246 K/Pdt/2015 Tanggal 24 Februari 2016 — ISMAIL SUMBADJI, DK. VS SOBRI IRWANDA, DK.
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan tidak di tariknya Pihak BPNKabupaten, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat dan Penggugat IIkurang Pihak;Dalam Rekonvensi:1.Bahwa akibat Perbuatan Penggugat dan Penggugat II Konvensi/Tergugat dan Tergugat Il Rekonvensi yang menuntut sembarangan (tanpa dasarhukum), menyebabkan Penggugat dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat dan Tergugat II dalam Konvensi harus mengeluarkan honor pengacara ditambah biaya lainya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Bahwa di karenakan Sertipikat Hak
Putus : 14-03-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 239/Pdt/2017/PT.DPS. Tanggal 14 Maret 2018 — FOVY MORGARDIAN SETIAWATY sebagai Pembanding
M E L A W A N :
JHON WILLIAM DEXTER sebagai Terbanding
77 — 52
77 — 52
Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan (Jakarta : Sinar Grafika, halaman 821)iemenyebutkan dengan tegas bahwa, Hakim haruslahmenentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan(toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yangmenyangkut hubungan hukum pihakpihak yang berperkaradalam konkreto, tidak terkecuali Judex Facti Tingkat Pertamadalam perkara a quo pun sudah seharusnya mengindahkantentang hukum mana yang harus diterapbkan dalam memeriksaperkaranya dan tidak secara sembarangan
Putus : 29-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN SURAKARTA Nomor 145/Pid.Sus/2014/PN.SKT Tanggal 29 Januari 2015 — HENDRA Bin YAN KUSNADI (alm)
18 — 5
18 — 5
Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang No.35tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk mempergunakan, menyimpan, menguasainarkotika haruslah terlebih dahulu mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa makna dari ketentuan tersebut bahwa penggunaan,menyimpan, memiliki, menguasai ataupun melakukan jual beli ataupunmenggunakan Narkotika bagi diri sendiri tidak dibenarkan secara sembarangan tanpaada ijin yang berwenang yaitu
Register : 29-01-2014 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 16 / Pid. SUS / 2014 / PN. Btl Tanggal 23 April 2014 — HASNIMIN Bin SAKE
28 — 20
28 — 20
Rencananya sabu tersebutakan digunakan sendiri dengan tujuan agar tubuh bisa fit dalam bekerja, akan tetapi terdakwamenggunakannya secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidakdalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika.
Register : 14-11-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 284 / Pid Sus . / 2016 / PN . Ktb Tanggal 11 Januari 2017 — SYAMSUL KARTIAls AYUL Bin ( Alm ) SIDIK
63 — 9
63 — 9
ketentuanperaturan perundangundangan.Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa diperoleh faktafakta hukum yang menjelaskan bahwa syaratHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN.Ktbuntuk mendistribusikan obat bebas dan bebas terbatas adalah toko obat yang telahmempunyai ijin, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi si penderitadan hanya ditunjukkan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, jadipendistribusian juga tidak asal sembarangan
Register : 24-10-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kgn Tanggal 25 Nopember 2014 — WENI binti JASMUN
56 — 8
56 — 8
dipidana jika terdapat unsur kesalahanyang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea atau dalambahasa Belanda dikenal dengan Geen straf zonder schuld atau di Indonesia dikenaldengan istilah tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa WENI binti JASMAN tersebutterdakwa telah dengan sadar dan pasti dalam menjual obatobatan jenis Dextro danCarnophen terdakwa telah tahu obatobatan tersebut dilarang atau harus dengan ijinperedarannya di masyarakat tidak sembarangan
Putus : 24-07-2013 — Upload : 23-03-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 36/G/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 24 Juli 2013 — M. AGUS MAULANA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
119 — 57
119 — 57
Sehingga HasilPemeriksaan diragukan, tidak objektif, melanggar peraturanyang berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar untukpengambilan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkatberat.b Pembentukan Tim Pemeriksa yang sembarangan ini merugikanPenggugat dan menunjukan bahwa Pejabat yang membentukTim Pemeriksa tersebut tidak memahami peraturan yangberlaku (PP 53 tahun 2010) dan tidak mengindahkan petunjukatasan (IMK 01/IMK.01/2009) dan telah bertindak sewenangwenang (melanggar aturan yang berlaku)
Register : 25-06-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 164/Pid.B/LH/2018/PN Lmg Tanggal 6 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
YOYOK JUNAIDI, SH.
Terdakwa:
Sukandar bin Alm. Ngarijo
374 — 7
YOYOK JUNAIDI, SH.
Terdakwa:
Sukandar bin Alm. Ngarijo
374 — 7
dump trucklalu dijual kepada orang lain dengan Surat Jalan dapat dikategorikan telahmelakukan usaha pertambangan;Bahwa Ahli juga menjelaskan setiap orang yang melakukan usahapertambangan harus memiliki ijin berupa iin usaha pertambangan (IUP), IPR(jin pertambangan rakyat) dan IUPK (ijin usaha pertambangan khusus) yangditerbitkan oleh Gubernur (UU No. 23 tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah);Bahwa pemberian jjin pertambangan dilakukan dengan alasan supayatidak terjadi perusakan lingkungan secara sembarangan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 122Pid.Sus/2017/PN Gto Tanggal 19 September 2017 — - DARWIN KATILI alias WIWIN
31 — 6
31 — 6
D.Simons melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya ;Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam artiluas tidak dibenarkan secara sembarangan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenangyaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsurterpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan pengakuan Terdakwayang dihubungkan
Register : 20-08-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN PATI Nomor 182/Pid.Sus/2018/PN Pti Tanggal 22 Oktober 2018 — ABDUL NAFI bin SUTONO
148 — 39
148 — 39
Suatu sikap batin ketika melakukan suatuperbuatan yang berbentuk sifat kekuranghatihatian, yang bersangkutan baikakibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itudipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari), mampu memikirkan tentang tidakakan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul(kelalaian yang disadari), lengah, sembrono, sembarangan serampangan dansebagainya;Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana, kelalaian, kesalahan,kekuranghatihatian
Register : 15-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN.Jnp Tanggal 22 September 2016 — Sudirman bin Jufri
98 — 9
98 — 9
Kadir dari temannya yang bernama Rendi di Maka setelah itu sebelumberangkat Bantaeng, saksi WHardiono bersa engan Terdakwamembungkus atau memindahkan obat obatan ter dari kemasanaslinya ke dalam sachet spersidangan;Menimbang, bahrencananya akan dijpenenang alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras kare alau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan,meracuni tub bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalamkenyataannya Kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan olehmereka
Register : 01-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 935 B/PK/PJK/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA;
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalamproses produksinya, suppliersupllier tersebut meminjam aktivamesin milik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) beserta teknologi produsinya agar sesuai denganspesifikasi yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapatmenggunakan mesin yang memiliki teknologi tertentu dalammemproduksi subsub komponen pesanan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) mengingatteknologi produksi subsub komponen
Putusan Nomor 935/B/PK/PJK/20159)h)milik Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) beserta teknologi produsinya agar sesuai denganspesifikasi yang dipesan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa tidak sembarangan orang atau perusahaan dapatmenggunakan mesin yang memiliki teknologi tertentu dalammemproduksi subsub komponen pesanan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) mengingatteknologi produksi subsub komponen tersebut telah dimilikioleh Mitsuba Corporation
Register : 03-12-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN MUARO Nomor 147/PID.B/2012/PN.MR Tanggal 7 Februari 2013 — MULYADI Pgl. MUL
54 — 10
54 — 10
pengembangan IImu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat(2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan)Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui kepemilikandan penggunaan Narkotika, khususnya golongan tidak bisa digunakansecara sembarangan
Register : 20-01-2014 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN JANTHO Nomor Nomor : 08/Pid.B/2014/PN.jth. Tanggal 26 Februari 2014 — AZHAR FUDDIN BIN MIRZA
44 — 8
44 — 8
Paker sebagaimana dikutip oleh AnimalUsman, SH.MH (Varia Perdailan Nomor : 295 Juni 2010, hal :17) bahwa penggunaan sanksipidana secara sembarangan atau menyamaratakan (indiscriminately) dan digunakan secarapaksa (coercively), justru akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu pengancamyang utama (prime threatener)Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman sematamata bukansebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana introspeksi danmemperbaiki diri agar dikemudian