Ditemukan 277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik replik repubiik rebublik repoblik repulik repiblik repbulik
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 24-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 2 Juli 2014 — SAMJAR FORNO, S.Pd.K Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat
66 — 19
  • FornoS.Pd dari SMA Negeri 8 Halmahera Utara Kecamatan LolodaKepulauan, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 18 DesemberFoto copy sesuai dengan foto copynya Surat Pengurus BesarPersatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 27/Um/PB/XXI/2014tanggal 20 Januari 2014 tentang Pemutasian Massal di HalmaheraFoto copy sesuai dengan foto copynya Surat gereja Masehi Injili diHalmahera (GMIH) Nomor: BPHS/1130/B6/XXVII/2014, Tanggal 15Januari 2014 tentang penyampaian Rasa Penyesalan, Kepada Yth.Bapak kepala Kepolisian Repblik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 06-02-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 27 Februari 2017 — PT. NIMAN INTERNUSA >< PT. HUMPUSS PENGOLAHAN MINYAK
1679 — 754
  • Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa :Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalammata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsungmaupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbulkarena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi olehKreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;Menimbang, bahwa pengertian tersebut juga selaras denganYurisprudensi Mahkamah Agung Repblik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-06-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Ir. H. SINURAT VS PT IMPACT INDONESIA
56 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SINURAT,tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Repblik Indonesia Nomor843 K/Pdt.SusPHI/2015 tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal24 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugatmelalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016,diajukan permohonan
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Khusus Anak
Register : 16-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 40 /Pid. Sus/2016/PN.Mgt
Tanggal 14 April 2016 — Terdakwa JOHAN JULIANTO BIN. SUWARNO
94 — 27
  • Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban danmenimbulkan efek psikologis bagi korban ;Alasanalasan yang meringankan : e Terdakwa merupakan korban dari keadaan dan pergaulanbebas ;e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanjiuntuk tidak mengulanginya lagi ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Telah ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan korbandan keluarganya;Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang yang telahdisebutkan diatas, terutama Pasal 82 ayat (1) Undangundang Repblik
Pengadilan PA MANINJAU Perdata Agama
Register : 18-07-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PA MANINJAU Nomor 103/Pdt.P/2013/PA.Min
Tanggal 1 Agustus 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
17 — 17
  • rendah30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, makaPemohon dan Pemohon Il berada dalam batas usia yang dibolehkanmengangkat anak;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah Suami istri (sesuai syaratkode 4 dan kode 8), tidak merupakan pasangan sejenis dan memiliki satu oranganak, oleh karena ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (e), (f), dan (g) PeraturanMenteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anakdan pasal 13 huruf (e), (f), dan (g) Peraturan Pemerintah Repblik
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 05-05-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Mlg
Tanggal 23 Januari 2024 — Penggugat:
Eko Budi Siswanto
Tergugat:
1.Meriyati ditulis juga Meryati
2.Loedi Harianto
3.Ketua Mahkamah Agung Repblik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Ketua Pengadilan Negeri Malang
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
5.Waluyo Trisno
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan
41 — 29
  • Penggugat:
    Eko Budi Siswanto
    Tergugat:
    1.Meriyati ditulis juga Meryati
    2.Loedi Harianto
    3.Ketua Mahkamah Agung Repblik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Ketua Pengadilan Negeri Malang
    4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
    5.Waluyo Trisno
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 K/TUN/2015
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI VS NANGKOK VINCENTSIUS DAMANIK
72 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlaku, karena menyatakan bahwa sidangKomisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : Kep/91/X/2012/KKEPP, tanggal15 Oktober 2012 tentang Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRIPOLRESTA Jambi mengandung cacat prosedural dikarenakan tidak adasurat penghentian gaji Termohon Kasasi.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi danTata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Repblik
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN METRO Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Met
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.Christin Juliana Sinaga, S.H.
2.Andrian Al Mas'udi, SH.
Terdakwa:
Trias Noprianti Als. Iis binti Muchni
22 — 3
  • Narkotika/Pecandu Narkotika merangkap Pengedaroleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan danpengobatan melalui rahabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi penerima wajib lapor danperaturan perundangundangan lainnya yang mengatur LembagaRehabilitasiyang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang dilakukandalam Lapas atau Rutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti Surat Bdan NarkotikaNasional Repblik
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 17-01-2022 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PA BUNGKU Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Buk
Tanggal 25 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
22 — 14
  • tanggadengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;b) calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin;C) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dand) orang tua calon suami;dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Repblik
Pengadilan PT MANADO Perdata Agama Perceraian
Register : 03-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 179/PDT/2020/PT MND
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : NIELZEV TULALESSY
Terbanding/Tergugat : RUTH FRANSINA FATRUA
144 — 61
  • putusan Pengadilan mempunyaikekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 60 hari;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian,maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atauyang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawaipencatat perceraian itu terjadi, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 35 PeraturanHalaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT MNDPemerintah Repblik
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 21-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 16/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 27 Agustus 2013 — SUMIATI DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, CHARUD DARIAH DAHLIA
86 — 29
  • Pemerintah Repblik Indonesia Cq Badan Pertanahan NasionalCq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PripinsiKalimantan Srlatan Cq Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) KotaBanjarbaru.Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN.BJM.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.Bahwa berdasarkan Gugatan A quo selanjutnya Para Ahli Warissebagaimana tersebut diatas ( saat ini TERGUGAT II INTERVENSI )mengajukan KASASI dalam Gugatan A quo kepada TingkatMahkamah Agung Republik Indonesia dengan
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 14 Februari 2017 — ALDO Bin HUSNI
21 — 11
  • Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus/2017/PN SrlSurat Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan JambiNo. 2152/LHP/BLKJBI/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditanda tanganioleh Manajer Teknis MEISYA KARYAWANTI, S.ST, atas nama terdakwa ALDO,HASIL PEMERIKSAAN URINE : Methamphetamine Positif (+)KESIMPULAN: Methamphetamine (bukan tanaman) terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Repblik Indonesia Nomor.35 Tahun2009 tentang Narkotika.Menimbang berdasarkan
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-06-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 119/PID.SUS/2021/PT PTK
Tanggal 17 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUPRIYANTO SH
Terbanding/Terdakwa : HAIRIL alias AYEL bin HAMDAN
72 — 52
  • didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif yaitu KesatuPasal 285 KUHP Atau Kedua Pasal 286 KUHP Atau Ketiga Pasal 289 AtauKeempat Pasal 290 Ayat (1) KUHP, dimana mengenai Dakwaan tersebut Majells Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan sesuai dangan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 286 KUHP dan hal tersebut dalam praktek sudah tepat dan benar hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran MahkamahAgung Repblik
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 16-05-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 313/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 3 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat IV : SULAIMAN SAFI'I Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Pembanding/Penggugat II : HERNA NINGSIH Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Pembanding/Penggugat V : AHMAT RIYANTO Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Pembanding/Penggugat III : NANDA RIFKI Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Pembanding/Penggugat I : SUGIHARTI NINGSIH Diwakili Oleh : EDY FIRMAN SH MH dkk
Terbanding/Tergugat VI : JAMAL
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan nasional Kab.Bondowoso
Terbanding/Tergugat II : TIJA alias BU ETO Diwakili Oleh : SYAH CAKRABIRAWA WADIA, SH.MH, DKK.
Terbanding/Tergugat VII : SUPILIH
Terbanding/Tergugat V : MOHAMMAD JAELANI, SH.
Terbanding/Tergugat III : Camat Curahdami
Terbanding/Tergugat I : SUWARSO
Terbanding/Turut Tergugat II : SUHARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : UMI KULSUM alias BOK RI
25 — 14
  • ., IVdan V. adalah cucu cucu dari Umi Kulsum ; Bahwa sedangkan UmiKulsum adalah sebagai Tergugat . dalam perkara terdahulu yaitu perkaraNo. 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tertanggal 25 April 2013 ; Bahwa dengandemikian Umi Kulsum sebagai Ibu dari Penggugat . dan II. dan nenekdari Penggugat Ill, IV. dan V. sudah kalah di sidang gugatan perkarapertama nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tertanggal 25 April 2013, dariTingkat Pengadilan Negeri Sampai Pengadilan Tinggi dan bahkan sampaitingkat Mahkamah Agung Repblik Indonesia
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 04-06-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 10-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 115/PID/2021/PT PTK
Tanggal 17 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
185 — 109
  • didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif yaitu KesatuPasal 285 KUHP Atau Kedua Pasal 286 KUHP Atau Ketiga Pasal 289 AtauKeempat Pasal 290 Ayat (1) KUHP, dimana mengenai Dakwaan tersebut Majells Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan sesuai dangan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 286 KUHP dan hal tersebut dalam praktek sudah tepat dan benar hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran MahkamahAgung Repblik
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 79/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : BAMBANG SUWANTO Diwakili Oleh : TRIS PRATIKNO SH DK
Terbanding/Tergugat II : JOKO PARYANTO alias JOKO PY
Terbanding/Tergugat I : RUSBANDI Diwakili Oleh : H.M. BIMAS ARIYANTA, SE, SH, CN DK
Terbanding/Turut Tergugat : Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta POLDA DIY
53 — 36
  • Bahwa selain dari pada itu Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat terjadibegitu saja, justru Penggugatlah yang telah lebih dahulu MelakukanPerbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan Laporan Polisi yangpada saat ini sedang dalam Penyelidikan dan Penyidikan KepolisianNegara Repblik Indonesia sebagaimana diakui oleh Penggugat atasLaporan baik yang dilakukan oleh Tergugat Il (Kedua) maupunTergugat (Kesatu) dalam perkara Aquo ini;15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-08-2013 — Upload : 21-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Agustus 2013 — Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Sumatera Utara, cq. Walikota Medan, Drs. H. Rahudman Harahap, MM., vs Agrifina Sembiring,
106 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terlinat daripernyataan Penggugat halaman 88 yang menyatakan :Bahwa Para Penggugat adalah warga Negara Repblik Indanesia yangberstatus sebagai wiraswasta, tukang beca, pendidik, advokat sertaprofesi lainnya yang berkedudukan di Propiwi Sumatera Utara.Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkualitas bertindak selakuPenggugat melalui mekanisme Citizen Law Suite maka gugatanPenggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapatditerima.3.
Pengadilan PN POSO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 01-07-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN POSO Nomor 85/PID.B/2013/PN.PSO
Tanggal 1 Juli 2013 —
35 — 9
  • Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRP.2000,(dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan secara lisan oleh terdakwa yangJaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan didepan persidangan padatertanggal 17 Juni 2013, yang intinya menyatakan tetap pada tuntutannya;Menimbang,bahwa terhadap repblik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yangmenyatakan tetap pada tuntutannya oleh terdakawa mengajukan Duplik secara lisandidepan persidangan pada tertanggal 17 Juni
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 30-09-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 616/ Pid.Sus/2013/PN.DPS.
Tanggal 30 September 2013 — TEGUH DARMADI
88 — 34
  • Menimbang bahwa mengenai Unsur Setiap Orang dimana menurut peraturanMahkamah Agung Repblik Indonesia No.1398 / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995,kataseSetiap Orang adalah sama dengan termologi kata Barang Siapa jadi yang dimaksudSetiap Orang disini adalah Setiap Orang atau pribadi yang merupakan Subjek Hukumyang melakukan perbuatan Pidana atau Subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yangdapat dimintai pertanggung jawab atas seagala tindakannya : Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 10-12-2014 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 29 Januari 2015 — PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK >< ARIFIN
1225 — 646
  • KewajibanPembayaran Utang (UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa:Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalammata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupunyang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karenaperjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh Kreditor untukmendapat pemenuhannya dari harta kekayaanDebitor; 7222222 onan nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa pengertian tersebut juga selaras dengan YurisprudensiMahkamah Agung Repblik