Horas Insani Abadi melaksanakan RUPS, berhubungpermohonan RUPS yang kami ajukan kepada Direktur PT. Horas Insani Abadi tidakdilaksanakan sampai sekarang, adapun agenda RUPS sebagai berikut :a. Landasan yuridis UU Perseroan Terbatas Nomor 40/2007, Pasal 79 ayat (2) :RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan satu orang atau lebih PemegangSaham atau 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham denganhak suara ;b. Realisasi penyerahan Saham kami oleh PT.

Menetapkan Pemohon sebagai pelaksana RUPS LB. PT. Horas Insani Abadi ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan masalahmasalahyang timbul dalam PT. Horas Insani Abadi ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan dualismepemimpin kepengurusan ;. Menyelesaikan masalah pengalihan Saham ;. Menetapkan RUPS LB PT. Horas Insani Abadi untuk menyelesaikan laporan keuangandan laporan kegiatan ;6. Menyelesaikan masalahmasalah lain yang timbul dalam PT.

Selaku kuasa dariJonggi Darma Prasetya Situngkir dan Karmin Sutan untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar BiasaPT.

Horas Insani Abadi Pematang Siantar,berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor :40/2007 Pasal 79 ayat (2),yang isinya RUPS.

hal tersebut diatas terbukti tidak adanya persiapan untuk RUPS tahunandimaksud , sehingga dalam RUPS tanggal 15 Mei 2009 pengurus PT HIA tidaksanggup melaporkan dan mempertanggung jawabkan halhal yang seharusnyadilaporkan dalam RUPS tersebut sebagairnana diterangkan dalam Keputusan RapatPemegang Saham (RUPS) tahunan PT HIA (butir 4) yang ditanda tangani padatanggal15 Mei 2009 (terlampir BP1);Bahwa Pemohon semakin curiga akan kinerja pengurus PT HIA dimana untukRUPS tanggal 15 Mei 2009 adalah untuk

Bumijati Febrimas Jaya (bukti P8);Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa No.01/BJF/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, atas nama Gabriel Jery (DiDalam Koran Pontianak Post Halaman 2) (bukti P9);Daftar Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar, tanggal11 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Bumijati Febrimas Jaya(bukti P10);Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, tanggal 11September 2018, yang dikeluarkan oleh PT.

Bahwa direksi PT Bumijati Febrimas Jaya tidak pernah mengadakan RUPStahunan sejak tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 dan 79 UU Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), maka organperseroan berupa RUPS dilakukan dalam bentuk RUPS tahunan yang wajibdiselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan RUPS luar biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktudigantungkan kepada kebutuhan atau kepentingan perseroan.

Akan tetapi apabiladireksi tidak melakukan RUPS yang diminta, maka pemegang saham dapatmengajuan kembali permintaan itu kepada dewan komisaris, atau apabila yangmeminta diadakan RUPS kepada direksi adalah dewan komisaris, maka dewankomisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas, biladireksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan pemegangsaham

, maka dapat dimohonkan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri.

Pada pemeriksaan pengadilan negeri tersebut harusdibuktikan bahwa pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakan RUPS;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pemohon selaku komisarisberwenang meminta diadakan RUPS kepada direksi, dan bila permintaan itu tidakdilaksanakan oleh direksi maka komisaris berwenang melakukan pemanggilansendiri RUPS.

Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT. Citra Lestari Semesta pasal 8dinyatakan:Ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutRUPS adalah:a. RUPS Tahunan;b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPSLuar Biasa;Ayat (3) Dalam Rapat Tahunan:a.

No. 1833 K/Pdt/2010mempunyai laba yang positif;Ayat (5) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mataacara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf(a) dan huruf (b);Dan atau dalam UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007pasal 78 dinyatakan:Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;Ayat (2) :RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

;Ayat (3) RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan perseroan;Dan dalam penjelasan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 pasal 78ayat (1) di atas Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktiksering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa:Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan perundangundangantersebut di atas, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS

Luar Biasaadalah berbeda yang mana RUPS Tahunan dalam PT.

No. 1833 K/Pdt/2010mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujul dengan suara bulat;Bentuk

Pertamina No.417/HOO.420/-2002-SO ; - Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 22-Januari-2002 dengan surat No.017/DK.PAJ/2002 tanggal 27-Maret-2002 ;- Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT. Patra Jasa tanggal 2-September-2002 ;- Asli Pengikatan Jual Beli No.9 tanggal 5-September-2002 ;- Fotocopy Legalisir Akta No.390/2002 tanggal 20-September-2002 ;- Fotocopy Legalisir RUPS-LB PT.

melalui RUPS, dalam penjualan asettanah di Medan oleh PT.

Patra Jasa, yaitu dengan sebutan RUPS bisadilakukan dengan cara lain yaitu dengan cara Serkuler ;91Bahwa selain secara Serkuler, RUPS tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara lainlagi ;Bahwa di dalam RUPS Serkuler, peranan MPI di RUPS tersebut menyiapkanformat dan katakata sesuai dengan apa yang diinginkan ;Dalam RUPS tersebut, MPI tidak ada peranan untuk menilai inti daripada RUPS,MPI itu dalam RUPS itu berperanan hanya sebagai penghubung saja ;Bahwa MPI tersebut tidak bisa memberikan advis atau

, dan secaraumum RUPS ini disebut secara Serkuler dalam prakteknya ;Bahwa RUPS secara Serkuler tersebut adalah sesuatu yang umum, didalam modelAnggaran Dasar itu dicantumkan juga RUPS Serkuler tersebut ;Bahwa mengenai ada 2 RUPS, RUPS Pertama tanggal 22Januari2002keputusannya menyetujui untuk melepas aset tanah PT.

dalam perkara ini ada 2 RUPS, RUPS Pertama tanggal 22Januari2002keputusannya menyetujui untuk melepas aset tanah PT.

RUPS phisik dilakukan melaluimekanisme pemanggilan dan korum, artinya ada kehadiran para pemegan sahamdan pihakpihak terkait (Direksi,Komisaris dll). Berdasarkan anggaran dasar PT.Patra Jasa, apabila seluruh pemegang saham hadir, maka mekanisme pemanggilantidak diperlukan lagi, sehingga RUPS dapat dilakukan. Pada RUPS phisik, tanggal,waktu, peserta RUPS harus jelas tertera dalam Berita Acara RUPS.

Dalam forum RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) mekanisme penyampaian keterangandan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuaiagendanya. Dalam forum RUPS , para peserta tidak dapat memberikanketerangan di luar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semuapemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itudengan suara bulat dan dalam setiap penyelenggaran RUPS, Ketuarapat wajidb membuat dan menanda tangani risalah ;Halaman 2 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby3.

Araya Bumi Megah tahun buku 2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Daftar Hadir Staf/Karyawan dalam RUPS PT. Araya Bumi Megah Tahun Buku2018;Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Notulen RUPS TahunBuku 2018 PT.

ARAYABUMI MEGAH dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal79 ayat (1) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangmenentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPSlainnya, dengan didahului pemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa daftar hadir DewanKomisaris dan Direksi RUPS Tahunan PT ARAYA BUMI MEGAH, tanggal 28Maret 2019, T7 berupa daftar hadir peserta RUPS Tahunan PT.

ARAYA BUMIMEGAH, tanggal 28 Maret 2019 dan T8 berupa Notulen RUPS TahunanPerseroan Terbatas PT.

(RUPS) PT.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma Jika diminta.(5).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2).Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.(3).Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di KantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal

RUPS diadakan.Halaman24 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG(4).

Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PerseroanTerbatas PT.

Tanggal undangan RUPS 15 Agustus 2019 dan RUPS dilaksanakan 23Agustus 2019 MELANGGAR Pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasb.

RUPS terbagimenjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.Bahwa RUPS Tahunan yang acara atau kegiatannya diadakan dalam kurunwaktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalahsetelah melewati periode tahun buku perusahaan, sedangkan RUPS luar biasayaitu RUPS yang diadakan suatu perusahaan sewaktuwaktu tergantungdengan kebutuhan perusahaan, dimana RUPSLB ini diadakan ketika adaperubahan dalam perusahaan baik itu masalah kecil atau besar sepertiperubahan nama, logo,

RUPS bisa melalui direksi, komisaris maupunpemegang saham ;Bahwa kalau pemanggilan RUPS dilakukan oleh direksi yang masa habatannyatelah berakhir maka ia akan bertangungjawab secara pribadi ;Bahwa ketentuan undangan RUPS, pada undangan RUPS harus ditentukanjelas agendanya namun apabila tidak teragendakan akan tetapi dihadiri olehsemua pemegang saham maka hal tersebut tidak jadi masalah.

dalam Pasal 79 UUPT sejak diterimanya surat tercatat yangmemuat permohonan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS.

dilakukan oleh Dewan Komisarispada tanggal 15 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPS diselenggarakan padatanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan pula dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menggariskan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelumtanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.

Jkt.Sel.jabatannya selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (lihat BuktiP4).Bahwa berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(disebut UUPT), pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan RUPStahunan dan atau RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) dengan didahuluipemanggilan RUPS, yaitu:a.

Jkt.Sel.Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan surat tercatat disertai alasannya.Pasal 79 ayat (5) UUPT:Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Dewan Komisaris:Dewan Komisaris dapat melakukan panggilan sendiri RUPS dalamhal yaitu:Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu15 (lima belas) hari dari tanggal permintaan RUPS yang diajukanDewan

Menetapkan bentuk RUPS PT Pantoru Mas tersebut adalah RUPS LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Pantoru Mas.4. Menetapkan Pemohon wajib untuk mengundang baik secara tertulis ataudengan surat tercatat kepada semua pemegang saham dengan hak suara,untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Pantoru Mas.5. Menetapkan Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa Perseroan TerbatasPT.

Sel.5.8.Direksi wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima ;Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat 5:a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat 2 huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris ; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b..

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kourumkehadian dan atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikatpada ketentuan Undang Undang ini atau anggaran dasar dan ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS ;Hal.42 dari 44 Halaman Penetapan No.246/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.4.

ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1)..

Bahwa adapun Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) dimaksudkanuntuk melakukan agenda sebagai berikut :7.1... Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran5,69% dan atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesualUndang undang perseroan terbatas;7.2. Mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;7.3.

Menetapkan keadaan kourum 5,69% dapat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS )3.

Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut :Suds3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.Subsidair :Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% danketentuan tentang persyaratan pengambilan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai Undang undang perseroanterbatas;Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasantanggung jawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatanberakhir pada tanggal 22 Januari 2017 dan akan berakhir masajabatan

) serta Menetapkan agenda RUPS sebagai berikut : Jangka waktu pemanggilan RUPS, kourum kehadiran 5,69% dan ketentuantentang persyaratan pengambilan RUPS, serta penunjukan ketua rapatsesuai Undang undang perseroan terbatas;Halaman 9 dari 13Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Lbo Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS; Menerapkan mekanisme pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatan berakhir padatanggal 22 Januari

Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS danmengetahui agendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidakmenerima surat apapun terkait dengan RUPS? ;Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4. Penggugat menyatakan prosespenghentian Penggugat sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuanPasal 119 UU PT jo Pasal 105 UU PT.

2018 ;Bahwa untuk RUPS untuk PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar,dan/ataub.

RUPS, , saudara Ahli bisa jelaskan apa yangdimaksud dngan kata wajib tersebut?

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, makapermintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;6.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atauHalaman 61 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/2019b.

Namun ternyata meskipun RUPS merupakan RUPS yangcacat hukum Ir.

Djadjang Tanuwidjaja tetap menyelenggarakan RUPS Ilpada tanggal 11 Mei 2009 ;Bahwa, ternyata RUPS II adalah RUPS yang juga diselenggarakan denganmelanggar hukum, karena jangka waktu penyelenggaraan RUPS II telahlewat waktu, dimana RUPS II seharusnya diselenggarakan antara tanggal 24April 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009, sesuai dengan Pasal 86 ayat(9) Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 22 ayat (1) huruf dAnggaran Dasar Tergugat, yang menyatakan RUPS II diselenggarakansekurangkurangnya

10 hari dan selambatlambatnya 21 hari sejak RUPS diselenggarakan.

Selain jangka waktu penyelenggaraan RUPS II yang telahlewat waktu, ternyata secara formal RUPS II telah diselenggarakan secaramelawan hukum. Karena dalam RUPS II telah terjadi perubahan agendaRUPS dari agenda semula dalam RUPS . Selain perubahan agenda yangtercantum dalam surat undangan RUPS II tersebut, ternyata dalam suratundangan RUPS II tersebut tidak mencantumkan mengenai pemberitahuantersedianya baha/materi yang akan dibicarakan dalam RUPS II di KantorTergugat.

Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama" ;Pasal 82 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas :"(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan" ;Bahwa, selain adanya kecacatan dalam penyelenggaraan RUPS II

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pernilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;Halaman 13 dari 43 Hal. Put. No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.2.

Bahwa jika benar Penggugat tidak hadir dan tidak bertanda tangandalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitra tanggal 18April 2008, namun dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. SriwijayaTelemitra menyebutkan Penggugat hadir dan bertanda tangan dalamRisalah RUPS Luar Biasa tanggal 18 April 2008 tersebut, berarti adayang memberikan keterangan palsu bahkan memalsukan tandatangan Penggugat.b. Bahwa jika benar keterangan dan tanda tangan Penggugat dalamRisalah RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) seluruh pemegang saham sudah diberikan undangan untukmenghadiri RUPS dimaksud, termasuk dalam hal ini adalahPenggugat juga pasti sudah diberikan Surat Undangan untukpelaksanaan RUPS tersebut.e. Bahwa Alm. Iskandar Abidin mewakili 80 % suara dari pemilik salamTainnya berdasarkan:1. Saham Iskandar Abidin sendiri 20 %;2.

No. 125/Pdt/2017/PT.PLG.adanya tindak pidana keterangan palsu dan tanda tangan palsu dariPenggugat dalam Risalah RUPS Luar Biasa PT. Sriwijaya Telemitratertanggal 18 April 2008, maka Risalah RUPS Luar Biasa PT. S riwijayaTelemitra tertanggal 18 April 2008 serta Akta Pernyataan KeputusanRapat No.2, tertanggal 23 April 2008 tetap berlaku dan mengikatsecara hukum.f. Bahwa disamping itu, terlepas apakah benar Risalah RUPS LuarBiasa PT.

RUPS maka tanggung jawabnya ada padapenyelenggara dan pemimpin RUPS itu sendiri yaitu PENGGUGAT danPENGGUGAT II bukan PARA TERGUGAT.

Bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan undangan RUPS PT.PKGdan PT.PKAB berdasarkan surat undangan tanggal 31 Desember 2016untuk RUPS tanggal 2 Januari 2017. Bukti Surat undangan RUPS tanggal31 Desember 2016 tertanda (Bukti T5).

;Ketentuan Pasal 90 ayat 1 UUPT sebagai berikut: Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wayib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.;Ketua Rapat RUPS tanggal 2 Januari 2017 adalah Shintia. SekarangShintia menolak menandatangani berita acara RUPS aquo dengandemikian Shintia/ Aquo TERGUGAT rekonpensi telah melanggar Pasal90 ayat 1 UUPT.

keputusan ;Menimbang, bahwa wewenang RUPS antara lain :a.

PKAB telah melaksanakan RUPS LuarBiasa PT. PKG dan PT.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf adiajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;..

Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,direksi dan/atau dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukpenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan pemohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS,

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan ikl andalam Surat Kabar;3.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara CumaCuma jika diminta;5.

pemanggilan RUPS tersebut;.Hal. 16 dari 18 hal.

DALAM EKSEPSI :

• Mengabulkan eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk sebagian;
• Menetapkan permohonan PEMOHON kurang pihak serta agar PEMOHON mengundang PENGAMPU TERMOHON I apabila dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT PURNAMA INDAH PUNTEN HOTEL maupun agenda-agenda lainnya;
• Menolak eksepsi PENGAMPU TERMOHON I untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
• Menghukum

Bahwa Para Terlawan mengsomir Para Pelawan untuk membuktikan dalilgugatan angka 5 yang mengatakan: Bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 06 Juni 2015 dan tanggal 27 Juni2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar; Bahwa dua orang Saksi yang diajukan MELANGGAR Pasal 146 ayat 1HIR; Bahwa Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2015/PN.Smg. melampaui bataswewenang yang diberikan kepada Persero yang sifatnya hanyamemanggil untuk mengadakan RUPS tanpa ada acaraacara lain;Halaman 8 dari 23 halaman putusan no. 79/Padt.P

Bahwa Pasal 86 ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSyang mendahuluinya dilangsungkan;RUPS Luar Biasa pertama tanggal 06 Juni 2015 dan RUPS Luar Biasakedua tanggal 27 Juni 2015 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 86ayat 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 oleh karena itu SAH;7.Bahwa disamping itu Para PelawanTIDAKTELITI DAN SALAHMENAFSIRKAN Pasal16 Anggaran Dasar PT

dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan T.4diperoleh fakta bahwa telah didirikan perseroan terbatas dengan memakai namaNV.

Bahwa karena telah dua kali Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yangkesatu maupun yang kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukandalam Pasal 86 ayat (I) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili;2. Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan adanya surat bukti P4, seluruhanggota direksi dan komisaris PT.

Liang Hok Handel Maatschappij NVtelah mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri agarmenetapkan pemberian izin kepada para terlawan untuk melakukan sendiripemanggilan RUPS;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyatabahwa direksi atau dewan komisaris PT.

URAIAN FAKTAFAKTABerkaitan dengan diadakanya RUPS di PT.SINYONG INDONESIA, DewanDireksi mengundang Dewan Komisaris secara resmi dan patut dengan Suratundangan RUPS Pertama No.001/SYI/RUPS/X/2018 Pada tanggal 12Oktober 2018 dan surat undangan RUPS Kedua No.002/SYI/RUPS/X1/2018Pada tanggal 1 November 2018Urainan RUPS Pertama & KeduaHal 3 dari 26 halaman, No. 389/Pdt.P/2020/PN.Ckr Pemegang saham yang hadir pada rapat1.

Mengabulkan Permohonan Penetapan RUPS PT.Sinyong Indonesia;2.

Perlu kami Sampaikandimana terhadap surat undangan RUPS LB Nomer002/SYI/RUPS/X1/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LByang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (LeeChun Un) dan PT.

SEMI METAL INDONESIA, dimana terdapatagenda yang belum terlaksana yaitu penambahan modal dasar danmodal disetor, dampak dari PP 24 2018, maka akan diadakan RUPSLB kedua, hal mana tentunya undangan RUPS LB tanggal 01November 2018 tidak jelas dan kabur (Obscuur libel) karenaberkaitan dengan agenda RUPS LB yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2018, sedangkan tanggal 24 Oktober 2018 itu hanyalahundangan RUPS, bukan undangan RUPS LB;ll.

Perlu kami sampaikandimana terhadap Surat undangan RUPS LB Nomer002/SYI/RUPS/X1/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal RUPS LByang ditujukan kepada Termohon, Lee Yung Suk, Pemohon (Lee ChunUn) dan PT.

Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

atas permohonanPerseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;49.

Pasal 80 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Penetapan Ketua PengadilanNegeri yang mengizinkan pemanggilan RUPS kepada pemegang sahammemuat juga ketentuan mengenai:a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undang undang ini atau anggaran dasar; dan/ataub.

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

Ketua Pengadilan Negeriuntuk penyelenggaraan RUPS, termasuk permohonan kuorum RUPS ketiga,wajib memuat mata acara rapat.Pasal 80:(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakanmata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;Mata acara rapat merupakan hal yang sangat penting dalam RUPS yangmerupakan Organ Perseroan tertinggi;Materialitas dari mata acara rapat menentukan klasifikasi RUPS, jumlahkuorum kehadiran, dan suara persetujuan (voting) sebagaimana diaturdalam

dapat memohon kepada Ketua PengadilanNegeri untuk kuorum RUPS ketiga.