Ditemukan 206 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-11-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 276/PID/B/2013/PN-GST Tanggal 14 Nopember 2013 — 1. MARLIUS LOMBU Als.UCOK, 2. SOKHIATULO GULO Als.AMA LINUS, 3. JONI FIRMAN ZEBUA AIs.JONI,4. FAMA'ANO ZEBUA Als. FAMA Als.AMA IVA, 5. RAFEZISOKHI ZEBUA Als.SIBAYA LENA,6. SOKHINASO GULO Als.AMA ANDI, 7. FANOLO ZEBUA Als.AMA AFE, 8. JULIATO ZEBUA Als.SIBAYA NOVE, 9. SIWAâÂÂARO. ZEBUA Als SIWA, 10. SOKHIZANOLO ZAI AIs. SOKHI, 11. BERKAT JAYA ZEBUA Als. BERKAT, 12. WASPADA LASE Als. WASI,13.O'OZISOKHI ZEBUA Als.AMA VIKTOR, 14.FIRMAN JAYA BUAYA AIs. AMA VILA Als.JAYA, 15.FANGENANO GEA Als SIBAYA LINDU dan 16. AROLI GULO Als.AMA WAWAN
50 — 10
50 — 10
Makaterlebih dahulu akan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair, yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Barang siapa ; 2 Dimuka umunm ;3 Bersamasama melakukan kekerasan terhadap barang ;Ad.1. Unsur Barang siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orangsebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atasperbuatannya, dalam perkara ini yaitu adanya para terdakwa atasnama 1. MARLIUS LOMBUAls.UCOK, 2.
Putus : 14-06-2008 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 4/PDT.G/2007/PN.Psb Tanggal 14 Juni 2008 — - Tn. NAZAR
LAWAN
-PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Presiden RI di, Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda), Cq. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat (Kapolres Pasaman Barat) Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kinali (Kapolsek Kinali)
- BRIPTU NOFRIZAL
254 — 193
254 — 193
Hukum Pidana umunm, telah dijatuhi pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulansesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 160/Pid.B/2006/PN.LBS dan saat ini sedang menjalani putusan Hakim delembaga permasyarakatan (Lapas) Lubuk Sikaping ;c.
Register : 01-02-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/Pid/2018/PT.DKI Tanggal 3 April 2018 — Toriq
110 — 31
110 — 31
Penuntut Umunm sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d.22 Agustus 2017;6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak 9 Agusus 2017 s/d. 7September 2017;7. Diperpanjan Ketua Pengadilan Negeri Jakjarta Timur sejak 8 September2017 s/d. 6 Nopember 2017;8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7Nopember 2017 s/d. 06 Desember 2017;Hal 1 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI9.
Register : 27-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 179/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
70 — 42
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
70 — 42
) UndangUndang No. 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Hal 31 Putusan PerkaraNo.179/G/2019/PTUNMDNb.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umunm
Register : 15-09-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN TUAL Nomor 93/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul Tanggal 2 Oktober 2017 — Terdakwa
121 — 41
121 — 41
DeLima, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel SadsuitubunLanggur yang menerangkan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Karel SadsuitubunLanggur pada hari minggu, tanggal 16 April 2017, pukul 05.05 Waktu IndonesiaKESADARAN UMUNM : 2n2nn nnn nn cnn1. Tingkat Kesadaran: Tidak Sadar ; 22 no monn nonce nn nn nnnns2. Denyut nadi : Seratus empat puluh kali per menit. 3. Pernapasan : Dua puluh kali per menit. 4.
Putus : 21-10-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN SERANG Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg Tanggal 21 Oktober 2020 — SUHAIDI
Lawan
PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES
248 — 79
248 — 79
25 Maret 2019, makaterbukti hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat setelah peristiwa hukumPHK tersebut sudah tidak dalam keadaan harmonis, hal tersebut seiring puladengan permohonan Para Penggugat dalam Gugatan a quo untuk dibayarkanpesangonnya;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Para Penggugat dengan tanda P52 berupa fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998Halaman 53 dari57 Putusan Perkara Nomor 71/Pdt.SusPHI/2020/PN.Srgtentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umunm
Putus : 15-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — MASHUDI, VS BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk, KANTOR UMK CABANG RIMBO BUJANG
73 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakanlalai/jwanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurutperjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibatdalam suatu perkara pengadilan;17)Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan tetap tidak peduli dan tetaptidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai)dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yang harus dilunasi, makaPemohon Keberatan mempunyai hak untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaannya melalui pelelangan umunm
Putus : 26-05-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Lgs. Tanggal 26 Mei 2015 — ABDULLAH Bin Alm ABDUL WAHAB
SUGIONO Bin Alm SIPON
SITI RAYA Binti USMAN
129 — 23
129 — 23
Yusuf Bin Ali sejumlah 1 (satu)orang.Bahwa mengenai masalah merugikan kepentingan umunm,meresahkan masyarakat serta mendiskriminasikanwarga, ternyata ada Geuchik Zulkifli OK melarangsaksi Hj.
Register : 24-11-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2016 Tanggal 13 Januari 2017 — PT. ARIO LEGIAN COTTAGE VS I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI BALI., II. ANDY LUKMAN JONATHAN;
74 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Il Int3) berkekuatan hukumtetap...dst;Cara Majelis Hakim Banding menafsirkan ketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana telah diuraikan di atas,bertentangan dengan asas hukum umunm,, interpretation cessat inclaris yang menegaskan bahwa apabila teks atau redaksiundangundang telah terang benderang dan jelas, makapenafsiran lain tidak diperkenankan lagi, karena penafsiranterhadap katakata yang jelas sekali berarti penghancuran,(interpretatio est perversion). Oleh Prof. Mr.
Register : 08-08-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 523/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 6 Februari 2017 — CUT PERIANTI,
M E L A W A N
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA,
114 — 65
114 — 65
15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit suratpenntah penyidikan.Berdasarkan Pasal 109 KUHAP, disebutkan :(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yangmerupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntutumum.(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupenyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itukepada penuntut umunm
Putus : 10-04-2013 — Upload : 22-08-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Kdr. Tanggal 10 April 2013 — WENDY SAPUTRA (BOEN TEK SENG) Melawan
Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Dkk.
88 — 175
Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Dkk.
88 — 175
dalam berbagai bidang ekonomi.Perlindungan Konsumen dimaksud di atas berdasarkan ketentuan umumPasal 1 nomor ke 1, UU PK adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Lebih lanjut berdasarkan Pasal 45 ayat (1), UU PK, yang selengkapnyaberbunyi : setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganPOLAMMHAN UMUNM
Register : 25-11-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 89/PID.TPK/2013/PT SMG Tanggal 18 Desember 2013 — Pembanding/Terdakwa : NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO
Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG PUTRA SANTOSO, SH
45 — 26
Terbanding/Jaksa Penuntut : BAMBANG PUTRA SANTOSO, SH
45 — 26
WIDYA UTAMI dan 11 (sebelas) lembar fotocopy BUKTIPENGELUARAN UMUNM ; 77 2222202 2 02 none ee noo1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek.7.01.01615 An. SITI TAREH beserta I(satu) lembar fotocopy BUKTIPENERIMAAN UMUM ; 20202 22 nner enn n cence nenn nee1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 10 (sepuluh)lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN ; 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek.7.01.01611 An.
Putus : 11-01-2012 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN JANTHO Nomor 206/Pid.B/2011/PN-JTH Tanggal 11 Januari 2012 — FAHMI,S.E. BIN (ALM)ILYAS YATIM, DKK
71 — 65
71 — 65
IlyasYatin, terdakwa II Muchlis, S.Hut Bin Sulaiman Daud danTerdakwa III Safrizal Bin Adnan Ishak pada hari Minggutanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2011, bertempat diDusun Cot Jambe Desa Tanjung Seulamat Kabupaten Aceh Besar,atau) setidaktidaknya dalam suatu tempat di KecamatanDarussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut, dimuka umunm
Register : 29-08-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK Tanggal 30 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : M. ARIA ROSYID, SH.MH Diwakili Oleh : HESTI TRI REJEKI, SH
Terbanding/Terdakwa : Suroso Bin Sastro Wiharjo Diwakili Oleh : Tri Pomo M Yusuf
72 — 46
Terbanding/Terdakwa : Suroso Bin Sastro Wiharjo Diwakili Oleh : Tri Pomo M Yusuf
72 — 46
Kusnansebagaimana ketentuan pasal 7 huruf (f) dan pasal 16 ayat (1)huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi PelaksanaanKepentingan UMUNM.. 222 2 nnn nnn nnn nnn nne.
Register : 05-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 37/PDT/2021/PT MTR Tanggal 23 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD HARHARAH Diwakili Oleh : L. ARYA SUKMA, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : PT. PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN NTB, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
Terbanding/Tergugat II : PT. PLN Persero Cq. PT.PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN UIP NUSA TENGGARA
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Cq. SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
Terbanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH PROVINSI NTB Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NTB
89 — 50
Terbanding/Tergugat I : PT. PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN NTB, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
Terbanding/Tergugat II : PT. PLN Persero Cq. PT.PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN UIP NUSA TENGGARA
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Cq. SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
Terbanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH PROVINSI NTB Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NTB
89 — 50
Nomor 37/PDT/2021/PT.MT15.pembeli secara bisnis, karenanya tidak adil dan patut jika dinilai sebagaiobyek tanah kosong dan pertanian biasa.Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor : 27 Tahun 2018 tentang Konpensasi Atas Tanah,Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang BebasJaringan Transmisi Tenaga Listrik, mengisyaratkan adanya Konpensasisebagaimana disebutkan sbb :1)2)BAB : KETENTUAN UMUNM, Pasal 1 : Konpensasi adalah pemberiansejumlan uang kepada
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 27 April 2016 — I MADE DARMA
82 — 43
82 — 43
Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umunm, tetapimenyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan olehundangundang atau peraturanperaturan lain.c.
Register : 25-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN Tanggal 13 Maret 2019 — 1. FREDEK Y. KORMPAULUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. YAFLAUN PETRUS CANISIUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
1. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.;
2. JOHANIS KUWAY, S.H..M.MP.;
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Junus Wermasaubun, S.H.dan Rekan beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur, Propinsi Jawa Barat- Indonesia, memilih beralamat di Kantor di Jalan Mathilda Batlajery,RT/RW. 004/002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.
M E LAWAN
GUBERNUR MALUKU,tempat kedudukan di JL. Raya Pattimura No. 1 Ambon,
Propinsi Maluku;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
1. HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Kepala Biro Hukum danHAM pada Kantor Gubernur Maluku;
2. HENDRIK R. HERMAWAN, S.H. M.H., Kabag BantuanHukum pada Kantor Gubernur Maluku.;
3. FRANKY SAPARDI, S.H., Kabid Penilaian Kinerja Aparaturdan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku;
4. DAVID WATUTAMATA, S.H., Kasi Pengamanan Hutan danPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;
5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku;
6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku.;
Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
120 — 42
120 — 42
Nomor 10/G/2018/PTUN.ABNberwujud, tertentu atau dapat ditentukan sehingga isinyabersifat konkrit, karena objek yang disebutkan dalam keputusanitu. tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyatanyata berisiKeputusan yang menyatakan Meresmikan Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMaluku Tenggara Barat, yang menyebutkan secara jelas namanama Para Penggugat dan asal Partai sebagai subyekhukumnya;Bahwa Keputusan Tergugat aquo Bersifat Individual karenatidak ditujukan kepada umunm
Putus : 04-12-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 198/Pid.B/2014/PN.Mad Tanggal 4 Desember 2014 — TOMMY CHANDOKO
47 — 22
47 — 22
Madiun;Bahwa saksi menjabat Kepala Cabang sejak Pebruari 2012 s/dSeptember 2013;Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang adalah mengelolaPerusahaan, merekomendasi/menyetujui atas pengajuan faktur penjualanbarang yang dibeli oleh konsumen, dan membawahi bagian bagian padaPT Rajawali Nusindo Cabang Madiun;Halaman 29 dari81 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014/PN Mad30Bahwa kemudian saksi memasuki MPP dan digantikan oleh Pak Parmin;Bahwa PT Rajawali Nusindo Cabang Madiun bergerak dalam bidangperdagangan umunm
Register : 18-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
294 — 93
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
294 — 93
JoharFirdaus tertanggal 28 Januari 2020 bersifat individual karena tidak ditujukanHalaman 52 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDGkepada umunm, tetapi secara spesifik ditujukan kepada PENGGUGAT, dan karenaitu Majelis Hakim bependapat bahwa Keputusan objek sengketa a quo hanyaberlaku kepada PENGGUGAT, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepadaMenimbang, bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020perihnal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M.
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 45/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
DEWI ROSARIA INDAH PERWIRANTIKA
Tergugat:
1.KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
2.CAMAT TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
3.BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
WIWIK RIYANTI
124 — 1883
DEWI ROSARIA INDAH PERWIRANTIKA
Tergugat:
1.KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
2.CAMAT TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
3.BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
WIWIK RIYANTI
124 — 1883
; Bahwa sebelum dimutasi saksi menjabat sebagai Kaur perencanaandan sekarang menjadi TU dan umunM ; Bahwa yang ikut dimutasi pada waktu Itu ada 4 orang, yaitu saksisendiri, Joko Suwarno, lbu Wiwik Riyanti sama Ibu Dewi Rosaria ;Bahwa Ibu Dewi ikut dimutasi karena tidak pernah masuk dan tidakpernah beres dalam pekerjaan ; Bahwa yang dimaksud tidak pernah beres yaitu semua laporan itutidak pernah selesai dan terlalu banyak teguran dari Kecamatan ;Bahwa teguran lewat liSan ; 2n nnn en nnn nn ne nsHalaman62dari104