TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikependudukan/pembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelishakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Desember tahun 1997 tanpa yin dan tanpaalasan yang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dandiluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumMenimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

le CIS: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanyahubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yangmenyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahankeduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakarhukum Islam Abdul Wahhab

Sofyan bin Hormansyah dan salah satu syarat kelengkapan administrasimengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Pemohon tentanghal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap

alin sebagai pendapat Hakim sebagaiberikut :Uslogri yo aby ping aire Sd dlrol ole clSi sgtdll dsJgr (2d LivgArtinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorangperempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyaseperti wali dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab

aid 109 Lead aly sires a Md Ue JI JU olyisaArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun iatidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu,atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yangmengetahui bahwa antara Pemohon dan Pemohon II telah menikah sehinggahal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

pgArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinandan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;12Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Para Pemohon telahmengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selamaini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yangmengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakimsependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan;13Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhair karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danterhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalammenegakkan kemaslahatan:logic acyl ns eLVYI .9 paiaaLooJL.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan

TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikeberangkatan ibadah umrah dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikeberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :124A) ( BL wy =< 1 OU Ildaic HeWiel ic hs 'H Bw tH Of I)ynArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian

hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti saksi saksi, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalafdalam kitab Ushulul Figh, halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan dasardalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syaratpernikahan sehingga berdasarkan pasal

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab Al/Asybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

pgArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinandan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Para Pemohon telahmengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selamaini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yangmengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakimsependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazha'ir karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danterhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalammenegakkan kemaslahatan:Logic ac,)l ws eLYI .9 paiaaLooJL.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan

: goal dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

selama 6 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

selama 2 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

garArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih dipriortaskan dari padameraih keuntungan (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab //mu Ushul alFigh,1977, halaman 208);Menimbang, bahwa kaidah figh tersebut juga sejalan pula dengan satukaidah figin dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagaiberikut:ar laodh lagio auc Jl Je SpoilArtinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencan keadilanharus dikaitkan dengan

No. 1 tahun 1974 /uncto pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum tersebut diatas telah pulasesuai dengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh,halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :NNH WEB THE GED E eo SSAGL OPUI=A) PULECArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon

tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Fiqh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun

dari 13 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.SptArtinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan duaorang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuanuntuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :dazgjptL; sg G8 dog) A519 Gyo GoLeijl gts Jaxto at paas at alo leLgArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan

kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syaratpernikahan sehingga berdasarkan

cli: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

8 bulan tanpa ijjin dan tanpa alasan yangsah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab