Ditemukan 1847 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
278 — 298
  • Bahwa untuk menjamin atas perlindungan hakhak Perburuhan,sebagaimana objek sengketa a quo berhubungan dengan upah makasekiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara melihatdari sisi bahwa Upah adalah hak pekerja/oburuh yang diterima dandinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha ataupemberi kerja kepada pekerja/oburuh yang ditetapkan dan dibayarkanmenurut Suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ouruh dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2017 — SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) SPP - PLN ; KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAmADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
83 — 51
  • diperlakukan hukum perdata,sedangkan menurut doktrin, terdapat minimal 4 (empat) syarat untuk sebuahperkumpulan itu mempunyai status sebagai badan hukum, yaitu:e adanya harta kekayaan yang terpisah;e mempunyai tujuan tertentu;e mempunyai kepentingan sendiri;e adanya organisasi yang teratur.Menimbang, bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi SerikatPekerja/Serikat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalahperkumpulanperkumpulan di bidang ketenagakerjaan pada umumnya danbidang perburuhan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 09-08-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/G/2016/PHI. Sby
Tanggal 9 Agustus 2016 — ABDI PRABOWO, DKK MELAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
177 — 124
  • bertentangandengan ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini danatau peraturan perundangundangan lainnya dan karenanyamenjadi batal menurut hukum, maka buruh berhak menerimapembayaran kembali dari bagian upah yang ditahan sebagaiperhitungan terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkanmengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya untukmemenuhi perjanjian.Ayat (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), apabila adapermintaan dari pengusaha atau buruh, badan yang diserahiurusan perselisihan perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Agustus 2014 — PT DWIPA MANUNGGAL KONTENA, dan kawan Melawan PT. CAHAYA LAUTAN ABADI
109 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandar Maju, 2000, halaman 56 dan halaman79, yang secara jelas dikutip sebagai berikut:Halaman 56:"Badan Hukum (rechtpersoon) ini dapat berupa suatu Negara, suatuDaerah otonom, suatu perkumpulan orangorang (corporatie), suatuperusahaan atau harta benda yang tertentu (yayasan, stichting);Badanbadan ini semua dapat turut serta dalam pergaulan hidupmasyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa ataumenyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadimajikan dalam persetujuan perburuhan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. PAGEO UTAMA DIWAKILI OLEH IR. M. SOBRI A. SYAWIE, MM.
Tergugat:
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Intervensi:
A.M. YUMRAN
454 — 169
  • UndangUndang Nomor : 3 Tahun 1951 tentang pernyataanberlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948NR. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (lembaranNegara nomor 4 tahun 1951).2. UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah.3. UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan(lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279).4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT ROYAL STANDARD VS 1. SUMARYONO, DKK., dan KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN – KARAWANG
154 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sahkarena yang dituntut bukanlah hal bersifat Normatif " Upah Kerja" tetapiyang dituntut adalah tentang tunjangan tidak tetap dan upah yang diatas UMK yang seharusnya dirundingkan terlebin dahulu serta padatanggal 25 Februari 2013 Tergugat telah memberitahukan kepadaseluruh karyawan yang menyatakan perusahaan tetap konsistenterhadap peraturan perundangundangan dalam proses UMK tahun2013 perusahaan mentaati dan membayar UMK dengan perhitungangaji pokok ditambah tunjangan tetap serta permasalahan perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
56 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemutusan hubungan kerja petugas loket yang ditempatkan diPIHAK PERTAMA (PT KAI Commuter Jabodetabek) seluruhnyamerupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA (PT Kencana Lima) ;Kemudian lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (2) tentang Status Pengelola danPetugas Loket, Perjanjian yang sama (vide Bukti TIV1), juga menguatkanketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf j di atas:"(2) pihak kedua (PT Kencana Lima) menjamin apabila ada tuntutantentang ketenagakerjaan dan atau perselisihan perburuhan denganPetugas Pengelola dan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2020 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
IRWAN
248 — 737
  • Artinya, selain diatur dalam KUHD, PKL juga tunduk pada BabKetujuh A (tentang Perjanjianperjanjian Untuk MelakukanPekerjaan) dari Buku Ketiga (tentang Perikatan) KUH Perdata,sepanjang tidak diatur khusus (dengan tegas) dalam KUHD.Ketentuan yang dirujuk dalam KUH Perdata sebagaimana dimaksudPasal 396 tersebut di atas, adalah:=Bagian Kedua (mengenai Perjanjian Perburuhan PadaUmumnya).Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 1231/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Bagian Ketiga (mengenai Kewajiban Majikan).
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Mad
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
185 — 65
  • sitir di atas, Penggugat mendasarkan padaUndang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan; Dan konsekuensi mencantumkannya dalil gugatan padapoint 30, 36 fondamentum petendi dan point 12 petitum gugatanHalaman 17 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2020/PN Mad4.5.Vi.Penggugat a quo, maka gugatan Penggugat demikian, jelas merupakansengketa perburuhan.Bahwa mengingat gugatan Penggugat merupakan sengketa perburuhan,maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — PT GRAHA SARANA DUTA (GSD) VS 1. AJI SUPRIAJI, DKK
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .), Tergugat II (PT GrahaSarana Duta) dan Tergugat Ill (Koperasi Sarana Sejahtera) tidak pernahmelaksanakan kewajiban melaporkan keadaan ketenagakerjaan, secaraberkala atau setiap tahun, mengenai identitas perusahaan, hubunganketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja dan kesempatan kerja,kewajibankewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadapburuhnya, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaankebiasaansetempat, sebagaimana yang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. H. UMAR DHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3.CAMAT KEPALA KECAMATAN SOLEAR (DAHULU KECAMATAN CISOKA)
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
285 — 516
  • Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUNSRGKepustakaan lainnya dikenal pula sebagai permasalahan hukum (sengketa/kasus)yang sifatnya memiliki dimensifungsional;Bahwa, adapun perwujudan permasalahan hukum (sengketa/kasus) denganjenis dan sifatnya Dihederalic Case atau kasus yang berdimensifungsional itusendiri antara lainnya dalam sengketa Hukum Pertanahan, sengketa HukumKetenagakerjaan/Perburuhan dan sengketa Hukum Lingkungan.Bahwa, pengaturan hukum untuk penyelesaian konflik di bidang Pertanahandalam aturan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 15-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk.
Tanggal 15 Februari 2018 — MARULLAH,dkk lawan PT. STEADFAST MARINE
156 — 46
  • tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja waktutertentu, maka Tergugat menganggap bahwa para pekerja mengundurkan diridan pihak Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan yang berisi tidak adahubungan industrial lagi sehingga Para Penggugat dilarang masuk diareatempat bekerja Para Penggugat atau dilokasi tempat Tergugat, walaupunkeinginan Para Penggugat cukup kuat untuk melaksanakan pekerjaansebagai kewajiban disebabkan belum adanya pemutusan hubungan kerja darilembaga penyelesaian perselisihan perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 18 Agustus 2020 — PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA, TBK. VS 1. ABD. WAHAB, DKK
264 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tindakan Tergugat dengan memberikan bonus tahunaN 2018kepada Para Penggugat sebesar 0,75% (nil koma tujuh puluh lima persen)pada Tahun 2019 secara sepihak terhadap Penggugat adalah perbuatanyang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama/PKB,hukum kebiasaan, dan Prinsipprinsip Pelaksanaan Perjanjian kerjaBersama yang berlaku secara permanen di lingkungan perburuhan;4.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
SUHENDRO WAHYUDI DK
Tergugat:
PT. INDEPENDENT GLASS FABRICATOR
222 — 41
  • Pasal 1 angka 17 jo. angka 1 UUNo. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pengadilan HubunganIndustrial adalah Pengadilan Khusus ;Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaianperselisinan perburuhan melalui Pasal 1 angka 1 yangmenyatakan: "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaanpendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusahaatau gabungan pengusaha dengan Pekerja/ Buruh atau SerikatHalaman 10 dari 127 Putusan PHI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — 1. BAMBANG EDIWISONO, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 5% dari total juga ditambah denganuntuk setiap bulan keterlambatannya perbulan dengan tingkat suku bungabank dimana rekening pihak Tergugat disimpan, dan saat ini Tergugatmemiliki rekening dan dana pada 3 (tiga) bank, yaitu Bank Exim Jakarta,Bank BNI Capem Sudirman Bandung dan Bank BRI Cabang Bandung;Bahwa selain berdasarkan fakta dan uraian di atas, dan juga mengingatsebelumnya juga telah ada 3 (tiga) perkara sejenis yang telah diperiksa dandiputuskan oleh Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW
Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA
309 — 2747
  • tanggal 9 Desember 2013 mencantumkanbahwa tanggal 6 Nopember 2013 bahwa Pengusahatidak hadir sementara Tergugat baru menerimapanggilan tanggal 09 Nopember 2013, maka MediatorDuknakertrans Privinsi Papua Barat telah melanggar UUNo. 2 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (1).8 Bahwa dalil penggugat pada butir angka 13 adalah tidak benar, karena secara1012faktual P4D sebelum mengeluarkan putusannya harus mengacu pada dasarhukum yang diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1957 tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan
    Pernyataanyang diwakili Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Juli 1996 (Bukti T7).10 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Penggugat Rekonvensi menerima notapemeriksaan dari Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwatuntutan Tergugat Rekonvensi periode tahun 1993 s/d tahun 1998 (Bukti T8).Perlu dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan di perusahaan swasta tidakmengacu Kitab UndangUndang Hukum Dagang tetapi mengacu pada Undang231Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-02-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 28 Februari 2014 — PT. GLOSTER FURNITURE VS 1. FRENGKI HARIYANTO, DKK
67 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Agung yang terhormat, Nota Dinas dari Pengawas digunakansebagai dasar pertimbangan hukum Judex Facti adalah bertentangan dengan Pasal 5UndangUndang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang UndangPengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 (UU Pengawasan).Pasal 5 UU Pengawasan menyatakan bahwa:Pegawaipegawai beserta pegawaipegawai pembantu PegawaiPengawas wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasiarahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubungandengan jabatannya.Judex
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 4 Mei 2016 — PT. RIRA INDONESIA Lawan: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Sidoarjo, dkk
99 — 22
  • Rira Indonesia tentang LaporanPenyelesaian Perburuhan PT. Rira Indonesia 376/AdmRira/I/15 tanggal04 Februari 2015, Membuktikan bahwa PT. Rira Indonesia sudah tidakberoperasional, selanjutnya diberi tanda Bukti T.IIl 45 ;Foto copy Persetujuaan Permohonan Penetapan Eksekusi Pengosonganoleh Pengadilan Negeri Mojokerto (Pemanggilan Direktur PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 24-09-2014 — Putus : 28-03-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 28 Maret 2014 — SUMARYONO; DADANG HERMAWAN; YUNUS; RUYATNO; SIGIT MURJITO; Dkk; LAWAN; PT. ROYAL STANDARD;
151 — 22
  • sah karena yang dituntut bukanlah hal bersifat Normatif UPAHKERJA tetapi yang dituntut adalah tentang tunjangan tidak tetap dan upah yang diatas UMKyang seharusnya dirundingkan terlebih dahulu serta pada tanggal 25 Februari 2013 Tergugattelah memberitahukan kepada seluruh karyawan yang menyatakan perusahaan tetap konsistenterhadap peraturan perundangundangan dalam proses UMK tahun 2013 perusahaan mentaati158dan membayar UMK dengan perhitungan gaji pokok ditambah tunjangan tetap sertapermasalahan perburuhan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) “PERMATA” PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
343 — 2429
  • 2008Tentang Pelayaran Dan Surat Keputusan Bersama Direktur JenderalPerhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, DanPengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi DanUsaha Kecil Dan Menengah Nomor: AL.59/1/1202 , Nomor: 300/BW/2002,Nomor: 113/SKB/DEP.1/VIII/2002 Tentang Pembinaan Dan PengembanganKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan tanggal 27 Agustus 2002Serta UU RI Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndang Tentang Pengawasan Perburuhan