sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 3 desaember 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan tg.pinang kota kelurahanpenyengat sebanyak 10 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 26 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan tg.pinang kota kelurahantanjungpinang kota sebanyak 35 style;

1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 8 desember 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatantg.pinang kota kelurahansenggarang sebanyak 19 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 27 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang

kecamatan bukit bestari kelurahantg.unggat sebanyak 53 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 25 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan bukit bestari kelurahantanjungpinang timur sebanyak 49 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275

sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 25 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan bukit bestari kelurahanseijang sebanyak 70 style;1 (satu) lembar asli berita acara serah terima bantuan baju linmaslapangan beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmor :341 .2/275/6.02.05/2014, tanggal 27 november 2014 antara satpol PP kotatanjungpinang (anthony s.pd) dengan kecamatan bukit bestari kelurahandompak sebanyak 19 style;1 (satu) lembar

beserta perlengkapannya sekota tanjungpinang nmorHalaman 198 dari 207 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016.

Graha Pustaka MediaUtama terhadap pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang TahunAnggaran 2010;Bahwa dokumen penawaran pada bukti no. 1 adalah penawaran CV.Graha Pustaka Media Utama yang saksi maksud tapi saksi tidak ingatjumlah penawarannyaBahwa tanda tangan pada dokumen kontrak (bukti no. 2) adalah tandatangan saksi ;Bahwa kontrak pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang

Graha Pustaka Media Utama untuk mengikutipenawaran pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang TahunAnggaran 2010, seluruhnya di biayai oleh Budi Harto ;Bahwa dalam pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupang TahunAnggaran 2010, CV. Graha Pustaka Media Utama mendapat dukungandari PT. Bintang IImu ;Bahwa saksi pernah sekali ke kantor PT.

Kupang Tahun 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu apakah SD Negeri Pasir Panjang Kupangpernah menerima buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) SeKota Kupangtahun 2010 atau tidak karena saksi baru menjadi KepalaSekolah di situ tahun 2013 ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidiksehubungan dengan pengadaan buku pengayaan, bukureferensi dan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD)SeKota Kupang tahun 2010 dan keterangan tersebut benar ;Bahwa saksi tahu

tanggal 19 September 2008 sampai dengan sekarang ;Bahwa sekolah saksi tidak pernah mendapat sosialisasi dariDinas PPO Kota Kupang tentang kegiatan pengadaan bukupengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik untukSekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota Kupang ;Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak mengetahui tentangadanya kegiatan pengadaan buku pengayaan, buku referensidan buku panduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) danSekolah Menengah Pertama (SMP) SeKota KupangBahwa pada

Karya Putra Mandiri pernah mendapat proyekpengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduanpendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah MenengahPertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani kontrakproyek pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan bukupanduan pendidik untuk Sekolah Dasar (SD) dan SekolahMenengah Pertama (SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran2010 dari CV.

tanggal 8Nopember 2006 tentang Permintaan beras Raskin Alokasi BulanDesember 2006 ;24.Surat Sekretariat Daerah Propinsi Nomor : 501/1124/Ek/I/2006tanggal 06 Maret 2006 tentang Pendistribusian Beras Raskin ;25.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1554/K/2006tanggal 23 Februari 2006 tentang Pembentukan Tim Raskin KotaBinjai Tahun 2006 ;26.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1555/K/2006tanggal 23 Februari 2006 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota

511.16569 tanggal 10Oktober 2006 tentang Permintaan beras Raskin Alokasi BulanOktober 2006 ;33.Surat Sekretariat Daerah Propinsi Nomor : 501/6983/Ek/II/2007tanggal 29 Oktober 2007 tentang Penyesuaian Pagu RaskinTahun 2007 ;34.Surat Sekretariat Daerah Propinsi Nomor : 501/6920/Ek/IV2006tanggal 29 Desember 2006 tentang Pagu Raskin Tahun 2007 ;35.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1/277/K/2007tanggal 27 Januari 2007 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota

No. 1928 K/Pid.Sus/2009Agustus 2007 tentang Permintaan Beras Raskin Alokasi BulanAgustus 2007 ;43.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.16233 tanggal 26September 2007 tentang Permintaan Beras Raskin Alokasi BulanSeptember 2007 ;44.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1/274/K/2008tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota Binjai TahunAnggaran 2008 ;45.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.11289 tanggal 11Februari 2008 tentang

Daerah Kota Nomor : 511.15633 tanggal 21Agustus 2007 tentang Permintaan Beras Raskin Alokasi BulanAgustus 2007 ;42.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.16233 tanggal 26September 2007 tentang Permintaan Beras Raskin Alokasi BulanSeptember 2007 ;43.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1/274/K/2008tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota Binjai TahunAnggaran 2008 ;44.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.11289 tanggal

No. 1928 K/Pid.Sus/2009tanggal 29 Desember 2006 tentang Pagu Raskin Tahun 2007 ;34.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1/277/K/2007tanggal 27 Januari 2007 tentang Penetapan Alokasi Beras untukkeluarga miskin (Raskin) PerKecamatan SeKota Binjai TahunAnggaran 2007 ;35.Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 511.1278/K/2007tanggal 27 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Raskin KotaBinjai Tahun 2007 ;36.Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor : 511.1634 tanggal 02Februari 2007 tentang Permintaan

Posita/Alasan Gugatan1.Bahwa Tergugat II telah mengirimkan surat Nomor : 23/D.15/PORA/III/2021perihal pelaksanaan kegiatan seleksi calon paskibraka Kota Manado Tahun 2021kepada Kepala SMA/SMK/MA seKota Manado tertanggal 2 Maret 2021;Bahwa tim seleksi dibentuk oleh Tergugat II melalui Surat Keputusan WalikotaManado Nomor : 37/SKEP/D.15PORA/2021 tertanggal 8 Februari 2021 yangditandatangani Wali Kota Manado;Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 21/G/202 1/PTUN.Mdo10.11.Bahwa Panitia Pelaksana

dan Tim Seleksi melakukan seleksi di masingmasingsekolah sesuai jadwal yang telah dikeluarkan dan dikirimkan;Bahwa Seleksi Tahap I dilakukan dengan syarat yang termuat dalam suratTergugat II seperti pada lampiran surat nomor 23/D.15/PORA/III/2021;Bahwa hasil Seleksi Tahap I yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II kemudiandiberitahukan kepada Kepala SMA/SMK/MA seKota Manado dengan suratnomor : 40/D.15/PORA/III/2021 dan memanggil peserta yang lulus (sesuailampiran) untuk hadir pada hari Jumat tanggal

Bahwa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado meminta kepadaKepala SMA/SMK sekota Manado untuk mempersiapkan siswa/siswi nya untukmengikuti seleksi Paskibraka berdasarkan Surat Nomor: 23/D.15/PORA/III/2021,Perihal: Pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka Kota Manado Tahun 2021, tanggal2 Maret 2021 (vide bukti P1);2.

Bahwa, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado meminta kepadaKepala SMA/SMK sekota Manado untuk mempersiapkan siswa/siswi nyauntuk mengikuti seleksi Paskibraka berdasarkan Surat Nomor:23/D.15/PORA/IT/2021, Perihal: Pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka KotaManado Tahun 2021, tanggal 2 Maret 2021 (vide bukti P1);2.

Bahwa, Panitia Seleksi Paskibraka tahun 2021 memberikan kebebasankepada seluruh siswa di sekolahsekolah sekota Manado untuk mendaftarkandiri mengikuti seleksi Paskibraka Kota Manado tahun 2021 (vide keteranganSaksi atas nama Sterry Fenddy Andih, SH. dan Victor Joseph Sinjai);Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 21/G/202 1/PTUN.Mdo3.

Tunjangan KeluargaBulan Oktober s/d Desember 2003.Daftar NamaNama Anggota KPU yang menerima Bingkisan Hari Rayadan Tahun Baru Bulan Oktober s/d Desember 2003.Daftar NamaNama Anggota KPU yang menerima Uang KehormatanBulan Oktober s/d Desember 2003.Daftar NamaNama Anggota KPU yang menerima Uang PenggantiPakaian Dinas.Daftar NamaNama Anggota KPU yang menerima Tunjangan BerasOktober s/d Desember 2003.Kwitansi Tanda Terima Bantuan untuk biaya Operasional PanwasluKota Pematangsiantar/ Panwaslu Kecamatan seKota

Pematangsiantar bulan Agustus 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Juli 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Juni 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Mei 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Maret s/d April 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat

Pematangsiantar bulan September 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Nopember 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Desember 2004.Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 274437/KPUSUtanggal 25 Juni 2003Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:436 TAHUN 2003 tangga; 16 Juni 2003 Tentang PengangkatanAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar PovinsiSumatera

Pematangsiantar bulan September 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Nopember 2004.Tanda terima uang kehormatan anggota PPS dan sekretariat PPS seKota Pematangsiantar bulan Desember 2004.Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 274437/KPUSU tanggal25 Juni 2003Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 436TAHUN 2003 tangga; 16 Juni 2003 Tentang Pengangkatan AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Povinsi Sumatera

Palembang tahun 2012 terpilih dan Informasi daftar nilaiberdasarkan rangking seluruh Peserta seleksi PPK seKota Palembangtahun 2012 tanpa disertai nama peserta seleksi adalah Informasi yangterbuka;Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan InformasiKepada Pemohon:a.

Informasi salinan lembar jawaban anggota PPK seKota Palembangtahun 2012 terpilih;c. Informasi daftar nilai berdasarkan Rangking seluruh peserta seleksiPPK seKota Palembang tahun 2012 tanpa disertai nama pesertaseleksi;Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasisebagaimana dimaksud paragraf (6.5) kepada Pemohon selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini diterimaTermohon;Hal. 10 dari 21 hal Put. Nomor .....

Palembang tahun 2012 terpilih, dan Informasiberdasarkan Ranking seluruh Peserta tes SeKota Palembang tahun 2012, tanpadisertai nama Peserta seleksi.

Palembang, maka Amar Putusan TergugatI tidak bersesuaiandengan kapasitas TergugatII selaku Pemohon dalam perkara Sengketa InformasiPublik yang diperiksa dan diputus oleh TergugatI tersebut; Bahwa Komite Penegak Kebenaran Sumatera Selatan bukanlah peserta tesseleksi KPK seKota Palembang.

Informasi salinan lembar jawaban anggota PPK seKota Palembangtahun 2012 terpilih;c).

SUBIAKTO, 1 (satu)buah tas pinggang warna hijau keabuan merk PROSPORT dikembalikankepada Terdakwa, serta 5 (lima) lembar Keputusan Kepala DinasPerdagangan Kota Mataram Nomor 03 tahun 2018, tentang pembentukanPetugas Urusan Tata Pasar dan Keamanan Pasar SeKota Mataram TahunAnggaran 2018 tanggal 30 januari 2018, 1 (Satu) lembar Petikan KeputusanKepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 03 tahun 2018 tentangpembentukan Petugas Urusan Tata Pasar dan Keamanan Pasar SeKotaMataram Tahun Anggaran 2018

Mataram Tahun Anggaran 2018 tanggal 30januari 2018; 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan KotaMataram Nomor : 03 tahun 2018 tentang pembentukan Petugas UrusanTata Pasar dan Keamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran 2018tanggal 30 januari 2018;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disitamenurut hukum, dan dipersidangan telah diperlinatkan kepada saksisaksi danTerdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaialat bukti dalam

SUBIAKTO; 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau keabuan merkPROSPORT;Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terbukti milikTerdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diatassepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa; 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor03 tahun 2018, tentang pembentukan Petugas Urusan Tata Pasar danKeamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 januari2018; 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala

Dinas Perdagangan KotaMataram Nomor : 03 tahun 2018 tentang pembentukan Petugas Urusan TataPasar dan Keamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran 2018 tanggal30 januari 2018;Terhadap barang bukti tersebut diatas karena selama persidangan terlampirdalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebutdiatas sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dibebani

SUBIAKTO; 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau keabuan merkPROSPORT;Dikembalikan kepada Terdakwa; 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota MataramNomor 03 tahun 2018, tentang pembentukan Petugas Urusan Tata Pasardan Keamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran 2018 tanggal30 januari 2018; 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan KotaMataram Nomor : 03 tahun 2018 tentang pembentukan Petugas UrusanTata Pasar dan Keamanan Pasar SeKota Mataram Tahun Anggaran2018 tanggal

21Februari 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam TahunAnggaran 2011 Nomor KPTS.132/HK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011(fotokopi terlegalisir);Satu berkas SK Walikota Batam tentang Pemberian Hibah KepadaPengurus Kota Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah GuruTaman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota

Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun2011 Nomor 114.1/KEU/IX/2012 tanggal 3 September 2011 (fotokopiterlegalisir);Satu berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokokdan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota BatamNomor 28 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPASKPD)tanggal Oktober 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Proposal Daftar Guru TPQ SeKota

Batam Tahun 2010Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal Proposal BantuanInsentif BMGTPQ SeKota Batam Nomor 35/ND/KESRA/VI/2011tanggal 9 Juni 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal Proposal BantuanInsentif BMGTPQ SeKota Batam Nomor 202/ND/KESRA/VI/2011tanggal 5 Desember 2011 (fotokopi terlegalisir);Satu berkas NPHD Nomor 128/NPHD/HK/VII/2011 tanggal 28 Juli2011 (fotokopi terlegalisir);Satu lembar SPD

Satu kardus questioner pemeriksaan (Asli) terhadap guruguru BMGTPQ Perkecamatan SeKota Batam pada tanggal 6 April 2016sampai dengan 20 April 2016 dengan rician sebagai berikut:1. Questioner pemeriksaan sejumlah 258 orang guru TPQKecamatan Sekupang pada tanggal 6 April 2016 (Asli);2. Questioner pemeriksaan sejumlah 350 orang guru TPQKecamatan Sagulung pada tanggal 7 April 2016 (Asli);3. Questioner pemeriksaan sejumlah 231 orang guru TPQKecamatan Batam Kota pada tanggal 8 April 2016 (Asli);4.

Satu lembar Nota Dinas Kesra Nomor 202/ND/KESRA/XII/2011;Perihal Proposal Bantuan Insentif BMGTPQ seKota Batam tanggal5 Desember 2011 (fotokopi terlegalisir);224. Satu berkas Keputusan Walikota Batam Nomor KTPS 69/BKDPK/IV/2011 tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat EselonIV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (fotokopi terlegalisir);Disita dari Boby Syafril Lizan;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara atas nama Terdakwa Abdul Samad;6.

MALIK selaku Kepala Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kota Batam untuk memproses pencairan danahibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus KecamatanBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA)SeKota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) danselanjutnya saksi ABD.

Tpg.Pendidikan AlQuran (BMGTPQ) SeKota Batam tidak adamelakukan monitoring dan evaluasi.Bahwa saksi pernah melaporkan hasil proses monitoring danevaluasi atas penggunaan dana hibah kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman PendidikanAlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan pemerintah daerahsehubungan dengan realisasi hibah kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman PendidikanAlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi tidak mengetahui

5.1.4.04.02 sebesar Rp 7.442.400.000.000.00,2) Nota Dinas Nomor 35/ND/KESRA/VV/2011 tanggal 9 Juni2011 dari Kepala Bagian Kesra Sekretariat DaerahPemerintah Kota Batam perihal Proposal Bantuan InsentifBMGTPQ SeKota Batam;3) Nota Dinas Nomor 35/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 28 Juni2011 Sdr.

Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian HibahKepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.167/HK/VIV2011 Tanggal 26Jul11 (Fotocopy Terlegalisi ).Hal 127 dari 197 Putusan Nomor 28/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.10.11.12.13.14..

Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian HibahKepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam Tahun Anggaran 2011 NomorKPTS.167/HK/VIV2011 Tanggal 26Jul11 (Fotocopy Terlegalisir)Hal 181 dari 197 Putusan Nomor 28/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.

. ; Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposalyang diajukan dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat olehTerdakwa yaitu berupa Laporan Kegiatan Forum Komunikasi PengurusUnit Kerja SPSI seKota Surabaya dan HUT SPSI ke36 adalah fiktif ; Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabayayang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabayasebesar Rp.175.000.000, (Seratus tujun puluh lima juta rupiah)bertentangan dengan ketentuan Peraturan WaliKota Surabaya

No. 1443 K/Rid.Sus/2011Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposalyang diajukan dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibuat olehTerdakwa yaitu berupa Laporan Kegiatan Forum Komunikasi PengurusUnit Kerja SPSI seKota Surabaya dan HUT SPSI ke36 adalah fiktif ;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPC KSPSI Kota Surabayayang telah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabayasebesar Rp. 175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)bertentangan dengan ketentuan Peraturan

ISMAIL SYARIEF selaku Ketua DPC KSPSI KotaSurabaya atau Ketua Pelaksana Kegiatan mengajukan Proposal keWaliKota untuk kegiatan Forum Komunikasi dan KonsultasiPengurus Unit Kerja Konfederasi SPSI seKota Surabaya denganjumlah peserta 1.340 orang yang akan rencananyaHal. 19 dari 24 hal. Put.

ISMAIL SYARIEF yaitu Laporan Kegiatan Forum KomunikasiPengurus Unit Kerja SPSI seKota Surabaya dan HUT SPSI ke 36setelah diaudit oleh Auditor Ahli Pertama Inspektorat KotaSurabaya maka didapat dengan bukti kwitansi pengeluaran yangada, yang sesuai dengan peruntukan sesuai Proposal sebesarRp.48.642.000, (ATK Rp. 15.142.000, dan Cetak MateriHal. 20 dari 24 hal. Put.

ISMAIl SYARIEF yaitulaporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengurus Unit Kerja SPSI seKota Surabaya dan HUT SPSI ke36 adalah fiktif ;Bahwa dengan ditemukannya dana sebesar Rp. 126.358.000,(seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan) yangbelum dikembalikan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan olehH. M. ISMAIL SYARIEF. Maka akibat perbuatan H. M.

Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional dankepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak seKota

tidakditindak lanjuti oleh Tergugat dengan semestinya ;Bahwa disisi lain Kuasa Penggugat melalui surat Nomor : 85/KAADH/XII/2017tanggal 20 Desember 2017 telah menyampaikan surat prihal Pemberitahuandan Tegoran (Somasi) kepada Tergugat yang juga berisi pemberitahuan danpenjelasan tentang adanya kecurangankecurangan dan pelanggaran hukumdalam pelaksanaan Pilkades serentak tersebut dan memperingatkan agarTergugat menunda terlebin dahulu tindak lanjut Berita Acara PemungutanSuara Pemilihan Kepala Desa seKota

dimungkinkan agarmelaksanakan pemilinan ulang Kepala Desa melalui mekanisme yang benarsebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016tersebut ;Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatan diatasdan memahami tugas serta kewenangan serta kewajibannya yang ditentukanPutusan Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUNMDN Halaman 7dalam pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organ Panitia PengawasPemilinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa secaraserentak seKota

Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilinan Kepala Desa secaraSerentak di 42 Desa seKota Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 26Putusan Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUNMDN Halaman 12Oktober 2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatan a quo, Tergugattetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan Surat Keputusantentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa seKota Padangsidimpuantersebut, padahal berdasarkan ketentuan pasal 71 sampai dengan pasal 73Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihnan Kepala Desa secaraserentak seKota Padangsidimpuan khususnya di Desa Simasom, KecamatanPadangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan yang didasarkankepada ketentuan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun2016 maupun Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, ternyata dan terbuktitidak memiliki organ Panitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan KepalaDesa tersebut haruslah

MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batamkepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan MusyawarahGuru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPA) SeKota Batam TahunAnggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000, (enam milyar empat ratusempat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnyasaksi ABD.

TamanPendidikan AlQuran SeKota Batam tidak ada melakukan monitoringdan evaluasi.Bahwa saksi pernah melaporkan hasil proses monitoring dan evaluasiatas penggunaan dana hibah kepada Pengurus Kota dan PengurusKecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan pemerintah daerahsehubungan dengan realisasi hibah kepada Pengurus Kota danPengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran SeKota Batam.Bahwa saksi tidak mengetahui

tanggal 9 Juni2011 dari Kepala Bagian Kesra Sekretariat DaerahPemerintah Kota Batam perihal Proposal Bantuan InsentifBMGTPQ SeKota Batam;Nota Dinas Nomor 35/ND/KESRA/VV2011 tanggal 28 Juni2011 Sdr.

Batam,Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) untuk Bantuan Hibah kepadaPerorangan untuk Kota Batam dan Pengurus Kecamatan SeKota Batam;Nota Dinas Nomor 202/ND/KESRA/XIV/2011 tanggal 05Desember 2011 Kepala Bagian Kesra Sekretariat DaerahPemerintah Kota Batam perihal Proposal Bantuan InsentifBMGTPQ SeKota Batam;Hal 116 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid.

Pasal 3 UURI nomor 31 tahun 1999 tentang Penghapusan TindakPidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UURI nomor 20 tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah Premature karena penilaian pasalyang disangkakan bukanlah obyek praperadilan/tidak masuk ranahpraperadilan.Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon merupakanhasil dari Penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam PenyaluranBantuan Operasional Pesantren (BOP Pesantren) yang diperuntukkan bagiPondok Pesantren sekota

Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan penyimpangandalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yangdiperuntukkan bagi Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah(MDT), dan Lembaga Pendidikan AlQuran (LPQ) seKota Pasuruan dilingkungan Kementerian Agama Kota Pasuruan, selanjutnya ditindaklanjutioleh Termohon selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dengantelaahan Inteliien Nomor: RLAHIN02/M.5.15/Dek.3/01/2021 tanggal 21Januari 2021.2.

.5.15/Fd.1/05/2021, tanggal 17 Mei 2021; (Bukti T10);1 (satu) bundel fotokopi pemberitahuan penyidikan perkara Tindak pidanaKorupsi; (Bukti T11);1 (satu) bundel fotokopi berita acara pemeriksaan saksi atas nama SamsulKhoiri tanggal 27 Mei 2021; (Bukti T12);1 (satu) bundel fotokopi laporan perkembangan Penyidikan tanggal 27 Mel2021; (Bukti T13);1 (satu) bundel fotokopi matriks perkara tindak pidana korupsi dalampenyaluran bantuan operasional pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagipondok pesantren sekota

Psr 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Operasi Intelijen Nomor: RLAPOPSIN533/M.5.15/Dek.3/04/2021 tanggal 13 April 2021; (Bukti T7); 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Nomor: SPRINT370/M.5.15/Dek.3/04/2021, tanggal 15 April 2021; (Bukti 7a);diperolen adanya suatu fakta bahwa Termohon dalam melakukan penegakanhukum Pidana Khususnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkaratindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan operasional pendidikan (BOP)yang diperuntukan bagi pondok pesantren sekota

Surat perintah penyidikan Nomor: 492/M.5.15/Fd.1/05/2021, tanggal 17 Mei 2021baru dimulai lakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dalampenyaluran bantuan operasional pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagi pondokpesantren sekota pasuruan dilingkungan kementerian agama Republik Indonesiatahun anggaran 2020 di masa Pandemi COVID 19 dan Pemohon dalam hal initelah dipanggil pada tingkat penyidikan untuk dimintai keterangan dalamkapasitasnya sebagai Saksi pada tanggal 17 Mei 2021 (vide

(Alm) TAUFANHERMAWAN selaku Ketua K3S Kota Bogor mengajukan harga dengansatuan hitung per siswa untuk penggandaan naskah soal ujian tertulisSekolah Dasar SeKota Bogor. Harga tersebut akan dijadikan sebagaiharga kontrak yang kelak dibuat antara Saksi Drs. J. R. RISNANTO selakupenyedia dengan setiap Sekolah Dasar. Pada saat itu Sdr. (Alm) TAUFANHERMAWAN menyampaikan kepada Saksi Drs. J. R.

UAS 20.000, Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan PemerintahanKota Bogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan RKAS dari seluruhSekolah Dasar seKota Bogor.

(Alm) TAUFAN HERMAWAN tas keinginannya untuk menjadi rekananpenyedia dalam penggandaan naskah soal ujian Sekolah Dasar seKota Bogoruntuk Tahun Anggaran 2017. Atas apa yang disampaikan oleh Saksi Drs. J. R.RISNANTO tersebut, Sdr. (Alm) TAUFAN HERMAWAN selaku Ketua K3S KotaBogor mengajukan harga dengan satuan hitung per siswa untuk penggandaannaskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar SeKota Bogor. Harga tersebut akandijadikan sebagai harga kontrak yang kelak dibuat antara Saksi Drs. J.

Adapun informasidan penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar seKota Bogordengan alasan untuk penyeragaman mutu materi soal bagi peserta didikberikut keseragaman kualitas cetakan soal.Halaman 40 dari 233 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2021/PT.BDG2. Agar setiap Kepala Sekolah memasukan biaya pengadaan naskah soalujian tertulis ke dalam RKAS sekolah masingmasing.3.

UAS 20.000, Bahwa sekira Bulan Maret Tahun 2017, Dinas Pendidikan Pemerintahan KotaBogor melaksanakan asistensi untuk pengajuan RKAS dari selurun SekolahDasar seKota Bogor.

nannsBahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalamPemilinan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional dankepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak seKota

adanyaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud, serta bermohon agarHalaman 6 Putusan No. 26/G/2018/PTUNMDNsesegera mungkin mengevaluasi dan meninjau kembali pelaksanaanPilkades Kota Padangsidimpuan tersebut ;Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatandiatas dan memahami tugas serta kewenangan serta kewajibannya yangditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organ PanitiaPengawas Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa secara serentak seKota

Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilihan Kepala Desasecara serentak di 42 Desa seKota Padangsidimpuan pada hari Kamistanggal 26 Oktober 2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatanaquo, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkanSurat Keputusan tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala DesaseKota Padangsidimpuan tersebut, padahal berdasarkan ketentuan Pasal71 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas dan tanggung

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secaraserentak seKota Padangsidimpuan yang didasarkan kepada ketentuanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidak memilikiorgan Panitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desatersebut haruslan dinyatakan cacat hukum dengan segala akibatNUKUMNY. j 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nee10.Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidak mengangkat danmenetapkan Panitia Pengawas Pemilinan Kepala

Bahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalampemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkadestersebut dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hakkonstitusional dan kepentingan Penggugat dan warga masyarakat sertasaksisaksi yang dihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atasberbagai keberatan yang berkaitan dengan proses Pilkades serentak seKota

keberatan kepada Tergugat atas tidakadanya Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud, sertabermohon agar sesegera mungkin mengevaluasi dan meninjau kembalipelaksanaan Pilkades Kota Padangsidimpuan tersebut ;Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatandiatas dan memahami tugas serta kKewenangan serta kewajibannya yangditentukan dalam pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan PemilihanKepala Desa secara serentak seKota

Bahwa kenyataannya hingga dilaksanakannya pemilihan Kepala Desasecara Serentak di 42 Desa seKota Padangsidimpuan pada hari Kamistanggal 26 Oktober 2017 dan bahkan hingga saat diajukannya gugatanaquo, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untukmenerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Pengawas PemilihanKepala Desa seKota Padangsidimpuan tersebut, padahal berdasarkanketentuan pasal 71 sampai dengan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas dan tanggung

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secaraserentak seKota Padangsidimpuan yang didasarkan kepada ketentuanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidakmemiliki organ Panitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan KepalaDesa tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dengan segala akibathukumnya 51510.

yang saling berkaitan satusama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahapsecara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangkapenyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedurtersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundangundangan); 222 22 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nnn n nanaMenimbang, bahwa terkait dengan peraturan perundangundanganyang mengatur prosedur dan proses serta tata cara pelaksanaan PemilihanKepala Desa serentak sekota