Karya Perkasa Indonesia (diwakili oleh Unggul Supradikto),Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama,Tempat tinggal Gedung Tifa It 5 Suite 506 A Kuningan Barat26 Jakarta Selatan Indonesia, Perseroaan Terbatas yangdidirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 41tanggal 30 Mei 2006 Notaris Humberg Lie,SH,SE,MKn. DiTangerang JUNCtO; 20222 2 2 nnn nnn ene ennMemberi kuasa dengan surat kuasa tertanggal 20 Maret 2017,1. Drs.Yoky M. sulaeman,M.H. 52. Budi Ramadanus,SH.,MH.

SINAR MITRA SEPADANFINANCE karena dalam suatu badan hukum Perseroaan Terbatas atau PTsangat jelas organ Perseroan atau Direksi sebagaimana sesuai Pasal 1undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Makadengan ini gugatan Penggugat dapat dfnyatakan batal demi hukum ;.

modal negara, baik berupaperubahan struktur kepemilikan negara atas saham Perseroatau Perseroan Terbatas, diterapkan dengan PeraturanPemerintah (vide Pasal 4 ayat 4);Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan danpenatausahaan modal negara dalam rangka pendirian ataupenyertaan ke BUMN dan/atau perseroan terbatas yangsebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur denganPeraturan Pemerintah (vide Pasal 4 ayat 6);Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsipyang berlaku bagi perseroaan

Tahun 2011 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang isi dari Peraturan Bupatitersebut telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa karena dalam Peraturan Bupati tersebut telahmenentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yangdiskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif denganmaksud untuk memenangkan perusahaan PT Puguk Sakti Permai (PT PSP)yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum paraPemegang Saham Perseroaan

terbatas PT Puguk Sakti Permai Nomor 108tanggal 14 April 2010 dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum paraPemegang Saham Perseroaan Terbatas PT Puguk Sakti Permai Nomor 36tanggal 14 April 2011, perusahaan tersebut merupakan perusahaan milikanak Saksi Murman Efendi (dalam berkas perkara terpisah), PenerbitanPeraturan Bupati tersebut telah bertentangan dengan Bab IV Pasal 24 ayat3 huruf d Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam menentukan pemaketanHal. 3 dari 78 hal.

Tahun 2011 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa yang isi dari Peraturan Bupati tersebut telahbertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa karena dalam Peraturan Bupati tersebut telah menentukankriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan ataudengan pertimbangan yang tidak obyektif dengan maksud untukmemenangkan perusahaan PT Puguk Sakti Permai (PT PSP) yangberdasarkan akta pernyataan Keputusan Rapat Umum para PemegangSaham Perseroaan

., notaris diMakassar pada tanggal 03112006, Nomor: 17, bahwa beberapa bidang tanahyang tercatat atas nama almarhum Iswanto IE, sesungguhnya adalah milik daridari Perseroaan Terbatas (PT) Iswanto,berkedudukan di Makassar, karenauang ...49uang pembelian tanah tersebutberasal dari Perseroan Terbatas (PT) Iswanto,oleh karena itu almarhum Iswanto menyerahkan tanahtanah tersebutkepada Para Pemegang saham dari perseroan; (point 2 bukti P4 = 112 =TILInt6) ;.

Bahwa Nyonya Tresna Iswanto, membenarkan dan mengakui serta menerima dengan baik hal tersebut bahwa tanahtanah yang diserankan kepada parapemegang saham dari Perseroaan Terbatas (PT) Iswanto adalah termasuktanah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini yaitu: 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3109/Panaikang, tanggal penerbitan Sertipikat25 Nopember 1991, Nomor: 9392/96, Gambar Situasi Nomor: 3308 tanggal8 Desember 1990, luas 597 m2?

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001Tentang Pembentukan Perseroaan Daerah PT. Bumi Laksamana Jayay. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 226/KPTS/IV/2011 TentangPenunjuk/Pengangkatan Direktur PT Bumi Laksamana Jaya;z.

Bentuk hukum BUMD dapat brupa perusahaanDaerah ( PD) atau Perseroaan Terbatas ( PT).

BUMD yang dibentukhukumnya berupa perusahaan daerah yang tunduk pada peraturanperundangundangan yang berlaku yang mengatur perusahaan daerah.Sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perseroaan terbatas.Sedangkan BUMD berbentuk perseroaan terbatas mengacu pada UU Nomor40 Tahun 2007 tentang perseroaan Terbats, di mana diatur motif profitoriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham,komisaris dan direksi PT . pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjaditanggung jawab kepala daerah

No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016UndangUndang Peseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroaan akantindakan untuk kepentingan perusahaan. Pasal 3 ayat (1) UU PTmenyatakan pemegang Saham Perseroaan tidak bertangggungjawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi sahamyang dimiliki . ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku apabila;a. persyaratan perseroan ssebgai bdan hukum belum atau tidak terpedull;b.

No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016tersebut dibayar oleh perseroan, tetapi Ketua Pengadilan Negeri ataspermohonan perseroaan dapat membebankan penggantian seluruh atausebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris;. Bahwa Pasal92 ayat (1) UndangUndang No 40 Tahun 2007 tentangPersseroan Terbatas menyatakan bahwa, Direksi menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroaan dan sesuai denganmksud dan tujuan perseroan.

modal negara, baik berupaperubahan struktur kepemilikan negara atas saham Perseroatau Perseroan Terbatas, diterapkan dengan PeraturanPemerintah (vide Pasal 4 ayat 4);Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan danpenatausahaan modal negara dalam rangka pendirian ataupenyertaan ke BUMN dan/atau perseroan terbatas yangsebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur denganPeraturan Pemerintah (vide Pasal 4 ayat 6);Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsipyang berlaku bagi perseroaan

AdiraDinamika Multi Finance, Tbk di Jakarta sebagai Tergugat karenamenurut UU No. 40 tahun 1997 mengenai Perseroaan yang bertanggungjawab secara hukum terhadap jalannya perusahan adalah Direkturbukanlah Kepala Cabang/ataupun kantor cabang.b.

CLARINA INTIPERKASA, ABDUL JABBAR ATHOILLAH, sesuai dengan aslinyaselanjutnya doberi tanda T19;Fotocopy Salinan Akta Perseroaan Terbatas PT. CLARINA INTI PERKASA,tanggal 03 Juli 2013, Nomor 7, dibuat dan ditanda tangani Notaris di KotaHalaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN SRL21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Jambi SUPRIYANTO KANG, SH, M.M, sesuai dengan aslinya selanjutnyadiberi tanda T20;Fotocopy Salinan Akta Risalah Rapat PT.

Perusahaan ListrikNegara mengatur perhitungan tagihan listrik agar tidak merugikan kepentingankonsumen maupun Perusahaan Perseroaan (Persero) PT. Perusahaan ListrikNegara" ;Bahwa Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 0016.E/DIR/2005 tentangPenghematan Tenaga Listrik Pada Waktu Beban Puncak (Peak Load) PadaPelanggan Bisnis (B2), Industri (12, 13 dan 14) dan Kantor Pemerintah Besar(P2) jo. Instruksi Direksi PT. PLN (Persero) No. 004.1.

AdiraDinamika Multi Finance, Tbk di Jakarta sebagai Tergugat karenamenurut UU No. 40 tahun 1997 mengenai Perseroaan yang bertanggungjawab secara hukum terhadap jalannya perusahan adalah Direkturbukanlah Kepala Cabang/ataupun kantor cabang.b.

tanggal 05 Mei 2009, nomor:14 dibuat di hadapan Notaris yang sama, telah melanggar keketentuan dalamperaturan perundangundangan, di mana pelanggaranpelanggaran tersebuttelah nyatanyata merupakan suatu tindakan ketidakadilan sehinggamenimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, hal ini sesuai ketentuanyang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesianomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroaan

Copy surat Persetujuan Akta perubahan anggaran Dasar Perseroaan Nomor: AHU 96507.AH.01.02, Tahun 2008, tertanggal 12 Desember 2008;c. Copy surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Purnama Putra mansiri Nomor 64, tertanggal 31 januari 2009. Notaris Netty Maria Machdar, SH;d. Copy rekening BCA Dollar, Nomor Rek: 2617010107, atas nama Djuwarwanti, data tanggal 18 April 2012, pengiriman USD 565.304;e.

Bahwa PENGGUGAT adalah perseroan terbatas yang berdiriberdasarkan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT.

diPengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusanMenimbang, bahwa meskipun tidak dieksepsi oleh para Tergugat mengenailegal standing dalam perkara aquo, Majelis berpendapat bahwaperlumempertimbangkan legal standing tersebut dengan berdasarkan pada ketentuanPasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasyang menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yangbertanggungjawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan sertamewakili perseroaan

PERJUANGAN ADIYATMA NUSANTARA. 84) 1 (satu) lembar Daftar Nama Perusahaan perseroaan terbatas Nomor : TDP 15.02.1. 45 / TDP 15.15.02.145.00036, nomor agenda pandaftararn : 97 / 15.02 / III / 2003 tanggal 24 Maret 2003 nama perusahaan PT. PERJUANGAN ADIYATMA NUSANTARA.85) 1 (satu) lembar surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar Nomor No. 01 / Taperindak / D.2 / SIUP B / III / 2003. 86) 1 (satu) lembar bukti pendaftaran wajib pajak PT.

PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA.1 (satu) lembar Daftar Nama Perusahaan perseroaan terbatas Nomor : TDP 15.02.1.45 / TDP 15.15.02.145.00036, nomor agenda pandaftararn : 97 / 15.02 / III / 2003tanggal 24 Maret 2003 nama perusahaan PT. PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA.1112858687888990919293941 (satu) lembar surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar Nomor No. 01 / Taperindak/D.2/STUP B/ HI/ 2003.1 (satu) lembar bukti pendaftaran wajib pajak PT.

PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA.1 (satu) lembar Daftar Nama Perusahaan perseroaan terbatas Nomor : TDP 15.02.1.45 / TDP 15.15.02.145.00036, nomor agenda pandaftararn : 97 / 15.02 / III / 2003tanggal 24 Maret 2003 nama perusahaan PT. PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA.1 (satu) lembar surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar Nomor No. 01 / Taperindak/D.2/STUP B/ HI/ 2003.1 (satu) lembar bukti pendaftaran wajib pajak PT.

PERJUANGAN ADIYATMAPUTRA.1 (satu) lembar Surat Jin Usaha jasa Kontruksi, NomorSIUJK. 1505.2.92.92.01333, tanggal 07 April 20003 nama perusahaan PT.PERJUANGAN ADIYATMA NUSANTARA.1 (satu) lembar Daftar Nama Perusahaan perseroaan terbatas Nomor : TDP15.02.1. 45 / TDP 15.15.02.145.00036, nomor agenda pandaftararn : 97 / 15.02 /II / 2003 tanggal 24 Maret 2003 nama perusahaan PT.

Pegadaian( Persero ) terkait dengan kewenangannya, oleh karenaitu legalitas dengan kewenangannya sebagai direksi perseroaan setidaknyadapat di tuangkan dalam gugatan legal standingnya minimal nomor danHalaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pdt.

.: AHU29513.40.22.2014, perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroaan PT. Bukit Baiduri Energi, tertanggal 12September 2014; T.ILIntv.3 : Foto copy sesuai aslinya Akta Notaris No.79 tanggal 14November 2012 perihal : Berita Acara Rapat PT. Bukit BaiduriT.ILIntv.4 : Foto Copy sesuai foto copy Surat Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum No.: AHU01.1044144, perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroaan PT.

penggabungan, karena tidaksesuai dengan pengaturan dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa karena persyaratan permohonan pengurangan BPHTB berupa "fotokopiKeputusan Menteri Kehakiman tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar bila terjadi Perubahan Anggaran Dasar setelah penggabungan sesuaidengan Pasal 6 ayat (8) huruf f Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2005 tidaksejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroaan

Teko Tri Plasticindo yang secara langsung juga ditanggungoleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini seharusnya ada penghitungan yangakurat/pasti selurun pembiayaan kegiatan usaha Perseroaan, meliputipermodalan, pemasukan dan pengeluaran dari setiap tindakan Direktur selakuPengurus Perseroaan sehingga diketahui rugi laba Perseroan.Menimbang, bahwa selanjutnya Perbuatan Terdakwa sebagai salah satuDirektur bersama Saksi Indra Setiawan dalam peranan sebagai PengurusPerseroan yang menjalankan modal Perseroan